Ditemukan 1727 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : khusus khulu khsusu kasusu khuli khusi kausu khusun khusnu
Penelusuran terkait : Pidana Anak Hukum Lalu lintas
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Putus : 26-02-2013 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 209/PDT.G/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 26 Februari 2013 — AHMAD TAUFIK, dkk vs NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq., KEPALA DAERAH/GUBERNUR DKI JAKARTA
129 — 116
  • yang dijadikanlandasan untuk melakukan kegiatan suatu badan usaha baik swasta maupunPemerintah ; Bahwa Ahli menerangkan pengertian perbuatan melawan hukum dalam hukum perdatadiatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, Indikator utamanya adalah bahwaseseorang baik itu privat maupun publik dia melakukan perbuatannya secara melawanhokum, atau kewajiban yang diwajibkan kepadanya tidak dijalankan atau dijalankan77tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk melanggar kesopanan dankesusilaan, khusu
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 27-07-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 29/Pid.Pra/2020/PN Bdg
Tanggal 26 Agustus 2020 — Pemohon:
RONY ARMES TORISIA BIN ARMAN
Termohon:
1.Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Kota Bandung
2.Kordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri sipil.
3.Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
99 — 27
  • dan penetapan pemohon sebagai tersangka adalahTermohon (BBPOM Bandung selaku PPNS ) yang di bawah pengawasan dankoordinasi langsung penyidik KORWAS/Termohon II, bukan Termohon III ( KejatiBandung ) maka tidak tepat dan tidak benar pihak Termohon III di ikutkan sebagipihak dalam perkara ini, walaupun Termohon Ill sudah membuat P.21(pernyatakan berkas penyidikan sudah lengkap);Menimbang bahwa,karenya alasan eksepsi Termohon Ill ( Kejati Jabar )cukup beralasan hukum, dan karenya menurut pengadilan khusu
Pengadilan PA MATARAM Perdata Agama Perceraian
Register : 08-08-2017 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 06-03-2019
Putusan PA MATARAM Nomor 337/Pdt.G/2017/PA.Mtr
Tanggal 30 Mei 2018 — Pemohon melawan Termohon
85 — 63
  • Bahwa nilai mata uang rupiah yang senantiasa mengalami inflasi dan realitas biayapendidikan yang terus merambat naik, maka khusu untuk nafkah anak yang telah ditetapkan jumlahnya sudah sepatutnya bila nafkah anak tersebut diatas pada setiaptahunnya ditambah dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah besaran tersebutdiatas;Menimbang, bahwa tentang tuntutan Rekonvensi Penggugat mengenai klausulanbahwa apabila Tergugat Rekonpensi lalai menjalankan isi putusan, mohon kepada MajelisHakim untuk menghukum
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-06-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 07-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 299/Pdt.G/2015/PN Mdn
Tanggal 18 Februari 2016 — - PT. MUSIM SEMI MAS (PT. MUSIM MAS), (PENGGUGAT) - ZULNAMIS IBNU CHALDUM, S.Sos (TERGUGAT I) - MANARIS BUNGARAN MANURUNG (TERGUGAT II) - Drs. EDI DOHAR HUTABARAT (TERGUGAT III) - GORDON ELIWON HARIANJA, S.H., Notaris di Medan(TURUT TERGUGAT I) - BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, Cq KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL Prop. SUMATERA UTARA Cq BADAN PERTANAHAN KOTA MEDAN (TURUT TERGUGAT II) - KESULTANAN DELI QQ PEMANGKU SULTAN DELI GELAR TENGKU RAJA MUDA DELI QQ KEPALA URUSAN PERTANAHAN KESULTANAN DELI (TURUT TERGUGAT III)
99 — 39
  • IGNASIUS ARISYUWONO,SH, kesemuanya Advocat Penasehat Hukum, dari Kantor Hukum :S.SULAIKA,SH & REKAN, berkantor di JlJendral Gatot Subroto, Gg Johar No. 4Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusu Tanggal 18 Juni 2015, selanjutnyaCisebut SCDAgAL,......ceseeceeceeseeceeeeeceeeeeeeeeeeseeeeeceeseeeesaeeceeesaeeseeeeaeeeatans TERGUGAT I;MANARIS BUNGARAN MANURUNG, yang beralamat di Jalan Tuar I No. 71 BlokXI Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, dalam hal inidiwakili oleh Kuasa Hukum : 1.
