Ditemukan 27006 data
Urut Berdasarkan
Register : 11-12-2013 — Putus : 20-02-2014 — Upload : 13-05-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 169/G/2013/PTUN-BDG Tanggal 20 Februari 2014 — PEMERINTAH KOTA BOGOR VS LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN BOGOR RAYA
89 — 50
89 — 50
169/G/2013/PTUN-BDG
Register : 10-05-2012 — Putus : 11-10-2012 — Upload : 29-01-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 45/G/2012/PTUN-BDG Tanggal 11 Oktober 2012 —
57 — 21
57 — 21
45/G/2012/PTUN-BDG
UndangUndang No.9Tahun 2004 adalah menjadi kewenangan dari Peradilan Umum/Perdata, oleh karenagugatan a quo yang diajukan melalui PTUN Bandung adalah telah menyalahikewenangan mengadili secara absolut, sehingga gugatan a quo patut untuk dinyatakantidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard ).
Adanya pengakuan tentang HAK kepemilikan atas tanah ini harus terlebihdahulu diuji secara keperdataannya di Pengadilan Negeri bukan di PengandilanTata Usaha Negara (PTUN) ;"2c Bahwa menurut hokum untuk membuktikan kebenaran HAK siapa pemilik sahatas tanah diatas Sertipikat obyek sengketa a quo adalah merupakankewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa serta memutusnya.
atas nama PT.ARTHA PARAGUNA (Sesuai denganFBhoto copy Putusan PTUN Bandung tanggal 02062008 No.109/G/2007/PTUN.Bdg antaraYMIK/UNAS (Penggugat) melawan Kantor Pertanahan Kab.
No. 45/G/2012/PTUN bknyaegaralebih atauengangugathyatakan Bahwa dalanp jualbeli tanahtanah tersebut, Penggugat diwakili Sutan Takdir Alisjahbana selaku WakilKetuanberlihalnungMma tanah yang sedang diukursekarang dibeli langsung saja oleh saya dan keluarga saya pribadi dengan namaNBDG sebagaimana diuraikan di dalam posita 8 (delapan) Gugatan Penggugat;~Bahwa tanpa mengurangi rasa keadilan / upaya untuk mencari keadilan, Penggugattelah salah dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara
UndangUndang No.9 Tahun2004 adalah menjadi kewenangan dari Peradilan Umum/Perdata, oleh karena gugatan a quoyang diajukan melalui PTUN Bandung adalah telah menyalahi kewenangan mengadilisecara absolut, sehingga gugatan a quo patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (nietonvankelijk verklaard) ; Menimbang, bahwa dalil eksepsi mengenai kewenangan mengadili atau kewenanganabsolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat IJ Intervensi dengan alasan bahwaPenggugat mengaku dirinya sebagai satusatunya
Register : 10-04-2014 — Putus : 11-09-2014 — Upload : 19-01-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 35/G/2014/PTUN-BDG Tanggal 11 September 2014 — E. Kustandi VS I. GUBERNUR JAWA BARAT, II. PT. ARGO PANTES Tbk.
47 — 17
47 — 17
35/G/2014/PTUN-BDG
Register : 02-12-2014 — Putus : 15-04-2015 — Upload : 01-07-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 112/G/2014/PTUN-BDG Tanggal 15 April 2015 — PT.PURADELTA LESTARI VS 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, 2.H.SYAKUR
81 — 43
81 — 43
112/G/2014/PTUN-BDG
Bahwa oleh karena adanya Sertipikat Hak Milik Nomor : 426/Sukamahi tanggal19 Februari 2014 atas nama Haji Syakur tersebut yang diterbitkan oleh Tergugatdiatas tanah milik Penggugat, maka hal ini menimbulkan kepentingan Penggugatyang dirugikan, sehingga menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndangNo. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), keputusanTergugat harus dinyatakan batal/tidak sah karena menimbulkan kepentinganPenggugat yangGIFUGIKAN j~~ nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn
Bahwa keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat, merupakan KeputusanTata Usaha Negara yang bersifat konkret, individu dan final yang menimbulkanakibat hukum, sehingga memenuhi unsur Pasal 1, angka 9 UndangUndang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara (PTUN) jo Pasal 87 UndangUndang No. 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaituKonkret : Surat Keputusan Tergugat (Obyek sengketa) berupaSertipikat Hak Milik Nomor : 426/Sukamahi
Penggugatmengetahui secara pasti obyek sengketa pada tanggal 10 November 2014, ketikaHalaman 7 dari 69 Putusan Perkara Nomor: 112/G/2014/PTUNBDGPenggugat menanyakan kepada penyidik Polres Metro Bekasi tentangPerkembangan Penyidikan, Penyidik mengatakan bahwa terhadap obyek tanahyang sedang dilaporkan telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 426/Sukamahiatas nama Haji Syakur sambil memerlihatkanTOLOCOPY NYA ja2mHn annem neem cnnnenenSehingga Penggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN
) Bandung, masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari dankarenanya, memenuhi unsur Pasal 55 UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;Pasal 55 UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata UsahaNegara (PTUN) gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (SembilanPuluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan ataupejabat Tata Usaha Negara ; nn nnn none nnnne6.
Register : 14-09-2011 — Putus : 21-12-2011 — Upload : 04-04-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 89/G/2011/PTUN-BDG Tanggal 21 Desember 2011 — PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, Dra. MIRA WIDYANTINI
136 — 72
136 — 72
89/G/2011/PTUN-BDG
Register : 23-08-2013 — Putus : 28-01-2014 — Upload : 19-05-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 92/G/2013/PTUN-BDG Tanggal 28 Januari 2014 — Ir. MAKSUM T. BASRI VS 1.KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BOGOR, 2.HARRY PURWANTO
47 — 18
47 — 18
92/G/2013/PTUN-BDG
Register : 14-02-2011 — Putus : 18-04-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 17/G/2011/PTUN-BDG Tanggal 18 April 2011 — ASEP SAEPUDIN VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
34 — 20
34 — 20
17/G/2011/PTUN-BDG
Register : 09-05-2011 — Putus : 29-09-2011 — Upload : 01-02-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 47/G/2011/PTUN-BDG Tanggal 29 September 2011 — 1. R. SUKARSA, 2. R. SUKARDJA vs 1. LURAH BATUNUNGGAL, 2. LURAH MENGGER
85 — 36
85 — 36
47/G/2011/PTUN-BDG
Register : 08-12-2015 — Putus : 26-01-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 166/G/2015/PTUN-BDG Tanggal 26 Januari 2016 — Kartiwi binti Suharno (Hj. Kartilawasih Soeharno) VS Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang
69 — 0
69 — 0
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret Surat Gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Register Perkara No. 166/G/2015/PTUN-BDG dari Buku Induk Register Perkara ; --------3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.229.000.- (Dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).;----------------------------------------------------
166/G/2015/PTUN-BDG
Register : 19-10-2010 — Putus : 20-04-2011 — Upload : 10-10-2011
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 90/G/2010/PTUN-BDG Tanggal 20 April 2011 — PT. PURA DELTA LESTARI VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, 2. dr. SUROSO, 3. ORNADI
64 — 26
64 — 26
90/G/2010/PTUN-BDG
Pp U T U S A NNOMOR: 90/G/2010/PTUN BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara padaTingkat Pertama dengan Acara Biasa telah memberikan Putusanseperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antaraPT.
No. 90/G/2010/PTUNBDGHari Persidangan ; Telah membaca Putusan Sela Nomor 90/G/2010/PTUN BDG,tanggal 5 Januari 2011 ; Telah memeriksa Alat Bukti Surat yang diajukan oleh ParaPihak di persidangan ; Telah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan =;TENTANG DUDUKNYA SENGKETABahwa, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan SuratGugatannya tertanggal J/8 Oktober 2010, yang diterima danterdaftar didalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung pada tanggal 19 Oktober 2010 dengan Nomor78
Pemetaan, yangbernama Benjamin pada saat rapat pembahasanpermasalahan tanah, sehingga penggugat mendaftarkangugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung,masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) haridan karenanya, memenuhi unsur Pasal 55 Undangundang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan KeduaUndang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara ;Pasal 55 Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahankedua undang Undang No. 5 Tahun 1986, tetang PeradilanTata Usaha Negara (PTUN
No. 90/G/2010/PTUN BDGd. Pembuatan daftartanah ;e.
