Ditemukan 176 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : gugatan gunawan gunakan getaran gugatam gunaran gunalan gagarin gugalan gugagan gugaian gugakan
Pengadilan PN MENGGALA Perdata Tanah
Register : 27-06-2012 — Putus : 04-12-2012 — Upload : 05-08-2014
Putusan PN MENGGALA Nomor 9/Pdt.G/2012/PN.MENGGALA
Tanggal 4 Desember 2012 — ZAKARIYAH dkk (Para Penggugat) Lawan PT. HUMA INDAH MEKAR (Tergugat)
152 — 76
  • walaupunada banding, kasasi, maupun upaya hukum lainya dari Penggugat/tergugatrekonpensi;Bahwa berdasarkan semua alasanalasan tersebut di atas kami mohon kepada Majelis~ Hakim Pemeriksa Perkara, agar berkenan memutus perkara sebagai berikut:Dalam Eksepsi331 Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat;2 Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT ditolak atau setidaktidaknya tidakdapat diterima;Dalam Pokok Perkara Konvensi1 Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;DALAM REKONPENSI 1 Mengabulkan gugaran
Pengadilan PN KEBUMEN
Register : 19-02-2008 — Putus : 15-10-2008 — Upload : 05-02-2015
Putusan PN KEBUMEN Nomor 03/Pdt.G/2008/PN.Kbm
Tanggal 15 Oktober 2008 —
694 — 340
  • Mengacu kepada gugaran parapenggugat, posisi dan kepentingan Penggugat II dan III adalahmenyagkut masalah gugatan wanprestasi atas perjanjian kontraktanah dan Penggugat II dan III tidak mempunyai hubungan hukumdengan para tergugat atau Pengurus SMK Maarif 2 dan 5 dalammasalah hutangpiutang.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 10-08-2023 — Putus : 26-02-2024 — Upload : 25-04-2024
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 713/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt
Tanggal 26 Februari 2024 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 4
  • rekening Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi selaku ibu kandung yang nemegang hak asuh/ penguasaan anak sebagai berikut:

    • Nama Bank : Bank Central Asia (BCA)

    Nama Pemilik Rekening : Binardewi Indriani Mahalim

    Nomor Rekening : 0120178768

    1. Menolak gugaran
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 04-09-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 145/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat:
PUJANARKO
Tergugat:
KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SRUNI Tahun 2020
144 — 74
  • Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;1.Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kKewenangan untukmenerima,, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketaadministrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;Bahwa, menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian SengketaAdministrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif:Pasal 5 (1) : "tenggang waktu mengajukan gugaran di Pengadilandihitung 90 hari sejak keputusan atas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 30-05-2013 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78 K/TUN/2013
Tanggal 30 Mei 2013 — PT. BERKALA INTERNASIONAL VS BUPATI BARITO TIMUR
260 — 181 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Barito Timur, dan dictum ketiga KeputusanBupati Barito Timur Nomor : 563 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan EksplorasiMenjadi izin Usaha Pertambagan Operasi Produksi Kepada Penggugatberikut Lampiran II dari keputusan tersebut.Bahwa oleh karena Obyek Gugaran telah sah dan diterbitkan secaraprofesional dan proporsional maka tidak ada alasan lagi dan harus ditolakpermohonan penangguhan pelaksanaan Obyek Gugatan dari penggugat.B.
