Ditemukan 1606 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : paba143 paba243 paba43 pasal pasalli pasalle pasalia pasalma pasalai pasal13 pasal143 pasal4 pasal363
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 18-04-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 228/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 11 Maret 2019 — Penggugat:
1.R. B. BOEDI MOELJO bin R. SOEDIRGO
2.R.A. ENDANG SOEMIJATI INDARTIATI binti SOEDIRGO
3.R.A. SRI KOENTARI binti SOEDIRGO
Tergugat:
1.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL JAKARTA WILAYAH I
2.STEPHANI ANWAR
3.R. BAMBANG WISIK SOETOMO bin R. SOEDIRGO
80 — 22
  • Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut, maka telah jelasdan tidak terbantahkan lagi bahwa Penjual in casu Panitera PengadilanAgama Jakarta Pusat telah melaksanakan kewajibannya sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan dalam hal ini adalah Pasal43 PMK 27/2016 yang menyatakan setiap pelaksanaan lelangdisyaratkan adanya Nilai Limit.31.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Kepailitan
Register : 12-02-2016 — Putus : 19-05-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/Pdt.Sus-PAILIT/2016/PN.NIaga.Jkt.Pst
Tanggal 19 Mei 2016 — RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG >< SOEBALI SUDJIE
784 — 2674
  • Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal212 harus diajukan oleh seorang advokat;Hal. 11 dari 70 halaman, Pts.Perk.No.07/Pdt.SusPAILIT/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.Dan seperti dipersyaratkan oleh:BUKU Il MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNISPERADILAN PERDATA KHUSUS (Vide T 1) sebagaimana dikutip sebagai berikut:Pemohon harus diwakili oleh Advokat berdasarkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 17-01-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 731 PK/Pdt/2016
Tanggal 17 Januari 2017 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, dkk vs Y. JABERLIN LUMBAN GAOL
209 — 181 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Inventaris KekayaanNegara, merupakan gugatan yang salah alamat (error in persona),karena telah jelas bahwa inventarisasi (penatausahaan) atas BarangMilik Negara (dalam hal ini objek gugatan a quo) bukan/tidakmerupakan tanggung jawab dan kewenangan dari Tergugat IV;Bahwa selanjutnya pada petitum angka 5 gugatannya, Penggugat padapokoknya juga menuntut agar Tergugat IV menghapus/mengeluarkanobjek gugatan a quo dari Inventaris Kekayaan Negara;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 juncto Pasal 42 juncto Pasal43
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Umum
Register : 19-11-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 08-03-2021
Putusan PN GIANYAR Nomor 165/Pid.B/2020/PN Gin
Tanggal 15 Februari 2021 — Penuntut Umum:
Ni Made Widyastuti, SH.
Terdakwa:
I MADE EKA DINATA Alias CIKRAK
125 — 56
  • Catatan: Pasal 416 dan 417 dinyatakan tidak berlaku berdasarkan ketentuan Pasal43 B UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Unsurunsurnya :Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Gin1. Unsur Subyektif : Dengan sengaja2.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 21-12-2018 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 08-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 179/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 12 Februari 2019 — Pemohon:
Mesakh Supriyadi
Termohon:
Kementerian Keuangan RI Cq Dirjen Pajak Cq Direktorat Penegakan Hukum
225 — 133
  • Kemudian sekitar Tahun 2007 Sdr Bong Sian Fat menyewa kantorkepemilikan Pemohon.Bahwa kemudian pada tanggal 28 Sepetember 2018 dipanggil untukdidengar keterangan sebagai SAKSI dalam perkara tindak pidana di bidangperpajakan yang diduga dilakukan oleh Tersangka BONG SIAN PO melaluiantara lain PT SINAR SENGGIGIH UTAMA dan PT NUSA KIRANAMANDIRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 A huruf (a) Juncto Pasal43 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atasUndangUndang 6 Tahun 1983 tentang
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 30-01-2020 — Putus : 11-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 11/PDT/2020/PT BNA
Tanggal 11 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : PT Bina Insani diwakili oleh Putra Chamsah
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Mandiri Persero Tbk
Terbanding/Tergugat II : Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Ruky Safrudin dan Rekan
Terbanding/Tergugat III : cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh
Terbanding/Tergugat IV : Mahfud
Terbanding/Turut Tergugat : cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh
115 — 90
