/PN.PsbBahwa saksi pada saat itu melihat langsung foto copy dari dokumenijazah tersebut yang terdiri dari foto copy illazah atas nama Insan Sabri,Surat dari Panwaslu, Surat Pernyataan dan Laporan Polisi dari BurhanSikumbang dan Saat ini saksi masih menyimpan foto copy dari dokumentersebut;Bahwa pada saat itu saksi bertugas sebagai wartawan pada harian umumRakyat Sumbar;Bahwa saksi menerbitkan berita tentang dugan ijazah palsu Insan Sabrisebanyak 1 (satu) kali;Bahwa saksi pernah ditelepon oleh Supriman

Pariaman ada dibuatkan berita acara serahterimanya;Bahwa sebelum alat berat dan mobil dump truck dibawa kePolres Padang Pariaman ada berisikan pasir diatasnya yangdikerok oleh Operator dari dalam sungai ;Halaman 59 dari $2 Putusan Nomor 1/Pra.Pid/2016/PN.Pmn.e Bahwa Langkahlangkah yang ditemukan oleh Polisi diPolsek pertama dilakukan wawancara dengan kegiatan adatidaknya suatu peristiwa pidana terhadap sopir danoperator, pasir tersebut dikeruk dari lokasi penambangantidak diambil dari luar, dengan dugan

mendengar serta melihat terjadipertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon);Bahwa faktanya meskipun rumah tangga Pemohon dengan Termohonpernah terjadi pertengkaran akan tetapi dapat diselesaikan secara baikbaik antara Pemohon dengan Termohon tanpa melibatkan keluargapemohon dengan Termohon;Bahwa memperhatikan, menelaah dan meneliti Keterangan saksisaksiyang diajukan oleh Pemohon nyata dan jelas keterangan para saksiPemohon tersebut tidaklah sinkron serta diragukan kebenarannya yangada hanya dugan

Dimana pada STASTAtersebut dilakukan pengambilan data ukur yang disaksikan bersamasama,untuk menghitung volume pekerjaan sebenarnya sesuai dengan faktaLapangan.Bahwa Pelaksanaan Sidang Lapangan pada tanggal 28 Agustus 2015diihadiri Langsung oleh Majlis Hakim, Tim Jaksa Penuntut Umum,Penasehat Hukum, dan para terdakwa pada Perkara Dugan Tindak PidanaKorupsi Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentra Produksi KecMaje dan Kec Nasal Kab Kaur TA 2011.Bahwa data pada 4 (Empat) titik STA, dan hasil Perhitungan

Muara tertanggal 22 Januari 2015 atas nama PENGGUGATseluas 2.900 M2, menjadi SHM nomor 9258/Kapuk Muara tertanggal 5Oktober 2015 atas nama PENGGUGAT seluas 2.900 M2.Bahwa kelicikan PARA TERGUGAT REKONVENSI yang terakhirmerekayasa kasus pidana dengan memutar balikkan fakta, yaitu PARATERGUGAT REKONVENSI melalui Sdr EMILLA anak TERGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT II REKONVENSI membuat dan menandatangani Laporan Polisi Nomor LP/1351/X1/2015/Bareskrim di BareskrimPolritertanggal 28 November 2015 tentang dugan

Bahwa TERGUGAT REKONVENSI bersama TERGUGATIll REKONVENSI beriktikat buruk sejak tanggal 28 Noember2015, menyuruh Sdr EMILLA anak TERGUGAT REKONVENSI merekayasa kasus pidana dengan memutarbalikkan fakta membuat Laporan Polisi NomorLP/1351/X1/2015/Bareskrim di Bareskrim Polri tertanggal 28November 2015 tentang dugan tindak pidana memasukiPekarangan secara bersama sama tanpa izin padatanggal 27 Novembe 2015 dilakukan Terlapor atas namaDEDDY SETIADY dkk Direktur Penanganan SengketaTanah BPN Pusat sebagaimana

DUGAN
23.SUHENDIK Alias ALENG
24.JOHN VICTOR UNTUNG
25.SITI LINA SINAGA
Turut Tergugat:
1.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH Cq. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Cq.

