Perhitungan kerugian Negara atas barang bukti dalam hal hilangnyaPenerimaan Negara Bukan Pajak berupa Provisi Sumber Daya Hutan(PSDH), Dana Reboisasi ( DR ) dan Ganti Rugi Tegakan ( GRT ) sebagaipungutan untuk mengganti nilai tegakan yang rusak dan atau hilang akibatdari perbuatan melanggar hukuman pidana,dapat diuraikan sebagai berikut : Kel.Jenis Volume Konversi PNBP KET Halaman 4 dari 13 Put.

1.372 (seribu tiga ratustujuh puluh dua ) keping dengan volume sebesar 19,5286 m3 ( sembilanbelas koma lima dua delapan enam meter kubik ) dengan rincian sebagaiberikut : No Kel.Jeni Ukuran (cm xcmxcm) Jumlah VolumeSs Tebal Lebar Panjang (kpg) (m3)1 Meranti 5 14 2,10 458 6,73262 Meranti 5 14 2,00 914 12,7960Jumlah 1372 19,5286 Perhitungan kerugian Negara atas barang bukti dalam hal hilangnyaPenerimaan Negara Bukan Pajak berupa Provisi Sumber Daya Hutan(PSDH), Dana Reboisasi ( DR ) dan Ganti Rugi Tegakan

( GRT ) sebagaipungutan untuk mengganti nilai tegakan yang rusak dan atau hilang akibatdari perbuatan melanggar hukuman pidana,dapat diuraikan sebagai berikut : Kel.Jeni Volume Konversi PNBP KETS (m3) *2(m3)PSDH(Rp) 2.694.947 @Rp.69.000Meranti 19,528 39,0572 PRUS$ 966,32 @US$14,55 GRT(Rp) 26.949.46 @Rp.690.008 0 Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurutPasal 88 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentangHalaman 7 dari 13 Put.

UndangUndang nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan pelakutersebut harus memiliki ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang,disamping itu berdasarkan PP nomor 12 tahun 2014 tangal 14 Februari 2014tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlakupada Kementerian Kehutanan, dan berdasarkan Peraturan Menteri KehutananNomor P.68/ Menhutl/2014 tanggal 15 September 2014 tentang penetapanharga patokan hasil hutan untuk penghitungan provisi sumber daya hutan, gantirugi tegakan

dan penggantian nilai tegakan, setiap pelaku usaha harusmembayar PSDH, GRT dan PNT kepada negara melalui Dinas kehutanan;Bahwa benar penghitungan PSDH, DR dan GRIT atas kayu bulian dengankubikasi 0,1232 M3 adalah sebagai berikut : 0,1232x2 =0,2464; a.

dan17penggantian nilai tegakan, setiap pelaku usaha harus membayar PSDH, GRTdan PNT kepda negara melalui Dinas Kehutanan; Bahwa jika pelaku usaha tidak membayar DR, PSDH dan GRT maka negaraakan mengalami kerugian; Bahwa penghitungan PSDH, DR dan GRT atas kayu bulian dengan kubikasi0,1232 M3 adalah sebagai berikut : 0,1282x2 =0,2464;a.

dan penggantian nilai tegakan, setiap pelaku usaha harusmembayar PSDH, GRT dan PNT kepada negara melalui Dinas kehutanan; Bahwa penghitungan Bahwa benar penghitungan PSDH, DR dan GRT ataskayu bulian dengan kubikasi 0,1232 M3 adalah sebagai berikut: 0,1232x2 =0,2464; a.

dan penggantiannilai tegakan, setiap pelaku usaha harus membayar PSDH, GRT dan PNT kepadanegara melalui Dinas kehutanan;Menimbang, bahwa penghitungan PSDH, DR dan GRT atas kayu bulian dengankubikasi 0,1232 M3 adalah sebagai berikut : 0,1232x2 =0,2464;a.

Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR)Nomor : 020613 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanandan Perkebunan tertanggal 3 Juni 2013; Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor :060613 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan danPerkebunan tertanggal 3 Juni 2013 ;Bahwa pada tanggal 7 Juni 2013 Bupati Samosir mengeluarkan SuratKeputusan Bupati Samosir Nomor 100 Tahun 2013 Tentang PerubahanKeputusan Bupati Samosir Nomor 89 Tahun 2012 Tentang Pemberian IzinLokasi Atas

Tanah Yang Terletak Di Desa Hariara Pintu, Kecamatan HarianKabupaten Samosir Seluas + 800 Ha kepada PT.Gorga Duma Sari(PT.GDS) ;Bahwa kemudian Termohon melakukan pembayaran sebagaimana arahanDinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Sumatera Utara yakni sebagaiberikut : Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR)Nomor : 030613 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanandan Perkebunan tertanggal 8 Juni 2013 ; Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 080713yang

dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunantertanggal 4 Juli 2013 ; Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH)Nomor : 080713 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanandan Perkebunan tertanggal 4 Juli 2013 ; Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR)Nomor : 040713 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanandan Perkebunan tertanggal 16 Juli 2013 ; Halaman 13 dari 35 Penetapan Nomor 8/Pat.P/2018/PN Big13.14.15: Surat Perintah Pembayaran

