Ditemukan 214 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 27-04-2010 — Putus : 15-03-2011 — Upload : 13-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 350/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel
Tanggal 15 Maret 2011 — PT. ASIA PACIFIC COATINGS K O H A R M E L A W A N PT. NUSANTARA JAYA KONSTRUKSI HERIANTO TAN
11665
  • ALEX TJANDRA, dimana dalam Berita AcaraPekerjaan dinyatakan bahwa:1Telah mengadakan penilitian teknis lapangan atas pekerjaan yang meliputiPekerjaan Struktur dan Finishing bangunan Pamanukan Trade Centre (PTC),Pamanukan Subang, berdasarkan Dokumen kontrak yang disepakati;Telah mengadakan penelitian dan penilaian administrasi lapangan untukkelengkapan Serah Terima kedua Pekerjaan Struktur dan Finishingbangunan Pamanukan Trade Center (PTC) Pamanukan Subang;Sehingga saat int PPHAK KEDUA telah menyelesaikan
Register : 09-02-2017 — Putus : 28-03-2018 — Upload : 24-05-2018
Putusan PN TUAL Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Tul
Tanggal 28 Maret 2018 — Penggugat: 1.Hi. MANTE SAITIAN 2.ASRI SAITIAN 3.ABD. SALAM SAITIAN Tergugat: 1.HASIM SAITIAN 2.H. BASO DAENG TATA 3.JAMALUDIN DAENG SILA 4.HARUNA DAENG LALO Alias RUNA DAENG LALO Alias HARUNA DAENG LALO BIN DAENG NYAMPA 5.NURUNG Alias ANDI NURUNG 6.MADANG BIN MUNTA Alias DAENG MADANG Alias DAENG MADANG BIN MUNTA 7.BORA HIMA DAENG SESE Alias BARAHIMA DAENG SESE 8.SANGKALA BALI DAENG PALA Alias SANGKALA BALI BIN DAENG PALLA 9.AHMAD 10.SARAILA DAENG SILA Alias SARAILA SILA Alias DAENG SILA 11.Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Aru di Dobo
537529
  • BASO DAENG TATA danHARUNA DAENG LALO.Bahwa TERGUGAT Ill selaku instansi berwenang dalam pengurusanpertanahan tidak secara teliti dan cermat dalam melakukan penilitian terhadapasal usul obyek sengketa, karena hanya atas dasar surat pernyataanpelepasan hak atas tanah tanpa adanya bukti hak atau alas hak dari orangyang melepaskan dan atau dari pemilik yang sebenarnya yakni Penggugat,sehingga dengan memproses tanah tersebut dan menjadikan sebagai tanahhak milik H.
Register : 16-05-2016 — Putus : 04-10-2016 — Upload : 18-11-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PN PN Tte
Tanggal 4 Oktober 2016 — MAJESTISA Alias TISA
11846
  • Kepala Kantor Pemerintahan Kecamatan seKabupaten KepulauanSula selaku Anggota, Kepala Seksi HakHak Tanah selaku Anggota, Kepala Desa Se Kabupaten Kepulauan Sula selaku Anggota,Bahwa Tugas Pokok Panitia Pengadaan Tanah untuk bandara Bobongyang pertama mengadakan penilitian status tanah, Kedua Evaluasi atauSurvei lapangan, Ketiga mengadakan musyawarah nilai, KeempatMembuat Berita Acara Pelepasan dan yang Kelima menyaksikanpembayaran kepada pemilik tanah tersebut ;Bahwa proses pengadaan lahan untuk
Register : 16-06-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN UNAAHA Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unh
Tanggal 8 Juli 2021 — Terdakwa
9636
  • dari Orang Tua dari Anak yang disampaikansecara lisan yang menyampaikan pada pokoknya bahwa sebagai orang tua Anakmemohon maaf atas kesalahan Anaknya dan mohon keringanan hukuman danorang tua Anak menyatakan masih sanggup membina, menjaga dan mengawasiAnaknya dengan baik;Setelah mendengar pula tanggapan dari Pembimbing Kemasyarakatan(PK) BAPAS yang pada pokoknya menyampaikan bahwa terhadap anaksebaiknya dapat diberikan hukuman sebagaimana rekomendasi PembimbingKemasyarakatan BAPAS dalam laporan penilitian
Register : 04-03-2015 — Putus : 17-11-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 015/G/2015/PTUN.Smg.
