Ditemukan 1723 data
223 — 52
Wahayu Krisma Suyanto, SH, Notaris dan PPAT di Pasuruan;3.15 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 171 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor : 172, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Wahayu Krisma Suyanto, SH, Notaris dan PPAT di Pasuruan;3.16 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 173 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor : 174, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny.
Terbanding/Jaksa Penuntut : Windhu Swandy, SH, MH
79 — 37
Kartu BTPN NO 6035 1500080111164(Dirampas untuk di musnakan)3.15.
Kartu BTPN NO 6035 1500080111164 dirampas untukdimusnakan;3.15.
625 — 662 — Berkekuatan Hukum Tetap
,MH.selaku Hakim Pengawas;3.15. 20 (dua puluh) lembar surat putusan Nomor :01/PembatalanPerjanjian Perdamaian 2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, cap tertandatanggal 06 Oktober 2010;3.16. 4 (empat) lembar Surat Tim Kurator PT.
449 — 310
Hal tersebut secara tegas dimuat dalampertimbangan him. 141 sebagai berikut:3.15 Menimbang bahve berdasarkanpertimbangan hukum di atas menurut Mahkamahpenyidik KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 45Ayat (1) UU 30/2002 tidak harus hanya berasal dariinstitusi Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal6 Ayat (1) KUHAP dan menurut Mahkamah, KPKHal 41 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.
348 — 270 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bonauli Real Estateberkedudukan di Jakarta;3.15.Bahwa Terdakwa Handoko Lie setelah mendapatkan persetujuandari Drs. H.
55 — 41
: Gang
Sebelah Selatan : Tarawiyah
Sebelah Barat : Jani Ayah
Sesual dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1086 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tanggal 17 April 2009 atas nama Zainuddin;
3.15
Keperluan proses balik nama poin amar 3.1, 3.2, 3.3, 3.8, 3.9, 3.10, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19 di atas;
b. Keperluan proses pembuatan Sertipikat Hak Milik (SHM) poin amar 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.11 di atas;
c. Keperluan proses pengalihan hak (dipindah tangan/dijual) poin amar 3.1, 3.16, 3.19 di atas;
dari harta peninggalan almarhum H. A. Noor Helmi Bin H. Johanes dengan almarhumah Hj.
IRFAN KURNIA SALEH
Termohon:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
291 — 255
Hal tersebut secara tegas dimuat dalampertimbangan him. 141 sebagai berikut:3.15 Menimbang bahwa berdasarkanpertimbangan hukum di atas menurut Mahkamahpenyidik KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 45Ayat (1) UU 30/2002 tidak harus hanya berasal dariinstitusi Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal6 Ayat (1) KUHAP dan menurut Mahkamah, KPKmemiliki kewenangan untuk mengangkat sendiripenyidiknya;Bahwa hal tersebut ditegaskan kembali dalam pertimbanganMahkamah Konstitusi (pertimbangan him. 142), yangmenyatakan
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
tersebut termasuk dalam bingkai penegakan hukum pidana dan dalamkonteks pro justitia.Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalilPemohon yang menyatakan bahwa Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) UU 5/1999mengedepankan pendekatan hukum pidana namun tidak menjadikan hukumpidana sebagai instrumen untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan demokrasidalam bidang ekonomi sebagaimana citacita UU 5/1999, tetapi sekadar instrumenuntuk menghukum semata, adalah tidak beralasan menurut hukum.3.15
191 — 106
Tangerang;3.15. Salinan Akta Jual Beli No. 962/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1590 Persil 16 S IV, seluas 1190 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalilh, Kec. Curug, Kab. Tangerang;3.16. Salinan Akta Jual Beli No. 974/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1591 Persil 6 D IV, seluas 2000 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalilh, Kec. Curug, Kab. Tangerang;3.17.
Curug, Kab.Tangerang;3.15. Salinan Akta Jual Beli No. 962/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember1990 atas tanah Girik C.1590 Persil 16 S IV, seluas 1190 M2 terletakdi Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalilh, Kec. Curug,Kab. Tangerang;3.16. Salinan Akta Jual Beli No. 974/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember1990 atas tanah Girik C.1591 Persil 6 D IV, seluas 2000 M2 terletak diKampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalilh, Kec.
201 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pembangunan Perumahantersebut telah ditindak lanjuti dengan pertemuan dan pembahasandan disimpulkan perlu adanya perpanjangan waktu namun tidak adatindak lanjutnya;3.15.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 angka (5) Kontrak Indukapabila terjadi kKeadaankeadaan kahar/force majeur, tindakan yangdiambil untuk mengatasi keadaan kahar/force majeur tersebut,diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak;3.16.
Terbanding/Terdakwa : Drs.SOBO MAKATITTA
178 — 79
500,000.00 Dokumentasidan 1. 5,600,000.05 Administrasi Is 00 O 5,600,000.00 1,740,0006 Batu Karang Me 145,000.00 001,305,000.7 Pasir Urug Me 145,000.00 00Pasir 5. 620,000.8 Pasang Me OO 155,000.00 775,000.00 001,395,000.9 Pasir Beton Me 155,000.00 oobatu Kerikil 2,988,00010 2/3 cm Me 332,000.00 .001,000. 2,500,000.011 Batako bh 00 2,500.00 0 AO. 7,218, 750.012 Semen sak 00 93,750.00 3,750,000.00 OSelang 35.13 Water pass m 00 7,500.00 262,500.00 Sekop mata 3.14 asli bh 0O 215,000.00 645,000.00 Martelu 3.15
131 — 31
I/)3.15 Rekomendasi Kabag Pemerintahan Nomor 989/Pem/XI 2007(As!/i)3.16 Surat Setoran Pajak senilai Rp. 7.500.000, untukpenyetoran PPh TB 5% dari nilai pelepasan hak atas tanahAn. Maiyar Cs di Kel. Campago guguk bulek Peta bidangtanah No. 287/BPN/2007 tanggal Nopember 2007 seluas 750M2 senilai Rp. 150.000.000, (Asli)3.17 Surat Setoran Pajak senilai Ro. 9.000.000, untukpenyetoran PPh TB 5% dari nilai pelepasan hak atas tanahAn. Maiyar Cs di Kel.
82 — 33
Tenggara Timur Nomor ST375/PW24/5/2015tanggal 12 Juni 2015, ahli juga ikut melakukan Audit PenghitunganKerugian Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana KorupsiPembangunan Sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) oleh BadanPenanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka padaLokasi rumah pengungsi di Desa Hewuli, Kecamatan Alok Barat,Kabupaten Sikka, Tahun Anggaran 2013;Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang menjadi dasar hukum abhimelakukan audit PKKN adalah Surat Kepala Kejaksaan Negeri MaumereNomor B950/ P.3.15
124 — 15
Bahwa yang berwenang untuk memerintahkan dan menyetujuipengeluaran keuangan di perusahaanperusahaan tersebut adalahBapak Denny Kondoy ;.Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ia tidakpernah menerima pemberian uang dari Denny Jefry Kondoy 3.15.
555 — 291
Hal tersebut secara tegas dimuat dalampertimbangan hal 141 sebagai berikut:3.15 Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganhukum di atas menurut Mahkamah penyidik KPKsebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) UU 30/2002tidak harus hanya berasal dari institusi Kepolisiansebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) KUHAP danmenurut Mahkamah, KPK memiliki kKewenangan untukmengangkat sendiri penyidiknya;Hal 74 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/201 7/PN. Jkt.
136 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.64 PK/Pid.Sus/2009e BB 3.14 : 1 (satu) lembar foto copy Surat NomorB. 17/DPPTKDN/ DPKKABT/2004 tanggal 26 Nopember2004 tentang Undangan Negosi asi Harga kepada PT.Gita Vidya Hutama.BB 3.15 : 2 (dua) lembar foto copy Berita AcaraEvaluasi PenawaranHarga Pengadaan Peningkatan Fasilitas Mesin danPeralatan Pelatihan untuk 3 BLK/UPT Makassar ,Ternate dan Samarinda melalui ABTDPKK DitjenBinapendagri Tahun Anggaran 2004 No.BA.21/DPPTKDN/DPKKABT/2004 tanggal 26 Nopember2004.BB 3.16 : 8 (delapan) lembar
92 — 12
3.15. Sebidang tanah terletak di Blok Desa Kolot Kampung Desa Kolot RT 01 RW 04 Desa Sukatani Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut seluas 1.400. M2 ( seribu empat ratus meter persegi ) dengan batas - batas sebagai berikut :
- Utara : Kali.
- Selatan : Tanah Milik Emot.
116 — 40
Tavip Widodo (selaku Ketua Tim) Jakob Kristian Bire (selaku Anggota Tim) Mukhamad Yusuf Widodo (selaku Anggota Tim)Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa yang menjadi dasar hukumahli melakukan audit PKKN adalah : Surat Kepala Kejaksaan Negeri Maumere NomorB950/P.3.15/Fd.1/04/2015 tanggal 14 April 2015, perihalPermintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
69 — 8
958.397.109,00;
Adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat;
- Menetapkan jumlah hutang sebagaimana pada dictum angka (6) (seperdua) bagian menjadi hutang Penggugat, dan (seperdua) bagian menjadi hutang Tergugat;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar/ melunasi hutang masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka (7);
- Menyatakan gugatan harta bersama dari Penggugat atas obyek angka (3.1, 3.2, 3.3, 3.10, 3.11, 3.15
81 — 12
Bahwa yang berwenang untuk memerintahkan dan menyetujuipengeluaran keuangan di perusahaanperusahaan tersebut adalahBapak Denny Kondoy ;.Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ia tidakpernah menerima pemberian uang dari Denny Jefry Kondoy 3.15.