Ditemukan 1609 data
71 — 42
1 tersebut juga dijamin dan dilindungi oleh Pasal6 UndangUndang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, dimana telah diaturbahwa Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial:;Dalam prakteknya Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Peradilandibawahnya juga menjamin mengenai akses jalan dari tanah terkurungtersebut sesuai dengan fungsi sosial tanah, sebagaimana tercermin dalamberbagai Putusan sebagai berikut :Putusan Mahkamah Agung RI No.1427 K/PDT/2011 Jo PutusanPengadilan Negeri Jambi No. 61/Pdt.G/2009/PN.Jbi
90 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sanggam Bin Saur Parapat tersebut sebagai berikut :Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi yaitu PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Jambi.Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor945/P1ID.B/2015/PN.JBI Tanggal 13 Januari 2016.Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.Menyatakan Terdakwa Sanggam Parapat Als.
dr. HUSNY EDY TAUFIK
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA JAMBI Cq. DITRESKRIMUM POLDA JAMBI
33 — 12
Surat Ekpedisi .Pengiriman SPDP, tanggal 27 September 2017,copy dari asli yang selanjutnya diberi tanda T65;Fotocopy Surat Ekpedisi .Pengiriman Kembali SPDP tanggal 03halaman 53 dari 68 Putusan praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Jmb67.68.69.70.fi.72.73.Desember 2018, copy dari asli yang selanjutnya diberi tanda T66;Fotocopy Surat Telegram Kapolda Jambi NomorST/1256/VIII//2017/Ditreskrimum Tanggal 18 08 2017, copy dari asliyang selanjutnya diberi tanda T67;Fotocopy Surat Gugatan No. 9/Pdt.G/1998/PN.JBI
144 — 68
TII Intl 11 : Fotocopy PutusanPengadilan Negeri Jambi Nomor40/Pdt.G/2002/PN.JBI, tanggal 29 April 2003,sesuai dengan aslinya; 12. THI Intl 12: Fotocopy Putusan Pengadilan35Tinggi Jambi Nomor 27/Pdt/2003/PT.JBI tanggal25 Juli 2003, sesual denganaslinya: DsTLLbnt2:5.?.0 0213. TIL Intl 13: Fotocopy Putusan MahkamahAgung RI. Nomor 303k/Pdt/2004 tanggal 18Agustus 2005, sesuai denganaslinya; 14.
322 — 155
./2015/PN.JBI. tanggal 12Mei 2015, tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan.SETELAH MENDENGAR : Pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan. Keterangan saksisaksi dan keterangan Ahli, keterangan Terdakwa sertatelah memperhatikan barangbarang bukti yang diajukan ke persidangan.
PT. BUNGO PANTAI BERSAUDARA Perseroan Terbatas
Tergugat:
PEMERINTAH R.I Cq. MENTERI DALAM NEGERI R.I Cq. GUBERNUR SUMATERA UTARA Cq. BUPATI KABUPATEN SIMALUNGUN
Turut Tergugat:
1.KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PUPR
2.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DPRD KABUPATEN SIMALUNGUN
140 — 36
Bapak Bupati KabupatenSimalungun, tertanggal 26 Juli 2019, P10 tentang Keputusan PresidenRepublik Indonesia Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tertanggal 3 Nopember 2003, P11Halaman 34 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pat.G/2019/PN Simtentang Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 tahun2003, tertanggal 3 Nopember 2003, P12 tentang Direktori Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor : 46/Pdt.G/2012/PN.JBI, antara PT.
80 — 42
PutusanPengadilan Negeri Jambi No. 61/Pdt.G/2009/PN.Jbi., yang menyatakan :Menyatakan atas hukum, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tidak memberikan izin kepada karyawan TeknisiPenggugat untuk berjalan meniti jalan menuju BaseTransceiver Station dan melakukan perawatan terhadap BaseTransceiver Station merupakan perbuatan melawan hukum.
