Ditemukan 1495 data
Urut Berdasarkan
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1012/B/PK/PJK/2016 Tanggal 15 September 2016 — PT. MITRA UNGGUL PUSAKA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
67 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pendapat Majelis mengenai kepada PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding dapatdibebani pertanggungan jawab pidana atas perbuatan atauperilaku Suwir Laut yang telah melakukan tindak pidanaperpajakan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor2239K/PID.SUS//2012 tanggal 18 Desember 2012 adalahtidak tepat dan bertentangan dengan ketentuan UU KUP,UUPT dan KUHAP.4.
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1013/B/PK/PJK/2016 Tanggal 15 September 2016 — PT. MITRA UNGGUL PUSAKA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
46 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pendapat Majelis mengenai kepada Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) dapat dibebanipertanggungan jawab pidana atas perbuatan atau perilaku SuwirLaut yang telah melakukan tindak pidana perpajakan berdasarkanPutusan Mahkamah Agung Nomor 2239K/PID.SUS//2012 tanggal18 Desember 2012 adalah tidak tepat dan bertentangan denganketentuan UU KUP, UUPT dan KUHAP.4.
Register : 15-07-2020 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 375/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst Tanggal 1 Juli 2021 — Penggugat:
1.LIZZA CHRISTINA BUDIHARJO
2.MARTIN TRIADMAJA HENDRIADI
Tergugat:
1.OTORITAS JASA KEUANGAN
2.PT KRESNA SEKURITAS
3.PT PUSAKA UTAMA PERSADA
4.MICHAEL STEVEN
511 — 268
1.LIZZA CHRISTINA BUDIHARJO
2.MARTIN TRIADMAJA HENDRIADI
Tergugat:
1.OTORITAS JASA KEUANGAN
2.PT KRESNA SEKURITAS
3.PT PUSAKA UTAMA PERSADA
4.MICHAEL STEVEN
511 — 268
Sebagaimana halini sejalan dengan doktrin Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudulHukum Perseroan Terbatas. 2013, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 72 (BuktiT237) sebagai berikut (dalam kutipan dengan tambahan tanda baca):Pemisahan dan perbedaan teradi, terhitung sejak Perseoan mendapatkeputusan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM (MENHUK & HAM)yang digariskan Pasal 9 ayat (1) UUPT 2007: Sejak tanggal pengesahan tersebut, Perseroan terpisah (separate) daripemegang saham, pendiri dan pengurus; Juga
Register : 26-08-2019 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 08-05-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 171/G/2019/PTUN.JKT Tanggal 9 April 2020 — Penggugat:
1.Steven Hui (dahulu bernama Setiawan Harjono)
2.Xu Jing Nan (dahulu bernama Hendrawan Haryono)
Tergugat:
Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Daerah Khusus Istimewa Jakarta
635 — 1031
1.Steven Hui (dahulu bernama Setiawan Harjono)
2.Xu Jing Nan (dahulu bernama Hendrawan Haryono)
Tergugat:
Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Daerah Khusus Istimewa Jakarta
635 — 1031
belum terselesaikan diserahkan kepadaMenteri Keuangan dan kekayaan negara terkait dengan sita eksekusi HakTanggungan dan sita eksekusi lainnya dilakukan oleh PUPN;Bahwa Para Penggugat telah salah dalam menggunakan UU Nomor 27 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) sebagai dasarhukum dalam dalildalil gugatannya dikarenakan pada saat pengurusanpiutang negara oleh BPPN UU PT belum ada dan pada angka 11 huruf a ParaPenggugat menggunakan UU PT bertalian atau berhubungan dengan UUPT
Register : 19-12-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 14-03-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 643/Pid.B/2018/PN Smn Tanggal 11 Maret 2019 — Penuntut Umum:
M. ISMET KARNAWAN,SH.MH
Terdakwa:
SANI GOENAWAN
88 — 8
M. ISMET KARNAWAN,SH.MH
Terdakwa:
SANI GOENAWAN
88 — 8
Berdasarkan pasal 4 UUPT, setiap PT wajib menyelenggarakan perseroan berdasarkan prinsiptata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance.Apabila ada permintaan audit maka langkah tersebut sudah benar.Halaman 67 dari 119 Putusan Nomor 643/Pid.B/2018/PN SmnMengenai pertanggungjawaban tetap kembali kepada direksi masingmasing. Walaupun audit dilaksanakan tidak serta merta tanggung jawabberalih.
