Membatalkan Putusan PTUN Bandung;Mengabulkan Gugatan Pengugat

Membatalkan Putusan PTUN Jakarta;Mengabulkan Gugatan Penggugat

MEMBATALKAN PUTUSAN PTUN SAMARINDA;Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

MEMBATALKAN PUTUSAN PTUN BANJARMASIN; MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT/TERBANDING TIDAK DAPAT DITERIMA.

Membatalkan Putusan PTUN Bandung; Menolak Eksepsi; Menolak Gugatan

Membatalkan Putusan PTUN Bandung;Mengabulkan Gugatan para Penggugat

Membatalkan Putusan PTUN Pontianak;Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima

MEMBATALKAN PUTUSAN PTUN BANDUNG; MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT / TERBANDING TIDAK DAPAT DITERIMA

Membatalkan Putusan Sela PTUN Banjarmasin; Membatalkan Putusan PTUN Banjarmasin; Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II; Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima.

kasasi dari Mahkamah Agung RI nomor 09/PDT/VZT/2013/PN Bjm;e). 1 (Satu) bundel Fotocopy (legalisir) Putusan permohonan kasasi dari pengadilan Tinggi nomor 16/PDT /2013/PT Bjm; f). 2 (dua) lembar Fotocopy (legalisir) Surat permohonan untuk diberikan Surat Keterangan dari PN Banjarmasin kelas 1A g). 1 (Satu) bundel Salinan Putusan Nomor 09/PDT/VZT/2013/PN Bjm;h). 1 (Satu) bundel Fotocopy (legalisir) Salinan Putusan Nomor 09/PDT/G/2013/PN Bjm;i). 1 (Satu) bundel Fotocopy (legalisir) Salinan Putusan

PTUN Nomor 22/PDT/S/2013/PT.TUN Bjm;j). 1 (Satu) bundel Fotocopy (legalisir) Salinan Putusan PTUN Nomor 32/B/2014/PT UN.JKT k). 1 (Satu) bundel Fotocopy (legalisir) Salinan Putusan PTUN Nomor 16/G/2018/PT UN.JKT; l). 9 (Sembilan) Lembar Fotocopy (legalisir) Salinan Putusan Peninjauan kembali.

Putusan permohonan' kasasi dariMahkamah Agung Rl =nomor09/PDT/VZT/2013/PN Bjm;e). 1 (Satu) bundel Fotocopy (legalisir)Putusan permohonan kasasi daripengadilan Tinggi nomor 16/PDT/2013/PT Bim;f). 2 (dua) lembar Fotocopy (legalisir)Surat permohonan untuk diberikanSurat Keterangan dari PNBanjarmasin kelas 1Ag). 1 (Satu) bundel Salinan PutusanNomor 09/PDT/VZT/2013/PN Bjm;h). 1 (Satu) bundel Fotocopy (legalisir)Salinan Putusan Nomor09/PDT/G/2013/PN Bjm;i). 1 (Satu) bundel Fotocopy (legalisir)Salinan Putusan

PTUN Nomor22/PDT/S/2013/PT.TUN Bjm;j). 1 (Satu) bundel Fotocopy (legalisir)Salinan Putusan PTUN Nomor32/B/2014/PT UN.JKTk). 1 (Satu) bundel Fotocopy (legalisir)Salinan Putusan PTUN Nomor16/G/2018/PT UN.JKT;1). 9 (Sembilan) Lembar Fotocopy(legalisir) Salinan Putusan Peninjauankembali.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.2) Barangbarang (dipakai dalam perkaraSerda Abdul Sani di Odmil Ill15Banjarmasin) :a). 1 (satu) buah papan pengumumanberbunyi Pemberdayaan Lahan TidurKeluhan Kuin Cerucuk;b). 1 (

Bahwa pada saat pembacaan putusan PTUN diPengadilan TUN Banjarmasin pada tanggal 31agustus 2018 Terdakwa tidak menghadiri,sedangkan Saksi15 Serda Abdul Sani menghadirisidang pembacaan putusan PTUN banjarmasintersebut dengan tujuan untuk mengetahui hasilberkaitan dengan permasalahan yang dihadapi, dankehadiran Saksi15 tersebut atas inisiatif Saksi15sendiri tanpa diketahui atau seizin dari Dandim1007/Banjarmasin;40.

PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDNMedan cq.

Keputusan Rektor UniversitasMuhammadiyah Sumatera Utara Nomor:73/KEP/II.3AU/UMSU/D/2017, Tentang : Pengurus Biro Bantuanhalaman 46 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN7. Bukti T78.

Bukti T19 Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat MahasiswaFakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumaterahalaman 48 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN20. Bukti T2021. Bukti T2122. Bukti T2223.

;dan 1 (satu) orang Ahli dari Tergugat yakni :halaman 52 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN1. DR. MARZUKI, S.H., M.Hum.

Rp. 235.000,(DUA RATUS TIGA PULUH LIMA RIBU RUPIAH);halaman 69 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN

;halaman 25 dari 66 Putusan PTUN Medan Nomor: 5/G/2018/PTUN.MDN1.2.Bahwa terhadap pengajuan keberatan yang disampaikanPenggugat sampai saat ini Tergugat belum memberikan tanggapanatas pengajuan keberatan tersebut.

Perbuatan Penggugat kalau dalamhalaman 33 dari 66 Putusan PTUN Medan Nomor: 5/G/2018/PTUN.MDNhukum acara pidana tergolong perbuatan tertangkap tangan sehinggaharus diambil langkah cepat dan strategis;22.

Padahal salah danbenar tempatnya bukan diruang hampa tetapi harus melalui prosespengadilan yang memberikan kesempatan yang sama untukmembuktikan siapa salah dan siapa benar;halaman 35 dari 66 Putusan PTUN Medan Nomor: 5/G/2018/PTUN.MDN27.

PTUN Medan Nomor: 5/G/2018/PTUN.MDNb.

Rp. 235.000,(DUA RATUS TIGA PULUH LIMA RIBU RUPIAH); halaman 66 dari 66 Putusan PTUN Medan Nomor: 5/G/2018/PTUN.MDN

(putusan PTUN Bjm hal.120 alinea 2);Dengan demikian Judex Facti salah menerapkan atau melanggar hukumyang berlaku;.

(Putusan PTUN Bjm hal. 122alinea 3);Halaman 21 dari 34 Halaman.

(Putusan PTUN Bjm hal.122 alinea 4);Dengan demikian Judex Facti salah menerapkan atau melanggar hukumyang berlaku;.

(Putusan PTUN Bjmhal. 129 alinea 3 lanjut hal. 130);Halaman 26 dari 34 Halaman.

PTUN Bjm hal. 136 alinea 1, 2, dan 3);+ Majelis Hakim tidak memperoleh fakta hukum yang menunjukkanTergugat telah cukup mempertimbangkan semua fakta yang ada;(Putusan PTUN Bjm hal. 137 alinea 1);+ Majelis Hakim tidak memperoleh satupun fakta hukum yangmenunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik Penggugat telahmengganggu lingkungan pekerjaan; (Putusan PTUN Bjm hal. 137alinea 3);+ Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil, Pasal 3 angka 11 dan Pasal 5, mengaturlarangan

M E N G A D I L I

• Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding;
• Menguatkan putusan PTUN Jayapura Nomor 34/G/2019/Jpr. Tanggal 13 Pebruari 2020 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;

2.

Putusan Nomor 91/B/2020/PTTUN Mks.MENGADILI Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding; Menguatkan putusan PTUN Jayapura Nomor 34/G/2019/Jpr. Tanggal 13Pebruari 2020 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar sebagaiberikut:1. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;2.

jangan sapoli bo fitnah ju,, bukan sudah ada putusan PTUN mongonai ijasah li AAdhan Dambea Cuma ada jiasah SMP, SMA, S.Sos dan MA ?

PTUN sampai MA bahwa beliau tidak pijasah SD;Bahwa saksi menyatakan komentar yang dituliskan oleh Terdakwa tersadalah tentang diri saksi yang juga pernah menjabat sebagai walGorontalo;Bahwa semua anggota group Gorontalo Menggugat di media facetersebut dapat membaca komentar dalam group;Bahwa saksi merasa dicemarkan nama baiknya karena saksi memiliki jSekolah Dasar namun sudah hilang sehingga dikeluarkan Surat KeteraTamat Sekolah Dasar;Bahwa permasalahan ijasah milik saksi sudah ada Putusan PTUN;

PTUN sampai MA bahwa beliau tidak punya ijSD;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;.

