Menetapkan agar barang bukti berupa:e 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu, berat kotor 0,43gr, dengan berat bersih 0,23 gr;e 1 (satu) buah tas selempang, warna Coklat, merek Fortune;e 1 (satu) buah kaca spion sepeda motor, warna Hitam, terdapattempelan tulisan FORCE;e 1 (satu) buah Handphone, warna Hitam kombinasi Orange, merekNokia 103, dengan Nomor SimCard 085347077333;e 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu, berat kotor 0,26gram, dengan berat bersih 0,06 gram;e 1 (satu) buah

Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa kePolsek Tambang Ulang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;e Bahwa, hasil penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barangbukti berupa: Putusan Perkara Pidana Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Pli (Narkotika) Halaman 3 dari 251 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu, berat kotor 0,43gr, dengan berat bersih 0,23 gr;1 (satu) buah tas selempang, warna Coklat, merek Fortune;1 (satu) buah kaca spion sepeda motor, warna Hitam, terdapattempelan tulisan FORCE

Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa kePolsek Tambang Ulang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;Bahwa, hasil penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan:1. 1 (satu) paket sabu, berat kotor 0,43 gr dan berat bersih 0,23 gr;2. 1 (satu) buah tas selempang, warna Coklat, merek Fortune;3. 1 (satu) buah kaca spion sepeda motor, warna Hitam, terdapattempelan tulisan FORCE; Putusan Perkara Pidana Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Pli (Narkotika) Halaman 5 dari 254. 1 (satu) buah Handphone, warna Hitam

Terdakwa sudah pernah dihukum penjaraselama 4 (empat) tahun dalam perkara tindak pidana Narkotika ataskepemilikan sabusabu ;Bahwa, Terdakwa sudah dihukum atas kepemilikan senjata api dansekarang sedang menjalani masa pemidanaan ;Bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan,yakni berupa:1 (satu) paket sabu, berat kotor 0,43 gr dan berat bersih 0,23 gr;1 (satu) buah tas selempang, warna Coklat, merek Fortune;1 (satu) buah kaca spion sepeda motor, warna Hitam, terdapattempelan tulisan FORCE

untuk segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnyaditetapbkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untukpersediaan farmasi Negara, sehingga dari beberapa ketentuan tersebut, makaberdasarkan urgensinya, terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkaraaquo, yakni berupa:e 1 (satu) paket sabu, berat kotor 0,43 gr dan berat bersih 0,23 gr;e 1 (satu) buah tas selempang, warna Coklat, merek Fortune;e 1 (satu) buah kaca spion sepeda motor, warna Hitam, terdapattempelan tulisan FORCE

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaanmelakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhakatas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 1561.ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4).13.Bahwa Para

Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja, pihak Tergugat tidak serta mertamelakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Para Penggugat, akantetapi melalui suratnya tertanggal 04 Juli 2011 Tergugatmemberitahukan kepada masingmasing Penggugat bahwa akan segeradilakukan negosiasi Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawanyang dirumahkan sehubungan dengan kondisi perusahaan semakinmenurun pendapatannya (force majeur), maka pimpinan perusahaanmelakukan efisiensi terhadap biaya operasional perusahaan yangtentunya

Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 12 s/d angka 15, sebabTergugat selain hendak melakukan PHK karena perusahaanmengalami force majeur, juga karena alasan judicial report dari masingmasing Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada angka 4 huruf ctersebut diatas.Bahwa semua dalil Penggugat dalam gugatannya tidak berdasar, makaoleh karenanya haruslah ditolak.Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua/MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan

Bahwa Tergugat tidak serta merta melakukan Pemutusan HubunganKerja akan tetapi memberitahukan kepada para Penggugat akan segeradilakukan negosiasi Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawanyang dirumahkan sehubungan dengan kondisi perusahaan semakinmenurun pendapatannya (force majeur),maka Pimpinan Perusahaanmelakukan efesiensi terhadap biaya operational perusahaan ;32Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Para Penggugatmengajukan bukti tertulis bertanda P1 sampai dengan P5 dan 1 (satu) orangsaksi

