merupakan suatau perbuatanyang melawan Hukum karena Tergugat sampai denganTergugat VIII tersebut tidak ada ijin dari Penggugat untukmenjual ataupun megalihkan Tanah Tersebut; 14.Bahwa Oleh Tergugat IX (PT.TALENTA BUMI) berkerjasamadengan Tergugat VIII dan Tergugat XI dan Tergugat XIlmenerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha HGU No.00001 danHGU No.00005 pada tanggal 30 Januari 2009;yang jugatanpa adanya persetujuan dari pihak Penggugat adalahmerupakan suatu) Perbutan yang melawan Hukum;15.Bahwa Proses Penerbiatan

Bau Malik, SH, dkk) tidak mempunyaikepentingan untuk menggugat obyektum litis sebab lokasi obyek sengketaadalah tanah milik Penggugat Intervensi yang dikuasai turun temurun daridahulu sampai sekarang, tidak pernah dijual atau dipindah tangankan kepadasiapapun dan dalam bentuk apapun, oleh sebab itu Penggugat asal layakdinyatakan tidak dapat diterima ;Bahwa Pemerintah Daerah Tingkat Sulawesi Selatan (Gubernur KepalaDaerah Propinsi Sulawesi Selatan) memohon penerbiatan Sertipikat Hak Pakaiatas tanah

Melanggar Azas KeterbukaanBahwa Tergugat dalam melaksanakan proses penerbiatan SHP No.45tersebut, tanpoa melalui pengumuman dan tidak mau membuka diri kepadamasyarakat untuk mendapatkan informasi secara benar, sedangkan dilapangan tanahnya tidak dalam kekuasaan Pemohon dan permohonantersebut tanpa disertai dengan bukti pembayaran ganti rugi serta tanpadisertai surat pernyataan pelepasan hak dari pemiliknya yang sah,sedangkan menurut ketentuan undangundang, hal tersebut merupakansyarat yang harus

Gambar Situasitanggal 13 Juni 1995, No.3803, yang dimatikankarena dipisahkan sampai habis, berdasarkan4.4.Perda Kota Tangerang No. 16/2000, tanggal 28Nopember 2000, Kelurahan Cibodas KecamatanJALIUWUING ) 5 ~~~ nn nnn nnn nnn nnn nnn nnnSertipikat Hak Milik No. 1642/Uwung Jaya,penerbiatan Sertipikat tanggal 25 Januari 2007,Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2006, No. 82/Uwung Jaya/2006, seluas 181 M2? (seratusdelapan puluh satu meter persegi), atas namaArmunah dkk.

Tanggal 30 Agustus2010 atas nama Ignatius Binacha Donny (Tergugat II Intervensi).Dengan demikian jelaslah bahwa prosedur penerbiatan objek sengketadalam perkara ini adalah sama sekali tidak memenuhi proseduradministratif yang berlaku dan/atau tidak memenuhi prosedur dan ketentuanhukum yang berlaku baik data fisik maupun data yuridis, karena selainditerbitkan diatas tanah yang sedang dalam sengketa perdata.

penduduk dan pencatatan sipil dinyatakan Kartu Keluarga atau KKadalah Kartu Identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan danhubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat 1 Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata carapendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dinyatakan penerbitan KK bagi WNIatau Penduduk orang Asing terdiri atas: Penerbitan KK baru; Penerbitan KK karena perubahan data ; dan Penerbiatan

Bahwa oleh karena demi kepentingan tergugat dan tergugat II serta tergugat III25.atas dasar itikat buruk tergugat dan tergugat II bekerja sama dengan TurutTergugat/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor maka tanah objeksengketa yang adalah satu kesatuan dalam satu bidang telah terbagi menjadi 2(dua) bidang guna penerbiatan sertipikat/(HM) oleh Turut Tergugat/BadanPertanahan Nasional Kabupaten Alor untuk tergugat dan tergugat II dan duabidang tanah tersebut itulah yang menjadi objek yang disengketakan

milik Markus Manikari dan NaaraPadalaniSelatan berbatasan dengan Jalan Raya.>> Utara berbatasan dengan Jalan Raya> Barat berbatasan dengan tanah milik Matias Karmating dan LasarusFanmaley.Bahwa oleh karena demi kepentingan tergugat dan tergugat II serta tergugat IIIatas dasar itikat buruk tergugat dan tergugat II bekerja sama dengan TurutTergugat/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor maka tanah objeksengketa yang adalah satu kesatuan dalam satu bidang telah terbagi menjadi 2(dua) bidang guna penerbiatan

Menyatakan menurut hukum bahwa, seluruh suratsuratataupun sertipikat/HM yang melegitimasi kepemilikan para tergugat terutamatergugat dan tergugat Il atas kedua bidang tanah objek sengketa tersebutdianggap tidak memiliki nilainilai pembuktian yang sah sebab cacat hukumdalam proses penerbiatan dan perolehannya karena diproses tidak sesuaidengan prosedural berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlakuoleh karenanya maka haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkansebagai alat bukti