(SPPGR) Nomor: 050713 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan danPerkebunan tertanggal 31 Juli 2013 ; Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai tegakan (SPPGR) Nomor: 050713 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan danPerkebunan tertanggal 31 Juli 2013 ; Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH)Nomor : 100713 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanandan Perkebunan tertanggal 31 Juli 2013 ; Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor :

Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provinsi Sumber Daya Hutan (PSD H)Nomor : 171013 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanandan Perkebunan tertanggal 11 Oktober 2013 ; Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 171013yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunantertanggal 11 Oktober 2013 ; Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR)Nomor : 081113 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanandan Perkebunan tertanggal 4 November 20183 ; Surat

Konsel.bahwa terdakwa HARJONO Alias JONO sengaja mengambil tumbuhan yang dilindungi atau bagianbagiannya dalam keadaan hidup atau mati tanpa memilikiizin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan atau Melakukanpenebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dengan caramenebang tegakan pohon kayu rimba yang masih tubuh tegak di dalam kawasanhutan Konservasi Sumber Daya Alam Suaka Margasatwa tanjung Peropa Kec.Kolono Kab.

Konsel. bahwa terdakwa HARJONO Alias JONO sengaja mengambil tumbuhan yang dilindungi atau bagianbagiannya dalam keadaan hidup atau mati tanpa memilikiizin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan atau Melakukanpenebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dengan caramenebang tegakan pohon kayu rimba yang masih tubuh tegak di dalam kawasanhutan Konservasi Sumber Daya Alam Suaka Margasatwa tanjung Peropa Kec.Kolono Kab.

Konsel. bahwa terdakwa HARJONO Alias JONO sengaja mengambil tumbuhanyang di lindungi atau bagianbagiannya dalam keadaan hidup atau mati tanpamemiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan atau Melakukanpenebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dengan caramenebang tegakan pohon kayu rimba yang masih tubuh tegak di dalam kawasanhutan Konservasi Sumber Daya Alam Suaka Margasatwa tanjung Peropa Kec.Kolono Kab.

Surya Dumai Agrindo sangat tertarik danberminat atas lahan tersebut untuk dijadikan sebagai kebun sawit; tidaktermasuk dan dikecualikan dari tegakan kayukayu komersial.2.

SK. 377/Menhut11/2007tertanggal 14 November 2007, terletak di Sungai Selari, Buruk Bakul,Sejangat, Pangkalan Jambi, Dompas dan Kelurahan Sei Pakning,Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau yangdituangkan dalam PERJANJIAN JUAL BELI TANAH No. 69 (enampuluh sembilan) tertanggal 18 Januari 2008 yang dibuat di hadapanNotaris Fransiskus Djoenardi, SH d.h.i Turut Tergugat ; dimanadidalam perjanjian tersebut diperjanjikan jual beli lanhan tidak termasukseluruh tegakan kayukayu komersial

Bahwa Pihak Penggugat berulangkah melakukan langkahlangkahpersuasif untuk menyelesaikan permasalahan sisa pembayaran lahanyang belum terbayar oleh Pihak Tergugat , akan tetapi, Pihak Tergugat justru menanggapi dengan sangat arogan; hal yang bersifat arogantersebut dapat dibuktikan dengan salah satu poin yang terdapatdidalam surat pemberitahuan tertanggal 24 Oktober 2011, yang padapokoknya "...menyatakan bahwasanya Pihak Penggugat harusmenyerahkan seluruh tegakan kayu yang berada didalam areal lahanyang

ingin menerimasisa pembayaran atas lahan tersebut.. "; hal tersebut tentunya tidakbisa dikabulkan oleh Pihak Penggugat, karena permasalahan kayuyang tumbuh diatas areal lahan yang diperjualbelikan tersebut, tidaktermasuk dalam kesepakatan jual beli antara Pihak Penggugat denganPihak Tergugat ; sebagaimana telah ditentukan didalam AktaPengikatan Jual Beli No. 47 tertanggal 20 April 2011, dengan bunyiklausul sebagai berikut : " bahwa jual beli yang akan dilakukandikemudian hari tidak termasuk pada tegakan

Ha., faktafisiknya kini yang baru bisa dikuasai oleh Tergugat hanyalah seluas3.556,40 Ha., sedangkan sisanya seluas 3.226.55 Ha. sebagiannyamasih ada tegakan kayunya yang bersifat komersial, sebagiannyamasih ada tanam tumbuhnya dan dikuasai oleh masyarakat sehinggaTergugat selaku pembeli tidak bisa menguasai seluruh tanah / lahanyang dijual oleh Penggugat dimaksud, sedangkan Penggugat telahmenerima sisa pembayaran tahap II dan atau telah diselesaikan olehTergugugat dan atau telah dialokasikan untuk

) tidakdisetor ke Negara sehingga nilai kayunya tidak tercatat sebagai hasilhutan negara; Bahwa Ahli menenangkan, bahwa penhitungan kerugian Negara berupaPSDH dan DR terhadap kayu yang diangkut oleh tersangka diaturberdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.71 MenLHK / Setjen / HPL.3 / 8 / 2016, tentang Tata CaraPengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan(FSDH), Dana Reboisasi (DR), Ganti Rugi Tegakan (GRT), DendaPelanggaran Exploitasi Hutan (DPEH) dan

