Ditemukan 1443 data
201 — 216
Majelis Hakim berpendapat bahwaperceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agarkeduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan,kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal ituakan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari maslahatnya;Menimbang, bahwa kaidah fighiyah memberikan petunjuk bahwamenolak atau menghindari mafsadat (bahaya) haruslah diutamakan daripadamencari mashlahat (manfaat) sebagaimana yang tercantum dalam kitap
610 — 272
kelayakan ) ataubertentangan dengan hak orang lain ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau martabat palsudengan tipu musihat, atau rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untukmenyerahkan sesuatu barang adalah sifatnya alternatif artinya tidak semua dari seluruhbagian dari unsur ini harus terbukti cukup apabila sudah terbukti salah satu bagian dari unsurint maka unsur ini telah terbukti ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan menurut Soesilodalam bukunya Kitap
Berlian. D. Nainggolan, SH, MH
Terdakwa:
DADI ABDULLAH Als KANG DEDI alias ABU HASNA alias ABU AZZAM Bin AHMAD SYAFEI .ALM
178 — 81
Selain itu juga dibahas mengenaipembentukan struktur organisasi JAD Banten Utara yang di lakukan oleh UstadENDANG, serta pembagian kitap Mugoror fi tauhid yang di bagikan olehZUMRONI.Adapun alasan kelompok JAT Banten memilih beralin ke JAD BantenUtara adalah karena pada sekitar tahun 2014 daulah khilafah telah tegak diNegara Irak dan Suriah, sehingga kemudian terjadi perubahan di tubuh JamaahAnshorut Tauhid pimpinan ABU BAKAR BAASYIR dimana pada saat itu ABUBAKAR BAASIR juga tertangkap pihak kepolisian
246 — 88
gugatan Penggugat Intervensi untuk selebihnya tidakperlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;DALAM KONPENSI / REKONPENSI / DAN INTERVENSI : 75Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konpensi danPenggugat Intervensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkaraini, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dariperkara ini ;Mengingat hukum dan UndangUndang yang berkaitan denganperkara ini, khususnya UndangUndang No.16/2001, UndangUndangNo.20/2004, dan Kitap
53 — 35
Lalu pada saat bertemu di restoran tersebut TerdakwaYOGA NIRWAZI saksi diminta hanya untuk memperlihatkan diri sebagaipetugas imigrasi pada saat penangkapan pada hari itu dan pada saat bertemutersebut Terdakwa YOGA menunjukan kartu KITAP (Kartu Ijin Tinggal Tetap)seorang warga negara asing yang berkebangsaan Cina yang bernama YUANMING HSI dan Terdakwa YOGA mengatakan bahwa lakilaki tersebut yangakan saksi tangkap.
144 — 39
Pdt.G/2014/PN Polatau Pasal 284 RBg atau Pasal 164 HIR namun demikian, pemeriksaansetempat (plaats onderzoek) berfungsi untuk membuktikan kejelasan dankepastian tentang lokasi, ukuran dan batasbatas terhadap obyek sengketatermasuk juga Siapa Saja yang berada di atas tanah obyek sengketa atau siapasaja yang menguasai terhadap tanah obyek sengketa tersebut;Menimbang, bahwa memang pemeriksaan setempat (plaatsonderzoek) oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alat buktisebagaimana dalam Pasal 1866 Kitap
J. Prins, S.H.
Terdakwa:
SIMON FREDY PASARIBU
233 — 88
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah telah melakukan tindak pidana :Militer yang dengan sengaja menganggapkan padadirinya ada kekuasan, memaksa seseorang untukmelakukan, atau membiarkan sesuatu, sebagaimanadirumuskan dan diancam dengan pidana menurutPasal 126 Kitap UndangUndang Hukum PidanaMiliter.b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada MajelisHakim agar Terdakwa dijatuhi pidana pidana penjaraselama 2 (dua) bulan.c.
79 — 29
adalah Suatutindakan tidak Berdasarkan Hukum;Semua Tindakan Tersebut di Kualifisir Tindakan sebagai PerbuatanMelawan Hukum (PMH);Secara Person Kedudukan Para Tergugat adalah Pejabat PemerintahBerdasarkan Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 pasal 71 Ayat(5), Tindakan Pejabat Pemerintah Tersebut haruslah Secara Persondan/ atau secara Bersamasama/ Tanggung Renteng harus lahbertanggung jawab secara hukum, haruslah di gugat membayar GantiRugi akibat Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur pasal1365 Kitap
110 — 43
Jambi, termasuk pengorbanan memutasikan istri ke Jambi, tidak mendapatbantuan hukum yang semestinya dari PDAM Tirta Mayang Kota Jambi dan TidakMendapat Tunjangan Tambahan, namun semua pengorbanan dan prestasi terdakwatersebut tidaklah dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diriterdakwa, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak adamenemukan adanya alasanalasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawabanpidana pada diri Terdakwa sebagaimana diatur dalam Kitap
Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, namun menurut terdakwabukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;Mengingat, ketentuan Pasal 3, Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangundangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitap
1.NOVI OKTAVIANTI, SH
2.LUSITA AMELIA RAFLIS, SH
Terdakwa:
ANTON WIJAYA PGL ANTON
69 — 144
Unsur dengan sengaja :Menimbang, bahwa Berdasarkan KUHP tidak menerangkanmengenai arti atau definisi tentang kKesengajaan atau dolus intent opzet,tetapi Memori Penjelasan mengartikan kesengajaan sebagai menghendakidan mengetahui.Dalam Kitap UndangUndang Hukum Pidana pengertian kesengajaanadalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatanperbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh UU.Berdasarkan faktafakta yang terungkap didepan persidangan yaitu dariKeterangan Saksi PUTRA GUSRIANTO
270 — 78
bulan.Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa sebagaimanafakta yang terungkap dipersidangan tersebut telah memenuhi seluruh unsur pasaldakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dinyatakan bersalah sertadijatuhi pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusunsecara alternatif yakni dakwaan Kesatu pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP atau kedua pasal 154 Undangundang No.1 Tahun 2011 jo Pasal 55 ayat (1)Kitap
Undang Undang Hukum Pidana;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, makaMajelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekatidengan faktafakta yang terungkap dipersidangan, yang dalam hal ini adalahdakwaan kesatu pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitap Undang UndangHukum Pidana, yang unsurunsur pokoknya adalah sebagai berikut :1.