)UU No.13 Tahun 2003 maka yang yang menjadi pedoman perhitungan uangpesangon adalah upah Penggugat .Yusuf.B , Penggugat M.Said danPenggugat Suryadi sebesar Rp.1.583.600, (satu juta lima ratus delapanpuluh tiga ribu rupiah) sesuai denganUpah Minimum Sektor Batu BaraKabupaten Kutai Timur yang berlaku ;Menimbang, bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja yangdilakukan oleh Tegugat bukan perusahaan tutup bukan karena mengalami38kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa(Force

Gepeng (DPO) berangkat dari Rancah menujudaerah Kawali dengan tujuan untuk main jalanjalan dengan mennggunakansepeda motor merk Yamaha Force warna hitam milik Sdr. Gepeng (DPO). Bahwa sesampainya di Kawali sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama Sdr.Gepeng (DPO) dudukduduk dipinggir jalan. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 sekira pukul 23.00 Wibterdakwa bersama dengan Sdr.

Gepeng (DPO) mengikuti terdakwa dengan menggunakan sepedamotor merk Yamaha Force warna hitam miliknya. Bahwa sesampainya di daerah Rancah terdakwa dan Sdr. Gepeng (DPO)berpisah, terdakwa membawa sepeda motor merk Minerva yang diambilnya darihalaman rumah di Dusun Pari sementara Sdr. Gepeng (DPO) langsung pulangmenuju daerah Subang.

Gepeng (DPO) mengikuti terdakwa dengan menggunakansepeda motor merk Yamaha Force warna hitam miliknya.Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa telahdidakwa dengan Dakwaan tunggal, yaitu melanggar : Pasal 363 ayat (1) ke3,4,5 KUHP.Menimbang bahwa Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaantunggal Penuntut umum tersebut yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut :1. Barangsiapa.2.

diataur dan di ancam Pidana dalam pasal 365 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa GUDFUR YIKWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
1. Menyatakan barang bukti berupa :
1 ( Satu ) unit SPM Yamaha Force

Menetapkan barang bukti berupa : 1 ( Satu ) unit SPM Yamaha Force warna hitam merahdengan No. Pol. PB 3157 SQ No. Rangka : MH31FD004EJ044743,dikembalikan kepada terdakwa.e 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 berwarna hitamkeunguunguan (warna bunglon) dengan pelindung handphoneberwarna hitam, dikembalikan kepada saksi WINDY WIDIYA.5.

terdakwa dan langsung menendangsehingga terdakwa terjatuh dari sepeda motornya;7 Bahwa benar barang yang diambil berupa 1 (Satu) buahhandphone merek Oppo F9 warna hitam keunguunguandengan pelindung handphone warna hitam;7 Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korbanWINDY WIDIYA mengalami luka luka;7 Bahwa saksi korban kerugian sebesar Rp 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihnatkan barang buktiyang terdiri dari;= 1( Satu ) unit SPM Yamaha Force

Menyatakan barang bukti berupa : 1 ( Satu ) unit SPM Yamaha Force warna hitam merah denganNo. Pol. PB 3157 SQ No. Rangka : MH31FD004EJ044743,dikembalikan kepada terdakwa.e 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 berwarna hitamkeunguunguan (warna bunglon) dengan pelindung handphoneberwarna hitam, dikembalikan kepada pemiliknya yang berhakyaitu sdr. WINDY WIDIYA;6.

Satrindo Mitra Utama Jl.Halaman 7 dari 52 hal Putusan Nomor: 033/G/2015/PTUN.Smg.6.7.Sunter Agung Podomoro Blok N 2 Nomor 9 10 Senter,Jakarta Utara Indonesia;Bahwa keterlambatan Penggugat mengirimkan Alat Tebang Tebusebanyak 8 unit Merk TAGRM Type SH5 disebabkan adanyaInsiden/kecelakaan Kapal karena force majeur sebagaimanadiatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) PelaksanaanPekerjaan Pengadaan Alat Tebang Tebu Nomor 027.2/10586pada Pasal 10 Tentang Keadaan Memaksa (Force Majeur)tanggal 16

Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;Bahwa Terdakwa saat itu sedang jalanjalan di depan kantor walikota denganmenggunakan sepeda motor Yamaha Force One warna biru putin DA 3684OV, setelah Terdakwa memarkir sepeda motornya, tidak lama kemudiandatang rombongan polisi menghampiri Terdakwa dan langsung melakukanpemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan senjata tajam yangTerdakwa simpan disamping kiri badan, kemudian oleh anggota polresbanjarbaru ditanyakan tentang surat ijin atas senjata tajam tersebut

Komet Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, petugas kepolisian dari Polres Banjarbarutelah mengamankan Terdakwa yang membawa senjata tajam dimanaTerdakwa saat itu sedang jalanjalan di depan kantor walikota denganmenggunakan sepeda motor Yamaha Force One warna biru putih DA 3684OV, setelah Terdakwa memarkir sepeda motornya, tidak lama kemudiandatang rombongan polisi menghampiri Terdakwa dan langsung melakukanpemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan senjata tajam yangTerdakwa simpan disamping

Komet Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, petugas kepolisian dari Polres Banjarbarutelah mengamankan Terdakwa yang membawa senjata tajam dimana Terdakwasaat itu sedang jalanjalan di depan kantor walikota dengan menggunakansepeda motor Yamaha Force One warna biru putin DA 3684 OV, setelahTerdakwa memarkir sepeda motornya, tidak lama kemudian datang rombonganpolisi menghampiri Terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan badanterhadap Terdakwa dan ditemukan senjata tajam yang Terdakwa simpandisamping

Putusan Nomor 145 K/TUN/2016manusia (force majeure) yaitu banjir bandang yang dialami Kota Kendaritermasuk Kantor Pertanahan Kota Kendari, foto terlampir;Yurisprudensi MARI Nomor 152 K/Sip/1969 Tanggal 25 Oktober1969, menyatakan:Tambahan alat bukti yang dilampirkan pada memori kasasi dapatdipertimbangkan dalam hal Mahkamah Agung mengadili sendiriperkaranya;Bahwa sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 152 K/Sip/1969Tanggal 25 Oktober 1969 di atas, Pemohon Kasasimelampirkanbuktitambahan berupa dokumentasi

Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriGorontalo tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagaiberikut: Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena JudexFacti telah tepat dan benar dalam menerapkan Pasal 164 ayat (3)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yangberbunyi: Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerjaterhadap pekerja/ourun karena perusahaan tutup, bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memaksa (force

Nomor 504 k/Pdt.SusPHI/2018bukti adanya keadaan memaksa (force majeur); Bahwa namun demikian putusan Judex Facti sepanjang Upah Prosesperlu diperbaiki, oleh karena perusahaan sedang dalam keadaandisegel oleh Badan POM dan tidak ada aktivitas, sehingga adil apabilaUpah Proses juga tidak diberikan; Bahwa lagi pula alasanalasan tersebut mengenai penilaian hasilpembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, haltersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkatkasasi, karena

Bahwa ketentuan Pasal 164 ayat (1) mengatur tentang pemutusanhubungan kerja yang dilakukan oleh Perusahan disebabkan oleh karenaPerusahaan tutup karena mengalami kerugian selama dua tahun berturutturut atau karena keadaa memkasa (force majeur), sebagaimana Pasal 164ayat (1) yang menegaskan:"Pengusahan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourun karena perusahaan tutup yang disebabkan oleh olehperusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama dua tahunatau keadaan memaksa

(force majeur) dengan ketentuan pekerja/ouruhberhak atas uang pesangon sebesar satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (2),Halaman 19 dari 26 Hal.

Putusan Nomor 684 K/Pdt.SusPHI/2016uang masa penghargaan kerja sebesar satu kali ketentuan Pasal 156 ayat(3) dan Uang pengganti hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) "Sedangkan ketentuan dalam ayat (3) Pasal tersebut mengatur tentangpemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Pengusaha karena efisiensiyang bukan disebabkan perusahaan rugi selama dua tahun berturut turutatau keadaan memaksa (force majeur), sebagaimana ketentuan Pasal 164ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:"Pengusaha dapat

tetapiperusahaan melakukan efisiensi dengan ketentuan pekerja atau buruh atasUang pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) danuang penggantian hak sesuai dengan ketantuan Pasal 156 ayat (4) "Bahwa kedua konteks aturan hukum tersebut sangat berbeda, dalamkonteks Pasal 164 ayat (8) pemutusan hubungan kerja dilakukan tidakdisebabkan karena perusahaan tutup, mengalami kerugian dua tahunberturut turut atau dalam keadaan memaksa (force

