Sehingga dilihat dari persoalan hal yang disengtakan, makakeduanya Samasama mempermasalahkan hak atas tanah SHM no. 38 dan no39 hak milik tanah seluas 2335 m* dan 5675 m*. Kedua mengenai alasanmengajukan gugatan tidak ada perbedaan yang signifikan antara gugatanpertama dengan gugatan a quo.

Bahwa dalam Pasal 42 UU RI No39/2014 tentang Perkebunan Kegiatan usaha budidaya Tanaman Perkebunandan/atau Pengelolaan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabilatelahmendapatkan hak atas tanah dan/atau Izin Usaha Perkebunan, namun pasaltersebut telah dibatalkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :138/PUUXIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016, sehingga berbunyi demikianKegiatan usaha budidaya Tanaman Perkebunan dan/atau Pengelolaan

danternyata di atas lahan tersebut diterbitkan ljin Usaha Perkebunan atashalaman 52 dari 62 Putusan Nomor 143/Pid.BLH/2019/PN Klkkorporasi tertentu, maka yang berhak mengelola lahan perkebunan tersebutkalau itu terjadi sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :138/PUUXIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016, maka harus ditentukan terlebihdahulu tentang siapa pemegang hak atas tanah yang dijadikan lahanperkebunan tersebut melalui gugatan;Bahwa yang menjadi dasar diajukannya Uji Materil Pasal 107 UU RI No39

RayaPelabuhan, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, JakartaUtara, hingga akhirnya anggota TIM lainnya yang bertugas membuntutiaktifitas ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO berhasil melakukanPenangkapan terhadap ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO yang saat itusedang bersama dengan Terdakwa ANDI SAPUTRA ALIAS BUCET BINSOLIHIN dan seseorang yaitu saksi MUHAMAD SAIFUL ISLAM ALIASHalaman 18 dari 38 halaman putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PT DKIDONAT BIN SUPRIYADI, di Halaman Parkir Indomaret, Jalan Yos Sudarso No39

Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kupang No39/PDT/G/1997/PN.KPG tanggal 3 September 1997, yang diberitanda bukti (1.4) ;5. Foto copy surat Kesepakatan tanggal 25 Oktober 1963 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama J. W.

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru 2Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;Di Tingkat banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus No39/SK.PID/ATS/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 memberi kuasa kepadaAHMAD TAUFAN SOEDIRJO, S.H.,M.H dan MUHAMMAD RATHOPRIYASA, S.H.,M.H.,EKA PUTRA SASMIJA, SH.,MH., HELMI SYAFRIZAL,SH Para Advokat pada ATS Law Firm yang berkedudukan di Plaza Sing AsriNo. 1 Lt 2 Jl.

Zaitun binti Joyo Sekak makasecara otomatis semua harta peninggalannya, baik harta benda tetapmaupun harta benda bergerak adalah milik 11 (Sebelas) anak, namunTergugat untuk membagi sesuai dengan Peraturan PerundangUndanganyang berlaku selalu mengulur ulur waktu, tidak hanya pada hasil pertemuanrapat semua Ahli Waris Tanggal 17 Agustus 2007, tetapi pertemuanpertemuan berikutnya untuk menanda tangani suratsurat secara notariiltidak mau, seperti pada jalannya persidangan' perkara No39/Pdt.G/2014/PA.Lmg

MasoemBuchori malah membanting piring dihadapan banyak orang sertamengucapkan katakata yang didengar banyak pihak keluarga yang lainserta ponakan bahwa Ninik Rahayu setuju dibagi tapi tidak sekarang, danmembanting piring dihadapan kakak tertua dan saudarasaudara yang lain;Bahwa gugatan Para Penggugat sistimatis dan memenuhi hukum acarayang belaku di Pengadilan Agama, dan gugatan perkara No39/Pdt.G/2014/PA.Lmg telah diputus oleh Majelis dengan amar putusantanah Hak Milik No 781 dan Hak milik No 782

Griya Blok J 1 no39 ?.Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantahsebagian dalildalil gugatan Penggugat dan Penggugat pun membantah dalilHal. 40 dari 47 Hal.

Akta Pengikatan Jual Beli No39, tanggal 29122010 Ny.

tentang penyelenggaraan negara yang bersih danbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme)Bahwa penggugat adalah warga negara Republik Indonesia, berhakatas pemenuhan hak asasi manusia:Berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabatdan miliknya dan pengakuan didepan hukum, sebagai manusia pribadidimana saja ( pasal 29 UU No 39 Tahun 1999 tentang Ham);Bahwa Warga negara Indonesia berhak mendapat pekerjaan, bebasmemilih pekerjaan dan berhak atas syarat kerja adil ( pasal 38 UU no39

Saat ini masihdalam perkara ditingkat Mahkamah Agung RI dalam perkara No39/G/2013/PTUN.PTK tanggal 21 Januari 2014 perkara mana antara pihakketiga DULHADI dan TORIYAH JAWI melawan Kepala Kantor PertanahanKota Pontianak, dan sampai saat ini atas perkara tersebut belum memilikikekuatan hokum yang pasti, karena masih dalam proses pemeriksaan diMahkamah Agung RI;Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 78/PDT/2016/PT PTK3.Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur, karena para pihak yang digugatadalah bukan seluruh

Tambaklangon, dengan Surat Ukur No39/Tambaklangon/1999, seluas 10.560 M? atas nama H. Moch.Goefron Masyhuri, yang terbit tanggal 27 Juli 1999 ;4. Bahwa dikarenakan Penggugat telah melunasi harga tanah tersebutdan juga sudah terbit Sertipikat Hak Milik No. 444/Kel. Tambaklangon, maka Penggugat selaku pembeli denganH. Moch.

Selanjutnya Undang Undang No39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diatur didalampasal 5 ayat ( 1 ) juga kembali menegaskan :"Setiap orang Diakui sebagai manusia Pribadi yang Berhakmenuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindunganyang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya didepanhukum;Pasal pasal dalam Undang Undang Dasar 1945 dan UndangUndang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusiatersebut diatas menegaskan persamaan kedudukan warganegara dihadapan hukum dan tanpa diskriminasi, termasukkaitanya

Unsur Secara Tidak Sah Mengerjakan, Menggunakan, Menduduki dan/atauMenguasai Lahan Perkebunan ;Menimbang, bahwa pengertian frase Secara Tidak Sah tidak diuraikansecara tegas dalam Undangundang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 UU No39 tahun 2014 tentangperkebunan menjelaskan bahwa Lahan Perkebunan adalah bidang Tanahyang digunakan untuk Usaha Perkebunan;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undangundang No. 39 Tahun 2014tentang Perkebunan Usaha perkebunan adalah usaha

dahulu Pembanding/Tergugat II Intervensi;Bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dari tahun 2002semenjak mendapatkan izin prinsip tidak melakukan kegiatan apapunterhadap Lokasi lahan;Bahwa pada dasarnya Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugattelah mengakui adanya beberapa perusahaan yang telah mendapatkanalokasi lahan di atas lokasi izin prinsip No. 39/IP/KA/II/2002 atas nama PTFederal Investindo (Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat), halini telah membuktikan izin prinsip No39

Pasal 17 UU No39 Tahun 1999 yakni setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untukmemperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan,dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupunadministrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dantidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjaminHalaman 3 dari 46 halaman Putusan Nomor 1./PDT/2022.