Pengadilan PN PURWOKERTO Perdata
Register : 21-07-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Pwt
Tanggal 23 Desember 2020 — Penggugat:
IDA ZUBAIDA
Tergugat:
1.Kementrian Keuangan Republik Indonesia cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Purwokerto
2.DJOCHRA
3.TOMMY LIMANTORO SANJAYA
4.SUGIARTO
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Agraria Dan Tata Ruang BPN Kabupaten Banyumas
305 — 67
  • yang menerima hasil lelang secara melawanhukum; Bahwa Penggugat menolak dan membantah eksepsi Gugatan ObscuurLibel/Kabur, hal ini dikarenakan senyatanya gugatan Penggugat sudahjelas dan sesuai dengan hukum mengingat antara posita dan petitumgugatan Penggugat sudah sinkron dan jelas; Bahwa Penggugat menolak dan membantah eksepsi Nebis in idem, halini dikarenakan Penggugat sebagai pihak yang merasa berhak atas obyeksengketa belum pernah melakukan upaya hukum dalam menuntut haknyaselain mengajukan gugaran
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 09-10-2018 — Putus : 22-08-2019 — Upload : 01-09-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 475/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim
Tanggal 22 Agustus 2019 — Penggugat:
PT. ARMINAREKA PERDANA
Tergugat:
SUBAEBASNI, SE.,
Turut Tergugat:
1.PT. LIMA UTAMA SUKSES
2.Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur
3.Notaris PPAT R. HENDRO, N. ASMORO, SH
4.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia HAM
112 — 41
  • Oleh karenanya gugaran a quo tidakberdasar, justru sebaliknya Tergugat hanya memperjuangkan haknya sebagaipemegang saham pada Turut Tergugat yang oleh Penggugat sengajadikaburkan; TENTANG UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD 11.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 20tentang uitvoerbaar bij voorraad dengan alasan bahwa terhadap tuntutanputusan serta merta ini, dimana Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMANo. 03 tahun 2000 yang telah menetapkan tata cara, prosedur dan gugatangugatan
Pengadilan PN BAUBAU Perdata
Register : 19-05-2015 — Putus : 26-01-2015 — Upload : 26-10-2015
Putusan PN BAUBAU Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.BAU
Tanggal 26 Januari 2015 — - PENGGUGAT - LA ODE RUSLI RAIS - WA ODE RIASA - WA ODE RAHAMA - WA ODE RAMLAH - LA ODE ARIFU - WA ODE AMPO - WA ODE ROSTIA - LA ODE SALAM - WA ODE IMANI - WA ODE ZUUBA - WA ODE MUHIMA - LA ODE HARMAN - TERGUGAT - WA ODE LENA Alias WA KONDE - LA ODE HELMIN - LA ODE HAMZAH - PEMERINTAH R.I, Cq. KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL, Cq, DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULTRA, Cq. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BAUBAU, Cq. KEPALA SD NEGERI 2 KAOBULA, - PEMERINTAH R.I Cq. KEMENTRIAN KESEHATAN R.I Cq. DINAS KESEHATAN PROVINSI SULTRA, Cq. DINAS KESEHATAN KOTA BAUBAU. - PEMERINTAHAN R.R, Cq. KEMENTRIAN DALAM NEGERI R.I Cq. GUBERNUR PROVINSI, SULTRA, Cq. CAMAT BATUPOARO, Cq. KEPALA KELURAHAN KAOBULA
83 — 176
  • dinyatakan tidak dapat diterima,oleh karena lokasi(objek sengketa) tersebut telah dikuasai,dimanfaatkan dan digunakan sebagai tempatpelayanan / kepentingan masyarakat secara terus menerus kurang lebih 32 (tigapuluh dua) tahun.DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa apa yang dikemukakan dalam pokok perkara ini merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian eksepsi diatas ;Bahwa Tergugat IV,Terguga V,dan Tergugat VI menolak seluruh dalildalilgugatan para penggugat kecuali yang diakui secara tegas ;Bahwa gugaran
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-07-2014 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 396/Pdt.G/2013/PN.Tng
Tanggal 1 Juli 2014 — 1. Drs. NALEM SEMBIRING, M.B.A.,A.K. 2. JUL INDRA MELIALA, S.E. Lawan 1. dr. DARMA PUTRA SEMBIRING, M.H.S.M. 2. JULI INDRAYANTI SIREGAR, S.H. 3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI BANTEN Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG 4. 4. DEPARTEMEN HUKUM & HAM
289 — 144
  • Bahwa dalam Posita gugaran Para Penggugat pada Poin a Angka 3Halaman 2, Para Penggugat rnendalilkan memiiki sebidang tanah seluas200 M2 yang diatasnya terdapat bangunan ruman permanen yangterletak di JI. Raden Saleh Perumahan Budi Permata Indah, Blok A4 No.24, Kelurahan Karang Mulya, Kecamaran Karang Tengan, KotaTangerang, akan tetapi Para Penggugat tidak menyebutkan Nomor Hakdan Jenis Hak apa atas tanah tersebut.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT
Register : 28-06-2013 — Putus : 28-11-2013 — Upload : 11-09-2014
