Agustus 2012 atau padawaktuwaktu lain yang tidak bisa ditentukan lagi dalam tahun 2011 sampaidengan 2012, bertempat di rumah saksi NYUARTI di Desa Mulyo HarjoKecamatan Moilong Kabupaten Banggai atau setidaktidaknya pada suatutempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk dimana PengadilanTindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah pada Pengadilan Negeri Paluberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini "setiap gratifikasi kepadaPegawai Negeri atau Pengelenggara Negara dianggap pemberian suap

tidakada penyelesaiannya dan konflik ini juga mengakibatkan menurunkanwibawa Mahkamah Agung Republik Indonesia karena masih harusterlibat untuk kepentingan Organisasi Advokat tertentu. danmengabaikan Organisasi Advokat lainnya ;Bahwa, Para Penggugat dalam perkara Nomor 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tmr mengaku Advokat yang berasal dari PERADI yang telahmenikmati Undang undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat bagiOrganisasinya sendiri sehingga beberapa Advokatnya melakukanperbuatan melawan hukum berupa suap

menyatakan :Terdakwa ARFAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama dan berlanjutsebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Bahwa dengan tidak menyebutkan secara jelas Pasal yang telahdilanggar oleh Terdakwa, hal ini bisa menimbulkan rasa sedih dari pihakkeluarga dekat yaitu orang tua, istri, anakanak Terdakwa yangberanggapan ayah mereka adalah seorang Koruptor padahal sangatjelas perbedaan antara korupsi murni dengan perkara suap

perkara ini ;Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkanbeberapa pertimbangan terkait kedudukan terdakwa dalam kasus ini sebagaiMenimbang, bahwa manakala diruntut secara jelas kasus ini maka akan terjawabbagaimana peran atau kedudukan terdakwa dalam kasus ini sebagaimana dimaksudkanoleh pasal 55 ayat (1) KUHP dalam dakwaan perkaraMenimbang, bahwa sebagimana terungkap dalam perkara ini dimana terdakwalahyang menyediakan dana atau disebut sebagai penyandang danadalam pemberian suap

Bahwa menurut Saksi dampak dari penyalahgunaanwewenang yang dilakukan oleh Terdakwa dapat merugikanorganisasi TNI AL, karena penempatan jabatan personel TNI ALdilakukan tidak sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yangberlaku melainkan sesuai dengan pesanan atau keinginan dariorang yang mempunyai kepentingan tertentu dengan caramenerima sesuatu atau suap/gratifikasi sebagai imbalan.Atas keterangan Saksi13 yang dibacakan tersebut di atas,Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu Terdakwa tidakmempunyai peluang

menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkanbersalah atas dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair, pidanapenjara dan denda sesuai dengan Judex Kedua di luar Rp.6.250.000.000, (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), danmenetapkan uang Rp.10.000.000.000, (sepuluh miliar rupiah) tetapdalam rekening Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi qq.Wa Ode Nurhayati untuk dipakai dalam perkara lain;Bahwa Majelis Hakim Judex Jurist yang menguatkan putusan Judex factiterhadap tindak pidana suap

Oleh karena itu Pemohon PENINJAUAN KEMBALI tidakmempunyai mens rea dalam tindak pidana suap sebagaimana dakwaanPenuntut Umum. Hal tersebut sesuai dengan fakta persidangan dankesaksian di bawah sumpah;D.