Campuran volume 3,32 M3 x US$. 12,5= US$. 41,55 Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata CaraPengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan,Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran EksploitasiHutan Dan luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, disebutkan bahwaGanti Rugi Tegakan (GRT) wajib dikenakan kepada badan usahadan/atau perorangan yang terbukti dengan sah melakukan tindak pidanabidang kehutanan yang

diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara se/f assessmentmelalui Aplikasi SIPUHH (Sistim Informasi Penatausahaan Hasil hutanKayu), adapun penerbit SKSHHK tersebut adalah karyawan pemegang izinyang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya dan ditunjuklangsung oleh pimpinan perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha IndustriPrimer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan SKSHHK tensebut baru dapatditerbitkan setelah PSDH (Provisi Sumber Daya Hayati), DR (DanaReboisasi) dan/atau PNT (Pengganti Nilai Tegakan

) dibayar lunas olehperusahaan pemegang izin;Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa telah merugikanHalaman 20 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN DumNegara, karena iuran PSDH (Provisi Sumber Daya Hayati) dan DR (DanaReboisasi) serta PNT (Pengganti Nilai Tegakan) tidak disetor ke Negarasehingga nilai kayunya tidak tercatat sebagai hasil hutan Negara, jumlahkerugian negara berdasarkan hasil perhitungan yang sesuai denganPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71 / MenLHK /Setjen

/ HPL.3 / 8 / 2016, tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan danPenyetoran Provisi Sumber Daya Hutan (FSDH), Dana Reboisasi (DR), GantiRugi Tegakan (GRT), Denda Pelanggaran Exploitasi Hutan (DPEH) dan luranUsaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHH) adalah sejumlah Rp 1.053.390,00(satu juta lima puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas makaunsur mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidakdilengkapi secara bersama surat

(PNT) sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri KehutananNomor : P.68/MenhutII/2014 tentang Penetapan Harga Patokan HasilHalaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 186/Pid.SusLH/2018/PN KtpHutan untuk penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti RugiTegakan dan Pengganti Nilai Tegakan yang dimaksud dengan :a.

Ganti Rugi Tegakan (GRT) adalah pungutan yang sebagaipengganti nilai tegakan yang rusak dan atau hilang akibat dariperbuatann melanggar hukuman pidana sebagaimana diaturdalam peraturan perundangundangan;.

Penggantian Nilai Tegakan yang selanjutnya disingkat PNTadalah pungutan akibat dari izin Pemamfaatan kayu,penggunaan kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebaniHak GUna Usaha (HGU) yang masih terdapat hasil hutan kayudari pohon yang tumbuh secara alami termasuk pada lahanmilik/dikuasai sebelum terbitnya alas titel dan kegiatan lainsesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Ahli menjelaskan Penggantian Nilai Tegakan yang selanjutnyadisingkat PNT adalah pungutan akibat dari izin

(GRT);Bahwa Ahli menjelaskan Kerugian Negara yang diakibatkan tidakterpungutnya Provisi Sumber Daya HUtan (PSDH), Dana REboisasi(DR) dan Ganti Rugi Tegakan (GRT) terhadap kepemilikan kayu yangtidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hssil Hutan Kayu(SKSHHk) berdasarkan peraturan perundangundangan yang ebrlakupada Peraturan pemerintah No. 12 tahun 2014 tentang Jenis dan TarifAtas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku padaKementerian Kehutanan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

:P.68/MenhutII/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutanuntuk penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakandan Pengganti Nilai Tegakan :Bahwa ahli menjelaskan, apabila bahan bakunya berasal dari sumberyang tidak sah, yang dirugikan dalam hal ini adalah Negara karena hakhak Negara berupa PSDH dan DR atas kayu bulat merupakan bahanbaku kayu gergajian tidak terpungut;Bahwa atas kejadian tersebut negara dirugikan sebagai berikut :Potensi kerugian Negara atas pengangkutan kayu yang

melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah,sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c : Setiap orang dilarangmelakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah,perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Berawal terdakwa menguasai lahan dengan cara SHARING atau bagihasil kepada Pihak Perhutani RPH Sumber dengan aturan perjanjian pihakpengelola lanan hanya mendapat hak mengelola lahan selama 1 (Satu) tahundan tidak boleh/berhak merusak atau mengganggu tegakan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e : Setiaporang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yangtidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan,perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Berawal terdakwa menguasai lahan dengan cara SHARING atau bagihasil kepada Pihak Perhutani RPH Sumber dengan aturan perjanjian pihakpengelola lanan hanya mendapat hak mengelola lahan selama 1 (Satu) tahundan tidak boleh/berhak merusak atau mengganggu tegakan