Pengadilan PN TERNATE Perdata
Register : 17-12-2019 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Tte
Tanggal 15 Juli 2020 — Penggugat:
1.KARIM Hi. JAMALUDDIN
2.TAERAN ABUANA
3.UMAR ABBAS
4.SARAFU RAJAK
5.LILY ULFAIDAH, SP
6.LINDA ARYANI PAKAYA
7.FATMAWATI ABDUL BAAR
8.NURMALA HUSEN
9.ULFA MARWAN
10.NURJAYANTI
11.ZAKIA ABBAS
12.JAKA WIDADA
13.BAKAR DJIBAT, S.AG.,M.PD
14.ABDU AMMARIE, BSC
15.FAJRI HATIM
Tergugat:
PT PLN PERSERO UNIT INDUK PEMBANGKIT DAN JARINGAN MALUKU UTAR
Turut Tergugat:
1.WALIKOTA TERNATE
2.DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TERNATE
3.DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TERNATE
4.BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PEMERINTAH KOTA TERNATE
5.LURAH KAYU MERAH, KEC. TERNATE SELATAN KOTA TERNATE
182 — 140
  • Bahwa oleh karena bellum adanya kesepakatan tersebut, sangatdisayangkan pihak Tergugat telah memulai pekerjaan, maka ParaPenggugat merasa keberatan dan berupaya menghentikan pekerjaantersebut karena menurut Para Penggugat tidak adanya transparansi terkaitkelayakan pembangunan Tower IV tersebut yang mana Tergugat tidakmemiliki dokumendokumen kelengkapan untuk membuat dan ataumendirikan bagunan Tower SUTT 150 kV PLTMG khusu untuk Tower IV ;.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-01-2018 — Putus : 23-05-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 23 Mei 2018 — MULYASARI binti EFENDI BARNAS
105 — 46
  • Pemberi status khusus dalam hal pengelolaandimaksud disebabkan karena motif maupun tujuan pengelolaan kekayaantersebut berbeda dengan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintahpada umumnya melalui Kementerian/Lembaga, perbedaan itulah yangkemudian memberikan status khusu terhadap institusi yang selanjutnyaHalaman 56 dari 95 halamanPutusan Perkara Nomor 07/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg.memiliki implikasi terhadap cara pengelolaan.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-03-2010 — Upload : 15-07-2015
Putusan PN MANOKWARI Nomor 50/Pid.B/2009/PN.MKW
Tanggal 24 Maret 2010 — Pidana - Drs. FRANS. W.W. FYMBAY, MM
113 — 59
  • ., menandatangani SPMtersebut agar dapat dicairkan dana otonomi khusu tersebut melaluiRekening Provinsi Papua pada BPD Bank Papua ke rekening KabupatenTeluk Wondama pada BPD Cabang Teluk Wondama ;wonnnn= Menimbang, bahwa pencoretan Nomor Rekening21.00.0.009251 dan pencoretan BPD Papua Cab. Teluk Wondama padaSPM Provinsi Papua pada Pemegang Kas Kabupaten Teluk Wondamayang ditarnfer antar rekening Provinsi Papua ke BPD Papua Cabang TelukWondama yang dilakukan oleh saksi Dra.
