l Bagian Umum, Bina CiptaHal 230, 1984), dan menurut ajaran teori Formeele Wederecteljikeheid suatuperbuatan hanya dapat dipandang sebagai perbuatan pidana apabilla perbuatantersebut memenuhi semua unsure yang terdapat dalam runusan suatu delikmenurut UU.Bahwa menyimak pendapat tersebut dapat disimpulkan, bahwa terdakwahanya dapat dituntut pertanggungjawabannya jika telah melaksanakan semuabagianbagian dan syaratasyarat yang dirumuskan dalam delik denganlengkap dan sempurna;Bahwa berdasarkan faktafakta

yangtelah diperbaiki tersebut diatas dibacakan, dimana isinya tetap dipertahankan olehPENGGUGAT ;Menimbang, bahwaterhadap gugatan PENGGUGAT tersebut, TERGUGATmengajukan jawabannya pada tanggal 15 Agustus 2018 sebagai berikut :EKSEPSIMengenai Gugatan Kurang PihakBahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya menyatakan Penggugat telahmenjadi korban dari ketidakprofesionalan kuasa hukum penggugat terdahulu(Saudara Robby) dalam menangani perkara nomor 331/Pdt.G/2015/PN.Bdgsebagaimana dalam angka 4 Posita ;Bahwa apabilla

Hakim bebas menilai kekuatan ataukebenaran yang melekat pada keterangan itu, dan dapat menerima ataumenyingkirkannya.Oleh karena itu, ada atau tidaknya salah satu alat bukti yang diatur dalamKUHAP, tidak menjadi hambatan pemeriksaan suatu tindak pidana, asalkantetap ada alat bukti yang sah lainnya (yg diatur KUHAP) setidaktidaknya duaalat bukti, dimana dari alat bukti tersebut, hakim dapat memperoleh keyakinantentang suatu tindak pidana.Maka apabilla mejelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus

itu juga terdakwa teriak"MORENZA;Selanjutnya terdakwa bersama temantemannya mengejarmenggunakan sepeda motor sambil terdakwa mencari sesuatu bendayang bisa dipergunakan untuk senjata, akhirnya terdakwa menemukansebuah botol kaca ICE LAND lalu di bawa terdakwa bersama temantemannya;Beberapa saat kemudian terdakwa dan temantemannyaberpapasan lagi dengan rorrnbongan sepeda motor saksi YustinFebriyanto terdakwa memang sudah membawa botol kaca Ice Land yangdipersiapkan untuk menyerang musuhnya tadi apabilla

yangtelah diperbaiki tersebut diatas dibacakan, dimana isinya tetap dipertahankan olehPENGGUGAT ;Menimbang, bahwaterhadap gugatan PENGGUGAT tersebut, TERGUGATmengajukan jawabannya pada tanggal 15 Agustus 2018 sebagai berikut :EKSEPSIMengenai Gugatan Kurang PihakBahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya menyatakan Penggugat telahmenjadi korban dari ketidakprofesionalan kuasa hukum penggugat terdahulu(Saudara Robby) dalam menangani perkara nomor 331/Pdt.G/2015/PN.Bdgsebagaimana dalam angka 4 Posita ;Bahwa apabilla

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwaPenggugat mempunyai hak milik sebidang tanah eks Hak GunaBangunan No. 5 adalah dalil yang tidak benar karena ada faktahokum yang tidak terbantahkan yaitu sejak berakhirnya HakGuna Bangunan No. 5 tanggal 24 September 1980 baik bekaspemegang Hak Guna Bangunan no. 5 maupun pihak Penggugattidak pernah mengajukan permohonan untuk mendapatkan hakmilik pada pihak Badan Pertanahan Nasional sehingga dengandemikian apabilla Penggugat harus membuktikannya denganSertifikat

Dankurang lebih sama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 pasal 250 bahwa PNS diberhentikan tidak denganhormat apabilla: huruf b, disebutkan bahwa dipidana denganpidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidanaumum.Sedangkan pidana Penggugat bukan Kejahatan Jabatanatau Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan.Bahwa

Hal ini merujuk pasal 32 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah :"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertiikat secarasah atas nama orang atau bandan hukum yang memperoleh tanahtersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, makapihaklain yang merasamempunyal hakatas tanahitutidakdapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabilla dalamwakti 5 (lima) tahun sejakditerbitkansertifikat itu tidakmengajukan keberatan secara tertulis kepada

) DidalamUndangUndangNomor 5 Tahun 2014 Pasal 87ayat (4)disebutkan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormatkarena: huruf b, disebutkan bahwa dihukum penjara ataukurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum, dan kurang lebin samadengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 pasal 250bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabilla

Didalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 87 ayat (4)disebutkan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormatkarena: huruf b, disebutkan bahwa dihukum penjara ataukurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum.Dan kurang lebih sama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 pasal 250 bahwa PNS diberhentikan tidak denganhormat apabilla

Dan kurang lebih samadengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 pasal 250bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabilla: huruf b,disebutkan bahwa dipidana dengan pidana penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatanhukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatanatau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganJabatan dan/atau pidana umum.Sedangkan dalam PutusanPengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri PekanbaruNomor 17/Pid.SusTipikor

maupun tidak bergerak milik Para Tergugat ;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugattersebut maka Majelis mempertimbangkan tentang aspekaspeksebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan kajian teoretik ketentuan Pasal180 ayat (1) HIR, Pasal 53 Rv, maka putusan provisi adalah putusanyang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segeradan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifatsementaraa, disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan ;Menimbang, bahwa apabilla

tanggal 7 April 1970, dan Penggugat setidak tidaknyasudah harus mengajukan gugatan pada tahun 2000, sedangkanPenggugat baru mendaftarkan pada tahun 2014.Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat 2berbunyi Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan seritpikatsecara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanahtersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihaklain yang merasa mempunyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntutpelaksanaan hak tersebut apabilla

Perdasus tersebut adalah bertentangan dengan UndangUndang Nomor 35Tahun 2008, yang dalam pasal 7 ayat (1) telah menghapus mengenai tugas danHalaman 79 dari 83 halaman Putusan Nomor : 59/G/2012/PTUNJKT.kewenangan DPRP sebagai pelaksana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.Hal mana telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstutusi No. 81/PUVIII/2010tanggal 2 Maret 2011, yang menyatakan tidak ada kekhususan dalam persyaratan danmekanisme Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua; Menimbang, bahwa apabilla

terbit pada tanggal 26 Desember 1990 dan telahditingkatkan Haknya menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 3079/Panjunanpada tanggal 30 Agustus 2006.Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat 2berbunyi Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan seritpikatsecara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanahtersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihaklain yang merasa mempunyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntutpelaksanaan hak tersebut apabilla

berulangkalimemperingatkan Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalambeberapa surat peringatan yaitu:1 Surat Peringatan Nomor 148/M/KCS.TSM/SUPP/IX/2013 tg. 24 Sept. 2013perihal Surat Peringatan I;2 Surat Peringatan Nomor 173/M/KCS.TSM/SUPP/X/2013 tgl. 8Oktober 2013 perihal Surat Peringatan II;3 Surat Peringatan Nomor 197/M/KCS.TSM/SUPP/X1/2013 tgl. 7Nopember 2013 perihal Surat Peringatan III;5 Bahwa berdasarkan akad pembiayaan nasabah dalam hal ini Penggugat dinyatakanwanprestasi, apabilla

Artinya apabila dalam waktu 7 hari tidakHalaman 47 dari 102 Putusan Perkara Nomor : 56/G/2017/PTUN JKT3.3.3.43.5terdapat penolakan terhadap kepengurusan yang dibentuk, maka tidakterjadi perselisihan, sehingga dengan demikian Keputusan Tergugatsebagaimana dimaksud dalam Obyek Sengketa final dan sah menuruthukum.Juga di dalam pasal 25 UU Partai Politik ditegaskan bahwaPerselisihan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalampasal 24 terjadi apabilla Pergantian Kepengurusan Partai Politik

dengan hormat apabila :a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum ;c. dan seterusnya ;17.Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 pasal 250 diatasPNS diberhentikan tidak dengan hormat apabilla

Bahwa yang dilindungi dalam Desain industri adalah bentuk, gambargambar, konfigurasi, warna yang bersifat alternatif.Halaman 55 Putusan No.45/Pdt.Sus.Desain Industri/2018/PN.Niaga Jkt.Pst.Bahwa dalam proses pendaftaran Desain Indusri apabila dalam 3 (tiga)bulan setelah pendaftaran tidak ada pihak yang keberatan atas suatudesain industri maka proses pendaftaran akan terus berlanjut kepemeriksaan subtantif dan selanjutnya sampai sertifikatnya terbit.Bahwa kebaharuan pada desain industri dianggap baru apabilla

Dan kurang lebih samadengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 pasal 250bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabilla: huruf b,disebutkan bahwa dipidana dengan pidana penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatanhukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatanatau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganJabatan dan/atau pidana umum.Sedangkan pidana Penggugatbukan Kejahatan Jabatan atau Kejahatan yang ada hubungannyadengan Jabatan.b