Ditemukan 1719 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melangarnya melanggara melanggarn
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 29-03-2012 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 13/Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PN.Bjm
Tanggal 29 Maret 2012 —
50 — 10
  • Moeljatno dalam buku asas asas hukum pidanaberpendapat, dalam pendirian yang formil, letak melawan hukumnyaperbuatan sudah nyata dari sifat melanggarnya ketentuan undangundang, kecuali jika termasuk perkecualian yang ditentukan oleh undangundang pula.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 18-05-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 2 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
FAJAR SANTOSO SH
Terdakwa:
ROFEN ANDIANSYAH. R, SE Als ROFEN Bin ROZALI
86 — 39
  • ., Bin Rozali harus dijatuhi pidana yang setimpaldengan kesalahannya;Menimbang, Menimbang, bahwaselain menentukan tentang pidanabadan bagi orang yang melanggarnya, ketentuan Pasal 23 (jo.Pasal 421KUHP) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, juga secara imperatif telan menentukanpenjatuhan pidana pokok berupa denda terhadap pelaku tindak pidanakorupsi sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukannya itu, untukitu kepada terdakwa Rofen Andiansyah,R,SE., Bin Rozali
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-01-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 15 Juni 2016 — SINANDAR NATA KUSUMA BIN SIDURAHMAN
109 — 51
  • bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yangdari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yangpada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahanserupa;Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pengadilan pidana yangdijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang diputuskan dalammusyawarah Majelis Hakim dan tertuang dalam amar putusan perkara inidipandang sudah tepat dan adil;Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagiorang yang melanggarnya
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 04-08-2017 — Putus : 06-10-2017 — Upload : 23-09-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 17/PID.SUS-TPK/2017/PT JAP
Tanggal 6 Oktober 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : Lucas J Kubela, SH
Terbanding/Terdakwa : DEASY SALY NATALIN KALASE, SH
89 — 33
  • JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAPsesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat, maka perbuatan tersebutdapat dijatuhi pidana; Bahwa, apabila dikaitkan dengan fakta hukum perbuatan terdakwa DeasySaly Natalin Kalase,SH, selaku Pjs Kepala Kantor Kas Lereh PT BankPembangunan Daerah Papua Cabang Sentani dengan peraturan perundangundangan antara lain UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara danSuratSurat Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Papua, nyatanyata Terdakwa telah melanggarnya
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-01-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 15 Juni 2016 — ANTARIKSA, ST BIN MURNI BADRI
90 — 40
  • bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yangdari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yangpada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahanserupa;Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pengadilan pidana yangdijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang diputuskan dalammusyawarah Majelis Hakim dan tertuang dalam amar putusan perkara inidipandang sudah tepat dan adil;Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagiorang yang melanggarnya
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 13-08-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 16-01-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
RADEN DIMAS HIDAYATULLAH sh
Terdakwa:
ANGGI FIRGINITA ARISANTA Amd. Als ANGGI Binti AMRIL DARMAWAN Alm
123 — 47
  • persidangan berlangsungHalaman 227 dari 248 Putusan Nomor :84/Pid.SusTPK/2018/PN BglPengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapatdijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa Anggi Firginita Arisanta,A.Mdsehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampubertanggungjawab dan karenanya pula kepada terdakwa Anggi FirginitaArisanta,A.Md harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagiorang yang melanggarnya
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 07-08-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 17-01-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
SAPUAN BIN WAHAB
135 — 78
  • telahdinyatakan terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsungPengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapatdijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa sehingga terdakwa harusdipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dankarenanya pula kepada terdakwaharus dijatuhi pidana yang setimpal dengankesalahannya.Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orangyang melanggarnya
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 07-08-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 13-02-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
SYAMSUL YAHEMI,SH BIN Alm H. SYAUKANI
151 — 72
  • dinyatakanterbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sepertidipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidakmenemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasanpenghapus pidana bagi terdakwa sehingga terdakwa harus dipandang sebagaiSubyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepadaterdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orangyang melanggarnya
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 28-08-2015 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 16-01-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 506/PDT.G/2015/PN JKT.SEL
Tanggal 12 Mei 2016 — PT KASIH INDUSTRI INDONESIA Lawan 1.PT HUMPUSS 2.PT HUMPUSS TRADING 3.PT HUMPUSS PATRAGAS 4.PT DAYA BAMBU SEJAHTERA
449 — 318
  • kredit bunga tinggi,denda yang tidak layak kalau dia terlambat bayar kalau dari awalnya sudahada berarti sudah ada unsur penyalahgunaan keadaan dari awal sebelumada perjanjian kredit yang baru ;Bahwa kontrakkontrak lain yang dimaksudkan kontraknya A dibilang B inicausa yang tidak diperbolehkan kalau itu terjadi sebenarnya kalau kita lihatpertentangannya dengan causa yang diperbolehkan itu syarat objektif, syaratobjektif tidak menyangkutkan dengan orang bedanya disitu makanya kalauanakanak kontrak melanggarnya
Pengadilan PN BENGKULU
Putus : 15-06-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 15 Juni 2016 —
67 — 28
  • bisa merenungi apa yang telah diperobuatnya, yangdari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yangpada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahanserupa;Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pengadilan pidana yangdijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang diputuskan dalammusyawarah Majelis Hakim dan tertuang dalam amar putusan perkara inidipandang sudah tepat dan adil;Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagiorang yang melanggarnya
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-08-2016 — Putus : 13-01-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 41/PID.SUS.TPK/2017/PN.Bgl
Tanggal 13 Januari 2017 — TAHIRMAN Bin WAHIR
105 — 39
  • dinyatakan terbukti secara Sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanyaalasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagiterdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yangmampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhipidana yang setimpal dengan kesalahannya.Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orangyang melanggarnya
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-09-2016 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 52/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 14 Februari 2017 — M. ROZALI DJAFRI Bin (Alm) DJAFRI
127 — 88
  • Rozali Djafri BinDJAFRI karena salahnya harus dijatuhi Pidana Penjara yang setimpal dengankesalahannya tersebut, dimuat dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orangyang melanggarnya, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secara imperatif telahmenentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadap pelaku tindakpidana korupsi sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukannya itu, untuk
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-07-2011 — Putus : 08-12-2011 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 3/PID.SUS/2011/PN.MTR
Tanggal 8 Desember 2011 — Pidana : TJATUR TOTO HARDJANTO
118 — 82
  • Letakmelawan hukumnya perbuatan itu ternyata dari sifat melanggarnya ketentuan undangundang, kecuali apabilatermasuk pengecualian yang telah ditentukan undangundang pula (1990 : 6770). Pengertian sifat melawan241hukum formil dikemukakan pula oleh Indrianto Seno Adji, yaitu apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhiatau dapat dibuktikan, dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 27-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 24-07-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
YULI HERAWATI SH MH
Terdakwa:
Drs. H. EDY PANCA WARMAN M.Pd Alias EDY Bin Alm MACHMUD A KARIM
126 — 64
  • Putusan Perkara Nomor : 21/PID.SUS.TPK/2019/PN.Bol.Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orangyang melanggarnya, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secaraimperatif telah menentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadappelaku tindak pidana korupsi sebagai ganjaran atas perbuatan yangdilakukannya, untuk itu kepada terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yangbesaran jumlahnya sebagaimana disebutkan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-01-2013 — Putus : 12-06-2013 — Upload : 12-03-2014
Putusan PN MATARAM Nomor 2/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 12 Juni 2013 — - JUANDI SETIAWAN
156 — 562
  • Letak melawan hukumnya perbuatan ituternyata dari sifat melanggarnya ketentuan undangundang, kecuali apabila termasukpengecualian yang telah ditentukan undangundang pula (1990 : 6770). Pengertiansifat melawan hukum formil dikemukakan pula oleh Indrianto Seno Adji, yaitu apabilaseluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan, dengan sendirinyadianggap perbuatan itu telah melawan hukum.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 18-05-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 31-10-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 2 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
FAJAR SANTOSO SH
Terdakwa:
SAFUAN S.Sos. M.Si Als IWAN Bin MUSA
107 — 82
  • M.si als lwan Bin Musa harus dijatuhi pidana yangsetimpal dengan kesalahannya.Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orang yang melanggarnya, ketentuanPasal 23 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.(Pasal241 KUHP) , juga secara imperatif telah menentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadappelaku tindak pidana korupsi sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukannya itu, untuk itu kepadaterdakwa Safuan,S.Sos.