  • kemudian dalam pasal 1 angka 19 Peraturan Menteri KeuanganNomor: 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelangmenjelaskan bahwa Penjual adalah orang, badan hukum atau badan usahaatau instansi yang berdasarkan peraturan perundangundangan atauperjanjian berwenang untuk menjual barang secara lelang.Bahwa pada Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor:27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan bahwasetiap pelaksanaan lelang di syaratkan adanya nilai limit; serta dalam Pasal43
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 24-02-2021 — Putus : 17-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 17 Maret 2021 — Pemohon:
NUNI PRIHATININGSIH
Termohon:
Direktur Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak
151 — 91
  • Pasal43 ayat (1) UU KUP yang dilakukan melalui antara lain PT Virora CiptaIndonusa, NPWP 03.101.618.1017.000 yang menetapkan LukmanulHakim, sebagai tersangka, Termohon telah menerbitkan SuratPerintah penyidikan dan perubahannya karena perubahan penyidiksebagai berikut:a. Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN02.DIK/PJ.05/2015tanggal 27 Januari 2015.b. Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN24.DIK/PJ.05/2015tanggal 18 Agustus 2015.c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-04-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 392 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 17 April 2014 — EFFENDY KOMALA, Dk
129 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 392 K/Pid.Sus/201430 Jaksa Utama Pratama NIP 19591108 198503 2 001 ; 1 (satu) lembar Surat P18 Nomor : B3130/0.1.4/Euh. 1/5/2013 tanggal 17Mei 2013, perihal : Hasil Penyidikan atas nama tersangka Ngadiman. yangdisangka melanggar 39 ayat (1) huruf b jo Pasal 43 UU No. 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahdiubah dengan UU No. 28 Tahun 2007 dan Pasal 39 ayat (1) huruf d jo Pasal43 UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan Belum Lengkap
    The Master SteelManufactory; 1 (satu) lembar Surat P18 Nomor : B3129/0.1.4/Euh.1/5/2013 tanggal 17Mei 2013, perihal : Hasil penyidikan atas nama tersangka Diah Soemedi,dkk. yang disangka melanggar 39 ayat (1) huruf b jo Pasal 43 UU No.6 tahun1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan sebagaimana telahdiubah dengan UU No. 28 Tahun 2007 dan Pasal 39 ayat (1) huruf d jo Pasal43 UU No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakanbelum lengkap. Ditandatangani a.n.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 17-12-2018 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 293/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 29 April 2019 — I MADE WIJAYA, S.E., M.Si ; MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
94 — 104
  • negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, danfinal yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau badan hukum perdata;Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 44 Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil(selanjutnya disebut PP Nomor 53 Tahun 2010) dinyatakan bahwa HukumanDisiplin yang dijatuhkan oleh pejabat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal43
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN KIP
Register : 09-11-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 21-02-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 4/G/KI/2016/PTUN-JKT
Tanggal 16 Februari 2017 — KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ; GREENPEACE INDONESIA
344 — 411
  • Pasal43 UU IG.Ayat(1): IGT yang dibuat oleh Instansi Pemerintah dan/atauPemerintah daerah bersifat terbuka.Ayat (2): IGT tertentu yang dibuat oleh Instansi Pemerintahdan/atau Pemerintah daerah dapat bersifat tertutupsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.b. Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU IG.Yang dimaksud dengan bersifat tertutup adalah IGT tertentu yangdikecualikan berdasarkan peraturan perundangundangan yangmengatur mengenai keterbukaan informasi.c.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 16-01-2019 — Putus : 16-08-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Agustus 2019 — Penggugat:
BPH RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA
Tergugat:
IDRUS IDHAM
58 — 14
  • Pasal43;D.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 14-10-2019 — Putus : 13-02-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 34/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 13 Februari 2020 — Penggugat:
NELSON YOHOSUA ONDI
Tergugat:
BUPATI JAYAPURA
Intervensi:
IZAK RANDI HIKOYABI, S.E.
145 — 52
  • S.Sossedangkan 4 (empat) peserta lainnya termasuk Penggugat dan Tergugat IlIntervensi dinyatakan lolos tahapan Uji Kepatutan dan Kelayakan karenamemperoleh nilai akhir Uji Kepatutan dan Kelayakan di atas 7,5 (tujuh koma lima)dengan keterangan direkomendasikan disarankan sesuai dengan ketentuan Pasal43 ayat 4 ) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 yang perinciannilai masingmasing para peserta calon direksi sebagai berikut :1. Nelson Yohosua Ondy, S.IP in casu Penggugat : 83,172.