PT. FAJAR PEMATANG INDAH LESTARI
Tergugat:
1.AHLI WARIS Isteri dan anak anak dari Alm M Basid Bin Izudin
2.YAN IS HARYANTO
3.PT. KUMPEH KARYA LESTARI
503 — 110
Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 21/PDT /2008/PN.Jbi, tanggal 20 Juni 2008, yang selanjutnya pada foto copy buktitersebut diberi tanda TIIIII.1.b (fotocopy dari Salinan Resmi Putusan);3.
94 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa perbuatan yang terbukti sebagaimana uraian masingmasing unsurdalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 16/PID.SusTPK/2014/PN.JBI tanggal 23 Januari 2015, yang dikuatkan oleh Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.
sebagaimana ketentuan Pasal 65 ayat (2)Kitab UndangUndang Hukum Pidana;Bahwa pidana penjara yang diancamkan terhadap Pasal 3 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi adalah pidana penjara paling singkat 1 (Satu) tahun dan paling lama20 (dua puluh) tahun;Bahwa putusan pidana penjara Pengadilan Negeri Jambi Nomor:16/PID.SUSTPK/2014/PN.JBI
76 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
., tanggal19 Juni 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :MENGADILIe Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum danTerdakwa;e Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 5 April2007 Nomor 537/Pid.B/2006/PN.JBI. yang dimohonkan banding ;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa SUDIRO LESMANA bin WONG JIT WAN tersebut diatas telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi yang dilakukan secara bersamasama sebagaimana didakwakandalam dakwaan Primair ;2.
205 — 132
/2018/PTUN.JBIringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat sedangkan putusan pengadilan berbeda secara materiil ;Bahwa Ahli menerangkan tentang ketentuan Pasal 87 ayat (2) terkaitdengan perkara ini, tidak ada aturan yang membenarkan seorang PNSdipidana kurang dari 2 (dua) tahun diberhentikan dengan Hormat TidakAtas Permintaan Sendiri selama pidana yang dilakukannya bukanmerupakan pidana berencana tetapi pidana turut serta menurut AmarPutusan Pengadilan Negeri Nomor : 22/PID.B/2014/PN.Jbi
46 — 2
Bahwa ANAK I AYAH KANDUNG P3, TI, TH, TI, TIV DAN TV,berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri No. 12/Pdt.P/ 2011/PN.Jbi telah dinyatakan hilang dari Tahun 1977, dengan status belumKawin hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya, danmeninggalkan saudara yaitu :1. TERGUGAT I,2. PENGGUGAT III,3. TERGUGAT II,4. TERGUGAT III,5. TERGUGAT IV,6. TERGUGAT V,dengan meninggalkan harta berupa Tanah bersertipikat Hak Milik :1. SHM No. 34 A.n.
Orang Tua ParaTergugat dan Penggugat III5 T.5 jSurat Keterangan Ahliwaris AYAH KANDUNG P3, TI, TI, TIU, TIV DAN TV,tertanggal Oktober 20116 T.6 HIMBAUAN tentang Hilangnya ANAK I AYAH KANDUNG P3, TI, TH, THI, TTIV DANT'V pada Surat Kabar Jambi Ekspres, Hari Sabtu, tanggal 24 September 20057 T.7 JHIMBAUAN tentang Hilangnya ANAK I AYAH KANDUNG P3, TI, TU, THI, TTIV DANT'V pada Surat Kabar Jambi Ekspres, Hari Senin, tanggal 06 Pebruari 20068 T.8 Penetapan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 12/Pdt.P/2011/PN.Jbi
130 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Putusan No. 02/Pdt.KPPU/2010/PN.JBI dalam memutuskanperkara a quo adanya Diskriminasi Hukum antara Termohon PT.Merangin Karya Sejati dengan Termohon Il, Ill, V, V, VI, VIL DimanaTermohon dikenakan Sanksi Denda senilai Rp.500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) dan melarang untuk mengikuti lelang yangbersumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) danAnggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) seluruh Indonesiaselama 9 (Sembilan) bulan sedangkan Terlapor Il, Ill, IV, V, VI, VIItidak dikenakan
90 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perkara Pengadilan Negeri Jambi No. 102/Pid.B/2011/PN.JBI,tanggal 28 Februari 2011; (Bukt; T 22).7. Keberatan (EKSEPSI) Pengacara saya Tanggal 6 April 2011; (Bukti T 23),Bahwa Perkara ini sebenarnya adalah Perkara Perdata, karenaareal seluas + 2.000 Ha sesuai Izin Lokasi No. 280 Tahun 2002(Bukti T 24) bingga saat ini masih dalam status milik saya sesuaidengan surat PT. Ricky Kurniawan Kertapersada No.