Sedangkan dalam Pasal 164 ayat(1) pemutusan hubungan kerja terjadi disebabkan karena perusahaanmengalami kerugian berturutturut selama dua tahun, perusahaan tutup ataudalam keadaan memaksa (force majeur);Dengan kata lain Pemutusan hubungan kerja yang disebabkan bukankarena kesalahan Pekerja atau bukan karena pekerja mengundurkan diri,bukan karena perusahaan tutup, mengalami kerugian dua tahun berturutturut atau dalam keadaan memaksa (force majeur) tapi disebabkan halhallain harus diartikan atau dianggap

Tino Villow Julian Gilbert Alias Tino Bin Rudi Alber oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;

ganti rugi denda apabila Tergugat melakukan keterlambatan atasserah terima tanah dan bangunan kepada Penggugat sebagaimana dikutip:Pasal 6Penyerahan Tanah dan Bangunan6.1. tanah dan bangunan akan diserahkan oleh Pihak Pertama kepadaPihak Kedua sesuai dengan waktu yang ditentukan pada bagian IlPPJB6.2. apabila terjadi keadaan memaksa...............dSt6.3. apabila Pihak Pertama lalai untuk menyerahkan tanah dan bangunankepada Pihak Kedua kecuali karena hal hal yang disebabkan olehatau terjadinya force

majeure sebagaimana yang dimaksud padapasal 6.2 pasal ini, pada waktu yang telah ditentukan, Pihak Pertamawajib membayar denda keterlambatan penyerahan tersebut sebesar10/00 (satu permil) perhari dengan maksimum jumlah denda 5% (limapersen) dari sisa pekerjaan yang belum terselesaikan.

Bunga (interessen) yaitu kerugian yang berupa kehilangan keuntungan,antara lain: Bunga konvensional atau bunga yang telah diperjanjikan (vide Pasal1249 KUH Perdata); Bunga kompensatoir atau bunga yang tidak diperjanjikan sebelumnyayaitu bunga moratoir sebesar 6% (enam persen) pertahun sebagaimanaketentuan Pasal 1250 KUH Perdata;Menimbang, bahwa sebaliknya mengenail overmacht (force majure)telah diatur dalam Pasal 1244 KUH Perdata dan Pasal 1245 KUH Perdata;Menimbang, bahwa pengertian keadaan memaksa

ranah hukum pidana melainkan ranah hukumperdata, dengan alasan bahwa proyek yang dikerjakan para Terdakwa,sekarang para Pemohon Peninjauan Kembali adalah didasarkan padakontrak kerja di mana secara nyata disebut di Kepala Surat Kontrak adalahSurat Perjanjian Kontrak No.602.1/142/SACDP tanggal 1 September 2000yang namanya suatu perjanjian harus didasarkan pada kaedah hukumperdata, bukan kaedah hukum pidana, terbukti dalam pointpoint dari SuratPerjanjian Kontrak tersebut, diatur mengenai : keadaan force

majeure (point 9.2). denda 1/000 maksimal 5% dari nilai kontrak untuk kelalaian dalammelaksanakan kontrak (pont 8.2). memiliki domisilihukum yang tetap dan sah (point 11).Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:mengenai alasanalasan ke 1 sampai dengan ke 6 :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidakternyata ada Novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, karenabukti P.1 (berupa fotocopy Surat Perjanjian Kontrak No.602.1/142/SACDP/2000tanggal

Dengandemikian tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena perjanjianpertama telah hapus karena force majeur, sementara pemberian danasetelah kebakaran tidak dapat dilegalkan secara hukum (dana dicairkanterlebin dahulu, administrasi kelengkapan dan syarat kemudian, danwaktunya tidak sesuai dengan pencairan dana yang semestinya);d.