No. 90/G/2010/PTUN BDGPasal 18 ayat (1) berbunyiPenetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyaidengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudahterdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambarsituasinya atau surat ukur/gambar situasi yang adatidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya,dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftarantanah secara sistematik atau. oleh Kepala KantorPertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadic,berdasarkan penujukan batas oleh pemegang hak atastanah yang
Register : 28-05-2015 — Putus : 16-11-2015 — Upload : 16-11-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 64/G/2015/PTUN-BDG Tanggal 16 Nopember 2015 — PT. GRAHA PERKASA PROPERTINDO VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, PT. PEMBANGUNAN DELTA MAS
114 — 71
114 — 71
64/G/2015/PTUN-BDG
Register : 03-11-2015 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 29-07-2016
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 157/G/2015/PTUN-BDG Tanggal 27 April 2016 — Hj. Mari Rokayah vs 1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
62 — 21
62 — 21
157/G/2015/PTUN-BDG
Register : 18-12-2014 — Putus : 27-04-2015 — Upload : 24-08-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 117/G/2014/PTUN-BDG Tanggal 27 April 2015 — MARIE KOROMPIS TIMPALAN ALIAS MARIE TIMPALAN, Dkk VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI, 2. THAMRIN HASAN
73 — 53
73 — 53
117/G/2014/PTUN-BDG
Register : 06-08-2015 — Putus : 08-09-2015 — Upload : 10-09-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 100/G/2015/PTUN-BDG Tanggal 8 September 2015 — DRG. TETTY ELITASARI TJIPSASTRA, M.SI ALIAS TJIA TET FIE VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTAHANAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT
32 — 15
32 — 15
100/G/2015/PTUN-BDG
Register : 13-03-2012 — Putus : 24-04-2012 — Upload : 28-05-2012
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 32/B/2012/PT.TUN.MDN Tanggal 24 April 2012 — PENGGUGAT : PT. Hasil Karya Kita Bersama
Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG
Tergugat II :KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROV LAMPUNGI
98 — 37
98 — 37
Register : 25-07-2013 — Putus : 22-10-2013 — Upload : 24-01-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 93/G/2013/PTUN-BDG Tanggal 22 Oktober 2013 — BUPATI GARUT VS PERKUMPULAN SAHABAT MUSLIM INDONESIA
114 — 50
114 — 50
93/G/2013/PTUN-BDG
Register : 04-07-2011 — Putus : 14-09-2011 — Upload : 26-10-2011
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 135/B/2011/PT.TUN.JKT Tanggal 14 September 2011 — Ny. Hj. DEWI YULLIANA VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, 2. Dra. A R Y A N I E
45 — 26
45 — 26
Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi Hakimwajib menggali, mengikuti dan memahami nilai nilaihukum dan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat;Bahwa berdasar uraian dalam memori bandingnyaTergugat/Pembanding meminta agar Mgjelis Hakim yangmemeriksa perkara tingkat banding memutus denganBUTUS@M fe m= een we ten enn see see nee ee eeMengadil i Menerima permohonan banding dariTergugat/Pembanding ; Membatalkan putusan Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Bandung tanggal 13 April 2011Nomor 98/G/2010/PTUN
Aryanie danMuhamad Muhartopo ;Bahwa berdasar uraian dalam memori bandingnya TergugatIl Intervensi /Pembanding meminta agar Majelis Hakimyang memeriksa perkara tingkat banding memutus denganputusan : 225 errr rr rere reeMengadil i Menerima permohonan banding dari PembandingII Intervensi/Tergugat IIIntervensi j + +e rere re rere eee eee ee Membatalkan putusan Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Bandung tanggal 13 April 2011Nomor 98/G/2010/PTUN BDG :Mengadil isendiri2 Menerima eksepsi Pembanding
Register : 08-05-2013 — Putus : 10-07-2013 — Upload : 29-04-2015
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 8/G/2013/PTUN-BL Tanggal 10 Juli 2013 — Penggugat :SAEPUDIN, SE
Tergugat : Gubernur Lampung
125 — 63
125 — 63
8/G/2013/PTUN-BL
Register : 01-08-2011 — Putus : 19-12-2011 — Upload : 22-03-2012
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 160/B/2011/PT.TUN.JKT Tanggal 19 Desember 2011 — R. HIKMAT NATAWIGENA VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, 2. NY.INTAN ZAHRAH
47 — 30
47 — 30
Register : 13-09-2012 — Putus : 18-04-2013 — Upload : 23-09-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 84/G/2012/PTUN-BDG Tanggal 18 April 2013 — HENDRAWAN SUBIANA VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, NURIA, DKK
77 — 40
77 — 40
84/G/2012/PTUN-BDG