.2.250.000.000,(dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);Bahwa uang yang diterima Terdakwa melalui SEFA ditempatkan dalamrekening Terdakwa maupun rekening SEFA sebagai tempat penampungan, danTerdakwa mengetahui uang yang diterimanya itu dalam kaitan denganPekerjaan, kKedudukan atau jabatan selaku anggota Badan Anggaran DPR RIagar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yangbertentangan dengan kewajibannya;Bahwa bertolak dari fakta tersebut menunjukkan bahwa hasil tindakpidana korupsi (Suap

UndangUndangTindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana asal, pidana pokok atau predicatcrime (vide pasal 2 ayat (1) UndangUndang Tindak Pidana Pencucian Uang)yang secara hukum wajib dipertanggungjawabkan Terpidana/ PemohonPeninjauan Kembali yaitu sebesar Rp.6.750.000.000, (enam miliar tujuh ratuslima puluh juta rupiah);Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan, tentang uang lainnya sebesarRp.10.000.000, (sepuluh miliar rupiah) di persidangan tidak terungkap kalauuang tersebut berasal dari tindak pidana korupsi (Suap

Yaman dan Kabag Hukum Sadr Basri Jindadi;Halaman 100 dari 199 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/TPK/2017/PN.TteBahwa saya tidak tahu tentang laporan pertanggungjawaban kegiatantersebut, karena saya sejak bulan Juli 2015 ditahan oleh KPK;Bahwa terkait dengan pencairan dana bantuan unit khusus penangananpengaduan masyarakat, saya tidak mendapat bagian;Bahwa pada tahun 2015 saya ada tersangkut perkara pidana, yaitu sayadilaporkan oleh PT MMC ke Polda Maluku Utara terkait perkarapengrusakan dan perkara suap

Sidik / 67 / V / 2012 / Ditreskrimum, tanggal23 Mei 2012, perkara tersebut masih dalam proses penyidikan danmenurut penyidiknya, penyelesaian perkaranya menunggu RUSLI SIBUAselesai menjalani pidana dalam perkasa suap yang ditangani KPK; Bahwa saksi tidak tahu bahwa uang yang terima adalah uang Pemda, danbahwa saya menerima honorarium berdasar UU Advokat pasal 21, bahwasaya tidak pernah menerima SK Bupati apapun tentang penangananperkara yang menyebut nama kantor lawfirm saya dan tidak tahu ada SKBupati

juta rupiah)karena perintah Bupati, kami membawa uang tersebut ke Hotel SaripanPasific, saat itu saya bersama Ujang Bagindo, Sujatmiko Tabah, dan kamiserahkan ke uang tersebut kepada Bupati Rusli Sibua di sebuah ruanganyang terletak lantai 20 Hotel Saripan Pasific Jakarta ;Bahwa setelah kami menyerahkan uang tersebut kepada Bupati RusiliSibua kemudian Bupati Rusli Sibua menyampaikan kepada saya bahwauang itu akan dipakai untuk honor pengacara terkait kasus MMC diMorotai dan pengacara untuk kasus suap

Putusan Majelis Hakimyang telah menyatakan terbukti adanya peristiwa pidana terhadappemberian rumah di Jalan Kenanga Raya Nomor 87 Tanjungsari, MedanSelayang, Kota Medan adalah merupakan pemberian suap dari Saksi SalehAbdul Malik kepada Terdakwa Sutan Bhateogana tanpa disertai denganperampasan terhadap objek in casu adalah merupakan suatu penerapanhukum tidak sebagaimana mestinya, karena sifat putusan Hakimseharusnya menjadi dasar bagi Jaksa Penuntut Umum untuk melakukaneksekusi dalam perkara in

yang dilanggar oleh Terdakwa untukmemenuhi Pasal 12 huruf (a) Undangundang Pemberantasan Tipikor;Dalam pertimbangan "Perbuatan Terdakwa menerima yang sejumlahUSD 140,000 dari Saksi WARYONO KARNO melalui IRYANTO MUCHYIdan Saksi Muhammad IQBAL serta Saksi ADE/CASMADI terkaitpembahasan APBN P tahun 2013 Kementerian ESDM adalahbertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sebagai anggota DPRRI selaku penyelenggara negara/pegawai yang dilarang melakukankorupsi, kolusi, dan nepotisme termasuk menerima suap