138 — 25
dengan dicoretnya BukuTanah Hak Milik Nomor 509 Desa Sungai Asam (yang hilang) tidaklah otomatishakhak kepemilikan dari para ahli waris turut menjadi hilang, karena pada Hakatas tanah milik melekat asas DROIT DE SUITE atau Zaakgevolg, sehinggasecara juridis hak milik tetap mengikuti benda sepanjang tidak dilakukanpenyerahan secara juridis sekalipun telah beralin atau penguasaannya ditanganpihak lain;Menimbang, bahwa dari substandi bukti T1 yaitu Putusan PengadilanNegeri Jambi Nomor 09/Pdt.G/1998/PN.Jbi
159 — 17
BuktiP14a : Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jambi No.44/PDT.PLW/2013/PN.JBI tanggal 27 November 201323. BuktiP14b : Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 09/PDT/2014/PT.JBI Tanggal 24 Maret 201424. BuktiP14c : Foto copy Putusan Mahkamah Agung No. 1270K/PDT/2015 Tanggal 6 Januari 2016;25. BuktiP15a : Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNo. 1291/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel Tanggal 7 Maret 201226.
68 — 26
PT.TIPIKOR JAMBI Tanggal 9 Oktober 2014;Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya HELMI,SH,Advokat/Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum & Keadilan (LBHK)Jambi beralamat di Jl.Ir.H.Juanda Irg.Anda Rt.25/08 No.22 Jambi, berdasarkan SuratPenetapan Ketua Majelis Hakim NO0.09/Pen.Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jmb tertanggal 3Juli 2014;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJambi Nomor 09/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.JBI
tanggal 20 Juni 2014 tentangpenunjukan Majelis Hakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 09/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.JBI tanggal 20 Juni2014 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwasertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut:1Menyatakan terdakwa ISWANTO Bin SUPARTO
76 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
., tanggal 30 Januari 2015,yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jambi Nomor 13/Pid.SusTPK/2014/PN.Jbi., tanggal 3 Desember2014, yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sedekarmengenai redaksi hukuman pidana yang dijatuhkan, sehingga amarselengkapnya sebagai berikut :1.
103 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan NegeriJambi No. 32/Pid.SusTPK/2015/PN.Jbi. dapat dinyatakan batal:;Bahwa berdasarkan penjelasanpenjelasan yang diuraikan oleh PEMOHONKASASI dahulu PEMBANDING diatas dengan alasan hukum yang jelas danmenurut pemohon dapat dipertanggung jawabkan secara hukum maka semuaalasan hukum PEMOHON KASASI sangatlah beralasan hukum dan dapatditerima secara hukum, mohon kepada Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia berkenan memberikan putusan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi dari PemohonKasasi
ARISTON HERWINDO
Tergugat:
1.KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI
3.UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN UNSOED PURWOKERTO
4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANYUMAS
154 — 43
Dalam prakteknya Mahkamah Agung Republik Indonesia danPeradilan dibawahnya juga menjamin mengenai akses jalan dari tanahterkurung tersebut sesuai dengan fungsi sosial tanah, sebagaimanatercermin dalam berbagai Putusan sebagai berikut :Putusan Mahkamah Agung RI No.1427 K/PDT/2011 Jo PutusanPengadilan Negeri Jambi No. 61/Pdt.G/2009/PN.Jbi., yang menyatakan :Menyatakan atas hukum, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugattidak memberikan izin kepada karyawan Teknisi Penggugatuntuk berjalan meniti jalan