Tanggal 17 Nopember 2015 — Jasmo Dkk Melawan I. Bupati Pati II. PT. Sahabat Mulia Sakti
4131384
  • yang mengandung artibahwa suuatu keputusan dan/atau tidakan harusdidasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkapuntuk mendukung legalitas penetapan dan/ataupelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehinggakeputusan dan/atau tindakan yang bersangkutandipersiapbkan dengan cermat sebelum keputusandan/atau. tindakan tersebut ditetapkan dan/ataudilakukan $7" 2200 ===Asas Kecermatan ini memerintahkan kepada Tergugatuntuk mendasarkan segala keputusan dengan data daninformasi yang lengkap;Bahwa dalam penilitian
Register : 18-05-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN SORONG Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Son
Tanggal 3 Juni 2021 — Pemohon:
YAYASAN LEMBAGA PENELITIAN PENGKAJIAN dan PENGEMBANGAN BANTUAN HUKUM
Termohon:
1.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SORONG
2.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI PAPUA BARAT
5534
  • Sekretaris Lembaga Penilitian UniversitasPattimura (Eselon Il.a) 20082010C. Sekretaris Jurusan HTN/HAN 19901994, dan19941996d. Ketua Program Studi Ilmu Hukum (S1) FakultasHukum Unpatti, 20102014e. Ketua Program Studi Doktor IImu Hukum,Universitas Pattimura, 20142018, 20182019, 20192020, 20202021f. Kepala Pusat Kajian Konstitusi, Fakultas HukumUniversitas Pattimura, 20132017, 20172020.g.
Register : 16-06-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN UNAAHA Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unh
Tanggal 8 Juli 2021 — Terdakwa
9742
  • Anak yangdisampaikan secara lisan yang menyampaikan pada pokoknya bahwa sebagaiorang tua Anak dan Anak II memohon maaf atas kesalahan Anaknya dan mohonkeringanan hukuman dan orang tua Para Anak menyatakan masih sanggupmembina, menjaga dan mengawasi Anaknya dengan baik;Setelah mendengar pula tanggapan dari Pembimbing Kemasyarakatan(PK) BAPAS yang pada pokoknya menyampaikan bahwa terhadap Para anaksebaiknya dapat diberikan hukuman sebagaimana rekomendasi PembimbingKemasyarakatan BAPAS dalam laporan penilitian
Register : 18-05-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN SORONG Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Son
Tanggal 3 Juni 2021 — Pemohon:
YAYASAN LEMBAGA PENELITIAN PENGKAJIAN dan PENGEMBANGAN BANTUAN HUKUM
Termohon:
1.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SORONG
2.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI PAPUA BARAT
12127
  • Sekretaris Lembaga Penilitian UniversitasPattimura (Eselon Il.a) 20082010C. Sekretaris Jurusan HTN/HAN 19901994, dan19941996d. Ketua Program Studi Ilmu Hukum (S1) FakultasHukum Unpatti, 20102014e. Ketua Program Studi Doktor IImu Hukum,Universitas Pattimura, 20142018, 20182019, 20192020, 20202021f. Kepala Pusat Kajian Konstitusi, Fakultas HukumUniversitas Pattimura, 20132017, 20172020.g.
Putus : 21-07-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 275 K/TUN/2014
Tanggal 21 Juli 2014 — MBULANG LUKAS, S.H, DK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KAB. NAGEKEO
9041 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor. 275/K/TUN/2014.Sehingga dengan demikian "tang gal 20 Mei sampai tang gal 2 Juni 2013 adalahwaktu Menunggu Hasil Verifikasi Tim KPU ten tang Memenuhi Syarat atau TidakMemenuhi Syarat (khusus untuk Parpol) yang sampaikan kepada Penggugat/Pembanding dan Pimpinan Partai Politik untuk perbaikan menurut Pasal 93 pasal97 Peraturan KPUNomor 9 tahun 2012;Dari Fakta tersebut di atas, maka tanggal 20 Mei sampai dengan tanggal 2 Juni 2013tidak dapat disebut sebagai masa Penilitian Ulang karena
Register : 01-09-2020 — Putus : 14-01-2021 — Upload : 15-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 168/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 14 Januari 2021 — Penggugat:
1.SARMINAH
2.SARPIN MAJUK
3.SARTINAH
4.SAUDIN MARDJUK
5.PATIMAH MADJUK
6.MARDIYAH
7.SAADI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
Intervensi:
Sinode Gereja Yesus Kristus
298158
  • (Fotokopi sesuai printout);Surat Keterangan Penilitian Formal Bukti PemenuhanKewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan No:0632/NAL/WP.1.05/KP.0903/2019, tanggal 9Desember 2019. (Fotokopi sesuai print out);Surat Permohonan Pembebasan Nomor:718/BPMSGKYVI/XII/2019, tanggal 13 Desember2019, atas nama Badan Pekerja Majelis SinodeGereja Kristus Yesus. (Fotokopi dari fotokopi);Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan18950/2020, tanggal 5 Juni 2020, atas namaPemohon Nanang Karma, S.H., M.Hum.