status yang berbunyi dan Putusan PTUN sampai MA bahwa beliau tidak piijjazah SD dan kalimat Putusan PTUN sampai MA bahwa beliau tidak piijjazah SD adalah dapat merusak nama baik saksi Adhan Dambea :melanggar hak hak saksi Adhan Dambea;Menimbang bahwa kemudian mengenai media sosial yang digunisebagai sarana mengunggah status atau komentar oleh Terdakwa acmedia sosial facebook dalam group Gorontalo Mengggugat, merupakan rrsosial berbasis informasi elektronik sehingga secara umum dapat dibacasemua orang

PTUN sampaibahwa beliau tidak punya ijazah SD dan kalimat Putusan PTUN sampabahwa beliau tidak punya ijazah SD adalah dengan tujuan agar dibacadiketahui oleh orang banyak dan khususnya semua anggota group facelGorontalo Menggugat;Menimbang bahwa dengan perbuatan Terdakwa mengunggah kabeberapa kali pada media sosial facebook Gorontalo Menggugat maka MHakim berpendapat Terdakwa mengetahui secara pasti dan memang bertuntuk mengunggah kalimat tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut

PTUN Jakarta dan Putusan PTUN Surabayatersebut, kaidah hukum mengenai tidak adanya unsur beslissing dalampenerbitan laporan hasil audit BPKP sehingga laporan hasil audittersebut tidak memenuhi unsurunsur Keputusan Tata Usaha Negarajuga telah dipergunakan dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor250/G/2014/PTUNJKT tanggal 19 Maret 2015 yang telah dikuatkanoleh Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor159/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 7 Agustus 2015, Putusan PTUNJakarta Nomor 72/G/2015/PTUNJKT, Putusan PTUN

Jakarta Nomor156/G/2015/PTUNJkt dan Putusan PTUN Bengkulu NomorHalaman 24 dari 64 halaman.

PTUN YogyakartaNomor 06/PLW/2010/PTUN.Yk);Putusan PTUN Samarinda Nomor 16/G/2013/PTUN.SMD tanggal25 September 2013 yang telah dikuatkan dengan PutusanPengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor 291/B/2013/PT.TUN.JKTtanggal 24 Februari 2014 dan telah berkekuatan hukum tetap;Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Putusan PTUN SamarindaNomor 16/G/2013/PTUN.SMD menyatakan:.

;(Vide halaman 69 sampai dengan 70 Putusan PTUN SemarangNomor 70/G/2013/PTUN.Smg);9.

PTUN JakartaNomor 111/G/2014/PTUN.Jkt tanggal 6 Januari 2015, Putusan PTUNSurabaya Nomor 09/G/2015/PTUN.Sby tanggal 28 Juli 2015 dan PutusanPTUN Jakarta Nomor 250/G/2014/PTUNJKT tanggal 19 Maret 2015 yangtelah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor159/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 7 Agustus 2015, Putusan PTUN JakartaNomor 72/G/2015/PTUNJKT, dan Putusan PTUN Bengkulu Nomor01/G/2015/PTUN.BkI serta Putusan PTUN Palu Nomor15/G/2015/PTUN.PL;Sehingga LHPKKN (objek sengketa a quo) sama

(vide halaman 74 s.d. 75 Putusan PTUN Jayapura Nomor:28/G.

Putusan PTUN Semarang Nomor: 37/G/2013/PTUN.Smg tanggal16 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde);h. Putusan PTUN Jakarta 82/G/2016/PTUN.JKT (inkracht vangewijsde);i. Putusan PTUN Palu Nomor: 15/G/2015/PTUN.PL (inkracht vangewijsde);j. Putusan PTUN Palangkaraya Nomor: 16/G/2016/PTUN.PLK(inkracht van gewijsde));k. Putusan PTUN Palangkaraya Nomor: 17/G/2016/PTUN.PLK(inkracht van gewijsde); dan.

Putusan PTUN Surabaya Nomor: 160/G/2013/PTUN.SBY tanggal20 Pebruari 2014 yang telah dikuatkan dengan Putusan PT TUNSurabaya Nomor : 129/B/2014/PT.