KomisiVil DPR RI yang wenangannya tidak dimiliki oleh pegawai negeri ataupenyelenggara negara lainnya;Terhadap unsur "padahal diketahui atau patut diduga bahwahadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukanatau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangandengan kewajibannya" tidak dapat diterapkan kewajiban penyelenggaranegara yang bersifat umum seperti yang dipertimbangkan oleh JudexFacti di atas yaitu "melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme termasukmenerima suap

TransindoEltra bukan merupakan perbuatan jual beli karena ternyata mobil tersebuttelah dibayar secara tunai oleh Yan Anmad Suep kepada Dealer PT.DutaMotor sebagaimana bukti transfer rekening; Bahwa jual beli atau tukar tambah dengan obyek mobil tersebut yangdibuat dalam bentuk surat pernyataan jual beli dibuat pada saatberlangsungnya proses hukum persidangan tindak pidana korupsi atasnama Terdakwa dan hal tersebut adalah merupakan suatu modusOperandi untuk mengaburkan hasil kejahatan terhadap penerimaan(Suap

DaraTransindo Eltra yang bergerak di bidang usaha migas dan Terdakaadalah Ketua Komisi VIl DPR RI yang membidangi masalah EnergiSumber Daya Mineral yang mempunyai hubungan keterkaitan kerja yangmerupakan bagian dari pelaksanaan pekerjaan Terdakwa selaku KetuaKomisi sehingga dengan demikian pemberian 1 (Satu) unit mobil Toyota5.8.Alpard 2.4 AT Type G warna hitam tersebut haruslah dipandang sebagaipemberian suap dan bukan sebagai jual beli dalam perbuatan pidana;Bahwa sesuai pertimbangan hukum Judex

mei 2019 tersebut membahasmenyambung pertemuan dengan pak Ainudin pada tanggal 6Mei 2019 ;Bahwa pertemuan pada tanggal 6 Mei 2019 membahas tentangpenyelesaian dengan jalur non hukum ;Bahwa terhadap jalur non hukum tersebut saksi dan pakAinudinm menolak ;Bahwa yang dimaksud dengan non hukum adalah pemberiansejumlah uang ;Bahwa pada pertemuan pada tanggal 7 Mei 2019 jugadisampaikan masalah non hukum ;Bahwa saksi pernah menelpon Terdakwa kalau penyelesaiandengan jalur non hukum riskan karena memberi suap

Ainudin sebelumnya pernah menelpon saksi dan mengatakan daripada dia mau lakukan suap, nantyi dua duanya kenasebagai pemberi dan penerima lalu Ainudin menyatakanbahwa pasal 12 huruf e UndangUndang Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiHalaman61 dari225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtrsebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiintinya hanya satu pihak

dibutuhkan oleh orang lain ; Menimbang, bahwa Mahrus Ali dalam bukunya Hukum Pidana Korupsi yangditerbitkan oleh UIl Pres pada halaman 112 menyebutkan memberi berartiberalinnya benda yang dijadikan obyek pemberian dari tangan pemberi ke tanganpenerima, hal ini tidak mensyaratkan benda itu beralih secara pisik tetapi cukupdengan beralinnya penguasaan benda tersebut kepada penerima ; Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi berupa memberikan sesuatumerupakan delik formil dalam arti tindak pidana korupsi Suap

Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) ;Bahwa, SMS yang bunyinya Dil maaf sampaikan sayatidak mau diduga meras atau suap, kalau malamiNl .......+.2+... yang mengirim adalah terdakwa I.AKHMAD HAKIKI HAKIM kepada saksi, tetapi SMS tersebuttidak saksi jawab karena saksi merasa sudah putushubungan dengan saksi SUKANTA tentang permasalahandengan terdakwa I.

