Ditemukan 141 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 13-02-2017 — Putus : 12-07-2017 — Upload : 26-07-2017
Putusan PTUN AMBON Nomor 03/G/2017/PTUN.ABN
Tanggal 12 Juli 2017 — 1. Nama : IDRUS SOAMANGON, S.Pi.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula; Tempat tinggal : di Dusun Anggrek, RT/RW 006/002, Desa Fatce, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; 2. Nama : SUBHAN ABDUL LATIF BUAMONA, S.E.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula; Tempat tinggal : di Jalan PLN, RT/RW 001/001, Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK-FM/II/2017, tanggal 10 Februari 2017 memberikan kuasa kepada: 1) FAHRUDDIN MALOKO, S.H.; 2) ISKANDAR YOISANGADJI, S.H., M.H.; 3) KUSWANDI BUAMONA, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat Pada Kantor Hukum Fahruddin Maloko dan Rekan, beralamat Kantor di Jalan Yasin Gamsungi, RT/RW 002/001, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT; Melawan: 1. Nama Jabatan : GUBERNUR MALUKU UTARA; Tempat Kedudukan : di Jl. Lintas Halmahera, Sofifi, Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 835/264/G, tertanggal 13 Maret 2017 memberikan kuasa kepada : 1. SALMIN JANIDI, S.H., M.Hum., Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; 2. BURNAWAN, S.H., Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; 3. MUSTAFA HASAN, S.H., Kepala Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; 4. MOCHTAR BADIN, S.H., Kepala Sub Bagian Litigasi Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; 5. A. SETIAWAN DWI PUTRANTO UTOMO, S.H., M.Eng., Kepala Sub Bagian NonLitigasi Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; 6. MUHDI SOAMOLE, S.H., Staf Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; 7. SOFYAN HADI, S.H., M.H., Staf Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; 8. SANY RAIS, S.H., Staf Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berkantor di Jalan Raya Trans Halmahera Gosale Puncak Nomor 1, Sofifi, Provinsi Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; 2. Nama : HIDAYAH T. SOAMOLE, S.T.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Anggota DPRD; Tempat tinggal : di Aspol RT.006/RW.012, Desa Fatce, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; 3. Nama : MULKI PORA, S.H.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Anggota DPRD; Tempat tinggal : di Desa Orifola, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SK/IV/2017, tanggal 3 April 2017 keduanya memberikan kuasa kepada : 1. NOIJA FILEO PISTOS, S.H., M.H.; 2. BARBALINA MATULESSY, S.H., M.Hum.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat dan Konsultan Hukum, beralamat kantor di Kelurahan Wainitu, RT.002/ RW.004, samping swalayan Planit 2000, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;
757138
  • Penyidik melakukan koordinasi terkait dengan tata cara Rehabilitasiberdasarkan hasil ter urine secarta medis di Polres Kep. Suladanpemeriksaan ke BNN Provinsi Malut dan dilanjutkan dengan pemeriksaanke Laboratorium Forensik Polri di Makasar dan hasilnya sama yaituPositif mengandung Metamfetamina yang tergolong dalam narkotika jenisshabu;d.
    Penyidik melakukan koordinasi terkait dengan tata cara Rehabilitasiberdasarkan hasil ter urine secarta medis di Polres Kep. Suladanpemeriksaan ke BNN Provinsi Malut dan dilanjutkan dengan pemeriksaanke Laboratorium Forensik Polri di Makasar dan hasilnya sama yaituHalaman 32 dari 68 Halaman Putusan Nomor 3/G/2017/PTUN.ABNPositif mengandungMetamfetamina yang tergolong dalam narkotika jenisshabu;d.
Register : 19-09-2018 — Putus : 05-11-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN KLATEN Nomor 164/Pid.B/2018/PN Kln
Tanggal 5 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
M.MASYKURI,SH
Terdakwa:
1.MUHAMAD JUNEIDI Als. JUN BIN WIDODO SUWARNO
2.MUHAMMAD HARUN als KIRUN als BEJO BIN WIDODO SUWARNO
977
  • alsKIRUN als BEJO BIN WIDODO SUWARNO dan Sdr.Warto (Daftar PencarianOrang) pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 05.30 Wib atausetidaktidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli 2018 bertempat diJalan Perkampungan Dk.Tanjungnom, Ds.Karangan, Kec.Karanganom, Kab.Klaten atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdaerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa danmengadili perkara ini,dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atauorang lain secarta
Register : 21-09-2011 — Putus : 22-12-2009 — Upload : 21-09-2011
Putusan PN SURAKARTA Nomor 184/Pdt.G/2009/PN.SKA
Tanggal 22 Desember 2009 — GO LINAWATI DKK
216152
  • bahwaGugatan Class action Penggugat class action telahmemuat identitas yang lengkap Wakil Kelompok yaitu : Ir.AZAM HISYAM , Beralamat di Kusumodilagan Rt/Rw : 003 /007 , Kelurahan Joyosuran , Kecamatan Pasar Kliwon ,Kota Surakarta 57116 , Selanjutnya di sebut sebagaiWakil Kelas / Wakil Kelompok Nasabah PT Bank CenturyTbk. ( sekarang PT Bank Mutiara Tabk. )(ClassRepresentative ) Penggugat class Action selakuPara Konsumen .Gugatan Class Action Penggugat Class Actin tidakmenyebutkan definisi kelompok secarta
Putus : 21-11-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1625 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 21 Nopember 2013 — HANOK LENGGU, SH.
