Ditemukan 214 data
116 — 65
ALEX TJANDRA, dimana dalam Berita AcaraPekerjaan dinyatakan bahwa:1Telah mengadakan penilitian teknis lapangan atas pekerjaan yang meliputiPekerjaan Struktur dan Finishing bangunan Pamanukan Trade Centre (PTC),Pamanukan Subang, berdasarkan Dokumen kontrak yang disepakati;Telah mengadakan penelitian dan penilaian administrasi lapangan untukkelengkapan Serah Terima kedua Pekerjaan Struktur dan Finishingbangunan Pamanukan Trade Center (PTC) Pamanukan Subang;Sehingga saat int PPHAK KEDUA telah menyelesaikan
537 — 529
BASO DAENG TATA danHARUNA DAENG LALO.Bahwa TERGUGAT Ill selaku instansi berwenang dalam pengurusanpertanahan tidak secara teliti dan cermat dalam melakukan penilitian terhadapasal usul obyek sengketa, karena hanya atas dasar surat pernyataanpelepasan hak atas tanah tanpa adanya bukti hak atau alas hak dari orangyang melepaskan dan atau dari pemilik yang sebenarnya yakni Penggugat,sehingga dengan memproses tanah tersebut dan menjadikan sebagai tanahhak milik H.
118 — 46
Kepala Kantor Pemerintahan Kecamatan seKabupaten KepulauanSula selaku Anggota, Kepala Seksi HakHak Tanah selaku Anggota, Kepala Desa Se Kabupaten Kepulauan Sula selaku Anggota,Bahwa Tugas Pokok Panitia Pengadaan Tanah untuk bandara Bobongyang pertama mengadakan penilitian status tanah, Kedua Evaluasi atauSurvei lapangan, Ketiga mengadakan musyawarah nilai, KeempatMembuat Berita Acara Pelepasan dan yang Kelima menyaksikanpembayaran kepada pemilik tanah tersebut ;Bahwa proses pengadaan lahan untuk
96 — 36
dari Orang Tua dari Anak yang disampaikansecara lisan yang menyampaikan pada pokoknya bahwa sebagai orang tua Anakmemohon maaf atas kesalahan Anaknya dan mohon keringanan hukuman danorang tua Anak menyatakan masih sanggup membina, menjaga dan mengawasiAnaknya dengan baik;Setelah mendengar pula tanggapan dari Pembimbing Kemasyarakatan(PK) BAPAS yang pada pokoknya menyampaikan bahwa terhadap anaksebaiknya dapat diberikan hukuman sebagaimana rekomendasi PembimbingKemasyarakatan BAPAS dalam laporan penilitian
413 — 1384
yang mengandung artibahwa suuatu keputusan dan/atau tidakan harusdidasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkapuntuk mendukung legalitas penetapan dan/ataupelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehinggakeputusan dan/atau tindakan yang bersangkutandipersiapbkan dengan cermat sebelum keputusandan/atau. tindakan tersebut ditetapkan dan/ataudilakukan $7" 2200 ===Asas Kecermatan ini memerintahkan kepada Tergugatuntuk mendasarkan segala keputusan dengan data daninformasi yang lengkap;Bahwa dalam penilitian
YAYASAN LEMBAGA PENELITIAN PENGKAJIAN dan PENGEMBANGAN BANTUAN HUKUM
Termohon:
1.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SORONG
2.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI PAPUA BARAT
55 — 34
Sekretaris Lembaga Penilitian UniversitasPattimura (Eselon Il.a) 20082010C. Sekretaris Jurusan HTN/HAN 19901994, dan19941996d. Ketua Program Studi Ilmu Hukum (S1) FakultasHukum Unpatti, 20102014e. Ketua Program Studi Doktor IImu Hukum,Universitas Pattimura, 20142018, 20182019, 20192020, 20202021f. Kepala Pusat Kajian Konstitusi, Fakultas HukumUniversitas Pattimura, 20132017, 20172020.g.
97 — 42
Anak yangdisampaikan secara lisan yang menyampaikan pada pokoknya bahwa sebagaiorang tua Anak dan Anak II memohon maaf atas kesalahan Anaknya dan mohonkeringanan hukuman dan orang tua Para Anak menyatakan masih sanggupmembina, menjaga dan mengawasi Anaknya dengan baik;Setelah mendengar pula tanggapan dari Pembimbing Kemasyarakatan(PK) BAPAS yang pada pokoknya menyampaikan bahwa terhadap Para anaksebaiknya dapat diberikan hukuman sebagaimana rekomendasi PembimbingKemasyarakatan BAPAS dalam laporan penilitian
YAYASAN LEMBAGA PENELITIAN PENGKAJIAN dan PENGEMBANGAN BANTUAN HUKUM
Termohon:
1.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SORONG
2.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI PAPUA BARAT
121 — 27
Sekretaris Lembaga Penilitian UniversitasPattimura (Eselon Il.a) 20082010C. Sekretaris Jurusan HTN/HAN 19901994, dan19941996d. Ketua Program Studi Ilmu Hukum (S1) FakultasHukum Unpatti, 20102014e. Ketua Program Studi Doktor IImu Hukum,Universitas Pattimura, 20142018, 20182019, 20192020, 20202021f. Kepala Pusat Kajian Konstitusi, Fakultas HukumUniversitas Pattimura, 20132017, 20172020.g.
90 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor. 275/K/TUN/2014.Sehingga dengan demikian "tang gal 20 Mei sampai tang gal 2 Juni 2013 adalahwaktu Menunggu Hasil Verifikasi Tim KPU ten tang Memenuhi Syarat atau TidakMemenuhi Syarat (khusus untuk Parpol) yang sampaikan kepada Penggugat/Pembanding dan Pimpinan Partai Politik untuk perbaikan menurut Pasal 93 pasal97 Peraturan KPUNomor 9 tahun 2012;Dari Fakta tersebut di atas, maka tanggal 20 Mei sampai dengan tanggal 2 Juni 2013tidak dapat disebut sebagai masa Penilitian Ulang karena
1.SARMINAH
2.SARPIN MAJUK
3.SARTINAH
4.SAUDIN MARDJUK
5.PATIMAH MADJUK
6.MARDIYAH
7.SAADI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
Intervensi:
Sinode Gereja Yesus Kristus
298 — 158
(Fotokopi sesuai printout);Surat Keterangan Penilitian Formal Bukti PemenuhanKewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan No:0632/NAL/WP.1.05/KP.0903/2019, tanggal 9Desember 2019. (Fotokopi sesuai print out);Surat Permohonan Pembebasan Nomor:718/BPMSGKYVI/XII/2019, tanggal 13 Desember2019, atas nama Badan Pekerja Majelis SinodeGereja Kristus Yesus. (Fotokopi dari fotokopi);Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan18950/2020, tanggal 5 Juni 2020, atas namaPemohon Nanang Karma, S.H., M.Hum.
90 — 28
halaman 97 alinea pertama.Bahwa terlepas dari kekeliruan dan atau kelalaian sebagaimana diuraikandiatas ternyata didalam persidangan keterangan saudara RIDWAN SAIDYTAMHER,ST sangatlah bertolak belakang dengan fakta dan data ataudokumen yang dimilikinya sehingga terjadi keberatan dari Penasehat Hukumterdakwa dan selanjutnya oleh Majelis Hakim memerintakan yangbersangkutan untuk menghitung ulang namun ternyata perintah tersebuttidak dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 ayat (4) KUHAPyakni penilitian
182 — 117
didasarkan kepada kesetaraan dengan Nilai Pasar atas suatuProperti, dengan memperhatikan unsur luar biasa berupa kerugiannon fisik yang diakibatkan adanya pengambilalihan hak atasProperti dimaksud (SPI 102 3.10).Nilai Penggantian Wajar (NPW) diartikan sama dengan Nilai GantiKerugian sebagaimana dimaksud dalam UU No. 2 tahun 2012.Bahwa dari pengertian tersebut diatas jelas dapat simpulkan bahwaPenetapan Nilai Ganti Rugi atas tanah milik Pemohon Keberatan,ditetapbkan oleh Termohon Keberatan berdasar hasil penilitian
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ROSDIANA. Diwakili Oleh : T Fakhrial Dani SH
97 — 33
permohonan kredit keterang pemohonkredit,selanjutnya melakukan verifikasi seluruh dokumen/ data pendukung,mencocokkan nama, alamat dan tempat tanggal lahir antara formulirdengan KTP calon debitur, selanjutnya untuk kredit pegawai, analisa kreditharus memastikan ke aslian dan ke absahan suratsurat dari instansipemohon kredit, data pemohon kredit yang harus dilakukan verifikasiadalah: umur, pangkat/ jabatan, rekening (mutasi dan Saldo ratarata), gajidan penghasilan lain, dan agunan dan Apabila tahapan penilitian
86 — 35
kandung;Bahwa harta kawin yang saksi maksud adalah bahwa biasanya untukkawin harus bayar perempuan mas kawin, apabila tidak dibayar makaanak lakilaki dari hasil perkawinan diangkat oleh orang tua ibunya danbiasa sudah diatur sebelum kawin;Bahwa anak harta tersebut masuk dalam keluarga ibunya;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihakmenyatakan masingmasing akan menanggapi di dalam kesimpulan;3.Saksi Ahli RONALD ZELFANUS TITAHELUW;Bahwa ahli adalah dosen dan sudah mulai melakukan penilitian
1757 — 1858
Yang pertama, inventor melakukanpengungkapannya sendiri atas invensinya, yang berarti ini prior artsatau prior disclosure,Ahli mencontohkan bahwa hal ini terjadi pada pada rekanrekan disuatu lembaga penilitian dimana atas satu invensinya, lembagatersebut menunjukkannya di dalam suatu pameran. Hal ini secaraotomatis membuat gugur unsur kebaruan (novelty) dari invensi tersebutkarena inventor sendiri sudah mengungkapkan.
109 — 61
Bahwa apabila menurut penilitian Tergugat, calon mempelai telah pernahmenikah dan telah bercerai (vide bukti P1), seharusnya Tergugatmenelit/meminta surat keterangan cerai, sebelum pencatatan perkawinandilakukan, guna memenuhi ketentuan pasal 6 ayat 2 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
94 — 87
Penilitian kKelengkapan dan keabsahan data dari pengadu.b. Penelitian data pengadu.c. Pencocokan data yuridis dan data fisik dan data pendukunglainnya .d. Kajian kronologis sengketae. Analisa aspek yuridis dan administrasi.e Ayat (8) untuk melengkapi data yuridis, data fisik atau datalainnya dapat dilakukan kegiatan penelitian lapangan .Pasal 30 mengatur bahwa kegiatan penelitian lapangan meliputi :a. Penelitian keabsahan atau kesesuain data dengan sumber .b.
SUMARTO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BATANG HARI
Intervensi:
1.Milton Obote Pane
2.Berbig Tomson Pane
3.Irma Suriani Pane
252 — 112
dan objek sengketa 3, sehingga tenggang waktupengajuan upaya administratif haruslah dihitung sejak Penggugat secara riilmengetahui dan kepentingannya merasa dirugikan, yang mana hal ini mengacu danselaras dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: 5K/TUN/1992;Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan mengetahui objeksengketa 1, objek sengketa 2, dan objek sengketa 3 pada tanggal 20 Agustus 2021berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penilitian
PT TIRTA ORBIT PRIMA, Dalam hal ini diwakili oleh: David Alexander Yuwono
Tergugat:
BUPATI GAYO LUES
291 — 226
Surat Izin Penilitian Site Visit PLTA Tripa 2, tanggal 9 Mei 2018 (videbukti T10);h. Surat Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk SurveyGeologi dan Pengeboran Sample Batuan dari Dinas Lingkungan Hidupdan Kehutanan kepada Gubernur Aceh tertanggal 11 Mei 2018 (vide buktiT11);I. Surat Persetujuan Prinsip kepada PT.
ZULFIKRI
Tergugat:
BUPATI KAMPAR
Intervensi:
MUHAMMAD FADLI
232 — 547
Tanggal 0817 November 2019 Tahapan Perpanjang WaktuPenilitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi, Kalarifikas sertaPanitia Pemilihan Kepala Desa, setelah dilaksanakan PerpanjanganWaktu Penilitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi, Kalarifikasserta Panitia Pemilihan Kepala Desa dinyatakan lengkap sesuaidengan Peraturan Perundangundngan Pemilihnan Kepala Desa;7.