Pasal 52 ayat (2)Undangundang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakansebagai berikut :Pasal 52Ayat (1) Syarat sahnya keputusan meliputi :Huruf a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;Huruf b.dibuat sesuai prosedur; danHuruf c. substansi yang sesaui dengan objek keputusan.Ayat (2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkanpada ketentuan peraturan perundangundangandan AUPB.Bahwa pada kesempatan ini Penggugat sampaikan Ringkasan Uraian dan Penjelasantentang

2012, Buku di gudang tersebut namun saat pemeriksaan/penelitian tersebut tidak dilakukan perhitungan jumlah buku , judulbuku, spesifikasi tehnis buku seluruhnya hanya kami tim PPHPmengambil sampel secara acak sebanyak kurang lebih 50 Judul bukukemudian kami cocokkan dengan daftar table buku yang diberikanoleh PPTK terdakwa RAMDAN YUSUF, ST dan ternyata sampel yangdiambil kurang lebih 50 Judul buku sesuai dengan daftar tabel bukudimana Judul buku, pengarang, penerbit , jumlah halaman, NomorISBN sesaui

adalah setelahSKPD menerbitkan Surat perintah membayar dan kemudiandiserahkan ke DPPKAD maka selanjutnya di register surat masukkemudian kaitan dengan dana DAK DAN Bantuan keuangan maka diteruskan ke Bidang anggaran untuk diverifikasi, Dana LSAPBDlangsung ke Perbendaharan, Kaitan dana GU dan tambah uang kebagian akuntansi dan kemudian setelah masuk bagian masingmasing maka diteruskan ke Perbendaharaan untuk penerbitan SP2D.Perbendaharan meneliti ketersedian anggaran, ketepatanpembebanan anggaran sesaui

PXI oleh Kardi yang disaksikan oleh Ketua RW 11, KetuaRW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisurentertanggal 26 September 2005. ( Foto copy sesaui foto Bukti TII.Intv41cSurat Keterangan Kardi benar telah menggarap tanah Ex.PT. P XI seluas 6.000 m? yang diketahui dan dikeluarkanoleh Kepala Desa Kalisuren tanggal 26 September 2005.(Foto copy sesuai foto copy ); Bukti TII.Intv42a Surat Pernyataan dan Oper Alih Tanah Garapan Ex PT. P XI seluas 7.000 m?

FAJRUL FALIHIN.Hal 100 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.SusTPK/2018/PN Bgl Bahwa nilaiyang dibayarkan dalam pelaksanaan proses pembayarantermyn 30% atas kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi padaDinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 terasebut sesaui denganSP2D nomor : 160161303003523, tanggal 11 Juli 2016 adalah sebesarRp.281.820.000 (dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus duapuluh ribu rupiah).

saksimemerintahkan PPK agar dilakukan pemutusan kontrak apabilah sudahberakhir dan memperbaiki administrasi sesuai dengan aturan yang ada.Bahwa pembayaran atas kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodipada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut hanyadibayarkan uang muka saja sebesar 30% dari nilai kontrak.Bahwa nilai yang dibayarkan dalam pelaksanaan proses pembayarantermyn 30% atas kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi padaDinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 terasebut sesaui

plurul litis consortium)sehingga putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan;Gugatan Terbanding terbukti kabur karena tuntutan Terbanding yangmenyangkut kehormatan/martabat dan nama baik (Eer en goede naam)seharusnya didasarkan pada ketentuan hukum yang lebih spesifik, yakniketentuan pasal 1372 KUHPerdata;Putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan gugatan terbukti kabur karenatidak menjelaskan kerugian khususnya kerugian immateriil;Dalam Pokok Perkara :Pembanding telah menjalankan Profesi Advokat sesaui

waktu 3 (tiga) bulan saja yaitu dari tanggal 1Agustus 2017 s.d. 31 Oktober 2017, bukti ini bersesuaian dengan keteranganSaksi SUSI MELINA selaku Direktur Utama MNC Sekuritas yang didepanpersidangan menyatakan bahwa SK tersebut tidak diperpanjang sehinggamasa jabatan PEMOHON BANDING sebagai PJS Direktur Capital Markethanya sampai tanggal 31 Oktober 2017 dan setelahnya PEMOHONBANDING hanya berstatus sebagai sales biasa dibawah Divisi Fix Income.Berdasarkan uaraian tersebut didapatkan fakta hukum sesaui