Bahwa secara hukum kebakaran merupakan bahagian dari bentukbencana alam, yang dalam kategori suatu perjanjian, begitu juga denganperjanjian kredit masuk pada bahagian/klausul keadaan memaksa/keadaankahar (force majeur). Sehingga keadaan demikian akan berdampak padahapusnya suatu perjanjian, sebab bencana alam merupakan suatu keadaanyang tidak dikehendaki/disengaja oleh salah satu pihak dalam perjanjian;Halaman 26 dari 33 hal. Put. Nomor 2093 K/Pdt/201616.

Bahwa dengan hapusnya perjanjian karena keadaan memaksaakibat bencana alam (kebakaran)/force majeur apalagi usaha PemohonKasasi/Pembanding/Penggugat tidak diasuransikan, maka dengansendirinya secara hukum kewajiban Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat kepada pihak Termohon Kasasi sama sekali telah hapus dengansendirinya, hal itu sah secara hukum.

Bahwa dengan adanya kejadian kebakaran sebanyak 2 kali atasusaha Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, cukup beralasan bagiPemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk menyatakan meminta padaMajelis Hakim perkara a quo menetapkan dalam putusannya bahwa hal itumerupakan force majeur (keadaan Kaharmemaksa) yang tidak diinginkanoleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, oleh karenanya kewajibanPemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada Termohon Kasasi hapusdemi hukum;23.

2020 dan pada tanggal 09 Maret 2020produk Boska telah tiba pada gudang Tergugat dan menyampaikankepada Penggugat untuk melakukan pengecekan produk Boskayang telah datang di gudang Tergugat, namun tidak mendapatkantanggapan atau jawaban dari Penggugat.11) Tergugat sejatinya apabila dihitung dari tanggal penerimaan uangmuka sebesar 45% yang baru dibayarkan pada 16 Januari 2020BELUM TERLAMBAT DALAM MELAKUKANPENYERAHAN/PENGIRIMAN BARANG TERLEBIH DALAMMASA PENGIRIMAN TERSEBUT TERDAPAT KEADAANMEMAKSA/FORCE

Tergugat mendalilkan keterlambatan pengiriman seandainya dihitungsejak tanggal 12 Desember 2019 saat pembayaran 17% dari uang muka50% yang seharusnya dibayarkan menurut SPK disebabkan adanyakeadaan memaksa/force majeur akibat pendemi Covid 19 yang melandadunia termasuk melanda Italia, Yunani dan Singapura sebelum melandaIndonesia dan dinyatakan sebagai pandemi oleh Presiden Jokowimelalui Surat Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentangPenetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease2019

Wabahpandemi covid 19 adalah force majeur yang bersifat relatif sehinggamasih dapat dilanjutkan oleh para pihak setelan keadaan memaksatersebut telah selesai/lewat.

Terhadap terjadinya keadaan memaksa initerhadap pihak yang terkena kondisi force majeur tidak dapat dikenakanganti kerugian, biaya dan bunga sebagaimana diamanatkan dalam pasal1244 dan 1245 KUHPerdata, yang kutipannya sebagai berikut:Hal 23 dari 37 halaman, Putusan Nomor 162/PDT/2021/PT DPSPasal 1244 KUHPerdata:Debitur harus dihukum untuk menganti biaya, kerugian dan bunga bilaia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan ituatau tidak tepat waktunya dalam melaksanakan perikatan

Menyatakan keterlambatan pengiriman barang dikarenakan adanya suatukeadaan memaksa/force majeur pandemi covid 19 yang menyebabkanpenutupan//lockdown pelabuhan transit.DALAM REKONVENSI1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dalam rekonvensi/Tergugatdalam konvensi;2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) No.182/SPKRPN/X/2019;3.

