Ditemukan 1883 data
160 — 37
Feitelijke levering yaitu Penggugat tidak ada menyerahkantanah/bangunan rumah terperkara yang terletak di Jalan TitipapanNo.31/43, Kel.Sei Sikambing D, Kec.Medan Petisah, Kota Medan kepadaTergugat , dimana sampai gugatan ini dimajukan Penggugat, Penggugattetap memiliki, menguasai dan mengusahai tanah/oangunan rumahterperkara yang terletak di Jalan Titipapan No.31/43, Kel.Sei SikambingD, Kec.Medan Petisah, Kota Medan tersebut .17.
(dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepadaPenggugat sebagaimana diperjanjikan dalam Akta Pengikatan Jual BeliNo.3 tertanggal 11 September 2007 antara Penggugat beserta AlmarhumSuaminya (Alm.Saut Mangapul Simatupang) semasa hidupnya denganTergugat dan ditanda tangani Tergugat IV pada tanggal 12 September2007, hal ini terbukti melalui Akta Perjanjian No.4 tertanggal 14September 2007, dan Feitelijke levering karena Penggugat tidak adaHalaman 33 dari 116 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pat.G/2016
198 — 106
RangkaMHRRM3870GJ701446, No Mesin K24Z99912026, Nomor Polisi B196RRR beserta STNK (yang disebutkan oleh Pelawan dalamPerlawanannya atas nama REZA FAUZAN tetapi Pelawan telah salahdan keliru karena didalam Putusan perkara a quo kendaraan tersebutatas nama DYAH RISMANINGTYAS) jelaslahbelum merupakan dalilyang mengikat, karena secara hukum belum terjadi peralinan hak atas benda yang dilekatkan perjanjian fidusia yaitu belum ada kedudukanmenguasai atas benda tersebut (bezit), belum ada penyerahan fisik(levering
69 — 12
Bahwa benar dalil Para Penggugat pada angka 4 gugatannya,bahwa meskipun Akta Hibah/obyek sengketa sudah terbittetapi tidak pernah terjadi penyerahan (levering) dari ParaPenggugat kepada Tergugat , dan benar bahwa ParaPenggugat mempunyai beberapa orang anak bahkan cucu cucu yang masih hidup hingga saat ini.6.
168 — 112
Kabupaten Lombok Tengah Cq.Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Lombok Tengahmelalui Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Tengah, padatahun 2008 dan tidak pernah dipermasalahkan sebelumnya. ketikaterjadinya Levering maka hal tersebut bukan kewenangan AbsolutPengadilan Agama dimana dalam peralinan Hak yang didasaridengan Pembayaran melalui Panitia Pengadaan TanahKabupaten/Kota atau Propinsi tentu menjadi Kewenangan MutlakPengadilan Negeri yang memeriksa mengenai sah atau tidaknyaperalihan hak
51 — 12
Jelas disini bahwa pak Sadiyo (Tergugat ID) lah yang telah melakukan perbuatan curang.Bahwa terhadap obyek/ rumah tersebut tidak pernah dilakukan penyerahan(levering) dari Tergugat I kepada siapapun, karena memang faktanya obyektersebut tidak pernah Tergugat I alihkan ke orang lain/ pihak manapun.
184 — 97
tidaklah mungkin dibedakan karena mereka melakukan tindakpidana itu dalam satu niat, sedangkan ahli Termohon ADNAN PASLIADJA,SHmenerangkan bahwa apabila terdakwa didakwakan bersamasama yang dijunctokan ke Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP dalam berkas yang splitsing tetap bisadijatuhnkan hukuman yang berbeda, misalnya satu terdakwa dibebaskan danterdakwa lainnya dipidana ;Menimbang,bahwa terhadap perjanjian perdata yang dilakukan oleh ParaPihak dan jangka waktu perjanjian itu belum berakhir dan belum ada levering
PT. SARANG TAWON SUKSES ABADI
Tergugat:
1.PT. MURNI ALDANA MANAJEMEN
2.PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA
Turut Tergugat:
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
295 — 84
Penyerahan (levering).Formalitas yang harus dipenuhi untuk sahnya cessie ditentukanoleh satu pasal saja, yaitu ketentuan Pasal 613 KUHPerd.Penyerahan (cessie) dari hak tuntut akan piutang atas namaatau hak kebendaan tak bertubuh lainnya menurut pasalHalaman 43Putusan Perdata Gugatan Nomor 777/Pdt.G/2020/PN.Mdn.tersebut harus dilakukan dengan membuat akta otentik atau dibawah tangan, di mana oleh cedent hakhak atas kebendaan itudilimpahkan kepada orang lain, cessionaris.
60 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1200 K/Pdt/201726.27;28.Girik Letter B Nomor 1099 Persil 52 sekarang Persil 180 dalam keadaansemula dan bila perlu pelaksanaannya dilakukan atau setidaktidaknyadibantu oleh alat kKekuasaan negara yaitu pihak berwajib (Polisi);Bahwa guna menjamin terpenuhi tuntutan Para Penggugat di atas agartidak siasia (ilusioner) dan mencegah itikad buruk dari Tergugat I, danTergugat II yang secara terbuka mempunyai niat untuk mengalihkan tanahdan bangunan tersebut kepada Pihak lain (juridische levering)
47 — 11
Bahwa berdasarkan hukum, syaratsyarat beralinnya suatu hakyang bersifat kebendaan harus memenuhi 3 kriteria yaitu:1) Kewenangan dari pihak yang menyerahkan 35 2) Alas hak yang sah (rechtstitel)3) Penyerahan (levering).
129 — 8
1457 dan Pasal 1458 : bahwa jualbeli adalah suatau persetujuan dimana satu pihak mengikatkan dirinya untukberwajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain untuk berwajib membayarharga ( Prijs ) yang dimufakati antara mereka berdua dalam hal ini adalah tidaklain bapak Sudarman Sugianto alias Ng Nam Khit ( Alm ) sebagai Pemilik /Penjual dengan Para Tergugat ( Tergugat I dan Tergugat II ) sebagai Pembeli.Dan selanjutnya pada Pasal lain yaitu Pasal 14745 KUH Perdata juga dijelaskanbahwa Penyerahan ( Levering
68 — 3
terperkara sejak tanggal 5September 2010 (P.3), kwitansi pembayaran kontrak rumah tanggal 10 September 2010(P.4), kwitansi pembayaran uang kontrak tanggal 11 April 2011 (P.5), kwitansipembayaran kontrak tanggal 11 September 2011 (P.6), dan kwitansi pembayarankontrak tanggal 10 April 2012 (P.7) dan demikian juga keterangan saksisaksi DARWINARIFIN dan SYAWALUDDIN HASIBUAN bahwa tanah dan bangunan masih dikuasaioleh SITI BASY ARIAHj=== ann nnnMenimbang, bahwa oleh dalam hal penyerahan tanah sengketa (levering
Urip Tri Gunawan,SH
Tergugat:
1.Benny Albertino Kasata Tanum
2.Wedha Putra Wiryawan
3.Henny Suryani Ondang
4.Notaris PPAT Hartono SH
5.Luh Sariani
6.Notaris PPAT I Putu Adi Mahendra Putra SH Mkn
7.Notaris PPAT Ketut Ambarasari SH Mkn
Turut Tergugat:
1.Rita Darmayanti, SH
2.Don Hanura Jaya
3.Badan Pertanahan Denpasar
384 — 191
Hak milik beralin apabila dilakukanperjanjian yang bersifat kebendaan, yaitu melalui penyerahan(levering).e.
68 — 82
Bahwa "Akta Jual Beli Tanah Serta Pengoperan Hak" Nomor : (6)tanggal 09 Juli 2003, sebagai Acte van Transport, sehingga dapatterjadi dan timbulnya Peralinan Hak (/levering) dari NyonyaSodijdjah (sekarang : Terlawan IV) kepada sdr. Haji AbdulRohman, SE.1.4. Bahwa oleh karena ternyata terbukti Para Pelawan tidak mengikutsertakan Notaris Bonar Sihombing, SH,, di Jakarta sebagai pihak,maka sudah terbukti Jelas Kurang Pihak.DALAM POKOK PERKARA :1.
58 — 170
Tanggal 10 April 2003 (Bukti T116d), Putusan kasasiMahkamah Agung RI No.60 K/TUN/2004 tanggal 17 Mei 2004 (T116e), PutusanPeninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.23/ PK/ TUN/2005 tanggal 6Desember 2005 (Bukti T116f) yang intinya sebagai berikut:bahwa pemohon PK (Penggugat) tidak mempunyai kepentingan hukum lagiatas Tanah Eks Register 47 Lampung yang mencakup lahan yang ditunjukdalam jin Usaha Perkebunan atas nama Termohon PK II khususnya denganadanya tindakan pelaksanaan penyerahan pembayaran (levering
137 — 133
Pada peristiwa pertama ini terjadiberpindahnya hak dan kewajiban (levering) dari pemeganghak yang satu kepada calon penerima hak yang lainkesemuanya itu bersifat perdata/nukum perdata =;b.kedua :Peristiwa didaftarkannya perolehan hak peristiwa pertamatersebut di atas kepada lembaga yang berwenangmemproses pendaftaran tanah (BPN RI Cq. Kanwil BPNProp. Cq. Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten) agardiperoleh kekuatan dan kepastian hukum atas tanah yangtelah diperoleh tadi.
Terbanding/Jaksa Penuntut : ANDAR PERDANA WIDIASTONO,SH,.MH
161 — 88
Putusan No. 03/Tipikor/2013/PT.Sultra.demikian Pasal 3 Ayat (1) huruf b dan Ayat (2) huruf a Permendagri No 17Tahun 2007 dapat diterapkan pada serah terima ore nikel dari PT INCO kePemerintah Daerah Kabupaten Kolaka ;Menimbang terhadap pendapat dari pembanding yang menyatakan bahwatidak pernah terjadi peralihan hak milik karena tidak pernah terjadi penyerahanfactual /levering, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding tidak sependapatdengan pembanding ini dan berpendirian bahwa penyerahan ore nikel kadarrendah
153 — 17
perjanjian pokoknya, maka dalil Pelawan yangmenyatakan bahwa Pelawan sebagai pemilik sah atas 1 (satu) unit mobilMerk Honda Mobilio RS CVT, Tahun 2015, warna putih Metalik,NomorPolisi B 154 NCA, Nomor Rangka MHRDD4870FJ458418, Nomor MesinL15Z11211115, BPKB atas nama DJOHANAH, jelaslah belummerupakan dalil yang mengikat, karena secara hukum belum terjadiperalinan hak atas benda yang dilekatkan perjanjian fidusia yaitu belumada kedudukan menguasai atas benda tersebut (bezit), belum adapenyerahan fisik (levering
28 — 9
Djaman, Rakiyo S danSuhudi, memang benar oper alin secara materiil tanah sengketa dilakukan padatahun 1960 dan sudah sesuai dengan hukum adat yang berlaku, yakni dilakukansecara terang dan tunai, terang maksudnya adalah sudah dilakukan dihadapanmasyarakat yang diwakili oleh Kepala Desa Tropodo, serta adanya saksisaksidan Tunai maksudnya adalah dalam oper alih tersebut terdapat pembayaran ataupenyerahan sejumlah uang dari Penggugat dalam Rekonvensi kepada Sair,sehingga secara materiil penyerahan atau levering
Terbanding/Tergugat I : DINIEK ANGGRAINI Diwakili Oleh : Hery Sulistyo, S.H, dk
Terbanding/Tergugat II : TRI JOHAN FIRDIYANTO
Terbanding/Tergugat III : KUSUMASTUTI Diwakili Oleh : HARAPAN SILALAHI, SH
Turut Terbanding/Penggugat II : UTAMI DIAN SURYANDARI Diwakili Oleh : Candra Tofik Nurcahya, S.H.
123 — 40
Menyatakan secara Hukum, Penggugat, tidak pernah membuatdan tidak pernah menandatangani AKTA OTENTIK LEVERING, atas Tanahdan Rumah Lantai 1 dan Lantai 2 Sengketa, karena Penggugat, samasekali TIDAK PERNAH MENJUAL Tanah dan Rumah Lantai 1 dan Lantai 2Sengketa tersebut kepada Tergugat I, karenanya Penggugat, adalah Pihakyang Sah dan Benar, serta Beritikad Baik memiliki dan menguasai Tanahdan Rumah Lantai 1 dan Lantai 2 Sengketa dalam Perkara Perdata ini;23.
64 — 7
berlindung dibalik Tergugat IT;Bahwa mengacu pada alat bukti Penggugat dan PihakPihak Terkait lainnya bahwajauh sebelum tahun 1981 terhadap suratsurat dan dokumen hukum atas tanah objekperkara yang dimiliki/ dipunyai oleh Tergugat I dan diakui oleh Tergugat II sebagaialas haknya Tergugat i adalah telah pernah dilaksanakan pemeriksaan, penelaahan danpenilaian hukum oleh Instansional Pemerintahan dan Instansi TNI AD, sehinggaberkesimpulandalam bentuk menerbitkan dokumen hukum atas tanah, dokumen levering