Keterangan saksi AGUSTINUS SUKARDANA (KRPH Sumber),dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya adalahsebagai berikut : Bahwa benar kejadian pada hari Minggu tanggal 06 September2020 sekira jam 10.00 WIB namun ditemukan pada hari Selasa tanggal08 September 2020 sekira jam 15.00 WIB dikawasan hutan Petak 61 Hluas 20,80 HA tegakan pinus tahun 2007 hutan TBK/Produksi masukwilayah Dusun Plalangan Desa Sumber, Kecamatan Sumber,Kabupaten Probolinggo ; Bahwa benar pada hari Selasa tanggal

benar SUHARTO menebang pohon pinus untukmemberikan sinar matahari pada tanaman kentang yang ditanamdilahan yang dikuasai dan beberapa kayunya hendak dipakai untukmemperbaiki pondok/gubuk ditempat tersebut ; Bahwa benar SUHARTO menguasai lahan tersebut dengancara SHARING atau bagi hasil panen dengan Pihak Perhutani, yangperaturan perjanjiannya : pihak pengelola lahan hanya mendapat hakmengelola lahan selama 1 (Satu) tahun dan selama itu pihak pengelolalahan tidak boleh/berhak merusak atau mengganggu tegakan

) tidakdisetor ke Negara sehingga nilai kayunya tidak tercatat sebagai hasilhutan negara; Bahwa Ahli menenangkan, bahwa penhitungan kerugian Negara berupaPSDH dan DR terhadap kayu yang diangkut oleh tersangka diaturberdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.71 MenLHK / Setjen / HPL.3 / 8 / 2016, tentang Tata CaraPengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan(FSDH), Dana Reboisasi (DR), Ganti Rugi Tegakan (GRT), DendaPelanggaran Exploitasi Hutan (DPEH) dan

Campuran volume 3,32 M3 x US$. 12,5= US$. 41,55 Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata CaraPengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan,Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran EksploitasiHutan Dan luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, disebutkan bahwaGanti Rugi Tegakan (GRT) wajib dikenakan kepada badan usahadan/atau perorangan yang terbukti dengan sah melakukan tindak pidanabidang kehutanan yang

diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara se/f assessmentmelalui Aplikasi SIPUHH (Sistim Informasi Penatausahaan Hasil hutanKayu), adapun penerbit SKSHHK tersebut adalah karyawan pemegang izinyang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya dan ditunjuklangsung oleh pimpinan perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha IndustriPrimer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan SKSHHK tensebut baru dapatditerbitkan setelah PSDH (Provisi Sumber Daya Hayati), DR (DanaReboisasi) dan/atau PNT (Pengganti Nilai Tegakan

) dibayar lunas olehperusahaan pemegang izin;Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa telah merugikanHalaman 20 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN DumNegara, karena iuran PSDH (Provisi Sumber Daya Hayati) dan DR (DanaReboisasi) serta PNT (Pengganti Nilai Tegakan) tidak disetor ke Negarasehingga nilai kayunya tidak tercatat sebagai hasil hutan Negara, jumlahkerugian negara berdasarkan hasil perhitungan yang sesuai denganPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71 / MenLHK /Setjen

/ HPL.3 / 8 / 2016, tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan danPenyetoran Provisi Sumber Daya Hutan (FSDH), Dana Reboisasi (DR), GantiRugi Tegakan (GRT), Denda Pelanggaran Exploitasi Hutan (DPEH) dan luranUsaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHH) adalah sejumlah Rp 1.053.390,00(satu juta lima puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas makaunsur mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidakdilengkapi secara bersama surat

Kemudian terhadap MHutan TanamanIndustri berupa tegakan pohon yang berada diatassebagian lahan yang luasnya kurang lebih 80.000 Ha.tidak dinilai oleh PenilaiINnde@penden)= = 285 sHa> ense s she same Some S eee Sere eee Se12. Bahwa tanggal 30 Juli 2009, PT. SumalindoHutani Jaya, telah melakukan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) untuk menyetujui pengalihan/pengambilalihan saham milik PT. Sumalindo Lestari Jaya Thbk.,pada PT.

Di atas tanah seluas kuranglebih 80.000 Ha tersebut, sebagian arealnya sudahterdapat tegakan pohon yang mana tegakan tegakanpohon tersebut adalah aset dan milik dari PT.Sumalindo Lestari Jaya Tbk., yang juga adalah asetdan milik dari Penggugat sebagai pemegang sahampublik minoritas pada PT. Sumalindo Lestari JayaTle ge oo = eee oe ee ee15.

Sumber Daya Hutan (PSDH) dalam mata uang Rupiah danDana Reboisasi (DR) yang harus dibayar dengan mata uang Dolar AmerikaSerikat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentangJenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakuHalaman 3 dari 12 Putusan Nomor 371/PID/2019/PT BNA.pada Kementerian Kehutanan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.68/MenhutIl/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untukperhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), ganti rugi tegakan

danpengganti Nilai tegakan.

penebangan/ pemungutan/pemanenan kayu dengan kewajiban membayar dana Provisi Sumber DayaHutan (PSDH) dalam mata uang Rupiah dan Dana Reboisasi (DR) dalambentuk Dolar Amerika Serikat (Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara BukanPajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan dan Peraturan MenteriKehutanan Nomor: P.68/MenhutlI/2014 tentang Penetapan Harga PatokanHasil Hutan untuk perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), gantirugi tegakan

dan pengganti Nilai tegakan).