6941 Berkekuatan Hukum Tetap
  • LENGGU PENNA secarta tunai.. bahwa SANTJE S. LENGGU PENNA tetap bertanggung jawab sampaipekerjaan selesai, bahkan apabila dikemudian hari timbul masalah sehubungan dengan pekerjaan dimaksud baik bersifat tekhnis maupun nontekhnis termasuk di dalamnya permasalahan hukum maka SANTJE S.LENGGU PENNA akan melepaskan segala pihak termasuk PT.
    LENGGU PENNA secarta tunai.7. bahwa SANTJE S. LENGGU PENNA tetap bertanggung jawab sampaipekerjaan selesai, bahkan apabila dikemudian hari timbul masalah sehubungan dengan pekertjaan dimaksud baik bersifat tekhnis maupun nontekhnis termasuk di dalamnya permasalahan hukum maka SANTJE S.LENGGU PENNA akan melepaskan segala pihak termasuk PT.
Register : 16-12-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 533/Pdt/2020/PT SMG
Tanggal 4 Februari 2021 — Pembanding/Tergugat I : Sarno Diwakili Oleh : DR.SONG SIP,SH,MH
Pembanding/Tergugat II : Tukiyo Diwakili Oleh : BUDIYONO, SH
Terbanding/Penggugat I : SUGENG RIYADI
Terbanding/Penggugat II : SUPARNO
Terbanding/Penggugat III : PARJONO
Terbanding/Penggugat IV : M. SAIRI
Terbanding/Penggugat V : HADI SUDARMO alias SOPLAN
Terbanding/Penggugat VI : SUPARDI
Turut Terbanding/Tergugat III : Kepala Desa Telukan Kec Grogol Kab Sukoharjo
Turut Terbanding/Tergugat IV : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo
13857
  • Bhaw mengingat permohonan banding yang diajukan masih dalamtenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan,karenanya permohona banding masih, maka secarta formal mohon untukditerima dan dikabulkan;ll. TENTANG KEBERATAN dan ALASAN PERMOHONAN BANDING1. BAHWA TANAH YANG MENJADI OBYEK SENGKETA YANGDIDALILKAN PARA PENGGUGAT BERASAL DARI TANAH YANGTERCATAT DALAM LETTER c NO.172 DESA TELUKAN, Kec.GrogolKab.Sukoharjo berupa tanah sawah seluas 6.920 M2.
Register : 01-12-2014 — Putus : 18-02-2015 — Upload : 25-03-2015
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 879/Pid.B/2014/PN-SGL
Tanggal 18 Februari 2015 — PETER PANTJA Als PETER Als PITER
11734
  • Menyatakan Terdakwa Peter Pantja Als Peter anak dariRaharja terbukti secarta sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Penadahan sebagaimanadiatur dan diacam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPdalam surat dakwaan;2.