Pengadilan PN WAINGAPU Perdata Tanah
Register : 16-02-2011 — Putus : 15-08-2011 — Upload : 28-02-2013
Putusan PN WAINGAPU Nomor 5/PDT.G/2011/PN.WNP
Tanggal 15 Agustus 2011 — - UMBU TAY NGGILINJUKA
54 — 34
  • memiliki kepastianhukum ;8 Bahwa dalam bulan Oktober Tahun 1972 alm DANIEL RAWA HAMADUNAmendirikan kios di atas tanah miliknya (sekarang tanah sengketa) dengan bahanbangunan miliknya sendiri yang dikerjakan secara bersamasama dengan TUNGGUWATU dan alm BALE LEDE $;9 Bahwa tanggal 19 Mei 1980 Kepala Kampung/RK Prai liu Kamaru (H.HPANDJARA) dan Kepala Desa Pailiu (H.LHUNGA) dan Kepala Kecamatan KopetaWaingapu (IBRAHIM IDRIS,BA) , membuat SURAT KETERANGAN yangmenerangkan dan berani mengangkat sumpah, dan khusu
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 01-08-2018 — Putus : 14-12-2018 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr
Tanggal 14 Desember 2018 — Penuntut Umum:
HADEMAN, SH
Terdakwa:
ASTARI TAPUN, SPd. MPd.
124 — 113
  • tentang HPS yang dibawa oleh terdakwa adalahbenar karena saksi tidak tahu tentang HPS dan terdakwa yanglebih berpengalaman menyusun HPS daripada saksi ;Bahwa ketika terdakwa menghadap saksi dengan membawas HPStidak pernah membawa brosur ;Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti HPS ;Halaman 34 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2018/PN Mtr12.Bahwa dalam kegiatan ini saksi adalah sebagai PPTK (PejabatPelaksana Tehnis Kegiatan) yang mewakili Kepala Dinasdiantaranya untuk mengontrol kegiatan tetapi khusu
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 09-09-2016 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 29-11-2018
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 541/Pdt.G/2016/PN Jkt.Brt
Tanggal 7 Juni 2017 — Penggugat:
SUWANDY HADISURJA
Tergugat:
HELDA WATI SALIM
58 — 28
  • P12 A;25.Formulir Pendataan Tanah, bertanda P128;26.Surat Daerah Khusus lbukota Jakarta Direktorat Agraria Nomor088.26/998/PT tangal 19 Juli 1987 perihal bantuan keikut sartaan masyarakatdalam pendataan tanah, bertanda P12 C;27.Surat pengumuman Gubernur Kepala daerah Khusus lbu kota Jakarta No.Ad.12/1/1968 tentang wajib lapor/wajib melunasi biayabiaya KavlingTomang/Siipi, bertanda P13A;28.Pedoman pengesahan dan biaya penunjukkan kaviing tanah Tomang Slipi(Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusu
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 30-06-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 36/G/2020/PTUN.PLG
Tanggal 13 Oktober 2020 — Penggugat:
1.ALDI
2.RISTUNI
3.ARLI SANITA
4.MAT SAHRIN
5.SURHAYU
6.LIPIOLIPIAH
7.MOHAMAD SYAMSU
Tergugat:
KEPALA DESA PERAPAU
Intervensi:
1.RUSMAN
2.ANDI PURNAMA PUTRA
3.ERDIANSYAH
4.RIAN YADI
5.IMAM GAZALI
6.AGUS SALIM
166 — 67
  • Buku Tamu Khusu Selama 6 (enam) Tahun Terakhir6. Buku Notulen Musyawarah Selama 6 (enam) Tahun Terakhir7. Buku Presensi Selama 6 (enam) Tahun Terakhir8. Buku Register Pelayanan Surat Selama 6 (enam) TahunTerakhir9. Buku Disposisi Surat Selama 6 (enam) Tahun Terakhir10. Buku Presensi Dinas Selama 6 (enam) Tahun Terakhir. Kaur Keuangan1. Buku Kas Umum Selama 6 (enam) Tahun Terakhir2. Buku Kas Pembantu Selama 6 (enam) Tahun Terakhir3.