Pengadilan PN MEULABOH Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 28-01-2016 — Upload : 28-03-2016
Putusan PN MEULABOH Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO.
Tanggal 28 Januari 2016 — 1. Nama lengkap : PT. Surya Panen Subur (PT. SPS);---------------- Tempat Lahir : Jakarta;----------------------------------------------------- Umur / Tgl. Lahir : 27 Tahun / 27 Oktober 1986;------------------------- Dalam hal ini diwakili oleh :-------------------------------------------------------------- Nama lengkap : Ir. Teuku Arsul Hadiansyah;-------------------------- Umur : 59 tahun;--------------------------------------------------- Tempat / Tgl. Lahir : Aceh / 10 November 1955;---------------------------- Agama : Islam;------------------------------------------------------- Pekerjaan : Swasta / Direktur PT. SPS;--------------------------- Kewarganegaraan : Indonesia;-------------------------------------------------- Pendidikan : S-1;---------------------------------------------------------- Alamat sesuai KTP : Komplek Tulus Rejo No. 18 RT.002 RW.003 Kelurahan Muara Sari Kecamatan Kota Bogor;
901 — 654
  • Kalau sipenerima melanggarnya maka direksi harusstop, dari pada perusahaan malu. itu tidak boleh dibiarkan lalu kalaupihak ketiga melanggar, perusahaan tidak mungkin tidak mengetahui.semua lapangan ada pengawasan. kecuali perusahan telah melakukan kongkalikong;> Bahwa Lex adalah ditujukan kepada kodifikasi, wet itu sendiri adalahbagian dari pada lex; Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa telahmenaggapinya sebagaimana dalam pledoinya yang pada pokonya adalah sebagaiberikut
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-04-2016 — Putus : 10-08-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 40/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 10 Agustus 2016 — Pidana Korupsi - BOBBY REYNOLD MAMAHIT
199 — 67
  • menuju pada suatubentuk penyalahgunaan wewenang atau tindakan yang melampaui bataskewenangannya;Bahwa di dalam hukum administrasi negara itu knususnya dalam hukumorganisasi pemerintahan maupun dalam hukum kepegawaian dikenal yangnamanya mekanisme pengawasan melekat dan pengawasan hierarkis.Semua tujuan dari keberadaan perangkat sistem pengawasan itu adalahdimaksudkan supaya pelaksanaan fungsi dan penataan pemerintahan ituselalu dalam rangka untuk mematuhi norma peraturan perundangundangandan bukan melanggarnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
1063 — 757 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pelaku usaha dan adanyaKelompok Usaha Temasek tidak berdasar dan harus dibatalkan.Alasan Kedua: Pemohon bukan merupakan pelaku usaha karenaperbuatan/perjanjian untuk melaksanakan peraturan perundangundanganyang berlaku~ dikecualikan dari ketentuan UndangUndang 5/1999berdasarkan Pasal 50 huruf (a) UndangUndang 5/1999 junto Pasal 1 Ayat 18,Pasal 30, dan Pasal 47 Ayat (1) UndangUndang No. 5/1999.4.1 Pembuat UndangUndang No. 5/1999 telah membatasi kewenanganTermohon, dan karenanya Termohon tidak boleh melanggarnya