DUGAN
26.SUHENDIK Alias ALENG
27.JOHN VICTOR UNTUNG
28.SITI LINA SINAGA
Turut Tergugat:
1.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH Cq. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Cq.

Dimana pada STASTAtersebut dilakukan pengambilan data ukur yang disaksikan bersamasama,untuk menghitung volume pekerjaan sebenarnya sesuai dengan faktaLapangan.Bahwa Pelaksanaan Sidang Lapangan pada tanggal 28 Agustus 2015diihadiri Langsung oleh Majlis Hakim, Tim Jaksa Penuntut Umum,Hal 85 dari 144 Putusan Nomor 19/Pid.SusTpk/2015/PN Bgl.Penasehat Hukum, dan para terdakwa pada Perkara Dugan Tindak PidanaKorupsi Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentra ProduksiKecamatan Maje dan Kecamatan Nasal

Dimana pada STASTAtersebut dilakukan pengambilan data ukur yang disaksikan bersamasama,untuk menghitung volume pekerjaan sebenarnya sesuai dengan faktaLapangan.Bahwa Pelaksanaan Sidang Lapangan pada tanggal 28 Agustus 2015diihadiri Langsung oleh Majlis Hakim, Tim Jaksa Penuntut Umum,Penasehat Hukum, dan para terdakwa pada Perkara Dugan Tindak PidanaKorupsi Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentra Produksi KecMaje dan Kec Nasal Kab Kaur TA 2011.Bahwa data pada 4 (Empat) titik STA, dan hasil Perhitungan

Melakukan ekspose dan diskusi dengan Penyidik KepolisianDaerah Bengkulu;Ahli menerangkan bahwa dokumen yang digunakan dalam auditPerhitungan Kerugian keuangan Negara ini adalah sebagaimanatertuang dalam huruf F Laporan Hasil Audit Dalam rangkaPenghitungan Kerugian Keuangn Negara atas Dugan TindakPidana Korupsi Kegitan Pembangunan Jalan Tugu Hiu SpKeroya Pagar jati pada Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015, dengan rinciansebagai berikut :1) Gambar Rencana PT

Fakta hukum ini jelasjelas semakinmembuktikan bahwa sengketa dalam perkara ini bukan antara Tergugat IV denganPenggugat karena Tergugat IV memanq tidak pernah menjadi pihak dalam dugaankesepakatan lisan tersebut.Berikut kami kutip gugatan Penggugat yang membuktikan bahwa :a Dugan k katan lisan itu di leh Ter Idan Turut Ter"Bahwa amandemenamandemen Perjanjian Kerjasama ini tidakpernah berlaku karena syaratsyarat closing tentang kewajibankewajiban para pihak sebagaimana tertuang dalam PerjanjianKerjasama

DUGAN
Turut Terbanding/Tergugat XXIII : SUHENDIK Alias ALENG
Turut Terbanding/Tergugat XXIV : JOHN VICTOR UNTUNG
Turut Terbanding/Tergugat XXV : SITI LINA SINAGA

Said sebagaimana tersebut padaposita gugatan angka 23 di atas seolaholah sebagai warisan yang iaperoleh secara turun temurun dari orang tuanya tersebut tidak terlepasdari dugan adanya persengkokolan antara Tergugat VII dengan Tergugat, Tergugat Il, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yangmengambil sikap purapura tidak tahu jika Pewaris H. AbdurrahmanWangga Nday bin H.M.