P.39/MenIhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentangPerhutanan Sosial Di Wilayah Kerja Perum Perhutani, diatur:Pasal 3:Perhutanan sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani diberikan dalambentuk IPHPS di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;Pasal 4:Ayat (1)Perhutanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapatdiberikan pada wilayah kerja dengan tutupan lahan yang terbuka atauterdapat tegakan hukum kurang dari atau sama dengan 10%Halaman 42 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUNJKT.

P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017tentang Perhutanan Sosial Di Wilayah Kerja Perum Perhutani diaturbahwa yang dapat diberikan pada wilayah kerja dengan tutupan lahanyang terbuka atau terdapat tegakan hutan kurang dari atau samadengan 10% secara terus menerus dalam kurun waktu 5 (lima) tahunatau lebih;b. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Direktur JenderalPSKL No.

dengan tegakan hutan di atas 10%;c.

P.7/PSKL/SET/KUM.1/9/2017 tentang TataCara Permohonan, Penunjukan dan Verifikasi Izin Pemanfaatan HutanPerhutanan Sosial (IPHPS) karena tutupan tegakan ratarata di atas 70%adalah dalil yang tidak ada dasarnya dan tidak dapat dibuktikan karenafaktanya areal yang dijadikan IPHPS atas nama Kelompok Tani HutanRakyat Subur Makmur tegakan hutannya kurang dari 10%, sehingga daiilPenggugattersebut harus ditolak;Terhadap dalil Penggugat pada Romawi VII angka 5 halaman 12 yangpada intinya menyatakan bahwa

S 0711 35,898 Hutan Tegakan Kayu Putih E 110 51 50,627 Produksi 4. $0711' 12,491 Hutan Jagung dan Kayu Putih E 110 51 55,264 Produksi 5. $ 0711 30, 790 Hutan Jagung E 110 51 33,801 Produksi 6. $ 0711 39,444 Hutan Batas kawasan dengenE 110 51 20,444 Produksi lengkong (kayu putih) c.

TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGATBahwa Objek Sengketa diterbitkan di atas Kawasan Hutan oleh pihakyang tidak berwenang, serta diterbitkan di atas Kawasan Produksi yangmasih Produktif atau masih mempunyai tegakan kayu alam dan termasukdi dalam Kawasan Lindung. Akibatnya telah menimbulkan kerusakanterhadap kelestarian fungsi hutan yang ada di wilayah KecamatanPelalawan dan Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan ProvinsiRiau, karena PT.

semua jenis kayu dengan kublikasi tidak lebih dari 5 m3 perhektar, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) SuratKeputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1/KptsI/2000 tanggal 6Nopember 2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman;Bahwa oleh karenanya Objek Sengketa diterbitkan diatas kawasan hutanoleh pihak yang tidak berwenang, dan kemudian areal tempatditerbitkannya juga berada di atas Kawasan Hutan Produksi yang masihProduktif atau masih mempunyai tegakan

merasa dirugikan atasditerbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimanatersebut di atas, yaitu setelah PENGGUGAT memperoleh informasitentang Objek Sengketa tersebut melalui Surat Kepala Dinas LingkunganHidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 522.3/PPH/632 tanggal 16Februari 2017, dan kemudian setelah dilakukan pengkajian ataupendalaman terhadap Objek Sengketa tersebut, ternyata ObjekSengketa tersebut diterbitkan di dalam Kawasan Hutan Produksi yangmasih Produktif atau masih mempunyai tegakan

Ali Badrun terletak di dalam tapal batas wilayah Perhutani,dengan jarak terdekat antara pohon jati yang ditebang dengan pal batas adalah 15 meter,sedangkan terjauh saksisaksi tidak tahu;Bahwa untuk melakukan penebangan pohon jati, Perhutani memiliki prosedur yaituberdasarkan perencanaan tebang yang dilakukan oleh Biro Perencanaan di Malang, satu tahunsebelum penebangan dikeluarkan surat perintah oleh Administrasi Perum Perhutani KPHMadiun, sebelum dilakukan penebangan dilakukan pengecekan apakah tegakan

tersebut layaktebang dengan memperhatikan masa produksi dan masa siklus, artinya sekian hektar11ditebang, sekian hektar untuk ditanami dan juga lahan tempat tegakan sebagai sumber mataair;Bahwa penebangan yang tidak memperhatikan prosedur mengakibatkan kerugian negarayang terdiri dari anggaran yang dikeluarkan dari awal penanaman, masalah kondisi tata airyang ada yaitu akan terjadi kekeringan, masa menunggu penanaman berikutnya, bila musimhujan mengakibatkan terjadinya banjir karena terbukanya lahan

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskankesalahan para terdakwa, baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka para terdakwa haruslahdijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwaterlebih dahulu dipertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;Halhal yang memberatkan:e Bahwa perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian ekologis dan ekonomis bagi negara;Bahwa tegakan

yang dijual oleh terdakwa merupakan tegakan yang berusia lebih dari 25 tahun;Bahwa diperlukan waktu puluhan tahun kembali untuk memulihkan areal yang telah ditebang;Bahwa terdakwa telah menikmati hasilnya untuk melunasi utangutang terdakwa;Halhal yang meringankan:e Bahwa terdakwa akhirnya mengakui kesalahannya;e Bahwa terdakwa tulang punggung keluarganya yang terdiri dari isteri, anakanak dan ibu tirterdakwa;e Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan

SelarasAbadi Utama Nomor 12 Tahun 2009 yang mana terhadap Pasal 3 ayat (1)dirubah sebagaimana Pasal 1.1 yang pada intinya menerangkankompensasi terhadap pemanfaatan kayu tegakan akasia berupa pembagianhasil pada setiap daur atau rotasi penebangan berupa tegakan kayu yangakan diterima oleh Pihak Pertama yakni Koperasi Unit Desa Sungai AraPerkasa dari Pihak Kedua yakni PT.

akasia berupa pembagian hasil padasetiap daur atau rotasi penebangan berupa tegakan kayu yang akan diterimaoleh Pihak Pertama yakni Koperasi Unit Desa Sungai Ara Perkasa dari PihakKedua yakni PT.

Selaras Abadi Utama Nomor 12Tahun 2009 yang mana terhadap Pasal 3 ayat (1) dirubah sebagaimanaPasal 1.1 yang pada intinya menerangkan kompensasi terhadappemanfaatan kayu tegakan akasia berupa pembagian hasil pada setiapdaur atau rotasi penebangan berupa tegakan kayu yang akan diterimaoleh Pihak Pertama yakni Koperasi Unit Desa Sungai Ara Perkasa dariPihak Kedua yakni PT.

(SPPGR) Nomor :010513 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunantertanggal 10 May 2013 ;Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH)Nomor : 050513 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan danPerkebunan tertanggal 10 May 2013 ;Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 050513 yangdikeluarkan Pemkab Kabupaten Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunantertanggal 10 May 2013 ; Sf =Surat Perintah Pembayaran Ganti Rugi Nilai Tegakan LHP 05/LHP

/PT.GDS/V/2013 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunantertanggal 3 Juni 2013 ;Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR) Nomor :020613 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunantertanggal 3 Juni 2013 ;Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 060613yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunantertanggal 3 Juni 2013 ;Bahwa pada tanggal 7 Juni 2013 Bupati Samosir mengeluarkan SuratKeputusan Bupati Samosir

Nomor 100 Tahun 2013 Tentang PerubahanKeputusan Bupati Samosir Nomor 89 Tahun 2012 Tentang Pemberian IzinLokasi Atas Tanah Yang Terletak Di Desa Hariara Pintu, Kecamatan HarianKabupaten Samosir Seluas + 800 Ha kepada PT.Gorga Duma Sari (PT.GDS) ;Bahwa kemudian PT.GDS kembali melakukan pembayaran sebagaimanaarahan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Sumatera Utara yaknisebagai berikut :Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR) Nomor :030613 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas

(SPPGR) Nomor :050713 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunantertanggal 31 Juli 2013 ;Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai tegakan (SPPGR) Nomor :050713 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunantertanggal 31 Juli 2013 ;Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH)Nomor : 100713 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan danPerkebunan tertanggal 31 Juli 2013 ;Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 10071

(SPP) Dana Reboisasi Nomor : 130813 yangdikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunan tertanggal 27Agustus 2013 ;Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provinsi Sumber Daya hutan (PSDH)Nomor : 150913 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan danPerkebunan tertanggal 18 September 2013 ;Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 150913 yangdikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunan tertanggal 23September 2013 ;Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan

Asli Rekapitulasi Potensi tegakan pada Hutan Hak an. KUD Utama DesaRadak Il Kecamatan Tareteng, Kabupaten Kubu Raya, 2 Nopember2010 ;7. Asli Surat Tugas Nomor : 16/ST/KUDUtama/Xl/2010 tanggal 30Nopember 2010 an. Dakim dan Ronggo;8. Foto copy Surat KUD Utama Desa Sungai Radak Dua KecamatanTareteng Nomor : 18/KUD.U/X1I/2010 tanggal 2 Nopember 2010 perihalPermohonan Perpanjangan ljin IPK/Blok Tebang yang ditujukan kepadaKadis Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kubu Raya ;9.

Asli Rekapitulasi Potensi Tegakan pada Hutan Hak an. KUD Utama DesaRadak Il Kecamatan Tareteng, Kabupaten Kubu Raya, 2 Nopember2010 ;7. Asli Surat Tugas Nomor : 16/ST/KUDUtama/Xl/2010 tanggal 30Nopember 2010 an. Dakim dan Ronggo ;8. Foto copy Surat KUD Utama Desa Sungai Radak Dua, KecamatanTareteng Nomor : 18/KUD.U/XI/2010 tanggal 2 Nopember 2010 perihalPermohonan Perpanjangan Ijin IPK/Blok Tebang yang ditujukan kepadaKadis Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kubu Raya ;9.

