Ditemukan 1444 data
Urut Berdasarkan
Putus : 09-10-2014 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg Tanggal 9 Oktober 2014 — DIYAH KUSUMASTUTI, SE
81 — 28
81 — 28
KhususWNA selain paspor dibuktikan dengan KIM/KITAS atau KITAP.3. Penelitian atas kebenaran dan keabsahan buktibukti identitas dan dokumen2pendukung informasi dari calon nasabah.4. Petugas wajib bertemu dengan calon nasabah minimal saat pembukaan rekening.5. Keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana.6. Mengisi dan menandatangani specimen tanda tangan pada KCTT serta Bukutabungan.7.
Register : 12-12-2012 — Putus : 03-05-2013 — Upload : 17-03-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 49/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI Tanggal 3 Mei 2013 — ZULKIFLI SOMAD, SH. Bin H. Abdul Somad
196 — 25
196 — 25
masyarakat dalam upayapemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Hal hal yang meringankan :e Terdakwa bersikap sopan dan jujur serta tidak belitbelit dipersidangan;e Terdakwa menyesali perbuatannya ;e Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;Mengingat, ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitap
Putus : 11-05-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.BJM. Tanggal 11 Mei 2015 — H. MUHDI, S.Sos., BIN H. BUSTANI BAKRI
56 — 15
56 — 15
Tugas saksiselaku bendahara PPK yaitu Melaksanakan RKA yang berlaku untukPPK Kintap yang telah ditentukan oleh KPU Tanah Laut;Bahwa, struktur keanggotaan PPK Kecamatan Kitap yaitu KetuaPPK: Jarianto, S.
Putus : 13-11-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl Tanggal 13 Nopember 2015 — MUHAMMAD EDIAN, ST Bin (Alm) SYAHRAN ALIE
172 — 45
172 — 45
kepadaPenuntut Umum kejaksaan Negeri Bintuhan untuk dijadikan barang bukti padaperkara tersebut, yang akan disebutkan pada amar putusan ini ; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tidak bersalah makakepada terdakwa harus dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, danberdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP biaya perkara dibebankankepada Negara, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ; Mengingat Pasal 191 ayat 1 dan ayat 3 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitap
Register : 09-11-2012 — Putus : 23-04-2013 — Upload : 17-03-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 35/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI Tanggal 23 April 2013 — Ir. H. AGUS SUNARA
145 — 25
145 — 25
Jambi, termasuk pengorbananmemutasikan istri ke Jambi, tidak mendapat bantuan hukum yang semestinya dariPDAM Tirta Mayang Kota Jambi dan Tidak Mendapat Tunjangan Tambahan,namun semua pengorbanan dan prestasi terdakwa tersebut tidaklah dapatmenghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, karenaberdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak ada menemukanadanya alasanalasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidanapada diri Terdakwa sebagaimana diatur dalam Kitap
Register : 30-12-2014 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 21-02-2019
Putusan PN POLEWALI Nomor 23/Pdt.G/2014/PN Pol Tanggal 8 Desember 2015 — -AGUSTINA SONDOK LANGI'
lawan
-ADRIANA, Ahli Waris BULU PUANG,dkk
56 — 16
56 — 16
Perdataatau Pasal 284 RBg atau Pasal 164 HIR namun demikian, pemeriksaansetempat (plaats onderzoek) berfungsi untuk membuktikan kejelasan dankepastian tentang lokasi, ukuran dan batasbatas terhadap obyek sengketatermasuk juga siapa saja yang berada di atas tanah obyek sengketa atau siapasaja yang menguasai terhadap tanah obyek sengketa tersebut;Menimbang, bahwa memang pemeriksaan setempat (plaats onderzoek)oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alat bukti sebagaimana dalamketentuan Pasal 1866 Kitap
Register : 19-11-2013 — Putus : 16-04-2014 — Upload : 06-05-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2013/PN/Jbi Tanggal 16 April 2014 — SUBIANTO Bin Sumardi.
48 — 34
48 — 34
Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa telahmelakukan Tindak Pidana Korupsi dan Pembelaan yang telahdisampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang tidak sependapatdengan pertimbangan Majelis hakim, maka Majelis Hakimberpendapat pembelaan tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya terdakwaterbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dan tidakditemukan adanya alasan untuk menghapuskan sifatpertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa sebagaimana diaturdalam Kitap
Putus : 18-05-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN.BJM. Tanggal 18 Mei 2015 — AKHMAD YAPANDI BIN HASAN
45 — 11
45 — 11
Tugas saksiselaku bendahara PPK yaitu Melaksanakan RKA yang berlaku untukPPK Kintap yang telah ditentukan oleh KPU Tanah Laut;Bahwa, struktur keanggotaan PPK Kecamatan Kitap yaitu KetuaPPK: Jarianto, S.