Serpong Tangerang Selatan disita adri MARKUS HERI SUSILO 1 (satu) lampu rem belakang 1 (satu) buah accu merk force potongan box mobil yang terbuat dari besi $3/(tiga) buah ban mobil berikut pelk 1 (satu) buah gardan belakang 1 (satu) set AS Balok depan mobil disita dari ARKAMIN DIKEMBALIKANKEPADA SAKSIKORBAN MARKUS HERU SUSILO 1 (satu) buah kunci letter T berikut 2 (dua) mata kuncinya, disita dariAGUNG Als RUDI; 1 (satu) set alat las berupa kabel dan tabung gas, disita dari SUHENDRIKDIRAMPAS UNTUK

SerpongTangerang Selatan disita adri MARKUS HERI SUSILO1 (satu) lampu rem belakang1 (satu) buah accu merk force potongan box mobil yang terbuat dari besi3 (tiga) buah ban mobil berikut pelk 1 (satu) buah gardan belakang1 (satu) set AS Balok depan mobil disita dari ARKAMIN1 (satu) buah kunci letter T berikut 2 (dua) mata kuncinya, disita dari AGUNGAls RUDI1 (satu) set alat las berupa kabel dan tabung gas, disita dari SUHENDRIKBarang bukti mana telah disita secara sah dan dibenarkan oleh saksisaksi

SerpongTangerang Selatan disita adri MARKUS HERI SUSILO 1 (satu) lampu rem belakang1 (satu) buah accu merk force potongan box mobil yang terbuat dari besi 3 (tiga) buah ban mobil berikut pelk 1 (satu) buah gardan belakang1 (satu) set AS Balok depan mobil disita dari ARKAMIN 1 (satu) buah kunci letter T berikut 2 (dua) mata kuncinya, disita dari AGUNGAls RUDI 1 (satu) set alat las berupa kabel dan tabung gas, disita dari SUHENDRIKMenimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan dalam perkara ini akanterlebih

Serpong Tangerang Selatan disita dari MARKUS HERI SUSILO; 1 (satu) lampu rem belakang;1 (satu) buah accu merk force potongan box mobil yang terbuat dari besi; 3 (tiga) buah ban mobil berikut pelk 1 (satu) buah gardan belakang;1 (satu) set AS Balok depan mobil disita dari ARKAMINDikembalikan Kepada Ssaksi Korban MARKUS HERU SUSILO; 1 (satu) buah kunci letter T berikut 2 (dua) mata kuncinya, disita dariAGUNG Als RUDI; 1 (satu) set alat las berupa kabel dan tabung gas, disita dari SUHENDRIKDirampas

Lalu saksi Eko Hadi Ahadti dan saksiRicky Hukubun beserta anggota dari reskrim Polres HSS pergi ke Desa PandulanganKecamatan Padang Batung dan setelah sampai di TKP kemudian melakukanpenggerebekan berhasil mengamankan terdakwa, kemudian melakukan pemeriksaan danditemukan barang bukti berupa 1 unit HP merek KForce model C207 warna merah hitamyang isi didalam Hp K Force tersebut terdapat angka tebakan judi kupon putih yangdikirimkan terdakwa kepada MAIDI Als CACAK (terdakwa dalam berkas terpisah)melalui

Lalu saksi dansaksi Ricky Hukubun beserta anggota dari reskrim Polres HSS pergi ke DesaPandulangan Kecamatan Padang Batung;Bahwa setelah sampai di TKP kemudian saksi melihat ada 2 (dua) orang yangsedang duduk di warung yaitu terdakwa dan sdr Maidi;Bahwa saksi dan anggota Polisi lain kemudian melakukan penggerebekan danberhasil mengamankan terdakwa, kemudian melakukan pemeriksaan dan ditemukanbarang bukti berupa unit HP merek KForce model C207 warna merah hitam yangisi didalam Hp K Force tersebut

Lalu saksi dansaksi Eko Hadi beserta anggota dari reskrim Polres HSS pergi ke DesaPandulangan Kecamatan Padang Batung;Bahwa setelah sampai di TKP kemudian saksi melihat ada 2 (dua) orang yangsedang duduk di warung yaitu terdakwa dan sdr Maidi;Bahwa saksi dan anggota Polisi lain kemudian melakukan penggerebekan danberhasil mengamankan terdakwa, kemudian melakukan pemeriksaan dan ditemukanbarang bukti berupa unit HP merek KForce model C207 warna merah hitam yangisi didalam Hp K Force tersebut terdapat

Ssupaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sangsi ataudenda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabiladebitur wanprestasi atau lalai;Bahwa Penggugat yang tidak memenuhi kewajibannya mengirimkanbahan/material bangunan kepada Tergugat dalam waktu yang disepakatisekalipun telah diberikan surat peringatan/somasi sebanyak 3 (tiga) kali, makaPenggugat telah lalai / wanprestasi;Menimbang, bahwa selanjutnya salah satu alasan yang menjadipenyebab wanprestasi ialan keadaan memaksa (force

majeure).

Bahwa untuk menghindari terjadinya transaksi Force Sell ( jual paksa ),Halaman 13 dari 66 halaman Putusan Nomor : 62/Pat.G/2016/PN.Mig.PENGGUGAT mendatangi TERGUGAT dengan tujuan meminta bantuandari TERGUGAT II untuk menghubungi pihak PT Antaboga DeltasekuritasIndonesia agar saham milik PENGGUGAT tidak dijual paksa.

Sehingga dengan demikian pemberian jaminan oleh PENGGUGAT tersebut yang merupakan milik dari PENGGUGAT II dilakukan oleh PENGGUGAT dan Il secara sadar dan tanpa paksaan, sematamata bertujuan untukmenghindari terjadinya transaksi Force Sell (Jual Paksa) berdasarkan ketentuanBapepam di atas.

Bahwa akibat PENGGUGAT yang tidak dapat menambah nilai jaminanpembiayaan dan pada saat itu pula nilai pembiayaan saham milik PENGGUGAT telah mencapai 80% maka PT Antaboga Deltasekurittas telah melakukan jual paksa(Force Sell) atas saham milik PENGGUGAT I.

Sell (jual paksa);Bahwa untuk menghindari terjadinya transaksi Force Sel/ (jual paksa),PENGGUGAT mendatangi TERGUGAT dengan tujuan meminta bantuandari TERGUGAT II untuk menghubungi pihak PT Antaboga DeltasekuritasIndonesia agar saham milik PENGGUGAT tidak dijual paksa.

Bahwa akibat PENGGUGAT yang tidak dapat menambah nilai jaminanHalaman 58 dari 66 halaman Putusan Nomor : 62/Pat.G/2016/PN.Mig.pembiayaan dan pada saat itu pula nilai pembiayaan saham milik PENGGUGAT telah mencapai 80% maka PT Antaboga Deltasekurittas telah melakukan jual paksa(Force Sell) atas saham milik PENGGUGAT I.

merupakan titik minimum/terendah dalam range tersebut) sebagai tolok ukur kewajaran sehingga dalam hal terdapatnilai markup yang berada di atas 6,98%, maka tidak dilakukan koreksi karena sudahdianggap wajar, namun apabila terdapat markup produk yang berada di bawah 6,98%maka akan dilakukan koreksi menjadi 6,98%;bahwa pemilihan titik 6,98% sebagai tolok ukur kewajaran didasarkan pada penilaiankondisi pembanding yang paling sebanding dengan Pemohon Banding bahwa dari 5pembanding Terbanding menilai Force

Motor Limited dengan nilai markup 6,98%merupakan pembanding yang paling sebanding dengan transaksi dengan afiliasi yangdilakukan oleh Pemohn Banding,bahwa Paragraf 1.48 OECD TP Guidelines 1995 menyatakan bahwa sepanjangdimungkinkan untuk membedakan berbagai titik dalam rentang (range), koreksiseharusnya dilakukan pada titik dalam rentang (range) yang paling mencerminkan kondisi(faktafakta dan keadaan) transaksi afiliasi yang sedang diuji/diteliti;bahwa penilaian kondisi Force Motor Limited (FML)

serupa dengan fungsi yang dilakukanPemohon Banding;bahwa pengujian kewajaran dengan menggunakan metode costplus tidak sensitifterhadap perbedaan produk, karena lebih ditekankan pada kesebandingan fungsi, sesuaidengan paragraf 2.35 OECD TP Guideline 1995 sehingga pembanding yang dipilih olehTerbanding sudah tepat;bahwa tahun pajak yang dijadikan sebagai tolok ukur adalah Tahun 2008 (single year)dengan alasan FML pada Tahun 20042007 sedang tahap pengembangan fasilitaspabrikasi baru dan kondisi usaha Force

bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan;