Hal tentang berlaku surutnya PeraturanPeraturan a quo tidak diatur puladalam aturan/ketentuan peralihan Peraturan tersebut;Menimbang, bahwa terhadap Keputusan Menteri Kelautan dan PerikananNomor 28/Men/2004 tentang Pedoman Umum Budidaya Udang di Tambak yangdijadikan dasar hukum dari dalil bantahan Termohon Keberatan Il khususnyaLampiran Keputusan Menteri a quo Point 5.2 butir 3 yang menyebutkan:Usahabudidaya udang dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum (Perusahaan,Koperasi atau BUMN/BUMD

Apalag,jika dalam rentang waktu diberlakukan surutnya pemberhentian tersebut, PNSyang bersangkutan diberikan amanah untuk menduduki sebuah jabatan dengankewenangan tertentu, maka tindakan, perbuatan, dan/atau ketetapanketetapanyang telah dibuat dan/atau dilakukan oleh PNS tersebut dapat menimbulkanmasalah hukum baru;Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P1 dan Bukti T1 makadiperoleh fakta hukum yang menunjukkan, bahwa objek sengketa ditetapkanatau dikeluarkan pada tanggal 8 Agustus 2018, namun

sehingga dapat diberlakukan dan dijadikandasar untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatanPenggugat yang telah memberikan keterangan/identitas palsu dan atautidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polripada tahun 2014 maupun penilaian hukum terhadap Keputusan Tergugatyang memberhentikan Penggugat sebagai siswa SPN Polda Jawa Barat.Dengan demikian, penerapan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002tersebut dalam perkara a quo bukan merupakan pelanggaran terhadapasas tidak berlaku surutnya

Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.melindungi kepentingan yang lebih besar suatu strategi di dalammensejahterakan rakyat dan sesuatu yang menciptakan keadilan, itu menjadisatu tolok ukur sebenarnya untuk melihat boleh atau tidak, kalau mengingatperdebatan di MK tentang berlaku surutnya larangan berlaku surut terhadapmasalah hukum pidana Saya seorang yang sangat tidak setuju misalnya kalaunorma itu sendiri sebenarnya bukan substansi itu tidak berubah dalam artibahwa dari dulu juga sudah ada meskipun

Putusan Nomor 56/G/2018/PTUN MtrKeputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermatsebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau diterbitkan;Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalammemberlakukan surutnya surat keputusan Objek Sengketa a quo telah melanggarketentuan peraturan perundang undangan, maka menurut Majelis Hakim,Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a guo tidak didasarkan padainformasi dan dokumen yang lengkap sehingga telah melanggar

Terutama, jika dalamrentang waktu diberlakukan surutnya pemberhentian tersebut, PNS yangbersangkutan diberikan amanah untuk menduduki sebuah jabatan dengankewenangan tertentu, maka tindakan, perbuatan, dan/atau ketetapanketetapanyang telah dibuat dan/atau dilakukan oleh PNS tersebut dapat menimbulkan masalah hukum baru;Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P1 = Bukti T15 makadiperoleh fakta Hukum yang menunjukkan, bahwa objek sengketa ditetapkan ataudikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2018,

Oleh karenanya pemberlakuan surutobjek sengketa tidak bertentangan dengan hukum.halaman 72 dari 80 halaman Putusan Nomor: 1/G/2019/PTUNPBRMenimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatasmaka cukup alasan hukum bagi Hakim Ketua Majelis untuk menyatakan bahwaberlaku surutnya objek sengketa telan sesuai dengan hukum dan tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan dan asasasas umumpemerintahan yang baik.Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua Majelis akanmempertimbangkan permasalahan

No.954 K/Pid.Sus/2008yang diakibatkan oleh surutnya air sungaib. Pengangkutan dengan frekuensi yangsangat tinggi dengan jarak angkut yangdekat ;c. Pengangkutan yang masih dalam arealperizinan, tetapimelintasi wilayah kerja kabupaten ;d. Pengangkutan yang. bersifat spesifiklainnya ;b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud butir a,untuk1. Kayu bulat, menggunakan blanko DaftarPengangkutan(DP), sesuai dengan format lampiran IllKeputusan Menteri Kehutanan Nomor126/Kpts 11/2003.2.

Yahya Harahap, SH, dalam bukunya Segisegi HukumPerjanjian, yang berbunyi: "oengakhiran perjanjian yang daya surutnya kembali kepada keadaan, tidak sekaligus berkekuatan hukum perorangan dan kebendaan, yang diakhirisertadikembalikan kepadakeadaan semulahanyahakhak perseorangan, topi tidak ikuthakkebendaan" (Vide Asser. Verbintennisrecht de verbintennis in hetalgemen. hal 143a. Bahwa putusan No. 497/PDT/1988/PT.