Register : 23-10-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb Tanggal 3 Februari 2015 — IR. ERPAN, M.E., BIN M. SALEH SYAM.
57 — 18
57 — 18
diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001, dan dihubungkan juga dengan ketentuan Penjelasan Pasal 4UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,maka majelis hakim berpendapat Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dinyatakanditolak;Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya terdakwa terbukti bersalahmelakukan tindak pidana korupsi, dan tidak ditemukan adanya alasan yang dapatmenghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa sebagaimana diaturdalam Kitap
Register : 11-07-2014 — Putus : 07-01-2015 — Upload : 06-02-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb Tanggal 7 Januari 2015 — MURSIMIN, Bin M. Siam, dkk
78 — 30
78 — 30
yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukumpara terdakwa dan Pembelaan Pribadi Terdakwa III Ade Utama dan Terdakwa IV Irmantoyang tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis hakim, maka Majelis Hakimberpendapat pembelaan tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya para terdakwa terbukti bersalahmelakukan tindak pidana korupsi, dan tidak ditemukan adanya alasan yang dapatmenghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri para terdakwa sebagaimanadiatur dalam Kitap
Register : 20-03-2013 — Putus : 14-05-2013 — Upload : 11-01-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 4/PID.TPK/2013/PT JMB Tanggal 14 Mei 2013 — Pembanding/Terdakwa : IR.NANO KUSHARYONO ME Bin HARTONO SUKARNI
Terbanding/Jaksa Penuntut : VICTOR ANTONIUS.S .SIDA BUTAR ,SH.MH
124 — 115
Terbanding/Jaksa Penuntut : VICTOR ANTONIUS.S .SIDA BUTAR ,SH.MH
124 — 115
meyakinkan, dan olehkarenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana Korupsi;Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya terdakwa terbukti bersalah melakukantindak pidana korupsi, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukumyang terungkap dipersidangan tidak ada menemukan adanya alasanalasan yang dapatmenghapuskan/melepaskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sebagaimana diatur dalam Kitap
kepercayaan masyarakat dalam upaya pemerintahdalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Terdakwa tidak menunjukan rasa penyesalan;;Halhal yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anakanak;Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, Undangundang Nomor 8 Tahun1981 Tentang Kitap
Register : 22-11-2012 — Putus : 24-02-2014 — Upload : 13-07-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 146/Pdt.G/2012/PN Pbr Tanggal 24 Februari 2014 —
100 — 37
100 — 37
Menimbang bahwa dari buktibukti tersebut tidak satupun membuktikanadanya kerugian materiil ataupun kerugian immateriil sebagaimana didalilkanPENGGUGAT dalam gugatan rekonvensinya, dengan demikian PENGGUGATdalam rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanyagugatan PENGGUGAT dalam rekonvensi harus ditolak;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMenimbang bahwa dengan demikian PENGGUGAT adalah pihak yangkalah maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara.Mengingat ketentuan pasal 1338 Kitap
Putus : 14-05-2013 — Upload : 02-12-2013
Putusan PT JAMBI Nomor 04/PID.SUS/2013/PT. JBI Tanggal 14 Mei 2013 — Ir. NANO KUSHARYONO, M.E. Bin HARTONO SUKARNI
74 — 30
74 — 30
meyakinkan, dan olehkarenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana Korupsi;Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya terdakwa terbukti bersalah melakukantindak pidana korupsi, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukumyang terungkap dipersidangan tidak ada menemukan adanya alasanalasan yang dapatmenghapuskan/melepaskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sebagaimana diatur dalam Kitap
kepercayaan masyarakat dalam upayapemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;e Terdakwa tidak menunjukan rasa penyesalan;;Halhal yang meringankan :e Terdakwa belum pernah dihukum;e Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anakanak;Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, Undangundang Nomor 8 Tahun1981 Tentang Kitap
Register : 18-03-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 09-11-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl Tanggal 12 Agustus 2015 — H. MURMAN EFFENDI, SE., SH., MH Bin H. ISMAIL
184 — 127
184 — 127
kepadaPenuntut Umum kejaksaan Negeri Tais untuk dijadikan barang bukti padaperkara tersebut, yang akan disebutkan pada amar putusan ini ; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tidak bersalah makakepada terdakwa harus dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, danberdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP biaya perkara dibebankankepada Negara, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ; Mengingat Pasal 191 ayat 1 dan ayat 3 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitap
Register : 08-01-2016 — Putus : 11-05-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk Tanggal 11 Mei 2016 — RAWING,S.E.bin ADUR BABOE (Alm)
95 — 14
95 — 14
Pasal 55 ayat (1) ke1jo. pasal 64 (1) Kitap UndangUndang Hukum Pidana;Menimbang, bahwa karena jabatan dan kedudukannya tersebutterdakwa RAWING,SE bin ADUR BABOE (Alm) selaku Direktur CV.RajaNusantara yang melaksanakan pekerjaan sewa kendaraan operasionalHalaman 170 dari 209 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2016/PN PlkPanwaslu Kabupaten/Kota pada Sekretariat Bawaslu Propinsi KalimantanTengah Tahun Anggaran 2014 memiliki tugas dan wewenangsebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo.PerpresNomor
Register : 16-01-2015 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 04-03-2015
Putusan PT BENGKULU Nomor 1/PID.SUS_TPK/2015/PT.BGL Tanggal 16 Februari 2015 — dr. ZULMAN ZURI AMRAN BIN Z. AMRAN RANI
84 — 43
84 — 43
Unsur beberapa perbuatan yang ada hubungannya,sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatanberlanjut ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut(Vortgezette Handeling) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 64ayat 1 Kitap Undangundang Hukum Pidana adalah jika antara beberapaperbuatan meskipun masingmasing merupakan kejahatan ataupelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harusdipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkansatu aturan pidana.
Register : 08-01-2016 — Putus : 11-05-2016 — Upload : 11-08-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk Tanggal 11 Mei 2016 — JOKO SUTRISNO PAIDJO bin GATOT PAIDJO
49 — 26
49 — 26
Pasal 64(1) Kitap UndangUndang Hukum Pidana;Menimbang, bahwa karena jabatannya tersebut Terdakwa selakuKepala Sekretariat Bawaslu Propinsi Kalimantan Tengah memiliki tugas antaralain: Memberi dukungan baik secara administrasi maupun tehnis operasionaluntuk pelaksanaan tugastugas fungsional pengawasan yang dilakukan olehKomisioner Bawaslu Propinsi Kalimantan Tengah dan selaku Kuasa PenggunaAnggaran yang memiliki tugas dan tanggungjawab berdasarkan Perpres Nomor54 Tahun 2010 jo.
Register : 10-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk Tanggal 24 Juni 2015 — Muhammad Akib,SKM,M.Si Bin H.Akhmad Camea
54 — 17
54 — 17
sendirisendiri yangmenurut Profesor Van Hamel dalam doktrin Hukum Pidana gabungan dari beberapaperbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) KUHP biasa disebut meerdaadsesamenloop atau concursus realis atau samenloop van delikten dan menurut Doktor VanHaeringen dalam buku DasarDasar Hukum Pidana Indonesia oleh Drs P.A.F.Lamintang,SHsamenloop itu secara figuurlijk atau secara kiasan berarti het toevallig gelijktijdig zijn atauhal terjadinya sesuatu secara kebetulan pada saat yang bersamaan ;Dalam Kitap
Register : 08-03-2021 — Putus : 30-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby Tanggal 30 Juli 2021 — Penuntut Umum:
LINGGA NUARIE, SH., MH
Terdakwa:
HERI JAMARI
166 — 35
LINGGA NUARIE, SH., MH
Terdakwa:
HERI JAMARI
166 — 35
. : 18/Pid.SusTPK/2021/PN.SBY> NPWP;> Surat Keterangan Domisili;> SIUP atau TOP; KTP / Paspor / KITAS / KITAP /Identitas penanggung jawab perusahaan.> Surat pernyataan kebenaran pengisian dandokumen lampiran; Surat kuasa bermaterai (apabilapermohonan registrasi dilakukan selain oleh Direksi atauPenanggung Jawab).Direktur Jenderal atau Kepala Kantor a.n.
Register : 10-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk Tanggal 24 Juni 2015 — Buhari Muslim, S.Ag Bin H.Yusransyah
74 — 45
74 — 45
sendirisendiri yangmenurut Profesor Van Hamel dalam doktrin Hukum Pidana gabungan dari beberapaperbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) KUHP biasa disebut meerdaadsesamenloop atau concursus realis atau samenloop van delikten dan menurut Doktor VanHaeringen dalam buku DasarDasar Hukum Pidana Indonesia oleh Drs P.A.F.Lamintang,SHsamenloop itu secara figuurlijk atau secara kiasan berarti het toevallig gelijktijdig zijn atauhal terjadinya sesuatu secara kebetulan pada saat yang bersamaan ;Dalam Kitap