Bahwa oleh karena demi kepentingan tergugat dan tergugat II serta tergugatlll atas dasar itikat buruk tergugat dan tergugat Il bekerja sama denganTurut Tergugat/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor maka tanah objeksengketa yang adalah satu kesatuan dalam satu bidang telah terbagi menjadi2 (dua) bidang guna penerbiatan sertipikat/(HM) oleh Turut Tergugat/BadanPertanahan Nasional Kabupaten Alor untuk tergugat dan tergugat II dan duabidang tanah tersebut itulah yang menjadi objek yang disengketakan

Bahwa oleh karena demi kepentingan tergugat dan tergugat II sertatergugat Ill atas dasar itikat buruk tergugat dan tergugat II bekerja samadengan Turut Tergugat/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor makatanah objek sengketa yang adalah satu kesatuan dalam satu bidang telahterbagi menjadi 2 (dua) bidang guna penerbiatan sertipikat/(HM) oleh TurutTergugat/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor untuk tergugat dantergugat II dan dua bidang tanah tersebut itulah yang menjadi objek yangdisengketakan

dan Il telah menggali sawahPenggugat dan dibuatnya tambak/sungaisungai milik Penggugat, tanpasepengetahuan dan persetujuan Penggugat yang mana tambak/sungaisungaitersebut menghasilan ikan dengan keuntungan mencapai 20 juta pertahun,namun Penggugat tidak pernah menerima bagi hasil seperti apa yang telahdisepakati dalam perikatan;Bahwa pada bulan Maret 2005, Penggugat bermaksud akan membuatkansertifikat atas sawah yang dipinjam Tergugat dan Tergugat ll dengan rencanaakan meminta surat permohonan penerbiatan

Dokumen tersebut diatas dibuat secara berurutan(kronologis) sesuai dengan pelaksanaan di lapangan,dengan jumlah hari pelaksanaan dari pengujian sampaidengan penerbiatan kuitansi pembelian benih berkisar 3 4 hari 3; Sedangkan mekanisme penyampaian dokumen dan penyaluranbantuan selisih harga benih ikan adalaha. Pokdakan berkoordinasi dengan dinas kab/kota dandinas propinsi menyampaikan dokumenadministrasikepada PPK ;b.

Nomor Rekening atas nama Pokdakan yangditandatangani oleh ketua dan salah satupengurusnya yDokumen tersebut diatas dibuat secara berurutan(kronologis) sesuai dengan pelaksanaan di lapangan,dengan jumlah hari pelaksanaan dari pengujian sampaidengan penerbiatan kuitansi pembelian benih berkisar 3 4 hari 3; Sedangkan mekanisme penyampaian dokumen dan penyaluranbantuan selisih harga benih ikan adalaha.

sawahtersebut sudah bersertifikat dengan No. 77 Hak Milik ARJEMIROMAMAMOBA ;Bahwa tindakan Turut Tergugat yang menerbitkan Seritpikat Hak Miliksebagaimana disebut pada point 6 diatas yang tidak melakukan klarifikasihalaman 2 dari 21 halaman putusan Perdata nomor 145/PDT/2018/PT MND10.11.secara benar dan faktual terhadap Tanah Objek Sengketa adalah PerbuatanMelawan Hukum dan melangga kaidah Hukum yang mengatur tentang tatacara pendaftaran tanah yaitu PP Nomor 24 Tahun 1997, dikarenakan prosespermohonan dan penerbiatan

Said Saleh suami Penggugat I / orang Tua PenggugatILULIV,V,VI dan Penggugat VII adalah perbuatan melawan hukum, sehinggasangat merugikan Para Pengugat, oleh karena itu secara hukum suratsuratketerangan penguasaan fisik bidang tanah / sporadik yang dikeluarkan oleh TergugatTertarik VI atas tanah objek sengketa haruslah dinyatakan tidak sah dan tidakberkekuatan hukum, sehingga proses penerbiatan Sertifikat Hak Milik para TergugatI, Il, M1 dan Tergugat IV oleh Tergugat Tertarik V yang menggunakan SuratKeterangan

Bau didatangiseorang Anggota LSM yang dikenal biasa membantu orang berperkara diPengadilan Negeri Takalar meminta uang sebanyak Rp. 7.000.000, (tujuhjuta rupiah) katanya untuk biaya penerbiatan suratsurat, akan tetapi tidakdihiraukan, berselang satu hari datang lagi meminta sebesar Rp. 1.500.000,(satu juta lima ratus rupiah) katanya sekedar untuk biaya pendaftaran agarpihak lain sudah tidak bisa mengganggu haknya Tergugat atas tanah yangdikuasai/dimiliki selama ini, juga tidak dihiraukan.5.

selanjutnya ayah Tergugat ( Haji MursalinKila ) mengurus Sertifikat Tanah dan bangunan tersebut sesuai sertifikat hakMilik Nomor 271/Kelurahan Persiapan PandangPandang, tanggal 2 Januari1996, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1348/1995, tanggal 2 Oktober 1995.Bahwa sekiranya tanah dan bangunan tersebut bukan milik Orang Tua dariTergugat, maka pada saat dibuat akta hibah tersebut tentunya Penggguat padawaktu itu sudah mengajukan keberatan baik di Notaris maupun di BadanPertanahan Kabupaten Gowa pada saat penerbiatan

dan pencatatan sipil dinyatakan Kartu Keluarga atau KKadalah Kartu Identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan danhubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat 1 Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata carapendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dinyatakan penerbitan KK bagi WNIatau Penduduk orang Asing terdiri atas : Penerbitan KK baru ; Penerbitan KK karena perubahan data ; dan Penerbiatan

diterbitkansertifikat secara sah atas nama prang atau badan hukum yang memperolehtanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya maka pihaklain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntutpelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkan sertifkat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifkatdan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukangugatan kepengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbiatan

Yani KotaBogor ;Bahwa sepengetahuan saksi Akta Jual Beli tersebut di tanda tangani olehPembeli di Kafe Kenari sedangkan Penjual saksi tidak mengetahuikeberadaannya karena berkasnya di minta oleh Terdakwa dan rekan saksilainnya untuk di tanda tangani oleh Penjual ;Bahwa sepengetahuan saksi persyaratan yang harus dipenuhi dalampembuatan/penerbiatan AKTA JUAL BELI adalah :a. Foto copy ldentitas Para Pihak ;b. Foto copy Kartu Keluarga Penjual ;c. Foto copy Surat Nikah Penjual ;d.

bertemu denganpegawainya yang bernama AHMAD SYAKBANDI ;Bahwa saksi mengakui seharusnya para pihak bertemu dengan saksi danbukan dengan pegawai saksi tersebut, oleh karena itu saksi juga mengakuikekhilafan tersebut sebagai sikap ketidak hatihatian saksi sehinggamengakibatkan ada pihak yang dirugikan dalam perkara Terdakwa yaitusaksi koroban NINING SUDANINGSIH sebagai pemilik dari Sertipikat HakGuna Bangunan atas nama SAMPURNA ALAM ;Bahwa menurut saksi persyaratan yang harus dipenuhi dalampembuatan/penerbiatan

Bahwa Penggugat perlu menyadari tidak semudah itu Penerbiatan KTP Nomor7.Il.01.04/2244/11/1996 yang dikeluarkan oleh Camat Metro dimana tentunya CamatMetro dalam perihal Penerbitan KTP melalui proses tahap demi tahap dengan adanyasurat pengantar dari RT/RW dan kelurahan setempat disaat Penggugat maumengajukan Pembuatan KTP; sehingga dengan demikian jika Penggugat hendakmenyatakan tanda tangan palsu dalam Akta Hak Tanggungan yang diterbitkansetidaknya Penggugat terlebih dahulu menyelesaikan proses

Penggugat adalah suatu hal yang tidakmasuk akal sebab bagaimanapun juga yang namanya Kejahatan RekayasaTandatangan untuk mengelabui Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Badan PertanahanNasional merupakan suatu hal yang mudah untuk dilakukan siapapun, tentunya halini perlu pemeriksaan akan kebenaran tanda tangan palsu yang diakui oleh Penggugatbukan tanda tangannya dengan melalui proses pemeriksaan tindak pidana akanPenggunaan tanda tangan palsu tersebut.Bahwa Penggugat perlu menyadari tidak semudah itu Penerbiatan

CDesa Barat yang diperlihatkan oleh saksi 1 TergugatTergugat ( saksi Mubin ) tersebut juga telahdapat mendukung bukti yang diajukan oleh Penggugat ( Solikin ) yaitu bukti P1 yaitu berupaFoto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 23 Desember 1980, yangmenerangkan bahwa Kohir Nomor 1099, tanah darat Blok 128, kelas d.I. luas 0,647 ha, yangterletak di Desa Barat, terdaftar / tercatat atas nama Solikin ( Penggugat ), dimana saksi tersebutjuga telah menerangkan bahwa yang menjadi dasar penerbiatan

Bahwa penerbiatan sertifikat hak atas tanh yang dilakukan oleh TurutTergugat Ill telah dilakukan berdasarkan ketentuan serta peraturanperundangundangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah nomor 24tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Peraturan Meteri NegaraAgraria/Kepala badan Pertanahan nasional nomor 3 tahun 1997 tentangketentuan pelaksanaan Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 sertatelah sesuai prosedur dan tata cara pemberian hak atas tanah,sebagaimana diatur dalam peraturan menteri Negera

D.II,Blok 010,Kohir Nomor C asal Nomor 530;Menimbang, bahwa oleh karena akibat ketidaksesuaian datatersebut, maka Penggugat menjadi terhalang, dalam proses jual beliHalaman 26 dari 29 Halaman,Putusan No.893/PDT.G/2018/PNTngmaupun penerbiatan Sertifikat, oleh karena itu Penggugat menuntutobjek sengketa adalah sah milik Penggugat, dan menyatakanperbuatan Tergugat yang memohon penerbitan tanah kepada TurutTergugat sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 697 atas namaTergugat diatas bekas tanah Hak Milik