Register : 26-08-2011 — Putus : 13-10-2011 — Upload : 25-01-2013
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor PUT/198-K/PM.II-09/AD/VIII/2011
Tanggal 13 Oktober 2011 — PRAKA BUDIONO
4617
  • Bandungtelah melakukan tindak pidana :Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atauancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan ataumempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untukmemungkinkan melarikan diri sendiri atau pesertanya, atau untuk tetapmenguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih denganbersekutuPerbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :a Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI Ad melalui pendidikan Secarta
Register : 20-10-2012 — Putus : 18-08-2010 — Upload : 21-10-2012
Putusan PN BLITAR Nomor 381/Pid.B.Sus/2010/PN.BLT
Tanggal 18 Agustus 2010 — Agus Pramono Nugroho, S.Sos. MM;
346131
  • sertifikasi tanah), setelah programtersebut selesai, saksi diberi honor oleh petugas dari BPN;Bahwa, saksi lupa berapa dana yang saksi terima waktu itu;Bahwa, untuk pelaksanaan program ajudikasi (sertifikasi tanah) diKecamatan Selopuro, pungutan biaya Rp. 195.000,00 (seratus sembilanpuluh lima ribu rupiah), sepengetahuan saksi merupakan hasil pertemuanpara Kepala Desa di Kantor Desa Popoh;Bahwa, pada saat rapat para kepala desa itu diadakan, saksi tidak tahu dantidak diundang;Bahwa, para kepala desa baik secarta
Putus : 11-05-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 727 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 11 Mei 2011 — RUTH MARIA IMELDA PELLO
2511 Berkekuatan Hukum Tetap
  • menyetor seluruh penerimaan Daerah yang diterimanya keRekening Kas Daerah paling lambat satu hari kerja sejak saat uang kastersebut di terima, wajib memungut dan menyetor PPH / PPN yang diterimake rekening Kas Negara, wajib mempertanggungjawabkan seluruh uangyang diterima dan digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiribuktibukti penerimaan dan pengeluaran kepada Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD dan wajib membuat laporanpertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran secarta
Register : 09-09-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN BENGKALIS Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Bls
Tanggal 7 Oktober 2019 — Pemohon:
GUSRI EKA PUTRA
Termohon:
Kapolres Bengkalis
4812
  • , namun pada kenyataannya pemohon tidak pernah mengenaldan atau berjumpa bertatap muka secarta langsung dengan Drs. SUGINO, SH,untuk itu dalam hal ini kami daslam kapasitas sebagai kuasa pemohonpraperadilan, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan NegeriBengkalis yang menyidangkan dan mengadili perkara aquao untuk dapatmemerintahkan kepada termohon untuk menghadirkan Drs.
Register : 19-08-2019 — Putus : 11-11-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 1946/Pdt.G/2019/PA.Bjn
Tanggal 11 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
2811
  • Suratkuasa tersebut diberikan untuk bertindak menandatangani berita acarakesepakatan(BAK), perjanjianKerjasama (PKS) dengan pihak PT.Telekomunikasi Seluler (Telkomsel), dan sebagai menerimapembayaran perjanjian sewa yang dilakukan secarta transfer ke rekeningpenerimakuasa (pemohon).Pemohon menerimapembayaransewalahan atas penempatan perangkat Telekomunikasi milik PT.Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) sebesar Rp. 400.000.000berdasarkan kwitansi yang telah ditanda tanggani atas nama Djupriyantodiatas
Register : 09-12-2013 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 17-11-2014
Putusan PN BENGKULU Nomor 45/PID.SUS/TPK/2013/PN.BKL (PN. Bengkulu)
Tanggal 30 April 2014 — ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN
87105
  • JARIS selaku Kuasa Pengguna Anggaran(Penuntutannya dilakukan secara terpisah), saksi DEKY MERIDIAN, STBin ALI HANAFIAH selaku Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan(Penuntutannya dilakukan secarta terpisah) dan saksi TITISUMANTI Binti SAMSUL BAHRI(Penuntutannya dilakukan secaraterpisah), pada kurun waktu dari tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengantanggal 30 November 2012, atau setidaktidaknya pada Tahun 2012,bertempat di Simpang Cinta Mandi, Desa Muara Langkap Kecamatan BermaniIlir Kabupaten Kepahiang Provinsi
Register : 29-07-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 07-02-2017
Putusan PN TENGGARONG Nomor 476/Pid.B/2016/Pn.Trg
Tanggal 17 Nopember 2016 — FRANSISKUS V. ZAITIA MUKIN ANAK DARI KAMILUS
11218
  • Namunsebagai dakwaan kedua Pasal 181 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPberdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan, baik terhadap keteranganpara saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah terbukti secarta sah danmeyakinkan telah melakukan suatu perbuatan secara bersamasama mengangkat danmembuang jenazah korban di sebuah hutan perkebunan, sehingga dengan demikianDakwaan kedua jaksa Penuntut Umum Pasal 181 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP menurut hemat memaang telah terbukti secara sah
Putus : 23-10-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1593 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 23 Oktober 2013 — Drs. R. SUDARYONO TEGUH WIBOWO ; JAKSA PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Pontianak
4831 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SudaryonoTeguh Wibowo, sebagai bentuk perbuatan melawan hukum inherent melekat dalamkapasitas jabatan, kewenangan yang dimilikinya, atau sarana yang ada padanya, secarahukum Pemohon kasasi memberikan gambaran, apakah yang dimaksud sebagaiperbuatan yang melawan hukum, Yurisprudensi Indonesia menafsirkan unsur melawanhukum secara sosiologis, tetapi diterapkan secara negatif yang meliputi baik melawanhukum yang formil maupun yang materiil (formele en materiele wederrechtilijkheid)dari pengertian melawan hukum secarta
Register : 29-12-2011 — Putus : 17-04-2012 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 104/PID.SUS/TPK/2011/PN.Bdg.