2017 (fotokopi sesuai dengan salinan);Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor219/B/2017/PT.TUN.JKT, Tanggal 4 Oktober 2017(fotokopi sesuai dengan unduhan);Putusan PTUN Pekanbaru Nomor : 19/G/2016/PTUNPBR, Tanggal 21 September 2016 (fotokopi sesuaidengan salinan);Penetapan Ketua PTUN Kendari Nomor 11/PENDIS/2013/PTUN.KDI, Tanggal 14 Mei 2013 (fotokopisesuai dengan salinan);Putusan PTUN Kendari Nomor : 11/G.PLW/2013/PTUNKDI, Tanggal 24 Juni 2013 (fotokopi sesuai dengansalinan);Putusan PTUN Samarinda

(fotokopi sesuai dengansalinan);Putusan PTUN Surabaya Nomor160/G/2013/PTUN.SBY, Tanggal 20 Februari 2014(fotokopi sesuai dengan salinan);Putusan PT.TUN Surabaya Nomor129/B/2014/PT.TUN.SBY, Tanggal 3 September(fotokopi sesuai dengan salinan);Putusan PTUN Medan Nomor : 82/G/2014/PTUNMDN,Tanggal 25 Maret 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);95 PK/TUN/2014,Tanggal 4 Desember 2014 (fotokopi sesuai dengan2014,Putusan Peninjauan Kembali Nomor :salinan);Putusan PTUN Bandung Nomor : 65/G/2013/PTUNBDG,Tanggal

Pol 330/B/IV/2011/Polres Jakarta Pusat tanggal 7 April 2011 ;- 1 rangkap fotocopy putusan PTUN no. 35 / B.Tun/2005/PT.Tun.Mks tanggal 14 Desember 2005 ;- 1 rangkap fotocopy putusan PTUN no. 38 / B.

Tun/2006/Pt.Tun.Mks tanggal 28 Juni2006 ; - 1 rangkap fotocopy putusan kasasi MA RI nomor 62 K/ Tun / 2007 tanggal 14 Agustus 2007 ;- 1 rangkap fotocopy putusan PK MA RI nomor 76 BK/Tun/2008 tanggal 18 Juni 2008 ;- 1 rangkap fotocopy putusan PTUN Makassar No. 23 / G.Tun/2009/Pt.Tun.Mks tanggal 29 September 2009 ;- 1 rangkap fotocopy putusan PT.Tun.Mks Nomor 11 / B. Tun / 2010 / PT. Tun.

fotocopy putusan kasasi MA RI no. 357 K / Tun/ 2011 tanggal 9 Februari 2011 ;- 1 rangkap fotocopy penetapan PTUN Makassar No. 02 / Pen.Eks/G.Tun/2010/P.Tun.Mks tanggal 7 Juni 2010 ;- 1 rangkap fotocopy surat keputusan Kakanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan No. 03 / pbt / PBT-73/2012 tentang Pembatalan SHM ;- 1 rangkap fotocopy surat putusan PN Makassar Nomor 246 / Pdt / G / 2008 / PN.Mks ;- 1 rangkap fotocopy surat putusan PT Makassar Nomor 335 / Pdt.G / 2009 / PT.Mks ;- 1 rangkap fotocopy surat putusan

PTUN Makassar No. 63 / G.

Pol330/B/IV/2011/Polres Jakarta Pusat tanggal 7 April 2011, 1 rangkapfotocopy putusan PTUN no. 35 / B.Tun/2005/PT.Tun.Mks tanggal 14Desember 2005, 1 rangkap fotocopy putusan PTUN no. 38 / B.Tun/2006/Pt.Tun.Mks tanggal 28 Juni2006, 1 rangkap fotocopy putusankasasi MA RI nomor 62 K/ Tun / 2007 tanggal 14 Agustus 2007,1 rangkap fotocopy putusan PK MA RI nomor 76 BK/Tun/2008 tanggal 18Juni 2008, 1 rangkap fotocopy putusan PTUN Makassar No. 23 /G.Tun/2009/Pt.Tun.Mks tanggal 29 September 2009, 1 rangkap

Pol330/B/IV/2011/Polres Jakarta Pusat tanggal 7 April 2011 ; 1 rangkap fotocopy putusan PTUN no. 35 / B.Tun/2005/PT.Tun.Mks tanggal14 Desember 2005 ; 1 rangkap fotocopy putusan PTUN no. 38 / B.