Afandi selakuHalaman 118 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN AmbWakil Penanggung Jawab, Muhyidin Khalidi selaku Pengendali Teknis,Herber selaku Ketua Tim dan Devi Arviandi Saputra selaku AnggotaTim ; Bahwa Dasar Tim Auditor melakukan Audit tersebut adalahberdasarkan Surat Permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Maluku BaratDaya Nomor B260/S.1.19/Fd.1/10/2018 tanggal 08 Oktober 2018perihal bantuan permintaan Audit Investigasi atau PerhitunganKerugian Keuangan Negara terhadap Dugan Tindak

Kuningan.Bahwa dapat Ahli jelaskan sebagai berikut:Tujuan:Tujuan pelaksanaan audit PKKN atas kasus dugan tindakpidana Koarupsi Dana Bantuan Operasional Sekolan (BOS)SMKN 1 Luragung tahun anggaran 2014 dan 2015 serta danDana Sumbangan Pendidikan (DSP) SMKN 1 Luragung Tahunajaran 2014/2015 adalah Mengidentifikasi dan memberikansimpulan hasil pemeriksaan terhadap adanya indikasi KerugianKeuangan Negara.Ruang Lingkup:Ruang Lingkup pemeriksaan dilakukan terhadap pengelolaanDana Bantuan Operasional Sekolan

Menghitung besaran kerugian keuangan negara;Hal 199 dari 349 Putusan Nomor: 23/Pid.SusTPK/2017/PN.BGLBahwa ahli menjelaskan dokumen yang digunakan dalam auditPerhitungan Kerugian keuangan Negara ini adalah sebagaimanatertuang dalam huruf F. pada Laporan Hasil Audit Dalam rangkaPenghitungan Kerugian Keuangn Negara atas Dugan Tindak PidanaKorupsi Kegitan Optimasi Lahan di Kabupaten Bengkulu Selatan tahun2015, dengan rincian sebagai berikut :a.

Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Sorong TahunAnggaran 2017;Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Kegiatan Tata Batas KawasanHutan 145 km (Tahap 1) dan Kegiatan Rasionalisasi Kawasan (Lanjutan)pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Raja AmpatTahun Anggaran 2017;Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Kegiatan Festival BudayaWondama pada Dinas Pariwisata Kabupaten Teluk Wondama TahunAnggaran 2017.Halaman 175 dari 367 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2021/PN Mnk10.11.12.13.14.15.Kasus dugan

2013;Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pembangunan BalaiPenyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Sorong TahunAnggaran 2017;Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Kegiatan Tata Batas KawasanHutan 145 km (Tahap 1) dan Kegiatan Rasionalisasi Kawasan (Lanjutan)pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Raja AmpatTahun Anggaran 2017;Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Kegiatan Festival BudayaWondama pada Dinas Pariwisata Kabupaten Teluk Wondama TahunAnggaran 2017.Kasus dugan

2013;Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pembangunan BalaiPenyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Sorong TahunAnggaran 2017;Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Kegiatan Tata Batas KawasanHutan 145 km (Tahap 1) dan Kegiatan Rasionalisasi Kawasan (Lanjutan)pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Raja AmpatTahun Anggaran 2017;Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Kegiatan Festival BudayaWondama pada Dinas Pariwisata Kabupaten Teluk Wondama TahunAnggaran 2017.Kasus dugan

terkait Pelaksanaan Tugas Internasional Publication and Collaborative Center (IPCC) UNTAD tahun 2021;
1 (satu) bundel SSBRN (Social Science & Business Research Network);
1 (satu) bundel Lembar Disposisi mengenai Kelompok Peduli Kampus Universitas Tadulako;
1 (satu) bundel Pagu CEF INAF Tahun 2019, 2020, 2021;
1 (satu) Fotocopy Laporan Hasil Audit Investigasi Adanya Dugaan Kerugian Keuangan Negara dari Pembentukan Lembaga/Organ yang Tidak Terdapat dalam OTK dan Statuta dan Dugan

Sulteng;
1 (satu) Fotocopy Laporan Atas Audit Tujuan Tertentu terkait Penggunaan Biaya Operasional IPCC Tahun 2019, 2020,2021 Universitas Tadulako;
1 (satu) Fotocopy Hasil Audit Investigasi atas Dugan Kerugian Keuangan Negara dari Pembentukan Lembaga/Organ yang tidak terdapat dalam OT dan Statuta dan Dugaan Adanya Kerugfian Negara dari Perjalanan Dinas Luar Neger Pejabat di Universitas Tadulako;
1 (satu) Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan