Ditemukan 1476 data
49 — 56
Selaindari itu dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di dalamBab Ill Pasal 13 jo Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan mendukung atau mengijinkan secara hukumadanya pencegahan perkawinan terhadap Penggugat dan Tergugat ;maka dalil ini kabur dan juga patut ditolak.
100 — 29
melaksanakanpembagian harta peninggalan tersebut.Penjelasan Pasal 49 ayat (2):Ayat (2) Yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain adalah :Halaman 39 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pat.G/2018/PN Cjr.1. izin beristri lebih dari seorang2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (duapuluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garislurus ada perbedaan pendapat;. dispensasi kawin;. pencegahan
perkawinan;. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;. pembatalan perkawinan;. gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;. perceraian karena talak;oO ON DOD OF KR W. gugatan perceraian;10.penyelesaian harta bersama;11.mengenai penguasaan anakanak;12.ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapakyang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;13.penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekasistri atau penentuan suatu kewajiban bagi
63 — 6
G/2005/PA.Srg;Bahwa, Tergugat Rekonpensi menyebut pasal 9 UUPerkawinan No. 1 tahun 1974 adalah untukpencegahan perkawinan, disini Tergugat Rekonpensitidak pernah mengajukan pencegahan, pembatalanperkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Kusni A.Waluh dan Tergugat Konpensi' menyebut pasal 60KUHPerdata, pasal ini juga untuk melakukan upayahukum pencegahan perkawinan, bukan untukpembatalan perkawinan karena perkawinan PenggugatRekonpensi dengan Kusni A.
YULIA FITRIATI
Tergugat:
KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN REJOSO
Intervensi:
Endang Retna Juwita
577 — 312
/G/2020/PTUN.SBYMenimbang, bahwa memperhatikan lebih lanjut Penjelasan Pasal 49tersebut menjelaskan Huruf a Yang dimaksud dengan perkawinan adalah halhal yang diatur dalam atau berdasarkan undangundang mengenai perkawinanyang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain:1. izin beristri lebih dari seorang;2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (duapuluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garislurus ada perbedaan pendapat;dispensasi kawin;pencegahan
perkawinan;penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;pembatalan perkawinan;N @9 GD KR W&Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas dikaitkandengan ketentuan peraturan perundangundangan diatas khususnya Undangundang Perkawinan dan Undangundang Peradilan Agama, serta materi /substansi gugatan Penggugat adalah mempermasalahkan keabsahanperkawinan antara Drs. lbrani Sulaiman dengan Endang Retno Juwita aliasEndang Retna Juwita dalam Register 0559/054/X1/1994, hal mana bersesuaiandengan
204 — 62
Pst.izin beristri lebih dari seorang;izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21(dua puluh saru) tahun, dalam hal orang tua wali atau keluargadalam garis lurus ada perbedaan pendapat;Dispensasi kawin;pencegahan perkawinan;penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;2 209Pembatalan perkawinan;gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan isteri;zs Ecperceraian karena talak;gugatan perceraian;j. penyelesaian harta bersama;k. penguasaan anakanak;. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan
Perkawinan, Waris., Wasiat, Hibah, Wakaf,Zakat, Infag, Shadaqah, Ekonomi syariah;Penjelasan Pasal 49 huruf (a)Yang dimaksud dengan perkawinan adalah halhal yang diatur dalamatau berdasarkan undangundang mengenai perkawinan yang berlakuyang dilakukan menurut syariah, antara lain:1) izin beristri lebih dari seorang;2) izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21(dua puluh saru) tahun, dalam hal orang tua wali atau keluargadalam garis lurus ada perbedaan pendapat;3) Dispensasi kawin;4) pencegahan
perkawinan;5) penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;6) Pembatalan perkawinan;7) gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan isteri;8) perceraian karena talak;9) gugatan perceraian;10) penyelesaian harta bersama;11) penguasaan anakanak;12) ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anakbilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidakmematuhinya;Hal. 100 dari 112 Hal.
72 — 3
Tahun 2006 tentang Peradilan Agama disebutkanyang dimaksud dengan perkawinan adalah halhal yang diatur dalam atauHal 11 dari 65 hal Putusan Nomor 2159/Pdt.G/2016/PA.Grtberdasarkan undangundang mengenai perkawinan yang berlaku yangdilakukan menurut syari'ah, antara lain :a) izin beristri lebih dari seorang;b) izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (duapuluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garislurus ada perbedaan pendapat;c) dispensasi kawin;d) pencegahan
perkawinan;e) penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;f) pembatalan perkawinan;g) gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;h) perceraian karena talak;i) gugatan perceraian;j) penyelesaian harta bersama;k) penguasaan anakanak;) ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamanabapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak mematuhinya;m)penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepadabekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;n) putusan
I Ketut Sudra
Tergugat:
1.I Wayan Wiana
2.I Nyoman Karma
3.I Ketut Winata
4.I Made Sedana
5.Ni Kadek Sri Indra Anggraeni, SH.
6.Kantor Pertanahan Kota Denpasar
83 — 44
perkawinan, apabila pencegahan perkawinan tidakdilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku maka perbuatanHal 39 dari 63 hal Putusan No. 57/Pdt.G/2018/PN Dpspencegahan atau penghalangan tersebut sudah dapat di kategorikandalam Perbuatan Melawan Hukum karena melanggar undangundang,terhadap suatu perbuatan penghalangan tersebut merugikan orang laindan melanggar kesusilaan, sehingga dengan terpenuhinya unsur ini makaperbuatan tersebut dapat di kategorikan Perbuatan Melawan Hukum ; Bahwa sahnya
51 — 24
Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belumberusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam halo rang tua wali,atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;Dispensasi kawin;Pencegahan perkawinan;Penolakan perkawinan; oleh Pegawai Pencatat Nikah;3456. Pembatalan perkawinan;7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;8. Perceraian karena talak;9. Gugatan perceraian;10.
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI
Terbanding/Tergugat II : BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI CABANG PEMBANTU KEBAYORAN
Terbanding/Tergugat III : LUSI LUSMIATI
Terbanding/Tergugat IV : ELVIRA EMILIA SALAM
Terbanding/Tergugat V : OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
94 — 56
waris;wasiat;hibah;wakaf;zakat;infaq;shadaqah; danekonomi syariah;Penjelasan Pasal 49 huruf (a)Yang dimaksud dengan perkawinan adalah halhal yang diaturdalam atau berdasarkan undangundang mengenai perkawinan yangberlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain:a.b.AT Teme ao3ae PsTe.izin beristri lebih dari seorang;izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia21 (dua puluh saru) tahun, dalam hal orang tua wali atau keluargadalam garis lurus ada perbedaan pendapat;Dispensasi kawin;pencegahan
perkawinan;penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;Pembatalan perkawinan;gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan isteri;perceraian karena talak;gugatan perceraian;penyelesaian harta bersama;penguasaan anakanak;ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anakbilaamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidakmematuhinya;penentuan kewajiban member, biaya penghidupan oleh suamikepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;putusan tentang sah tidaknya seorang
450 — 264
Lebihlanjut diertegas dalam ketentuan pasal 68 Kompilasi Hukum Islam dinyatakanPegawai pencatat nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantumelangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dariKetentuan Pasal 7 ayat(1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 atau Pasal 12 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 meskiupun tidak pencegahan perkawinan;Bahwa sikap permisif yang dilakukan oleh tergugat Il terhadap sebuahpelanggaran hokum perkawinan merupakan kesalahan fatal, sehinggakesalahan dapat
401 — 236
Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang be/umberusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam ha/ orang tua wali, ataukeluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;Dispensasi kawin;Pencegahan perkawinan;Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;Pembatalan perkawinan;Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;Perceraian karena talak; MO NOOR wGugatan perceraian;10. Penyelesaian harta bersama;11. Penguasaan anakanak;Hal. 20 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA. Sel12.
165 — 128
Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belumberusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali,atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat,;dispensasi kawin;pencegahan perkawinan;penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;pembatalan perkawinan;gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;perceraian karena talak;o DWN O HT FF Wwgugatan perceraian;10.
235 — 66
Izin beristri lebih dari seorang (poligami);Halaman 74 dari 170 halaman Putusan Harta Bersama Elitigasi Nomor 1/Pdt.G/2020/PA MtpNS13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (duapuluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garislurus ada perbedaan pendapat;Dispensasi kawin;Pencegahan perkawinan;Penolakan perkawinan olen Pegawai Pencatat Nikah;Pembatalan perkawinan;Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;Cerai talak;
- Tentang : Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering)
Pencegahan Perkawinan.Pasal 816.Pada pencegahan perkawinan, perlawanan dilakukan dengan suatu aktayang diberitahukan oleh juru sita baik kepada pegawai catatan sipilmaupun kepada pihak, terhadap siapa perlawanan itu ditujukan.(KUHPerd. 52, 70, 716; BS. 59; Rv. 1 dst., 8.)www.legalitas.org141Akta ini memuat alasanalasan dari perlawanan itu, dan kedudukanyang memberi hak kepada pelawan untuk menentang perkawinan itu.
133 — 76
S).Hal. 87 Putusan Nomor 161/Padt.G/2015/PA Mrs.Dengan demikian, sikap diam dan pembiaran yangdilakukan Terlawan (Hj.dasma binti H.Bohari), dankeluarganya yang berhak (Ayah, Ibu dan Saudaranya),termasuk Terlawan Il s/d Terlawan VI, yang tidak melakukanupaya hukum pencegahan perkawinan sesuai peraturanperundangundangan yang berlaku tersebut, dan segalafakta hukum pada angka4.1 s/d angaka 4.4 di atas.
102 — 63
S).Hal. 87 Putusan Nomor 161/Pat.G/2015/PA Mrs.Dengan demikian, sikap diam dan pembiaran = yangdilakukan Terlawan (Hj.dasma binti H.Bohari), dankeluarganya yang berhak (Ayah, Ibu dan Saudaranya),termasuk Terlawan Il s/d Terlawan VI, yang tidak melakukanupaya hukum pencegahan perkawinan sesuai peraturanperundangundangan yang berlaku tersebut, dan segalafakta hukum pada angka4.1 s/d angaka 4.4 di atas.