Berdasarkan uaraian tersebut didapatkan faktahukum sesaui fakta persidangan bahwa PEMOHON BANDING menjabatsebagai PJS Direktur Capital Market hanya untuk periode pembelian MTNSNP tahap ke Bank Sumut sebesar Rp. 52.000.000.000,00 (lima puluh duamiliar rupiah) dan untuk penawaran MTN Tahap II dan Tahap Ill sudahsepenuhnya Kembali menjadi wewenang Direktur Utama MNC untukmenandatangani surat penawarannya dimana hal ini sesuai dengan BuktiSurat Penawaran MTN Tahap II dan Tahap III yang bukan lagi ditandatanganiPEMOHON

selaku Pengguna Anggaran telah melakukan penegurandengan Surat Teguran Pertama kepada Terdakwa selaku Direktur CV.EKA WIJAYA melaluiSurat 585/440/KesPP/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011 yang dijawab oleh Terdakwa137138mengenai papan nama akan dipasang segera, penimbunan bekas galian segera merupakantanggung jawab terdakwa dan melaporkan kondisi lapangan di Kecamatan Sebangau sangatsulit sehingga memerlukan penanganan lebih dibandingkan daerah lain serta minta petunjukuntuk kelancaran pekerjaan agar sesaui

Saksi DIDIK DARMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa tugas dan tanggung saya selaku Sekretaris pada DinasLingkungan Hidup dan Perhubungan tahun 2017 s/d sekarang yakniMembantu kepala daerah menjalankan programprogram dan kegiatanyang sesaui dengan RPJMP;Bahwa terkait ganti rugi atas tertabraknya dermaga sesayap Kab. TanaTidung Tahun 2015 awalnya saksi mengetahui tertabraknya dermagasesayap Kab.

Mempertanggung jawabkan keuangan, uraian pekerjaannya adalahmengumpulkan buktibukti pertanggung jawaban dari SP2D UP/GU/TUdan SP2D LS yang kemudian di dalam format sesaui petunjuk teknisdan permendagri 55 Tahun 2008 dan di tanda tangani oleh KuasaPengguna Anggran (KPA) dan dikirim ke Bupati Kab.Fakfak Cq KabagKeuangan dengan tembusan Inspektorat;Bahwa Kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan rumah guru SDInpres Urat TA 2015 adalah CV.MAMUR JAYA (dir.

Kahayan Hilir sesaui dengan SPJ DPDKNPI Kab. Pulang Pisau tahun 2007 dan SPJ DPD KNPI Kab. Pulang Pisau tahun2008 memang terdapat dua kali kegiatan, kegiatan tersebut dari tahun 2007 dan tahun2008 dilaksanakan hanya satu kali saja, namun terdakwa sudah lupa apakah padatahun 2007 atau tahun 2008 yang benarnya. Kemudian dana sebesar Rp. 1.850.000,(Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sesuai dengan rincian penggunaandana kegiatan Pengukuhan PKKNPI Kec.

Kahayan Kuala sesaui dengan SPJ DPDKNPI Kab. Pulang Pisau tahun 2007 dan SPJ DPD KNPI Kab. Pulang Pisau tahun2008 memang terdapat dua kali kegiatan, kegiatan tersebut dari tahun 2007 dan tahun2008 dilaksanakan hanya satu kali saja, namun terdakwa sudah lupa apakah padatahun 2007 atau tahun 2008 yang benarnya. Kemudian dana sebesar Rp. 6.700.000,(Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan rincian penggunaan dana kegiatanPengukuhan PKKNPI Kec.

PLN (Persero) terlebihdahulu mengurus syaratsyarat yang dibutuhkan sesaui aturan yang terkaitdengan pelebaran jalan tersebut dan pembangunan Base Camp PLTAAsahan Ill.Bahwa pada tanggal 1 September 2010, Terdakwa Pandapotan KasminSimanjuntak selaku Bupati Toba Samosir menerbitkan Keputusan Bupati TobaSamosir Nomor 164 Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia PengadaanTanah (P2T) bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum diKabupaten Toba Samosir Tahun 2010.