Register : 12-10-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 01-02-2017
Putusan PT AMBON Nomor 19/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB
Tanggal 26 Oktober 2016 — SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd.M.Si
9028
  • halaman 97 alinea pertama.Bahwa terlepas dari kekeliruan dan atau kelalaian sebagaimana diuraikandiatas ternyata didalam persidangan keterangan saudara RIDWAN SAIDYTAMHER,ST sangatlah bertolak belakang dengan fakta dan data ataudokumen yang dimilikinya sehingga terjadi keberatan dari Penasehat Hukumterdakwa dan selanjutnya oleh Majelis Hakim memerintakan yangbersangkutan untuk menghitung ulang namun ternyata perintah tersebuttidak dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 ayat (4) KUHAPyakni penilitian
Register : 03-01-2018 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 27-09-2018
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Arm
Tanggal 8 Mei 2018 — - Pemohon Keberatan - HENDRIATA M.S. WULLUR, S.H.,M.H - Termohon Keberatan - 1. PEMERINTAH R.I cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI UTARA - 2. PEMERINTAH R.I cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, Cq. DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR, Cq. KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI UTARA
182117
  • didasarkan kepada kesetaraan dengan Nilai Pasar atas suatuProperti, dengan memperhatikan unsur luar biasa berupa kerugiannon fisik yang diakibatkan adanya pengambilalihan hak atasProperti dimaksud (SPI 102 3.10).Nilai Penggantian Wajar (NPW) diartikan sama dengan Nilai GantiKerugian sebagaimana dimaksud dalam UU No. 2 tahun 2012.Bahwa dari pengertian tersebut diatas jelas dapat simpulkan bahwaPenetapan Nilai Ganti Rugi atas tanah milik Pemohon Keberatan,ditetapbkan oleh Termohon Keberatan berdasar hasil penilitian
Register : 22-12-2017 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 20-06-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 25/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA
Tanggal 14 Februari 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : IDAM KHOLID DAULAY, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ROSDIANA. Diwakili Oleh : T Fakhrial Dani SH
9733
  • permohonan kredit keterang pemohonkredit,selanjutnya melakukan verifikasi seluruh dokumen/ data pendukung,mencocokkan nama, alamat dan tempat tanggal lahir antara formulirdengan KTP calon debitur, selanjutnya untuk kredit pegawai, analisa kreditharus memastikan ke aslian dan ke absahan suratsurat dari instansipemohon kredit, data pemohon kredit yang harus dilakukan verifikasiadalah: umur, pangkat/ jabatan, rekening (mutasi dan Saldo ratarata), gajidan penghasilan lain, dan agunan dan Apabila tahapan penilitian
Register : 07-06-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 05-04-2019
Putusan PN AMBON Nomor 88/Pdt.G/2018/PN Amb
Tanggal 9 Januari 2019 — PAULUS MASPAITELLA, Lahir di Negeri Rutong Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon pada tanggal 05 Oktober 1965, Umur 52 tahun, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Negeri Rutong RT.001 RW.01 Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: 1. HENRY S. LUSIKOOY,S.H.,M.H., 2. NOKE PHILIPS PATTIRADJAWANE,SH. 3. JOHN ANDREW,S.H. Kesemuanya adalah Advokat / Pengacara pada Kantor Pengacara /Low Office 95 (Siwalima) yang beralamat dijalan. Lorong Danau Limboto Batu Gantung RT.003 RW.02 Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 26/SK- Pdt.G/LO-95/V/2018 tanggal 9 Mei 2018, yang yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 22 Mei 2018; Lawan 1. MELIANUS MASPAITELLA, Umur: 52 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki ,Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat Negeri Rutong RT.005 RW.002 Kec. Leitimur Selatan Kota Ambon Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; 2. WELLEM J. FERNATYANAN, Umur 49 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia , Pekerjaan Swasta Alamat Negeri Rutong RT.003 RW.001 Kec. Leitimur Selatan Kota Ambon Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; 3. FILEKS MASPAITELLA, Umur 51 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki,Kebangsaan Indonesia ,Pekerjaan: PNS, Alamat Jalan Rijali RT.005 RW.004 Belakang Soya Kel. Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III; 4. FREDYSON MASPAITELLA, Umur 55 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia Pekerjaan Swasta, Alamat Desa/Kelurahan Bayangkara RT.005 RW.001 Kompleks OPO Gunung Kecamatan Jayapura Utara Kota Jayapura Provinsi Papua Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV Dalam hal ini Para Tergugat memberi Kuasa kepada: 1. YUSTIN TUNY,SH. 2. FRENDI ROLENTIO LOLOLUAN,SH 3. KORNELES LATUNY,SH 4. LUKAS WAILERUNY,SH (Asisten)
8635
  • kandung;Bahwa harta kawin yang saksi maksud adalah bahwa biasanya untukkawin harus bayar perempuan mas kawin, apabila tidak dibayar makaanak lakilaki dari hasil perkawinan diangkat oleh orang tua ibunya danbiasa sudah diatur sebelum kawin;Bahwa anak harta tersebut masuk dalam keluarga ibunya;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihakmenyatakan masingmasing akan menanggapi di dalam kesimpulan;3.Saksi Ahli RONALD ZELFANUS TITAHELUW;Bahwa ahli adalah dosen dan sudah mulai melakukan penilitian
Register : 10-12-2018 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 15 Mei 2019 — PT. LINTAS PROMOSI GLOBAL, Cs >< PT. KARTA INDONESIA GLOBAL, Cs
17571858
  • Yang pertama, inventor melakukanpengungkapannya sendiri atas invensinya, yang berarti ini prior artsatau prior disclosure,Ahli mencontohkan bahwa hal ini terjadi pada pada rekanrekan disuatu lembaga penilitian dimana atas satu invensinya, lembagatersebut menunjukkannya di dalam suatu pameran. Hal ini secaraotomatis membuat gugur unsur kebaruan (novelty) dari invensi tersebutkarena inventor sendiri sudah mengungkapkan.