Putus : 23-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1046/B/PK/PJK/2016 Tanggal 23 September 2016 — PT MITRA UNGGUL PUSAKA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
57 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pendapat Majelis mengenai kepada PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat dibebanipertanggungan jawab pidana atas perbuatan atau perilakuSuwir Laut yang telah melakukan tindak pidana perpajakanberdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor2239K/PID.SUS//2012 tanggal 18 Desember 2012 adalah tidaktepat dan bertentangan dengan ketentuan UndangUndangKUP, UUPT dan KUHAP;Bahwa menurut Pasal 32 ayat (1) UndangUndang KUP yangberhak mewakili Wajib Pajak badan adalah pengurus dan diayat (4)
Register : 10-01-2017 — Putus : 18-04-2017 — Upload : 27-09-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Tng Tanggal 18 April 2017 — Penggugat
PT. Sumber Alfaria Trijaya
Tergugat
1.Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia
2.Mustolih
831 — 1519
831 — 1519
IlBahwa ini sejalan dengan klasifikasi atau tipe adalahPerseroan Terobuka (Perseroan Tbk), sebagaimana yangdinyatakan pada Pasal 1 angka 7 UUPT 2007, yangberbunyi:Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atauPerseroan yang melakukan penawaran umum saham,sesual dengan ketentuan peraturan perundangundangandi bidang pasar modal.Bahwa menurut pendapat Ridwan Khairandy dalambukunya yang berjudul Perseroan terbatas Doktrin,Peraturan Perundangundangan, dan yurisprudensi(Cetakan Kedua (Revisi), 2009 (Jakarta
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1014/B/PK/PJK/2016 Tanggal 15 September 2016 — PT. MITRA UNGGUL PUSAKA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
47 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1014/B/PK/PJK/2016tepat dan bertentangan dengan ketentuan UU KUP, UUPT danKUHAP.Bahwa menurut Pasal 32 ayat (1) UU KUP yang berhak mewakiliWajib Pajak badan adalah pengurus dan di ayat (4) diatur yangtermasuk pengurus adalah adalah orang yang nyatanyatamempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/ataumengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.Penjelasan Pasal 32 ayat (4) memberikan penjelasan sebagaiberikut:Orang yang nyatanyata mempunyai wewenang dalammenentukan kebijaksanaan
Putus : 23-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1045/B/PK/PJK/2016 Tanggal 23 September 2016 — PT MITRA UNGGUL PUSAKA, VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pendapat Majelis mengenai kepada PemohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) dapatdibebani pertanggungan jawab pidana atas perbuatan atauperilaku Suwir Laut yang telah melakukan tindak pidanaperpajakan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor2239K/PID.SUS//2012 tanggal 18 Desember 2012 adalah tidaktepat dan bertentangan dengan ketentuan UndangUndangKUP, UUPT dan KUHAP;4.
Putus : 03-04-2013 — Upload : 18-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 657 K/PDT.SUS/2012 Tanggal 3 April 2013 — DIREKTUR UTAMA PT. DIRGANTARA INDONESIA (Persero) VS ACHMAD HIDAYAT, dkk
126 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
126 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa pada prinsipnyadireksi mempunyai kewenangan dan kapasitas di dalam Perseroan untukmenjalankan dan rnelaksanakan perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan yang dipandang tepat gunakelangsungan hidup perseroan, termasuk menyelenggarakan ProgramDana Pensiun demi kesejahteraan para karyawannya yang telahmemasuki usia pensiun (55 Tahun) serta menetapkan perhitungan ataspembayaran program Dana Pensiun tersebut ;7.
Register : 02-08-2016 — Putus : 23-09-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1044 B/PK/PJK/2016 Tanggal 23 September 2016 — PT. MITRA UNGGUL PUSAKA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
100 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
100 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pendapat Majelis mengenai kepada Pemohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) dapat dibebani pertanggunganjawab pidana atas perbuatan atau perilaku Suwir Laut yang telahmelakukan tindak pidana perpajakan berdasarkan PutusanMahkamah Agung Nomor 2239K/PID.SUS//2012 tanggal 18Desember 2012 adalah tidak tepat dan bertentangan denganketentuan UndangUndang KUP, UUPT dan KUHAP;4.