Pengadilan PN SAROLANGUN Pidana Umum Penggelapan
Register : 05-04-2017 — Putus : 19-09-2017 — Upload : 30-01-2018
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 55/Pid.B/2017/PN Srl
Tanggal 19 September 2017 — MUHAMMAD RUSDI bin H.MUHAMMAD NASIR
102 — 45
  • kelapa sawit di areal Divisi terdapat di DesaKarang Mendapo, Batu Ampar dan Kasang Melintang;halaman 39 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2017/PN SrlBahwa, sepengetahuan Saksi yang bermasalah terhadap pengiriman TBSbulan Maret s/d Oktober 2013 hanya kebun yang berada di Desa KarangMendapo, di Desa lainnya tidak ada masalah semua TBS terkirim ke PT.KDA;Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa sebab di bulan Maret s/d Oktober 2013TBS di Divisi tidak dikirim ke PT.KDA;Bahwa, di bulan Maret 2013 khusu
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 05-04-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HOPPLEN SINAGA, SH.,M.Hum
Terdakwa:
YESAYA GULO ALS AMA DEFI
117 — 106
  • penerbitan SP2D yang ditujukan kepada Bupati NiasCq.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)Kab.Nias telah saksi teliti terlebin dahulu baru kemudian saksi serahkankepada Kuasa Pengguna Anggaran;Bahwaadapun yang saksi teliti pada saat pengajuan pembayaran adalahnomenklatur pekerjaan apakah ada di dalam DPA, kemudian persediaandana dan dokumen terkait pelaksanaan pekerjaan antara lain Berita AcaraPemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan SuratPertanggungjawaban (SPJ) khusu
    Permendikobud Nomor 81 Tahun 2015 tentang petunjuk Teknis DanaAlokasi Khusu Pendidikan SD/SDLB;3. Perdirjendikmen Nomor 04/D/P/2016 tentang Petunjuk PelaksanaanDana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan SD/SDLB;4. Surat Perjanjian Pemberian Dana antara PPK (Pihak Pertama) denganKepal Sekolah (Pihak Kedua);7.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 25-10-2017 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2017/PN Ptk
Tanggal 28 Februari 2018 — Penuntut Umum:
HARY WIBOWO, SH.,MH.
Terdakwa:
SURYADI Bin M. YUSUF
88 — 30
  • pinjaman KSPP kelompok PKK desa Jangkang II sudah lunasdan tidak ada tanggungan dengan keuangan PNPMMPd; Bahwa sepengetahuan saksi di desa Jangkang II ada kelompok lain,yang pinjaman SPP PNPM yaitu Kelompok Kenanga, Melati, Mawar,dan kelompk KSPP Kamboja; Bahwa saksi tidak kenal dengan Iswandi selaku ketua UPKKecamatan Kubu, pada saat penyerahan uang pinjaman KSPP untukkelompok saksi (KSPP PKK), saksi menerima uang dari BendaharaTim Pengelola kegiatan (TPK) Desa (saksi Yarowinsih) tidak adakwitansi khusu
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 29-06-2018 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 321/Pdt.G/2018/PN .Jkt Utr
Tanggal 4 Juli 2019 — Penggugat:
Johnny Chandra
Tergugat:
1.Sukrisman Napitupulu
2.SITORUS
3.Agus Junaidi
4.KOSASIH
5.SAI
6.EDI SUPRIADI
7.JURIYAH alias H. RATIB
8.Ferinsal
9.LATIEF ABDULAH
10.Kepala Walikota Administrasi Jakarta Utara cq Kepala Kec. Kelapa Gading Cq Kepala Kel. Pegangsaan Dua
66 — 25
  • Terhitung mulai tanggal keputusan ini mencabut danmenyatakan tidak berlaku lagi semua bentuk bukti garapantanah negara di wilayah Daerah Khusu Ibukota Jakarta.cetak tebal dan garis bawah dari Tergugat II3) Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota JakartaNo. 353 Tahun 1977 tentang Tanah Negara mulai berlakusejak 6 Juni 1977 dan sampai saat ini tidak pernah dicabut;4) Oleh karena Surat Oper Garap Sawah tanggal 21Desember 1993, yaitu antara Sutji Prakoso kepada JhonnyChandra dan Surat Oper Garap Sawah
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-06-2015 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN KENDARI Nomor 17/Pid.Tipikor/2015/PN.Kendari