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 393/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR
Tanggal 28 Nopember 2013 —
283 — 139
  • Menghukum Penggugat dalkam Rekonpensi / Tergugat dalanm Konpensiuntuk membayar biaya perkara ini, ATAU apabila Majelis Hsakim PengadilanNwegeri Jakarta Barat berpendapat lain, mohon agar supaya dapatmemberikan putusan yang seadiladilnya berdasarkan hukum dan keadilan (ex aequo et bono ).Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalamgugatan Konpensi dianggap telah turut dipertimbangkan dalam pertimbangandalam gugaran Rekonpensi ini..Menimbang, bahwa pada petitum angka 2, Penggugat
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 18-01-2012 — Putus : 12-04-2012 — Upload : 11-06-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 15/G/2012/PTUN - JKT
Tanggal 12 April 2012 — 1.Arthur Pelupessy,2.Mohammad Taufik, SE bin Sahlan Kartoatmodjo,DKK;Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
70 — 70
  • Begitu pula dalil ParaPenggugat sebagaimana termuat dalam Gugaran halaman 5 sampaihalaman 6 huruf g yang pada pokoknya menyatakan bahwa dasarhukum yang dijadikan rujukan Tergugat dalam mengambilkeputusan, tidak satupun merujuk kepada KUHP, KUHAP, danperaturanperaturan pidana lainnya.7 Dasar hukum Pembebasan Bersyarat (PB) adalah Pasal 15 KUHPyang pada hakekatnya mengandung pengertian pemberian PB inihanyalah hadiah dari negara bagi narapidana untuk bebas lebih awaldari masa hukuman yang sebenarnya
Pengadilan PA SENGKANG Perdata Agama
Register : 08-10-2018 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PA SENGKANG Nomor 950/Pdt.G/2018/PA.Skg
Tanggal 31 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
91 — 29
  • sawah sengketa bukan harta perolehanbersama maka dalil Penggugat mengenai adanya emas yang dijualuntuk membeli sawah tersebut adalah tidak benar ; Bahwa atas gugatan harta bersama berupa 1 unit anvanza,Penggugat tidak berhak lagi sebab Tergugat telah menjualnya untukbiaya hidup sebab Tergugat' tinggal menerima gajiRp500.000,00/bulan karena gaji pensiun telah dipakai membayarkredit / utang bersama sejak 17 Oktober 2016 sebesarRp135.000.000,00 dengan angsuran Rp2.305.000,00 x 108 bulan: Bahwa atas gugaran
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 02-09-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 31-03-2021
Putusan PTUN AMBON Nomor 18/G/2020/PTUN.ABN
Tanggal 21 Desember 2020 — Penggugat:
JACOB HALAMURY, SH.
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
Intervensi:
ALBERTH HALAMURY
157 — 48
  • dahulumenguraikan pertimbangan terkait eksepsi mengenai Gugatan Kabur (obscuurlibel);Menimbang, bahwa oleh karena uraian dalildalil Jawaban Tergugat danTergugat Il Intervensi, yang kemudian dijawab oleh dalil Replik Penggugatadalah berkaitan dengan Kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili)Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri terkait dengan Eksepsi mengenai Gugatan Kabur (obscuurlibel) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa terkait dengan Eksepsi mengenai Gugaran
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 01-09-2020 — Putus : 14-01-2021 — Upload : 15-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 168/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 14 Januari 2021 — Penggugat:
1.SARMINAH
2.SARPIN MAJUK
3.SARTINAH
4.SAUDIN MARDJUK
5.PATIMAH MADJUK
6.MARDIYAH
7.SAADI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
Intervensi:
Sinode Gereja Yesus Kristus
300 — 163
  • sengketa,majelis hakim harus menyatakan gugatan mengadung cacat formil dangugatan tidak dapat diterima atau Niet Onvarkelijk verklaard;TIDAK TERPENUHINYA UNSUR INDVIDUAL;1.Bahwa TERGGUGAT II INTERVENSI menolak dalil PARA PENGGUGATkarena nama pada sertifikat adalah atas nama TERGUGAT II INTERVENSI;PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT II INTERVENSI tidak memilikikepentingan satu dengan yang lain, karena TERGUGAT II INTERVENSIadalah pembeli yang beritikad baik;Sehingga, unsur Individual sebagai syarat utama gugaran
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 17-05-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 18-01-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 79/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 10 Januari 2019 — Penggugat:
1.SARUDDIN GULTOM
2.SIHARDJONO MANURUNG
3.SAHAT JOHANNES MANURUNG
4.YANSEN MANURUNG
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir
Intervensi:
1.ERLINA, S.H
2.HERMAN TANDINATA