Putus : 20-04-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1538 K/PDT/2009 Tanggal 20 April 2011 — BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY, DK VS APP INTERNASIONAL FINANCE COMPANY BV, DKK
327 — 267 — Berkekuatan Hukum Tetap
327 — 267 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa keberadaan Penggugat (APP International Finance Company BV)sebagai suatu subyek hukum yang sah menjadi pendukung hak dankewajiban hukum khususnya sebagai badan hukum yang berbentukPerseroan Terbatas (PT) berdasarkan ketentuan perundangundanganyang berlaku belum terpenuhi (vide Pasal 7 11 UndangUndang No.1Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").b.
UndangUndang No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") adalah sangattidak berdasar dan tidak didukung oleh bukti apapun juga.
Register : 04-03-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 125/Pid.B/2019/PN Jmb Tanggal 17 Juni 2019 — Casidy Tjuanda Anak Dari Alm. Tan Lie Kang
168 — 115
168 — 115
Bumi Jambi untuk tahun yang berakhir padatanggal 31 Desember 2014 dan LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN danKantor Akuntan Publik CHARLES & NURLENA (Bukti Terdakwa.19)Sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) UUPT Direksi bertugas membuat laporantahunan perseroan, dan kemudian disampaikan kepada dewan komisaris untukditelaah dan setelah itu baru disampaikan kepada Rapat Umum PemegangSaham (RUPS).
Tenggang waktu penyampaian laporan tahunan kepadaRUPS adalah paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroanberakhir, sebagaimana di atur dalam;Berdasarkan Pasal 66 ayat (2) UUPT, laporan tahunan harus memuat:1. Laporan keuangan, paling sedikit memuat neraca akhirtahun buku yanglampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporanlaba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, laporanperubahan ekuisitas dan catatan atas laporan keuangan tersebut.2.
Putus : 20-07-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 459/B/PK/PJK/2016 Tanggal 20 Juli 2016 — PT. SUPRA MATRA ABADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
59 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pendapat Majelis mengenai kepada Pemohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) dapat dibebani pertanggunganjawab pidana atas perbuatan atau perilaku Suwir Laut yang telahmelakukan tindak pidana perpajakan berdasarkan Putusan MahkamahAgung Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 adalahHalaman 86 dari 135 halaman Putusan Nomor 459 B/PK/PJK/2016tidak tepat dan bertentangan dengan ketentuan UU KUP, UUPT danKUHAP.7.
Putus : 16-11-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 907 K/PID.SUS/2016 Tanggal 16 Nopember 2016 — Pemohon Kasasi I / PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BALIGE ; Pemohon Kasasi II / TERDAKWA: PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK
64 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian Persero yangdalam pengaturannya merujuk pada UUPT, juga merupakanbadan hukum. Dalam buku Prof. Subekti, S.H. yang berjudulPokokPokok Hukum Perdata pada hal. 21 dijelaskan antaralain, badan hukum merupakan subyek hukum layaknyaHal. 124 dari 147 hal. Put. No. 907 K/PID.SUS/201673.74.perorangan yang dapat memiliki hakhak dan melakukanperbuatanperbuatan hukum layaknya manusia.