77 — 26
Pasal 55 ayat (1) ke1 jo.pasal 64 (1) Kitap Undangundang Hukum Pidana yang unsurunsurnyasebagaiberikut:1. Setiap orang;2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi;3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan;4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turutmelakukan;6.
Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahanatas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 jo. pasal 64 (1) Kitap UndangUndang Hukum Pidana;Menimbang, bahwa karena jabatan dan kedudukannyatersebutterdakwaYan Hendra Wahyuda,STselaku Pelaksana CV.Raja Nusantarasekaligus Penanggungjawab Lapangan/Bendahara CV.Raja Nusantara yangmelaksanakan pekerjaan sewa kendaraan operasional PanwasluKabupaten/Kota pada Sekretariat Bawaslu Propinsi Kalimantan Tengah
52 — 12
terbuktinya terdakwa telah melakukan TindakPidana Korupsi dan terhadap Pembelaan yang telah disampaikan oleh PenasihatHukum terdakwa yang tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Madjelishakim, maka Majelis Hakim berpendapat pembelaan tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya terdakwa terbukti bersalahmelakukan tindak pidana korupsi, dan tidak ditemukan adanya alasan yang dapatmenghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa sebagaimanadiatur dalam Kitap
PENGKI SUMARDI,SH
Terdakwa:
1.Joseph Onyekachukwu Ozor
2.Sri Handayani
154 — 0
/li>
- 1 (satu) buah KTP Jakarta an KIRINNA YULIANAN SANGKALA;
- 1 (satu) buah SIM A an JOSEPH ONYEKACHUKWU OZOR;
- 1 (satu) buah SIM C an JOSEPH ONYEKACHUKWU OZOR;
- 1 (satu) buah kartu international student identity card an JOSEPH ONYEKACHUKWU OZOR;
- 1 (satu) buah kartu driving license malaysia an JOSEPH ONYEKACHUKWU OZOR;
- 1 (satu) buah kartu pelajar isbauk thinking skills college an JOSEPH ONYEKACHUKWU OZOR;
- 1 (satu) buah kartu e-KITAP
99 — 34
Bin SyafriMenimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dinyatakan tidakbersalah maka kepada Para terdakwa harus dibebaskan dari pembayaran biayaperkara, dan berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP biaya perkaradibebankan kepada Negara, sebagaimana disebutkan dalam amar putusaninl ;Mengingat Pasal 191 ayat 1 dan ayat 3 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitap UndangUndang Hukum AcaraPidana (KUHAP) serta Peraturanperaturan lain yang berkaitan dengan perkaraMENGADILI :1.
49 — 17
Pasal 55ayat (1) ke1 jo. pasal 64 (1) Kitap UndangUndang Hukum Pidana denganunsureunsur sebagai berikut:Halaman 178 dari 223 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2016/PN Pik1. Setiap orang;2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi;3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan;4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turutmelakukan;6.
Pasal 55 ayat(1) ke1 jo. pasal 64 (1) Kitap UndangUndang Hukum Pidana ;Menimbang, bahwa karena jabatannya tersebut terdakwaJoniHarianto,SE Bin Ruslan Tegi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Penyangga Propinsi dalam kegiatan sewa kendaraan operasional PanwasluKabupaten/Kota pada Sekretariat Bawaslu Propinsi Kalimantan Tengah TahunAnggaran 2014 memiliki tugas dan wewenang antara lain:1. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan PengawasPemilihan Umum Prop.
DENI SUSANTO, SH.MH
Terdakwa:
AHMAD KHALIL Als KHALIL Bin SELADIN
171 — 75
Orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalambahasa KUHP(Kitap Undang Undang Hukum Pidana) dirumuskan dengan kataparang siapa.
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
Evander Febrianto Walanda
81 — 45
Soesilo dalam bukunya Kitap UndangUndangHukum Pidana (KUHP) serta KomentarKomentarnyaLengkap Pasal Demi Pasal Penerbit Politeia Bogor padahalaman 64 dan halaman 65 menyebutkan, supaya orangdapat mengatakan bahwa dirinya dalam pembelaandarurat dan tidak dapat dihukum harus dapat dipenuhi tigamacam syaratsyarat yaitu:Hal. 74 dari 100 hal Putusan Nomor 144K/PM.III12/AD/VII/20181)Perbuatan yang dilakuakn itu harus terpaksa untukmempertahankan (membela).
203 — 25
masyarakat dalam upayapemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Hal hal yang meringankan :e Terdakwa bersikap sopan dan jujur serta tidak belitbelit dipersidangan;e Terdakwa menyesali perbuatannya ;e Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;Mengingat, ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitap
83 — 28
KhususWNA selain paspor dibuktikan dengan KIM/KITAS atau KITAP.3. Penelitian atas kebenaran dan keabsahan buktibukti identitas dan dokumen2pendukung informasi dari calon nasabah.4. Petugas wajib bertemu dengan calon nasabah minimal saat pembukaan rekening.5. Keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana.6. Mengisi dan menandatangani specimen tanda tangan pada KCTT serta Bukutabungan.7.