3.BACHTIAR KARIM
136 — 133
  • Penggugat padatanggal 18 Desember 2017, dan Para Penggugat telahmengakuinya di dalam Gugaran point (15) halaman 12,sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Para Penggugattelah lama mengetahui keberadaan Sertipikat a quo ;Oleh karena itu Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugattersebut telah mengandung unsur Daluarsa dan telahmelampaui tenggang waktu. mengacu pada ketentuan Pasal55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara yang mewajibkan pengajuan Gugatan adalah 90 hariterhitung sejak
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 06-08-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 31-03-2021
Putusan PTUN AMBON Nomor 16/G/2020/PTUN.ABN
Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat:
1.CAESAR OTTO. E. PATTINAMA
2.ADOLF PATTINAMA
3.JOHAN PATTINAMA
4.RONNY PATTINAMA
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
Intervensi:
PATTIATA EDUARD
246 — 52
  • karena posita gugatan merupakan suatu rangkaian peristiwa atausuatu tindakan hukum yang merupakan sebab akibat sehingga diterbitkanKeputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa sertamenimbulkan kerugian bagi masyarakat adat Negeri Oma khusunya bagimatarumah/keturunan parentah Pattinama Patibrani maupun secara umum bagisoa raja atau disebut Pattirima (vide Replik Para Penggugat hal 1)Halaman 59 dari 70 halaman Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.ABNMenimbang, bahwa terkait dengan eksepsi mengenai Gugaran
Pengadilan PA SENGETI Perdata Agama Perceraian
Register : 02-03-2015 — Putus : 07-07-2015 — Upload : 02-09-2015
Putusan PA SENGETI Nomor 70/Pdt.G/2015/PA.Sgt
Tanggal 7 Juli 2015 — PEMOHON DAN TERMOHON
15 — 11
  • KECAMATAN, Kota KOTA,untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Kesimpulan perkara konpensiMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masingmasing petitum permohonan Pemohon di atas, maka sebagai kesimpulandalam menjawab petitum permohonan Pemohon poin 1, permohonan Pemohondikabulkan seluruhnya;DALAM REKONPENSIPertimbangan pendahuluanMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensiadalah sebagaimana telah disebutkan di atas;Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugaran
Pengadilan PA CIKARANG Perdata Pembagian Harta
Register : 03-03-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 05-01-2018
Putusan PA CIKARANG Nomor 491/Pdt.G/2017/PA.Ckr
Tanggal 14 September 2017 — PENGGUGAT TERGUGAT
271 — 165
  • awalnya oper kredit dariZAERWANI, sehingga ZAERWANI ada hubungan hukum langsungketerkaitan dengan obyek sengketa dalam perkara a quo dan Tn.ZAERWANI harus diikutsertakan sebagai Pihak Turut Tergugat,tetapi Penggugat dalam Gugatannya tidak mengikutsertakan Sdr.ZAERWANI sebagai Pihak.Maka dengan demikian apabila Gugatan Penggugat kekurangan subyekhukum ini diabaikan, maka dikhawatirkan perkara menjadi tidak terangdan jelas dan dapat menimbulkan akibat hukum baru (timbul keberatandan perlawanan dan gugaran
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-07-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 26-07-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 75/ PDT/ 2018/ PT BTN
Tanggal 6 Juni 2018 — • ELIZABETH VICIYANTI, Warga negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Umur 46 Tahun, Beralamat di Pondok Cabe Indah Blok L / 13 Rt. 003/ 006 Kelurahan pondok Cabe Udik Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, Yang dalam hal ini diwakili oleh Penasihat Hukumnya H. Sofyan Agus, S.H., MH, Agus Imam Saroni, S.H., dan Davy Helkiah Radjawane, S.H., Advokat pada Kantor JR Advocates & Legal Consultan”, beralamat di Jalan Murni No.8 D Kembangan Joglo Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2016, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 31 Mei 2016, Nomor 955/Sk Pengacara/ 2016/PN.Tng, selanjutnya disebut sebagai Pembanding/ semula Penggugat; LAWAN 1. ADI SANTOSO, beralamat di Jln. Cipendak IV Blok C No. 195-196 Rt. 08 Rw. 015 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I/ semula Tergugat I; 2. PT. BANK MEGA SYARIAH CABANG SENEN, beralamat di Ruko Cempaka Mas, Cempaka Putih, Jln. Letjend Supraspto, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II/ semula Tergugat II; 3. PT. BANK MEGA CABANG KEMANG, beralamat di Jln. Komplek RS AINI Kav. 5-6, Kuningan Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya John Eric Pontoh, S.H., Tuti Andayani Sebayang, S.H., Tunggul Tambunan, S.H., Suciati Eka Pertiwi, S.H., Steven Albert, S.H., Ferry Edward M Gultom, S.H., dan Erza Besari Putra, S.H., “Karyawan PT Bank Mega Tbk, berkantor pusat di Menara Bank Mega Lantai 15, Jalan Kapten Tendean Kav.12-14A Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Januari 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 25 Januari 2016, Nomor 31/Sk Insdt/2016/PN Tng, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III/ semula Tergugat III; 4. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SERPONG, KANTOR WILAYAH DJKN BANTEN, beralamat di Jln. Pahlawan Seribu Ruko Golden Boulevard Blok S No. 52-53 BSD Serpong, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Dr. Indra Surya, S.H., LL.,M, Kepala Biro Bantuan hukum Kementerian Keuangan, Didik Haryanto, S.H., MM, Kepala Bagian Bantuan Hukum I pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan, Sigit Prasetyo Nugroho, SE, M.H, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serpong, Rizal Alpiani, S.H., Kepala Sub Bagian Hukum I pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan, Nenden Maya Rosmala Dewi, S.H., Kepala Seksi Hukum dan Informasi pada kantor KPKNL Serpong, Elita Mariant P, S.H, Randhika Yoga Perdata, S.H., Dina Assriana, S.H., Rudi Purnomo, S.H., Ali Sofyan, S.H., masing-masing Pelaksana pada Bagian Hukum I, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan, Ramadhan Kardimansyah, S.H., Rinto Arizandi Saputro, S.H., dan Agustin Rahayu, S.E., masing-masing Pelaksana pada kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serpong, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Oktober 2015, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 24 Februari 2016, Nomor 50/Sk. Pengacara 2016/PN.Tng, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV/ semula Tergugat IV; 5. J. SUPRIANTO, beralamat di Sungai Sambas IX/, RT.003/ Rw 005, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding V/ semula Tergugat V; 6. WINARNO IRAWAN, beralamat di Pondok Cabe Indah Blok I/ 13 Rt. 003. Rw. 006 Kelurahan Pondok Cabe udik Kecamatan pamulang Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I/ semula Turut Tergugat I; 7. NOTARIS/ PPAT UDIN NASRUDIN, SH, beralamat di Anggrek Hitam Blok AA No. 29 Bumi Serpong Damai (BSD), selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II/ semula Turut Tergugat II; 8. NOTARIS/ PPAT EVA JUNAIDA, SH, beralamat di jalan Raya Condet No. 27 C Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III/ semula Turut Tergugat III; 9. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, KOTA MADYA TANGERANG SELATAN, beralamat di Ruko Golden Road Blok C. 27 No. 59-61 BSD Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV/ semula Turut Tergugat IV;
49 — 42
  • (enam betas),dengan ini Turut Tergugat IV, menolak dengan tegas, sebab Turut TergugatIV tidak terlibat perbuatan hukum dalam pembuatan perjanjian akta jual belisebagaimana dimaksud dalam posita gugatan Penggugat;Bahwa Turut Tergugat IV hanya melakukan perbuatan tindakan hukumdalam mencatat adanya peralihan hak atas Sertipikat Hak MilikNo.l414/Pondok Cabe Udik, atas dasar adanya permohonan, dan haltersebut tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang undangan yangberlaku;Bahwa menanggapi posira gugaran
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 12-09-2018 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 06-05-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 220/Pdt.G/2018/PN Cbi
Tanggal 19 Maret 2019 — Penggugat:
Sugiarto
Tergugat:
1.BUPATI BOGOR
2.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bogor
3.Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bogor Cq. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4.Kadin Penanaman Modal dan PTSP Kab. Bogor
5.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bogor
Turut Tergugat:
1.DPRD Kab. Bogor
2.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Bogor
3.BPN Kabupaten Bogor
4.PT. Kereta Api Indonesia Persero
5.CAMAT KECAMATAN BOJONGGEDE
6.KEPALA DESA BOJONG GEDE
155 — 70
  • 2017 kami selaku wargamenghadap ke Bupati namun bilangnya tidak ada lalu kami titip nomortelphon dan sampai sekarang tidak ada respon; Bahwa pada saat pertemuan di kantor Kecamatan kami selaku wargadiminta untuk mengumpulkan~ datadata sebelum dilakukanpembongkaran; Bahwa selain itu ada rapat di Kantor DPRD dan apda saat itu dari pihakSat Pol PP mengatakan apabila warga tidak puas silahkan ajukangugatan; Bahwa sebagaian warga ada mengajukan gugatan dan hasil gugatantersebut warga dimenangkan yaitu gugaran