Apalagi, jika dalam rentang waktudiberlakukan surutnya pemberhentian tersebut, PNS yang bersangkutan diberikanamanah untuk menduduki sebuah jabatan dengan kewenangan tertentu, makatindakan, perbuatan, dan/atau ketetapanketetapan yang telah dibuat dan/ataudilakukan oleh PNS tersebut dapat menimbulkan masalah hukum, khsusunya dibidang administrasi pemerintahan;Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P1 dan Bukti T9 makadiperoleh fakta hukum yang menunjukkan, bahwa objek sengketa a quoditetapkan pada

Apalagi, jika dalamrentang waktu diberlakukan surutnya pemberhentian tersebut, PNS yangbersangkutan diberikan amanah untuk menduduki sebuah jabatan dengankewenangan tertentu, maka tindakan, perbuatan, dan/atau ketetapanketetapanyang telah dibuat dan/atau dilakukan oleh PNS tersebut dapat menimbulkanmasalah hukum baru;Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P1 dan Bukti T12 makadiperoleh fakta hukum yang menunjukkan, bahwa objek sengketa ditetapkan ataudikeluarkan pada tanggal 22 April 2019 dan

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada point 1 (satu) halaman 3yang menyatakan bahwa Dusun Janji Maria merupakan tanah yangtimbul akibat surutnya permukaan Danau Toba kirakira 300 tahun yanglalu, yaitu kirakira tahun 1700 an leluhur kami Ompu Raja Sampe TuaPardede dengan istrinya Rengget Boru Hutagaol yang datang dariHauma Bange Balige ke Janji Maria yang waktu itu sebagian masih rawarawa kosong dan membuka perkampungan disana, dalil tersebutdibantah tegas oleh Tergugat, dimana dahulu Janji Maria

Adi Permadi sudah digugat sejak terbitnya suratPengangkatan tersebut, jadi dengan tidak berlaku surutnya surat keputusanTergugat I Nomor: 188.44/112/I/2013 yang juga berarti tidak menjalankanputusan PK.

Apalagi, jika dalamrentang waktu diberlakukan surutnya pemberhentian tersebut, PNS yangbersangkutan diberikan amanah untuk menduduki sebuah jabatan dengankewenangan tertentu, maka tindakan, perbuatan, dan/atau ketetapanketetapanyang telah dibuat dan/atau dilakukan oleh PNS tersebut dapat menimbulkanmasalah hukum baru;Menimbang, bahwa setelan mencermati Bukti P.8 dan Bukti T.9 makadiperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa pemberhentian tidak denganhormat sebagai PNS atas nama Penggugat tersebut

Meskipundemikian, karena berlaku surut nya keputusan objek sengketa a quo hanyaselama 7 hari kerja dan masih di dalam bulan yang sama, Majelis HakimHalaman 89 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMDberpendapat berlaku surutnya keputusan objek sengketa a quo tidakmenimbulkan akibat/dampak kerugian bagi Penggugat, juga tidakmemberikan manfaat bagi Penggugat, dan dengan mempertimbangkanbahwa pada tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018merupakan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri Tahun 2018,

Apalagi,jika dalam rentang waktu diberlakukan surutnya pemberhentian tersebut, PNSyang bersangkutan diberikan amanah untuk menduduki sebuah jabatan dengankewenangan tertentu, maka tindakan, perbuatan, dan/atau ketetapanketetapanHalaman 89 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.yang telah dibuat dan/atau dilakukan oleh PNS tersebut dapat menimbulkanmasalah hukum baru;Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T.1 maka diperoleh faktahukum yang menunjukkan, bahwa objek sengketa ditetapkan atau

surutnyaperaturan perundangundangan yang dikenal juga dengan asas nonretroaktif ini telah diatur dalam Pasal 281 UndangUndang DasarRepublik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa:Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaanpikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuktidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hakasasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.Larangan berlaku surutnya

(dua ratus tujuh puluh juta rupiah) adalah sebuahtaksiran yang tidak jelas tanpa dasar dan sengaja terkesan mengadaada, lagi pula usaha meubel ada pasang surutnya dan yang punyausaha meubel dimarisa bukanlah Tergugat saja tapi telah banyakorang buka usaha tersebut.

dan mempunyai kekuatan hukum yang tetapdengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung No.244/K/TUN/2012 tanggal 13 Juli 2012, dimana pada pokoknyamemberikan pertimbangan hukum yaitu:Menimbang, bahwa meskipun penerbitan objek sengketa 1 benarpositif dalam rangka meningkatkan pendapatan negara bukan pajak,namun apabila ditetapkan perhitungannya secara surut, makaberdampak negatif terhadap kepastian usaha yang pada akhirnyamenjadi salah satu faktor menghambat perkembangan perekonomiannasional akibat surutnya

Oleh karena itu, maka hal tersebutdimaknai bahwa selama tidak ada ketentuan atau norma dalamundangundang yang mengatur perihal berlaku surutnya undangundang tersebut maka peraturan yang berada dibawah undangundang tidak boleh menciptakan norma baru yang mengatur secarateknis mengenai pemberlakuan surut tersebut. Adapun contoh darihal tersebut dapat dilihat dari ketentuanketentuan sebagai berikut :Halaman 72 dari 93 halaman.