Izin lingkungan hidup Hotel The Zurike Yalhi tapi kesekretaariatan menyatakan tidak pernah menerimasebagaimana yang tercantum dalam surat Somasi;Bahwa Pembangunan hotel The Zuri Murni dari Perusahaan bukan darianggaran APBD/APBN;Bahwa Hotel The Zuri Pembangunannya memakai Bor sesuai yangtertera dalam dokumen;Bahwa masyarakat masih bisa menyampaikan saran/pendapat walau izinlingkungan sudah terbit, karena tiap 3 bulan dan 6 bulan ada laporan izinpengelolaan lingkungan dan pemeriksaan secara rutin sesaui

Verifikasi pada permintaan pencairan AlokasiDana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap III, II tahun anggaran2017, dan permintaan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan DanaDesa (DD) tahap , Il Desa Bojongkerta, dan telan melakukanVerifikasi/oengecekan persyaratan untuk proses pencairan Dana Desayang diajukan, dengan metode melakukan pemeriksaanadministrasi/pertanggungjawaban tahap sebelumnya, dan setelahdilakukan ceklist, tim verifikasi menyetujui dengan menandatanganiberkas permohonan pencairan sesaui

PLN Kabanjahe adalah saat ini Supervisorteknik, saat 2012 saksi masih staff di teknik ; Bahwa yYang mencetak surat permohonan itu saksi sendiri dan ituatas perintah pimpinan ; Bahwa saksi mengetahui 11 titik yang akan dipasangkan KWH metertersebut ; Bahwa 11 lokasi tersebut sudah terpasang semua ; Bahwa artinya dibayarkan terlebih dahulu baru dipasangkan ; Bahwa saksi hanya memberikan surat registrasi, lalu kita kasi kepelaksana masalah pembayaran saksi tidak tahu menahu siapa, dikwitansi nama sesaui

., dan terdakwa selakupelaksanan kebijakan dalam pengelolaan APBDEs dalam pencairan danaADD maupun bantuan keuangan tidak sesaui dengan proposal yangdibuat serta tidak ada pemisahan dalam pencairan dana Alokasi DanaDesa maupun dana bantuan keuangan sedangkan yang ada hanyapencairan Alokasi Dana Desa saja dan terdakwa adalah sebagai salahsatu pihak yang harus menyetujui dalam pencairan Alokasi Dana Desamaupun dana bantuan keuangan setelah dana tersebut berada direkening desa ;Bahwa jumlah kerugian

., danSekdes selaku pelaksanan kebijakan dalam pengelolaan APBDes dalampencairan dana ADD maupun Bantuan Keuangan tidak sesaui denganproposal yang dibuat serta tidak ada pemisahan dalam pencairan danaAlokasi Dana Desa maupun dana Bantuan Keuangan, sedangkan yangada hanya pencairan Alokasi Dana Desa saja dan Sekdes danBendahara adalah sebagai salah satu pihak yang harus menyetujuidalam pencairan Alokasi Dana Desa maupun dana bantuan keuangansetelah dana tersebut berada di rekening desa ;e Bahwa jumlah

Bin Ahmad.Selain itu sesaui menurut hukum islam di karenakan orang tua dariPara turut Tergugat dan II meninggal terlebin dahulu yaitu padaTahun (1996) dari pada Pewaris yaitu H. Bin Ahmad pada 7September 2002 maka kedudukan hak mewaris Para Turut Tergugat dan II menjadi terhijab/terdinding.4.

Saksi DIDIK DARMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa tugas dan tanggung saya selaku Sekretaris pada DinasLingkungan Hidup dan Perhubungan tahun 2017 s/d sekarang yakniMembantu kepala daerah menjalankan programprogram dan kegiatanyang sesaui dengan RPJMP;Bahwa terkait ganti rugi atas tertabraknya dermaga sesayap Kab. TanaTidung Tahun 2015 awalnya saksi mengetahui tertabraknya dermagasesayap Kab.

., dan terdakwa selakupelaksanan kebijakan dalam pengelolaan APBDEs dalam pencairan danaADD maupun bantuan keuangan tidak sesaui dengan proposal yangdibuat serta tidak ada pemisahan dalam pencairan dana Alokasi DanaDesa maupun dana bantuan keuangan sedangkan yang ada hanyapencairan Alokasi Dana Desa saja dan terdakwa adalah sebagai salahsatu pihak yang harus menyetujui dalam pencairan Alokasi Dana Desamaupun dana bantuan keuangan setelah dana tersebut berada direkening desa ;Bahwa jumlah kerugian

Saksi tidak dapat menjelaskan tentang sesaui atau tidaksesuainya Spek Sebagiamana yang telah di Isyaratkan DalamRencana Anggaran Biaya (RAB) atas Pelaksanaan Kegiatanpembuatan sumur gali 30 (tiga puluh) unit di Kel. WasolangkaKec. Parigi Kab. Muna, Karena ketika pelaksanaan pekerjaan,Saksi hanya melakukan pendampingan sampai denganpengajuan RPD tahap Ke Ill (tiga), dan untuk Pengajuan RPDtahap IV dan V Sampai Akhir Pelaksanaan Musyawarah DesaSerah Terima (MDST) atas Sumur Gali di Kel.