Tanggal 17 April 2012 — MUKHAMAD TOKHID Alias CECEP Bin H. SAMAD.
5513
  • pasal yang diperbaiki dalam Perjanjian tersebut yaitupasal 1, 2, 3 4, 5 dan pasal 6 dengan penambahan kalimat ataypunpengurangan kalimat untuk memperjelas maksud dan tujuan dari pasaltersebut ;eBahwa benar dalam menerapkan pasal 5 mengenai pembayaran dengannomor rekening 0310030056728 Bank Jabar Banten Cabang Sumberatas nama Pemerintah Desa Kaliwedi Kidul ;e Bahwa benar maksud dan tujuan pembayaran sewa dengan menggunakanrekening Giro agar memudahkan pengawasan adapun bentukkemudahan pengawasannya secarta
Register : 08-12-2012 — Putus : 19-06-2013 — Upload : 29-08-2013
Putusan PN AMBON Nomor 49/Pid.SUS/2012/PN.AB
Tanggal 19 Juni 2013 — Dr. OMAR FAUZI ATTAMIMI
11654
  • sosialisasi adalah Kepala dan Bendahara Puskesmas ;Bahwa baik terdakwa, Jamiadin La Jamili, ibu Siti Baiduri, Marwan bin Lanip danhaji Sarno tidak pernah memberitahukan bahwa mekanisme pencairan danaada yang salah dan tidak sesuai dengan Juknis ;Bahwa berkaitan dengan kekurangan dana yang seharusnya saksi terima, saksitidak pernah melaporkan kepada terdakwa maupun ibu Siti Baiduri karenamereka berdua jarang ada di kantor ;Bahwa oleh karena dana yang diterima oleh Puskesmas Amasekaru tidakditerima secarta
Register : 05-01-2015 — Putus : 20-05-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 01/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 20 Mei 2015 — Anton Ristyantoro
629
  • dipertimbangkan lagi, dandemikian pula sebaliknya, jika dakwaan Primer tidak terbukti, maka dakwaaanSubsider harus dipertimbangkan;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primer, Terdakwa didakwa melanggarPasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun2001 tentang perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang rumusannya berbunyi sebagai berikut:" Setiap orang yang secarta
Register : 17-12-2015 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 25-04-2017
Putusan PN AMBON Nomor 56/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Amb
Tanggal 13 Juni 2016 — 1. Nama lengkap : JISMI REUBUN, S.AP 2. Tempat lahir : Tamedan. 3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 02 Januari 1973 4. Jenis kelamin : Laki-laki 5. Kebangsaan : Indonesia 6. Tempat tinggal :Jln Santri Desa tamedan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual 7. Agama : Islam 8. Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Tual TerdakwaditahandalamRumah Tahanan Negaraoleh: 1. Penyidik: tidak ditahan. 2. Penuntut Umumsejak tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015; 3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambonsejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016; 4. Perpanjangan KetuaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016; 5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 16 Maret 2016sampai dengan tanggal 14 April 2016; 6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Ambonsejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016;
10049
  • Adanya potongan potongan baik PPn maupun PPh dan potongan sembakotidak mengurangi nilai kerugian negara yang terjadi melainkan akan berpengaruihpada besarnya uang pengganti sebagai uang yang secarta nyata diperoleh ataudinikmati oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis meyakini telah terjadi kerugian negarasebesar Rp. 399.992.000, akibat perbuatan Terdakwa Jismi Reubun sehingga unsurke4 dalam dakwaan Primair dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;Ad. 5.
Register : 03-09-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 23-02-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 33/Pid. Sus- Tpk/2015/PN.DPS
Tanggal 20 Januari 2016 — Dra. NYOMAN CHANDRA DEWI
6446
  • Di samping itu,tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehinggakeseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, ternyatapemahaman dan ketaatan atas prosedur dan pertanggunganjawaban proses rekrutmen/pengangkatan tenaga honorer sebagai CPNS/PNS yang menjadi pokok permasalahanperkara ini tidak dijalankan secarta akuntabel, transparan. Baik terdakwa selaku KepalaSub bagian Hukum dan kepegawaian, Saksi Drs.
Register : 18-12-2015 — Putus : 04-05-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 4 Mei 2016 — I WAYAN SUARSA,SE
13783
  • Di samping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilanmasyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, ternyatapemahaman dan ketaatan atas prosedur dan pertanggunganjawaban prosespembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan sarana olah raga UNDHIKSAyang menjadi pokok permasalahan perkara ini tidak dijalankan secarta akuntabel,transparan. Sesuai ketentua peraturan perundangan yang berlaku.