Parman, JakartaBarat atau setidaktidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau setidaktidaknya PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masih berwenangmemeriksa dan mengadilinya berdasarkan pasal 35 Undangundang Nomor: 46 Tahun2009 telah menerima Gratifikasi berupa uang tunai selaku pegawai negeri ataupenyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatandan yang berlawanan

Putusan No 400/Pdt/2016/PT.DKI.Dengan sengaja melakukan pelanggaran ketentuan sistem danprosedur yang telah ditetapkan oleh Perusahaan yang dapatmerugikan secara finansial maupun mencemarkan nama baikPerusahaan;Membujuk/menyuap pejabat Perusahaan/kerabat kerja untukmelakukan perbuatan melanggar Peraturan perundangundanganataupun semua ketentuan yang berlaku di perusahaan;Menerima hadiah dan/atau suap dalam jumlah tertentu darinasabah atau relaasi yang ada kaitan bisnis dengan Perusahaantanpa sepengetahuan

terdakwa dikunjungi dan kunjungi Ssemuanyaselanjutnya MASUD mengatakan kalau bisa tidak usah dibawadan diperbaiki kemudian MASUD memanggil ISMAIL untukmasuk ke dalam ruang tengah dan sekira 20 menit MASUDkeluar dan memanggil terdakwa bersama HUSNI, S.H dan begituterdakwa datang MASUD memberikan uang sebesar Rp20.000.000 (Dua puluh juta) kepada terdakwa dan MASUDmengatakan tolong jangan di bawa blangko yang lama dan kalaubisa di ganti selanjutnya HUSNIH, S.H mengatakan bahwa hal inisalah karena suap

Kewenanganyang tidak mendasarkan pada kedua asas tersebut bisadikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan, apalagi jikaterbukti terdapat gratifikasi, suap, kick back dari kewenanganyang dilakukannya.Bahwa dalam perkara a quo, perbuatan terdakwa bisadikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan, karenaterdakwa selain menyimpangi kewenangan Terdakwa selakuSekretaris KPUD Kabupaten Tanah Laut, yang salah satunyaadalah bertanggungjawab terhadap segala bentuk laporanadministrasi, termasuk di dalamnya

Apakah Terdakwamenerima kick back atau gratifikasi atau suap, apakah terjadikesewenangwenangan hukum yang dilakukan Terdakwa, danapabila terdapat salah satu saja dari indikasi tersebut, maka bisaHal.117 dari 139 halaman, Put.No.07/Pid.SusTPK/2015/PN.Bjm.dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum pidana dankarenanya bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.Bahwa di persidangan terungkap, bahwa sebelum Terdakwamemerintahkan saksi AKHMAD YAPANDI untuk menyimpansisa dana sosialisasi untuk dipergunakan

MakmurJaya Prima (Terdakwa tidak mengetahui adanya perusahaan UD.Makmur Jaya Prima yang dibuat oleh Stefanus Sulaiman denganbantuan Dewi Susiana Efendi ), membuat suratsurat kelengkapanPermohonan kredit dan mengatur semua Pegawai/Pejabat BankNTT cabang Surabaya serta Pegawai /Pejabat Bank NTT Pusatdengan memberi hadiah dan suap agar memuluskan Permohonankredit UD.

Bahwa terdapat interfensi dari Analis Bank NTT Surabayayang menganalisa Permohonan kredit Bank NTT cabangSurabaya yakni saksi Gratia Lapudoo, Agus Sugianto, UmbuNdakunau, Nur Ali, Radica Meirani, yang mana kesemuanyadalam melakukan analisa terhadap Permohonan Kredit di BankNTT tersebut telah melakukan tugas secara menyimpang karenatelah menerima suap dari Stefanus Sulaiman masingmasingsebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) yang bertempat diHotel Elmi Surabaya yang kemudian membuatkan Laporananalisa

tingkatan cabangdan membuatkan Rekomendasi Permohonan kredit UD.MakmurJaya Prima pada tanggal 18 Desember 2018, yang di tujukankepada Bank NTT Pusat untuk diproses lebih lanjut Sesualkeinginan dan kesepakatan bersama Stefanus Sulaiman,karenaDidakus Leba sebagai Pimpinan Bank NTT Cabang Surabayadalam menjalankan tugasnya telah menyimpang dari ketentuandan tidak menjalankan prinsip kehatihatian yang seharusnyadilaksanakan oleh Didakus Leba dikarenakan Didakus Leba telahmenerima banyak hadiah dan uang suap