Pengadilan PN BATAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-02-2014 — Putus : 25-11-2014 — Upload : 14-04-2015
Putusan PN BATAM Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.BTM
Tanggal 25 Nopember 2014 — MADE BAYU ADISASTRA; 1. SAWALUDDIN BIN DAHLAN NASUTION, DKK
67 — 101
  • Hak Pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberiwewenang kepada Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam untuk:LsMerencanakan peruntukkan dan Penggunaan tanahtersebut;Menggunakan tanah tersebut untuk keperluanpelaksanaan tugasnya;Menyerahkan bagianbagian dari tanah tersebutkepada pihak ketiga dengan hak pakai sesuai denganketentuan ketentuan pasal 41 sampai dengan pasal43 Undang Undang Pokok agraria;Menerima uang pemasukan /ganti rugi dan uangwajib tahunan;Peraturan Menteri Dalam
Pengadilan PT MANADO Pidana Khusus
Register : 25-03-2021 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 05-05-2021
Putusan PT MANADO Nomor 25/PID/2021/PT MND
Tanggal 5 Mei 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ALEXANDER SULUNG.SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : TAN JHONY TANSIL
202 — 174
  • Pasal43 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 6 tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 9 tahun 1994 tentang tentang PerubahanHal 12 dari 73 halaman putusan nomor 25/PID/2021/PT MNDatas UndangUndang R.I Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambahkandengan UndangUndang R.I Nomor 16 Tahun 2000 tentang PerubahanKedua atas Undangundang Nomor 6 tahun 1983 tentang KetentuanUmum
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 02-11-2020 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 180/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 30 Maret 2021 — Penggugat:
1.Husin Ali
2.ABDULLAH
3.SAIFUL
Tergugat:
3.KEPALA DESA SUMBERTENGAH
4.CAMAT BUNGATAN
Intervensi:
Zaenol Hasan DKK
98 — 49
  • Bahwa Para Penggugat sangat berkeberatan atas dikeluarkannya suratKeputusan Kepala Desa Sumbertengah tentang PemberhentianPerangkat Desa Desa Sumbertengah, oleh karena berdasarkan Pasal43 ayat (4) Peraturan Bupati Situbondo No. 9 tahun 2017 tentangPeraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2015 tentangSusunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa dan PerangkatHalaman 9 dari 70 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2020/PTUN.SBYDesa, Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-05-2014 — Upload : 04-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 239 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 27 Mei 2014 — JULPIAN, S. Sos. bin SAID
130 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Iknsan yang terkenapelebaran Jalan Alexander sudah tidak laik sesuai dengan fungsi makapembayaran ganti rugi atas keselurunhan bangunan telah sesuai Pasal43 UndangUndang Nomor : 28 Tahun 2002 tentang BangunanGedung;Bahwa dari keterangan Saksi Ahli Achmad lrawan Kusuma, S.T.,M.T., yang diajukan Sdr. Penuntut Umum, telah memberikanketerangan di muka persidangan menjelaskan pembayaran ganti rugiatas keseluruhan bangunan milik Sdr.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 24-07-2018 — Putus : 10-08-2018 — Upload : 04-02-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 233/PID/2018/PT DKI
Tanggal 10 Agustus 2018 — Pembanding/Penuntut Umum I : DIDIT A, SH
Terbanding/Terdakwa : ADE KURNIADI
142 — 74
  • Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka pwersidangan dengan suratdakwaan yang disusun secara alternative, yaitu :Kesatu : Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 39.A huruf a Jo Pasal 43 ayat (1)Undangundang Nomor 16 Tahun 1983, sebagaimana telah dirubah beberapakali,terakhir dengan Undangundang No.16 Tahun 2009, tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;Hal. 59 Putusan Nomor. 233/PID.SUS/2018/PT.DKIAtau Kwedua : Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf b Jo Pasal43
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 23-10-2018 — Putus : 04-02-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 48/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 4 Februari 2019 — Penggugat:
FAUZAN
Tergugat:
BUPATI ACEH BARAT
119 — 40
  • Keputusan Tergugat ini merupakanKeputusan yang salah dan tidak berdasar Hukum yang berlaku samasekali, sebab tidak sesuai dengan ketentuan pasal 41, Pasal 42, Pasal43, Pasal 44, Pasal 45 UndangUndang RI Nomor 6 Tahun 2014Tentang Desa, Pasal 41 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 TentangTata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik;Bahwa di dalam ketentuan a quo tidak terdapat satu pasal yang dapatdijadikan rujukan/acuan bagi Tergugat bahwasannya Hasil audit dariTim Ispektorat Kabupaten Aceh Barat terhadap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-07-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1484 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 13 Juli 2015 — SIAUW JOENG MING alias AMING ;
71 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ltd adaperjanjian lisensi dan terdaftar di Ditjen HKI sebagaimana dimaksuddalam UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal43 ayat (3) dan ayat (4) ;a. Pasal 43 ayat (1), isinya : "Pemilik Merek terdaftar berhakmemberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjianbahwa penerima lisensi akan menggunakan merek tersebutuntuk sebagai atau seluruh jenis barang atau jasa.b.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 15-01-2014 — Putus : 10-07-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 007/G/2014/PTUN.Smg.
Tanggal 10 Juli 2014 — SUPRIYANTO Melawan BUPATI KUDUS
74 — 32
  • kuponberhadiah sepeda motor kepada masyarakat tanpa ijin Panitia PemilihanBahwa terjadi perusakan gambar peraga yang dilakukan oleh Tutik Alawiahdengan cara menyobek gambar padi (milik Penggugat) pada saat kampanyeberlangsung tanggal 22 Nopember 2013;Bahwa Tergugat telah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten KudusNomor 19 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Halaman 85 dari 103 hal Putusan Nomor: 007/G/2014/PTUN.SMGPelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; Pasal 38 ayat (1) (2) dan Pasal43