Penggugatdengan Tergugat, terdapat perbedaan tentang dalil status Para Penggugatdimana Para Penggugat menyatakan sebagai Karyawan tetap sedangkanTergugat membantah dan menyatakan Para Penggugat adalah sebagaikaryawan kontrak.Halaman 43 dari 48 Putusan No. 25/Pdt.SusPHI/2017/PN.Smg.Menimbang Amar putusan Mahkamah Konstitusi NO. 07/PUUXIV2014; angka1.1. yang menyatakan bahwa Frase demi hukum dalam pasal 59 ayat (7)UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (LembaranNegara RI Tahun 2003 No39

Bahwa terhadap dalil Pembantah No 8 dan 9 yang menyebutkan BahwaSHGB No 39/ Legian an PT Cipaganti Asia Perkasa , seperti yang telahTerbantah Il jelaskan pada jawaban angka 4 diatas bahwa SHGB No39/Legian saat ini sudah atas nama PT Central Bali Propert dan bukan atasnama PT Cipaganti Asia Perkasa dalam Pailit . berdasarkan fakta Hukumtersebut , patut kiranya Majelis Hakim menolak dalil Pemban tah.

, (Halaman 7980, ad 1,2,3 dan 4, Putusan Pengadilan AgamaNo 39/Pat.G/2015 /PA.Kis) yang secara keseluruhan isi putusan manaakan Penggugat ajukan dalam pembuktian, sebagai salah satu alatbukti Penggugat untuk perkara ini, selanjutnya putusan dimaksud jugamenyatakan dalam pertimbangan Majelis hakim pada halaman 75dari 82 Halaman, yang pada intinya telah mengakui secara tegastentang keabsahan jual beli yang dilakukan oleh keduanya yaituTergugat dan Tergugat II (Nazha dan Yusufuddin), dalam perkara No39

Bahwa benar bedasarkan Pasal 2 KUHPM sebagaimana diubah Undang Undang No39 Tahun 1947, Terdakwa juga tunduk dan diberlakukan ketentuan ketentuan pidana diluar KUHPMDengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu Barangsiapa telahterpenuhi.Menimbang, bahwa mengenai unsur ke2 Sengaja merampas nyawa orang lainMajelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.Bahwa yang dimaksud dengan Sengaja Menurut M.V.T adalah menghendaki danmenginsafi terjadinya suatu. tindakan beserta akibatnya

ENDRO SUB SHM NO SUB SHM NO39 CAHYONO 8 49 3249/DS.MULIA 7250.

ENDRO SUB SHM NO SUB SHM NO39 CAHYONO 49 3 3249/DS.MULIA 7150 INLET 3272/DS.MULIA OUTLET 3242/DS.MULIASUB SHM NO SUB SHM NO40 HUSIN D2 8 3179/DS.MULYA 7150 INLET 3192/DS.MULYA OUTLET 3162/DS.MULIASUB SHM NO SUB SHM NO41 MARYONO 56 4 3235/DS.MULIA 7150 INLET 3256/DS.MULIA OUTLET 3226/DS.MULIASUB SHM NO SUB SHM NO42 SISWANTO 16 a 4086/DS.MULIA 7150 INLET 4115/DS.MULIA OUTLET 4085/DS.MULIASUB SHM NO SUB SHM NO43 GUNAWANS YAH 18 2 4173/DS.MULIA 7150 INLET 4178/DS.MULIA OUTLET 4148/DS.MULIASUB SHM NO

OUTLE 3367/DS.ET MULIA T ULIASUB SHM NO SUB SHM NO37 santa, 32 an ae tnL 3364/ps. ouTLE 3334/Ds.ET MULIA T ULIASUB SHM NO SUB SHM NO38 soun 36 wena tnt 3390/ps. outLE 3360/pDs.ET MULIA T ULIASUB SHM NO SUB SHM NO39 nanvone. 49 vote INL 3272/DS. OUTLE 3242/DS.ET MULIA T ULIASUB SHM NO SUB SHM NO40 HUSIN 52 a) 27 DBs Pe INL 3192/DS. OUTLE 3162/DS.MULYA 0ET MULYA T ULIASUB SHM NO SUB SHM NO41 MARYONO 56 aan 7 INL 3256/DS.