Hal ini disebabkan karena Majelis Hakim tingkat pertamamengabaikan terdapatnya intervensi dari Pegawai/Pejabat Bank NTTHalaman 187 dari 203 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUSTPK/2020/PT KPGCabang Surabaya dan Bank NTT Pusat yang telah menerima hadiahdan uang suap dari Stefanus Sulaiman untuk memuluskanPermohonan Kredit UD.

padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan perbarengan beberapaperbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendirisendiri sehinggamerupakan beberapa kejahatan, telah menerima gratifikasi berupa uang sejumlahRp2.750.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus limapuluh juta rupiah) atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut, sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggappemberian suap

Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukumatau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam menafsirkan dan/atausalah menerapkan salah satu unsur dakwaan yang didakwakan, dalam hal ini unsurdianggap SUAP apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanandengan kewajiban atau tugasnya pada Pasal 12 B ayat (1) UndangUndangNomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal

65 ayat (1) KUHP,dengan dasar dan alasanalasan pertimbangan hukum judex facti (PengadilanNegeri) yang diambil alih oleh judex facti (Pengadilan Tinggi), khususnya halaman303 alenia ketiga s/d halaman 311 alenia kedua, telah keliru menerapkan unsurdianggap SUAP apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanandengan kewajiban atau tugasnya ;Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan saksisaksimaupun buktibukti yang diajukan Penuntut Umum, Pemohon Kasasi/ Terdakwaselaku

Pegawai Negeri terbukti tidak pernah menerima pemberian dan/ataugratifikasi dan/atau suap atas uang yang masuk ke Rekening Pemohon Kasasi/Terdakwa sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ataupun atas pencairanMTC sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan tidak pulaberhubungan dengan jabatannya dan tidak pula berlawanan dengan kewajiban atautugasnya sebagai Pegawai Negeri dengan dasar dan alasanalasan sebagai berikut :e Bahwa, atas uang Rp2.000.000.000,00 (dua milyar

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi IMAM SHAHRONI ,terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengarketerangan ahli Dr.M Sholehuddin, SH,.M.HBahwa karena Program P2SEM diawali dengan adanyapenandatanganan NPHD antara Pihak (Bapemas) dan Pihak II (Swataatau YKMS), maka seharusnya tidak semua permasalahan P2SEMadalah Pidana, harus dilihat dulu permasalahannya.Bahwa jika pihak Il (YKMS) tidak melaksanakan kegiatan sesuaiNPHD dan tidak ada unsur suap

, maka berarti permasalahannyatermasuk perdata bukan pidana.Bahwa yang berwenang untuk memberikan sanksi pidana hanyalahUU atau PERDA bukan PERGUB.Bahwa jika tidak ada unsur suap, dan terjadi pelanggaran terhadapNPHD maka masuk ranah perdata, jika terjadi pelanggaran terhadapPergub maka bisa dikenakan sanksi administrasi.Bahwa seharusnya yang melakukan komplein terhadap Pihak II ataspekerjaan P2SEM yang tidak sesuai NPHD adalah Pihak II (Bapemas),jika melalui tahap peringatan tidak ada niat memperbaiki

bergabung dengan petarung(peserta latihan) untuk melaksanakan makan siangselanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) berjalansendiri menuju kKearah depan Letda Chb Maulidi yangberada pada barisan yang dibentuk dalam kegaiatanmakan siang sesampainya didepan Letda Chb Maulidiselanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) duduknamun tidak sanggup untuk menopang beban tubuhnyasehingga dibantu dengan tangannya yang berada ditanah kemudian Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) ikutmakan siang namun hanya satu suap