Pol330/B/IV/2011/Polres Jakarta Pusat tanggal 7 April 2011 ; 1 rangkap fotocopy putusan PTUN no. 35 / B.Tun/2005/PT.Tun.Mkstanggal 14 Desember 2005 ; 1 rangkap fotocopy putusan PTUN no. 38 / B.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatanPenggugat Point 5 dan point 8 yang menyatakan pada pokoknyabahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukumkarena mengulurulur waktu dalam menyelesaikan sengketapemilinan Kepala Desa Olilit Raya dalam tenggang waktu 30 hariterhitung sejak putusan PTUN.

Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT AMBdengan menganulir Putusan PTUN Ambon NO.26/G.2015/PTUN/ABN in casu Putusan PT.TUN Makasar NO.51/B/2016/PT.TUN/MKS yang telah final dan mengikat (incrakt)..

Sehingga secara yuridis formalPenggugat memiliki legas standing untuk menggugat perkara ini atasdasar Tergugat I, Tergugat Il, dan Para Turut Tergugat melakukanPMH tidak patuh terhadap Putusan PTUN Ambon jo. PutusanBanding Makasar yang telah incrakt.. Bahwa menurut Penggugat dalam perkara ini, Kuasa HukumTergugat a/n.

P.1 Surat Putusan PTUN. Ambon NO. 26/G/2015/PTUN/Abn.(Bukti Asli)2. P.2 Surat Putusan Banding PT.TUN Makasar NO.51/B/2016/PT.TUN MKS (Bukti Asli)3. P.3 Surat Undangan Rapat Panitia Pemilihnan Kepala Desa NO.01/PANPILKADES/DO/2015 Tertanggal 06 Maret 2015 PerihalUndangan rapat Calon Kepala Desa (Bukti Asli)4. P.4.

Ternyata dijelaskan kepada Penggugat/Pembanding bahwa mengapa Tergugat /Pembanding tidakmelaksanakan Putusan PTUN Ambon dan Putusan BandingMakasar?......

Pol 330/B/IV/2011/Polres Jakarta Pusat tanggal 7 April 2011 ;- 1 rangkap fotocopy putusan PTUN No. 35 / B.Tun/2005/PT.Tun.Mks tanggal 14 Desember 2005 ;- 1 rangkap fotocopy putusan PTUN No. 38 / B.

Tun/2006/Pt.Tun.Mks tanggal 28 Juni2006 ; - 1 rangkap fotocopy putusan kasasi MA RI nomor 62 K/ Tun / 2007 tanggal 14 Agustus 2007 ;- 1 rangkap fotocopy putusan PK MA RI nomor 76 BK/Tun/2008 tanggal 18 Juni 2008 ;- 1 rangkap fotocopy putusan PTUN Makassar No. 23 / G.Tun/2009/Pt.Tun.Mks tanggal 29 September 2009 ;- 1 rangkap fotocopy putusan PT.Tun.Mks Nomor 11 / B. Tun / 2010 / PT. Tun.

fotocopy putusan kasasi MA RI No. 357 K / Tun/ 2011 tanggal 9 Februari 2011 ;- 1 rangkap fotocopy penetapan PTUN Makassar No. 02 / Pen.Eks/G.Tun/2010/P.Tun.Mks tanggal 7 Juni 2010 ;- 1 rangkap fotocopy surat keputusan Kakanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan No. 03 / pbt / PBT-73/2012 tentang Pembatalan SHM ;- 1 rangkap fotocopy surat putusan PN Makassar Nomor 246 / Pdt / G / 2008 / PN.Mks ;- 1 rangkap fotocopy surat putusan PT Makassar Nomor 335 / Pdt.G / 2009 / PT.Mks ;- 1 rangkap fotocopy surat putusan

PTUN Makassar No. 63 / G.

Pol330/B/IV/2011/Polres Jakarta Pusat tanggal 7 April 2011 ;1 rangkap fotocopy putusan PTUN no. 35 / B.Tun/2005/PT.Tun.Mks tanggal 14Desember 2005 ;1 rangkap fotocopy putusan PTUN no. 38 / B.

Pol330/B/IV/2011/Polres Jakarta Pusat tanggal 7 April 2011 ; 1 rangkap fotocopy putusan PTUN No. 35 / B.Tun/2005/PT.Tun.Mkstanggal 14 Desember 2005 ; 1 rangkap fotocopy putusan PTUN No. 38 / B.