Putus : 07-10-2002 — Upload : 22-07-2013
Putusan PTUN MANADO Nomor 03/PLW/G.TUN/2002/P.TUN.Mdo
Tanggal 7 Oktober 2002 — Penggugat: Ny. MANOPPO MARITJE EMA. Terlawan 1: KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MINAHASA. Terlawan 2: JULIATI.
10961
  • Bahwa apabila menurut penilitian Tergugat, calon mempelai telah pernahmenikah dan telah bercerai (vide bukti P1), seharusnya Tergugatmenelit/meminta surat keterangan cerai, sebelum pencatatan perkawinandilakukan, guna memenuhi ketentuan pasal 6 ayat 2 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
Register : 15-07-2014 — Putus : 22-01-2015 — Upload : 18-02-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 138/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 22 Januari 2015 — H. SAMAN;1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 2. DANIEL CHANDRA WINOTO
9487
  • Penilitian kKelengkapan dan keabsahan data dari pengadu.b. Penelitian data pengadu.c. Pencocokan data yuridis dan data fisik dan data pendukunglainnya .d. Kajian kronologis sengketae. Analisa aspek yuridis dan administrasi.e Ayat (8) untuk melengkapi data yuridis, data fisik atau datalainnya dapat dilakukan kegiatan penelitian lapangan .Pasal 30 mengatur bahwa kegiatan penelitian lapangan meliputi :a. Penelitian keabsahan atau kesesuain data dengan sumber .b.
Register : 04-11-2021 — Putus : 13-01-2022 — Upload : 18-01-2022
Putusan PTUN JAMBI Nomor 30/G/2021/PTUN.JBI
Tanggal 13 Januari 2022 — Penggugat:
SUMARTO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BATANG HARI
Intervensi:
1.Milton Obote Pane
2.Berbig Tomson Pane
3.Irma Suriani Pane
252112
  • dan objek sengketa 3, sehingga tenggang waktupengajuan upaya administratif haruslah dihitung sejak Penggugat secara riilmengetahui dan kepentingannya merasa dirugikan, yang mana hal ini mengacu danselaras dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: 5K/TUN/1992;Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan mengetahui objeksengketa 1, objek sengketa 2, dan objek sengketa 3 pada tanggal 20 Agustus 2021berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penilitian
Register : 08-04-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 15/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penggugat:
PT TIRTA ORBIT PRIMA, Dalam hal ini diwakili oleh: David Alexander Yuwono
Tergugat:
BUPATI GAYO LUES
291226
  • Surat Izin Penilitian Site Visit PLTA Tripa 2, tanggal 9 Mei 2018 (videbukti T10);h. Surat Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk SurveyGeologi dan Pengeboran Sample Batuan dari Dinas Lingkungan Hidupdan Kehutanan kepada Gubernur Aceh tertanggal 11 Mei 2018 (vide buktiT11);I. Surat Persetujuan Prinsip kepada PT.
Register : 14-05-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 14/G/2020/PTUN.PBR
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
ZULFIKRI
Tergugat:
BUPATI KAMPAR
Intervensi:
MUHAMMAD FADLI
232547
  • Tanggal 0817 November 2019 Tahapan Perpanjang WaktuPenilitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi, Kalarifikas sertaPanitia Pemilihan Kepala Desa, setelah dilaksanakan PerpanjanganWaktu Penilitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi, Kalarifikasserta Panitia Pemilihan Kepala Desa dinyatakan lengkap sesuaidengan Peraturan Perundangundngan Pemilihnan Kepala Desa;7.