Register : 20-04-2011 — Putus : 28-03-2012 — Upload : 21-04-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 240/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel Tanggal 28 Maret 2012 — 1. PT. Swakarya Adisejahtera,
2. PT. Swakarya Permaijaya,
3. PT. Bumi Upaya Griya,
4. PT. Suryacipta Bumipermai,
5. PT. Swadaya Prada Pratama,
Lawan
1. PT.Bank Internasional Indonesia Tbk,
2. PT. Bank CIMB Niaga, Tbk dahulu PT.Bank Lippo Tbk,
3. PT.Karabha Digdaya,
4. Misahardi Wilamarta, SH. selaku Notaris,
5. Pemerintah Republik Indonesia Cq Departemen Keuangan Republik Indonesia,
153 — 78
153 — 78
Olehkarena itu, eksistensi dan validitasnya tidak terancam olehkematian, kepailitan, penggantian atau pengunduran pemegangsaham.2) Dapat menggugat dan digugat.Menurut Pasal 82 UU PT No. 1/1995 maupun Pasal 98 ayat (3) UUPT No.40/2007:e Perseroan dapat tampil di dalam dan di luar Pengadilan,e untuk itu, Perseroan DIWAKILI oleh DIREKSI.3) Perseroan dapat memperoleh, menguasai dan mengalihkanmiliknya atas namanya sendiri.Berdasar Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) UU PT No.40/2007, Perseroan mempunyai
Register : 02-06-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1266 B/PK/PJK/2017 Tanggal 31 Agustus 2017 — PT. SUPRA MATRA ABADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
59 — 390 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 390 — Berkekuatan Hukum Tetap
sistemkonstitusional Republik Indonesia terhadap pelanggaran kriminal,mempertahankan perdamaian dan keamanan kemanusiaan danmencegah kejahatan;Bahwa pendapat Majelis mengenai kepada Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) dapat dibebani pertanggunganjawab pidana atas perbuatan atau perilaku Suwir Laut yang telahmelakukan tindak pidana perpajakan' berdasarkan PutusanMahkamah Agung Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18Desember 2012 adalah tidak tepat dan bertentangan denganketentuan UndangUndang KUP, UUPT
Putus : 12-05-2016 — Upload : 08-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 220 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 Tanggal 12 Mei 2016 — 1. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) cq Majelis Arbitrase Ad Hoc dalam PCA Nomor AA461, DK VS PT ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA, DK
488 — 433 — Berkekuatan Hukum Tetap
488 — 433 — Berkekuatan Hukum Tetap
tujuan untukmenjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidakbertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempatkedudukan di Indonesia;Bahwa nyatanya Turut Termohon telah melakukan aktivitas usahanyasejak didirikan di Indonesia dan perbuatan Turut Termohon yang tegastegas dalam Kontrak Konstruksi yang mengakui status APD yang didirikandan berada di bawah Undang Undang Republik Indonesia khususnyaUndang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT
Register : 13-11-2019 — Putus : 28-05-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 148/Pdt.G/2019/PN Yyk Tanggal 28 Mei 2020 — Penggugat:
SULCHA PRIHASTI, SE. MM
Tergugat:
1.PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BPD DIY dahuluberbadan hukum PERUSAHAAN DAERAH PD BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BPD DIY
2.YAYASAN KESEJAHTERAAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Turut Tergugat:
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
280 — 99
280 — 99
yaitu mengorganisir ketentuan yang berlaku yang terkait denganoperasional perbankan misalnya melaksanakan ketentuan BankIndonesia dan OJK yang baru dan saksi tugasnya menyisir ketentuanperbankan misalnya terbit peraturan BI atau OJK atau atau PPATK untukdikaji; Bahwa tugas Divisi SDM adalah pemberdayaan SDM pada Bank BPDDIY antara lain mengadakan pelatinan, memberikan konseling; Bahwa bank BPD berbentuk badah hukum tahun 2013 namun tidakotomatis berubah karena masih memerlukan penyempurnaan terkait UUPT
Register : 16-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN AMBON Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E.
242 — 161
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E.
242 — 161
menertgtkanHalaman 223 dari 349 halaman Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/202 1/PN Amb1 tanda terima setelah menerima efek atau uang dari nasabah, menyelesaikanamanat jual/ beli dari pemberi amanat dan menyediakan data dan informasi bagikepentingan pemodal.Sebagai Manajer Investasi (Ml), PE mengadakan riset dan efek, menganalisakelayakan investasi, mengelola portofolio efek atas kepentingan nasabah danmengelola reksadana.Bahwa Istilah saham ditemukan dalam UndangUndang No. 4 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT
) dan UndangUndang No. 8 Tahun 1995 tentang PasarModal.Berdasarkan pasal 7 ayat (2) UUPT dapat kita simpulkan bahwa saham adalahpenyertaan modal yang dimasukan oleh pihak subjek hukum ke dalam sutuperseroan terbatas pada saat pendirian perseroan terbatas tersebut.Pasal 7 ayat (2 UUPTsetiap pendiri perseoran wajib mengambil bagian saham pada saat perseroandidirikanBerdasarkan UUPM No. 8 Tahun 1995, efek adalah surat berharga yaitu suratpengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda