Ditemukan 27002 data
204 — 105
11/G/2012/PTUN-BL
73 — 28
02/G/2012/PTUN-BDG
53 — 29
43/G/2011/PTUN-BDG
PUTUS ANNOMOR: 43/G/2011/PTUN BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara padatingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusansebagai berikut dalam perkaraantara: PT.
SIWANI JAYA SAKTI,yang mana atas surat dimaksud Penggugat mendapatkantembusannya;Bahwa atas surat Kepala Kantor Pertanahan KabupatenBandung Barat tersebut, Penggugat menerimanya beberapahari kemudian, sehingga oleh karenanya sebagaimanaketentuan pasal 55 Undang undang Nomor 5 Tahun 1986Halaman 7 dariPutusan Perkara No. 43/G/2011/PTUN BDGtentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugatmasih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari danharus dapatditerima; Bahwa Penggugat merasa kepentingannya
HGU No. 6. yang telahberakhir tahun 2009 dan masih temasuk didalamnya yaitutanah yang dipergunakan sebagai jalan jalan /saranaumum dan telah nyata tindakan Tergugat dalammenerbitkan Sertifikat obyek sengketa telah melanggarketentuan : e Pasal 6 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960, TentangHalaman 9 dariPutusan Perkara No. 43/G/2011/PTUN BDGPokok Pokok Agraria; Pasal 18, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah ;e Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996tentang Hak Guna
93 — 38
24/G/2010/PTUN-BDG
KewenanganBahwa obyek sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata UsahaNegara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara (UU PTUN) yaitu merupakan penetapan tertulis ,dikeluarkan oleh Para Tergugat dalam kapasitasnya sebagaiBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukumTata Usaha Negara, bersifat konkret, individual dan final dankarenanya menimbulkan akibat hukum
Nopember 2009 tentangIzin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan atas = nama PT.Victory Edukreasi Pratama, Para Penggugat baru mengetahuikeberadaannya berdasarkan Surat pemberitahuan dariPemilik Sekolah Victory Plus No. 015/SVP/X1I1/2009tertanggal 11 Desember 2009 yang dikirimkan kepada ParaPenggugat.Oleh karenanya pengajuan gugatan a quo telah memenuhitenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN
Victory Edukreasi Pratama, telah melanggar dan/ataumerupakan tindakan yang bertentangan dengan AzasazasUmum Pemerintahan yang Baik ( algemene beginselen vanbehoorlijk bestuur / the general principles of goodadministration) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat(2) huruf b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 PTUN yaitu:i.
Kerugian Para PenggugatBahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang No.51 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 5 Tahun1986 tentang PTUN, maka akibat diterbitkannya obyek sengketaa quo, Para Penggugat telah mengalami kerugian, khususnyasecara immaterial yaitu) dengan diterbitkannya SK. WalikotaBekasi tentang IMB dan SK.
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara (UU PTUN yang mempersyaratkan adanyakepentingan yang mendesak dari PARA PENGGUGAT serta tidakadasangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangkapembangunan. ~
58 — 22
87/G/2015/PTUN-BDG
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor87/PEN.HS/2015/PTUNBDG, tanggal 29 Juli 2015, TentangHari Sidang ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkaratersebut ;Telah mempelajari suratsurat bukti dan mendengar keterangan para pihakdipersidangan ;TENTANG DUDUKNYA SENGKETABahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal O7 Juli 2015 telahmengajukan gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung pada tanggal 07 Juli 2015 dibawah Register Perkara Nomor: 87 / G /2015 / PTUN
62 — 52
08/G/2007/PTUN-BDG
PTUN Bandung) Bandung i tidakberwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo,dengan alasan bahwa obyek perkara (SuratNomor : S1355/WPL.04/KP.02/2006 tanggal 20Desember 2006, hal Penetapan Hari/TanggalLelang) bukan merupakan obyek Tata UsahaNegara, karena tidak memenuhi unsur sebaimanadimaksud Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 5tahun 1986 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Nomor 9 tahun 2004, hal initerbukti Fc ie ee i te me me may = a =2.1 Bahwa obyek perkara tidak bersifatindividual, mohon
82 — 35
54/G/2016/PTUN-BDG
79 — 33
62/G/2016/PTUN-BDG
51 — 16
75/G/2011/PTUN-BDG
164 — 108
PUTUSANNOMOR: 04/G/2013/PTUN. YKDemi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha EsaPengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, denganacara biasa, yang bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan JantiNomor: 66 Banguntapan, Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : 1. Dra.
O01,Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, KabupatenBerdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Yogyakarta Nomor: 04/PEN/2013/PTUN. Yk.tanggal 28 Februari 2013, memberikan Kuasa Insidentilkepada: 0Nama : Mursidi, S.E. Kewarganegaraan : Indonesia.Pekerjaan : Pensiunan PNS.Tempat Tinggal : Dusun Jaten RT. O1, DesaSendangsari, KecamatanPajangan, Kabupaten BantulSelanjutnya disebut sebagai: PENGGUGAT I;2. SADTYA, AMa.
Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Yogyakarta Nomor: 04/PEN/2013/PTUN. Yk.TANG Bal vesscsssssvsavsvesceseeeestanggal 5 Maret 2013 memberikan KuasaInsidentilNama : Wibowo WicaksonoKewarganegaraan : IndonesiaPekerjaan : Polisi, RI, ~000000Tempat Tinggal : Dusun Mangir Lor RT. 03, DesaSendangsari, Kecamatan Pajangan,Kabupaten Bantul. Selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT IIINTERVENSI.
Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut: Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraYogyakarta Nomor: 04.K/PENDIS/2013/PTUN.YK tentang Lolos ProsesDismissal tertanggal 28 Januari 2013; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraYogyakarta Nomor: 0004/PENK/2013/PTUN.YK tentang Penetapan MajelisHakim Perkara Nomor: 04/G/2013/PTUN.
Bahwa obyek gugatan yaitu Keputusan Kepala Dinas Perijinan KabupatenBantul.....cccccccssceeseeeeees11.11Bantul Nomor: 3497/DP/001/XI/2012 tentang Izin Gangguan untuk UsahaTernak Ayam Potong Hikmah di lokasi Dusun Mangir Lor RT 03, DesaSendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul atas namapenanggungjawab Gampang Pujo Harjono tertanggal 02 Nopember 2012tentang Izin Gangguan telah memenuhi unsurunsur keputusan tata Negarayang dapat dijadikan sebagai obyek gugatan di PTUN yaitu bersifat konkrit,
45 — 31
70/G/2009/PTUN-BDG
P U T Ui SS A NNomor. 70/G/2009/PTUN BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TataUsaha Negara dalam tingkat pertama dengan acarabiasa telah memutus sebagai berikut dalam sengketaantara : +++ ++ ++ eee eePT.
Daud Rizal Nasution,SH, LLM ; e Lukman Hakim,SH, MH ; Kesemuanya kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Advokat,Assisten Advokat dan KonsultanHukum, beralamat Kantor di LembagaKonsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH)Al Masoem di Gedung BPR PNMAIMasoem Syariah Lt. 3 Jalan RayaRancaekek ~~ Majalaya Nomor. 1,Rancaekek, Kabupaten Bandung,Selanjutnya disebut sebagai TERGUGATUlINTERVENSI ;Pengadilan Tata Usaha NegaraBAMOUING S4 se = ome c che soe Ohmi en ee RE we1.Telah membaca berkas perkara Nomor :70/G/2009/PTUN
105 — 20
3-G-2014-PTUN-BL
77 — 67
65/G/2010/PTUN-BDG
MARTENPILO,SH ; ++ ee reer eeeKesemuanya Warga Negara Indonesia, PekerjaanAdvokat pada Kantor Hukum Marbun & Rekan,beralamat di Plaza Kebon Jeruk Blok E/7, JalanRaya Pejuang, Jakarta Barat ;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT,MELAWANHal 1 dari Hal 145 Perkara Nomor:65/G/2010/PTUN BDG1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI, berkedudukan diJalan Chairil Anwar No. 25 Bekasi ;Berdasarkan Surat Kuasa Nomor4469.32.75/600/VI1/2010, tertanggal 23 Agustus2010 memberi Kuasa kepada ; 1.
NURUL ARIFIN' CN, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan PNS (Dosen), Tempat' tinggal diKomplek PWI Blok .69 RT.002 #RW.O009,Kecamatan Jatinegara, Kotamadya JakartaTimur ; Hal 3 dari Hal 145 Perkara Nomor:65/G/2010/PTUN BDG4Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IIINTERVENSI 5; 6.
Sismono Sulaiman, terletak di KelurahanHal 11 dari Hal 145 Perkara Nomor:65/G/2010/PTUN BDG12Jatimekar, sebagian masuk gambar tanah aquo dansebagian diluar gambar tanahAQUO; ++ 20 eee reer eee eee eee eee eee28.Sertipikat Hak Milik No. 455, tanggal 01 Desember1977, Gambar Situasi No. 3386/1978, luas 283 m?
, atasnama Heni Nirmolowati Cs, terletak di KelurahanJatiasih, diluar gambar tanahaquo; 40.Sertipikat Hak Milik No. 467, tanggal 01 DesemberHal 13 dari Hal 145 Perkara Nomor:65/G/2010/PTUN BDG141977, Gambar Situasi No. 351/1978, luas 224 m?, atasnama Sides Sudiarto, terletak di Kelurahan Jatiasih,diluar gambar tanahaqUuo; e41.Sertipikat Hak Milik No. 468, tanggal 01 Desember1977, Gambar Situasi No. 9352/1978, luas 334 m?
Purnamiselaku Penggugat II melawan YayasanKesejahteraan Karyawan Pusat Kesenian JakartaTaman Ismail Marzuki (YKK PKS TIM) selakuTergugat dan Kantor Pertanahan KotaHal 15 dari Hal 145 Perkara Nomor:65/G/2010/PTUN BDG16Bekasi selaku Tergugat II, dan telah diputusanberdasarkan putusan Pengadilan Negeri BekasiNomor 56/PDT.G/2006/PN.Bks tanggal 18 Agustus2006 jo.
65 — 34
102/G/2014/PTUN-BDG
Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah menjadi kewenangan dari PeradilanUmum/Perdata, oleh karena gugatan a quo yang diajukan melalui PTUN Bandung adalahtelah menyalahi kewenangan mengadili secara absolut, sehingga gugatan a quo patutuntuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard). 3 222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnDALAM POKOKPERKARA 77 222222 n nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn1 Bahwa segala apa yang telah diuraikan
64 — 72
77/G/2012/PTUN-BDG
50 — 32
23/G/2016/PTUN-BDG
68 — 41
43/G/2009/PTUN-BDG
Pp U T U S A NNOMOR: 43/G/2009/PTUN BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara padaTingkat Pertama dengan Acara Biasa telah memutuskan sepertitersebut dibawah ini, dalam sengketa antaraNama ISABELLA LOUISE ;Kewarganegaraan : Indonesia ;Pekerjaan : Wiraswasta ;Tempat tinggal : Jalan Karanggetas No. 199, Rt.
97 — 46
112/G/2016/PTUN-BDG
Putusan Perkara Nomor 112/G/2016/PTUNBDGKetentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN Nomor 9 Tahun 2004 Jo. SEMANomor 2 Tahun 1991 bagian V angka 3, menyatakan : Bagi mereka yangtidak setuju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasakepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksuddalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat si merasakepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara danmengetahui adanya Keputusan tersebut.
83 — 24
4/G/2014/PTUN-BL
71 — 23
51/G/2013/PTUN-BDG
Bks, didaftar tanggal 2012, yang manaPenggugatnya adalah Para Penggugat yang sama dalam perkara Nomor.51/G/2013/PTUN.