Bahwa saya dalam hal melakukan kegiatan pengumpulan kayu milikmasyarakat melalui KUD tersebut hanyalah merupakan fasilitatormasyarakat yang mana kami adalah masyarakat transmigrasi yangkemudian mendapatkan lahan seluas 2 Ha setiap KK dimana lahan seluas 1Ha setiap KK masih berupa hutan yang masih ada potensi tegakan kayusesuai surat keterangan dari kepala Dinas Sosnakertrans Nomor:595/1173/SosnakertransD tanggal 2 Desember 2009, bukti terlampir;2.

dapat dibenarkan, Judex Facti salahdalam mengadili perkara a quo dengan pertimbangan : Bahwa KUD yang dipimpin Terdakwa telah memiliki ijin yang sah dariBupati Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat, Surat Keputusan KadisPerkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya yangtugasnya antara lain memfasilitasi masyarakat melakukan penjualankayukayu miliknya yang berasal dari areal/ lahan transmigrasi miliknya,yang merupakan pembagian 2 Ha dari pemerintah, dan yang 1 Ha padaumumnya masih ada tegakan

Asli Rekapitulasi Potensi Tegakan pada Hutan Hak an. KUD Utama DesaRadak Il, Kecamatan Tareteng, Kabupaten Kubu Raya, 2 Nopember2010 ;7. Asli Surat Tugas Nomor : 16/ST/KUDUtama/Xl/2010 tanggal 30Nopember 2010 an. Dakim dan Ronggo ;8. Foto copy Surat KUD Utama Desa Sungai Radak Dua, KecamatanTareteng Nomor : 18/KUD.U/X1I/2010 tanggal 2 Nopember 2010 perihalPermohonan Perpanjangan Ijin IPK/Blok Tebang yang ditujukan kepadaKadis Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kubu Raya ;9.

Desember 2017 tentangPenetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan Provinsi SumberDaya Hutan adalah kayu bulat besar (KKB) Kelompok jenis Meranti yaituKayu Bulat dengan diameter > 49 Cm sebesar Rp.690.000,00/Kubik;Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentangJenis dan Tarif PNPB yang berlaku pada Kementerian Kehutanan,disebutkan bahwa tarif Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalahsebesar Rp.10% dari harga Patokan yaitu Rp.69.000 untuk kelompok jenisMeranti dan Ganti Rugi Tegakan

Desember 2017 tentangPenetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan Provinsi SumberDaya Hutan adalah kayu bulat besar (KKB) Kelompok jenis Meranti yaituKayu Bulat dengan diameter > 49 Cm sebesar Rp.690.000,00/Kubik; Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentangJenis dan Tarif PNPB yang berlaku pada Kementerian Kehutanan,disebutkan bahwa tarif Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalahsebesar Rp.10% dari harga Patokan yaitu Rp.69.000 untuk kelompok jenisMeranti dan Ganti Rugi Tegakan

BIDANG PER BIDANG TANAH DAN TEGAKAN TOTO SUHARTO & REKAN Nomor Bidang 231gNana Pemilik Komang Ani SusanaLokasi : Kelurahan Pakujays Kecamatan Serpong UtaraPenggunaan Lahan ; Tanah KosongObjek Ganti RugiTanah1,274.00 mtKerugtan Fisik Kerugian Non FisikIndikasi Nilai Pasar Premium Masa Ti3 1 WalTanah Bangunan Tanaman Premium" Solatum Baye Trensaksi inRp 3.734.004.000 Rp *Rp Rp Rp Rp 224.045.640 Rp 286.pe0,473 Rp = 4.256.000.113PLD ar ene OF 25.

(Bidang tanah Nomor 34);Bukti TK.I23, berupa Surat Pernyataan PelepasanHak Atas tanah Nomor 229/SPH/PPTKunser/36.07/VI/2016 tanggal 24 Juni2016 yang dilampiri Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah, Kuitansi danNilai Penggantian Wajar Bidang Perbidang Tanah dan Tegakan (Bidangtanah Nomor 17);Bukti TK.I24, berupa Surat Pernyataan PelepasanHak Atas tanah Nomor 228/SPH/PPTKunser/36.07/VI/2016 tanggal 24 Juni2016 yang dilampiri Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah, Kuitansi danNilai Penggantian Wajar

Bidang Perbidang Tanah dan Tegakan (Bidangtanah Nomor 16);Bukti TK.I25, berupa Surat Pernyataan PelepasanHak Atas tanah Nomor 164/SPH/PPTKunser/36.07/II/2016 tanggal 16Februari 2016 yang dilampiri Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah,Kuitansi dan Nilai Penggantian Wajar Bidang Perbidang Tanah dan Tegakan(Bidang tanah Nomor 14C);Bukti TK.I26, berupa Surat Pernyataan PelepasanHak Atas tanah Nomor 227/SPH/PPTKunser/36.07/VI/2016 tanggal 24 Juni2016 yang dilampiri Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah

, Kuitansi danNilai Penggantian Wajar Bidang Perbidang Tanah dan Tegakan (Bidangtanah Nomor 10)Bukti TK.I27, berupa Surat Pernyataan PelepasanHak Atas tanah Nomor 226/SPH/PPTKunser/36.07/VI/2016 tanggal 24 Juni2016 yang dilampiri Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah, Kuitansi danNilai Penggantian Wajar Bidang Perbidang Tanah dan Tegakan (Bidangtanah Nomor 9);Bukti TK.I28, berupa Surat Pernyataan PelepasanHak Atas tanah Nomor 70/SPH/PPTKunser/36.07/II/2016 tanggal 03Februari 2016 yang dilampiri Berita

Acara Pelepasan Hak Atas Tanah,Kuitansi dan Nilai Penggantian Wajar Bidang Perbidang Tanah dan Tegakan(Bidang tanah Nomor 7);Bukti TK.I29, berupa Peta Rencana Pola RuangTata Ruang Wilayah/RT.RW Kota Tangerang Selatan;Menimbang, bahwa Termohon II untuk membantah dalil permohonankeberatan dari Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:Halaman 44 dari 64 Putusan Permohonan Keberatan Nomor 333/Pdt.G/2018/PN Tng10.Bukti TT.II1, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatNomor: 157

Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Ruas Jalan Desa Bojongkoneng-Luragung Kec.Kandangserang Kab.Pekalongan tanggal 11 Pebruari 2015;

Bupati Pekalongan di KPH Pekalongan Timur tanggal 12 Desember 2014;

Pkl terkait Pembayaran Ganti Rugi Tegakan Pembangunan Jalan Desa tanggal 26 Juni 2016;

Pekalongan terkait Pembayaran Ganti Rugi Tegakan Pembangunan Jalan Desa Luragung Bojongkoneng tanggal 26 Juni 2016;

Kandangserang Kab.Pekalongan tanggal 6 Juni 2016;

Bupati Pekalongan di KPHPekalongan Timur tanggal 12 Desember 2014;152) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Ganti Rugi Tegakan Permohonan BupatiPekalongan;153) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kepala Perum Perhutani Divisi RegionalJawa Tengah Nomor: 420/044.3/Ren5/RenSDH&P/2015 perihalPenjelasan Perhitungan Ganti Rugi Tegakan Pinjam Pakai Kawasan Hutanuntuk Pembangunan Ruas Jalan Desa BojongkonengLuragung Kec.Kandangserang Kab.Pekalongan tanggal 13 Mei 2015;154) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sekretariat Daerah

Pklterkait Pembayaran Ganti Rugi Tegakan Pembangunan Jalan Desatanggal 26 Juni 2016;158) 1 (satu) lembar asli Kartu Kendali perhutani KPH Pekalongan Timur kode033.1 isi ringkasan: Resume Hasil Mengikuti Rapat di Asisten Il Kab.Pekalongan terkait Pembayaran Ganti Rugi Tegakan Pembangunan JalanDesa Luragung Bojongkoneng tanggal 26 Juni 2016;159) 2 (dua) lembar asli Resume Hasil Rapat di Ruang Rapat Asisten IllKab.Pekalongan terkait Pembayaran Ganti Rugi Tegakan (GRT)Pembangunan Ruas Jalan Desa LuragungBojongkoneng

Pinjam Pakai Kawasan Hutanuntuk Pembangunan Ruas Jalan Desa BojongkonengLoragung Kec.Kandangserang Kab.Pekalongan tanggal 6 Juni 2016;166) 1 (Satu) lembar asli Lembar Pengantar Perhutani KPH Pekalongan Timurperihal Ganti Rugi Tegakan Pinjam Pakai Kawasan Hutan untukPembangunan Ruas Jalan Desa BojongkonengLuragung;167) 2 (dua) halaman fotokopi fax surat Perum Perhutani Divisi Regional JawaTengah Nomor: 621/044.3/Ren5/RenSDH&P/Divre Jateng/2016 perihalGanti Rugi Tegakan Pinjam Pakai Kawasan Hutan

PklI terkaitPembayaran Ganti Rugi Tegakan Pembangunan Jalan Desa tanggal 26 Juni2016;1 (satu) lembar asli Kartu Kendali perhutani KPH Pekalongan Timur kode033.1 isi ringkasan: Resume Hasil Mengikuti Rapat di Asisten II Kab.Pekalongan terkait Pembayaran Ganti Rugi Tegakan Pembangunan JalanDesa Luragung Bojongkoneng tanggal 26 Juni 2016;2 (dua) lembar asli Resume Hasil Rapat di Ruang Rapat Asisten IllKab.Pekalongan terkait Pembayaran Ganti Rugi Tegakan (GRT)Pembangunan Ruas Jalan Desa LuragungBojongkoneng

Pklterkait Pembayaran Ganti Rugi Tegakan Pembangunan Jalan Desatanggal 26 Juni 2016;158) 1 (Satu) lembar asli Kartu Kendali perhutani KPH Pekalongan Timur kode033.1 isi ringkasan: Resume Hasil Mengikuti Rapat di Asisten Il Kab.Pekalongan terkait Pembayaran Ganti Rugi Tegakan Pembangunan JalanDesa Luragung Bojongkoneng tanggal 26 Juni 2016;159) 2 (dua) lembar asli Resume Hasil Rapat di Ruang Rapat Asisten IllKab.Pekalongan terkait Pembayaran Ganti Rugi Tegakan (GRT)Halaman 131 dari 133 Putusan Nomor