keputusansudah secara berhatihati dengan cara melaporkannya kepadaa atasannya dan tidak ada konflikinterest atau kepentingan pribadi, sehingga findakannya tersebut tidak dapat dipidana karenadidalam undangundang perseroan terbatas tidak ada mengatakan jika melanggar pasal sekian132akan dipidana sekian bulan misalanya;Bahwa suatu kerugian Perseroan Terbatas dapat pidana apabila uang PT dbawa kerumah untukdigelapkan atau apabila uang PT diambil untuk meyogok seseorang atau seseorang managermenerima suap

dari seseorang, dimana itu semua merupakan tindak pidana korupsi karena tindakpidana korupsi itu ada dua di undangundang Indonesia yaitu tindak pidana korupsi antara lainmenyuap, menerima suap dan menggelapkan.

Disamping itu konvensi PBB yang sidah diratifikasimenjadi undangundang yang menyatakan secara rinci apa yang menjadi tindak pidana korupsiantara lain Memberi dan menerima suap, Penyelenggaraan akuntansi ekstra pembukuan,Penyelenggaraan transaksitransaksi ekstra pembukuan atau yang tidak cukup jelas, Pencatatanpengeluaran yang tidak nyata, Pemasukan kewajibankewajiban dengan identifikasi tujuan yangtidak benar, Penggunaan dokumendokumen palsu dan Perusakan sengaja atas dokumendokumenpembukuan.

Dan hal tersebutlah yangmembuat BUMN tidak lincah karena direksinya kawatir dalam mengambil kebijakan, kalau135kebijakannya menimbulkan kerugian akan merugikan keuangan Negara sehingga dapat dikatakanmelakukan tindak pidana korupsi;Bahwa ahli tidak sependapat dengan Undangundang BUMN karena menghambat kinerja DireksiBUMN dan Manager BUMN, tetapi kalau direksi BUMN mengadakan suap, membawa uangnyakerumah dan memutar balikkan pembukuan maka ini merupakan tindak pidana korupsi;Bahwa benar ahli menerangkan

Bukti P656).Selayaknya Judex Facti menggali lebih jaunh maksud pemberian komisidan insentif kepada orang yang dianggap karyawan atau staf marketing.Bukankah pemberian uang itu dapat dianggap semacam suap agarTerbanding diuntungkan dengan mendapatkan emas dengan hargadiskon?141.

Pemberian komisi dan insentif tersebut patut didugamerupakan, atau dapat dianggap semacam suap agar TerbandingRekonvensi diuntungkan dengan mendapatkan emas dari PembandingRekonvensi dengan harga diskon secara melawan hukum.Dugaan Pembanding Rekonvensi tersebut sejalan dengan pertimbanganHakim Pidana yang menjatuhkan Putusan Pidana PN Surabaya No.2576/05.12.2019 atas nama Terdakwa Eksi Anggraeni dan PutusanPidana PN Surabaya No. 2658/10.12.2019 atas nama Terdakwa EndangKumoro, Terdakwa Misdianto

Bahwa kemudian dalam permohonan banding Memori Bandingini, Pembanding I/Penggugat Rekonpensi merubah esensi pokok perkarasebagaimana disebutkan di dalam memori bandingnya angka 153halaman 73 disebutkan, "Pemberian komisi dan insentif tersebut patutdiduga merupakan, atau dapat dianggap semacam suap agar TerbandingI/Tergugat Rekonpensi diuntungkan dengan mendapatkan emas dariPembanding l/Penggugat Rekonpensi dengan harga diskon secaramelawan hukum.Tidaklah dapat dibenarkan menurut hukum acara perdata

Di Peradilan tingkat Banding ini, menuduh TerbandingI/Penggugat melakukan suap kepada Pembanding II/Tergugat V untukmendapatkan emas harga diskon, sehingga kredibilitas Pembanding merasa tercemar nama baiknya.189.