Tanggal 26 Juni 2015 — ARMAN BIN L NAUNU
105 — 67
  • Kdi5012 Saksi USMAN, S.PD.SD :Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaansehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksadan akan memberikan keterangan yangsebenarnya.Bahwasaksi diperiksa sebagai saksisehubungan dengan adanya penyimpanganProgram Swakelola Dana Alokasi Khusus(DAK) TA 2012 pada Dinas PendidikanPemuda dan Olahraga kabupaten Buton Ta2012;Bahwa pada tahun 2012 saksi sebagaiKepala Sekolah SD 1 Sandang Panganmenerima DAK (Dana Alokasi Khusu)untuk rehab sedang dan berat sebesar Rp.434.800.000 (
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus Perbankan
Register : 15-04-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 98/Pid.B/2020/PN Skt
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penuntut Umum: Rr. RAHAYU NUR RAHARSI, S.H. Terdakwa: MELIAWATI, SE anak dari AJI SUSANTO
469 — 151
  • IZin orang perseorangan;. efektifnya pernyataan pendaftaran;. surat tanda terdaftar;. persetujuan melakukan kegiatan usaha;. pengesahan;. persetujuanatau penetapan pembubaran; dan. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturanperundangundangan di sektor jasa kKeuangan;Bahwa tindak pidana perbankan termasuk sebagai tindak pidanakhusus, dan register perkara pidana termasuk perkara pidanakhusus;Bahwa tindak pidana perbankan penyelidikan dan penyidikannyadilakukan oleh penyelidik dan penyidik khusu
Pengadilan PN BATAM Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 10-03-2014 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN BATAM Nomor 548/Pid.B/2013/PN.BTM
Tanggal 10 Maret 2014 — ONG BENG SONG alias ONG alias BEN alias BOS
70 — 24
  • ., & PARTNERS, beralamat di Jalan Gajah Mada, Komplek TibanCentre Blok C Nomor.4 Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusu Nomor:106/SK/LOEH/X/2013 tertanggal 25 Oktober 2013;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;Telah membaca:1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 16 Oktober 2013, Nomor :546/Pid.B/2013/PN.BTM tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadiliperkara ini;2.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-04-2015 — Upload : 14-12-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 194/Pid.Sus/TPK/2014/Pn.Sby
Tanggal 10 April 2015 — PURNYOTO KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG
68 — 11
  • langsung ke Kantor BPN Jombanglalu berkas diterima kemudian di lakukan proses peralihannya.e Bahwa benar syarat syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melakukanperalihan adalah Adanya identitas fotocopy pemohon, Sertifikat harus aslidan Bukti Perolehan harus asli yang bisa di peroleh melalui adanya waris,adanya akta jual beli, Hibah dan hasil dari tukar menukar;e Bahwa benar di kantor BPN ada permohonan untuk peralihan hak; e Bahwa benar ada persyaratan khusus yang membedakannya yaitu HakPakai khusu
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 16-08-2019 — Putus : 16-09-2019 — Upload : 10-10-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 10/Pid.Pra/2019/PN Ptk
Tanggal 16 September 2019 — Pemohon:
JIMMY ALIMWIJAYA
Termohon:
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
141 — 31
  • pidana umum dan tindak pidana khusus,yaitu secara akademis memang ada perbedanya antara tindak pidana umum dantindak pidana khusus, tetapi secara yuridis tidak ada perbedaan itu karena intinyasemua diatur didalam undangundang, jadi pemisahan dan pembedaan antaratindak pidana umum dan tindak pidana khusus itu, hanya sematamata dalamranah akademis semata, karena semua tidak pidana sejatinya adalah semuatindakan yang dilarang dan bertentangan dengan undangundang; Bahwa secara akademis tindak pidana khusu