Asratek Ulak Karang Kota Padang; Tergugat dan Tergugat II hadir dengan memberi Kuasanya kepada Sri LestariRahayu,SH.LLM. dan kawankawan dengan Jabatan sebagai Kepala BagianHukum Setditjen Hubla dari Kementerian Perhubungan Direktorat JenderalPerhubungan Laut Indonesia yang beralamat di Jalan Medan Merdeka No.8Jakarta Pusat, pemberian Kuasa tersebut berdasarkan Surat KuasaNo.HK.006/1/13/DJPL14.

Pihak Yang ditarik Sebagai Tergugat Tidak LengkapBahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya selalu mendasarkankegiatannya berdasarkan ketentuan hukum yang ada salah satunya SuratKeputusan Bersama Dirjen Hubla, Dirjen Binwasnaker, dan Deputi BidangKelembagaan Koperasi dan UKM Nomor UM.008/41/2/DJPL11, Nomor 93/DJPPK/XII/2011, Nomor 96/SKB/DEP.1/ XII/2011 tentang Pembinaan danPenataan Koperasi TKBM di Pelabuhan (selanjutnya mohon disebut SKB 2Dirjen 1 Deputi).Oleh karena PARA PENGGUGAT mendasarkan kegiatannya

Raja Ni Stillharus memiliki izin angkut dari Dirjen Migas namun ada pengecuali untukwilayah 3T (terluar, tetinggal dan terpencil) ada kualifikasi berdasarkan SuratEdaran Hubla Nomor: UM.003/E0/SDK/16;Bahwa PT. Raja Ni Still sejak bulan April 2017 sampai dengan tanggal 31Desember 2017 telah melakukan pengangkutan sebanyak 8 (delapan) kali;Bahwa PT. Raja Ni Still memiliki kelengkapan jjin angkut/ transportirberdasarkan deklaratif/ pernyataan dari M. IKBAL FINDING selaku DirekturPT.

Photo Tergugat II dalam presentasi di Direktorat Navigasi Dirjen Hubla, yangselanjutnya diberi tanda P 25 ;26. Fotocopy Surat Somasi, tanggal 15 Maret 2013, yang selanjutnya diberi tanda P 26;27. Fotocopy Surat Somasi Kedua, tanggal 4 Juli 2013, yang selanjutnya diberi tanda P 2 %28. Fotocopy Thuraya Partner Conference 2011, yang selanjutnya diberi tanda P 28 ;29. Fotocopy Voucher tertanggal 4 Maret 2011 dan bukti setoran BCA, yang selanjutnyadiberi tanda P 29 ;30.

Mengusulkan anggaran perbaikan pada alokasi dana ABT/APBNPKantor Pusat Direktorat KPLP Ditjen Hubla Tahun Anggaran 2012;e.

Mengusulkan anggaran perbaikan pada alokasi danaABT/APBNP Kantor Pusat Direktorat KPLP Ditjen Hubla TahunAnggaran 2012;e.

Marinav karena tidak termasukdalam pekerjaan yang ada dalam kontrak;Bahwa saksi ada melaporkan kepada pimpinan dan disarankan secaralisan untuk melakukan koordinasi dengan bagian keuangan Dirjen Hubla;Bahwa yang menandatangani kontrak kerja tersebut saksi sendiri selakuPPK sedangkan yang menanda tangani atas nama Achmad Vendy Nselaku Direktur PT. Marinav adalah Terdakwa;Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai kuasa dar PT. Marinavdan sebelumnya Terdakwa bersama dengan Sdr.

IMBAB,S.APdibawah janji pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Daerah Papua Barat Resor Teluk Bintuni danketerangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantumdalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;Bahwa sebelum menandatangani BAP di Polres Bintuni saksimembaca terlebih dahulu BAP tersebut, memparap tiap halamankemudian menandatangani;Bahwa saksi bekerja di Kementerian Perhubungan Dirjen Hubla

SusTPK/2015/PN.MnkKepala UPP Kelas III Bintuni dan saya tidak mempunyai hubungan apa apa tapidulu kami mempunyai hubungan yaitu hubungan kerja dia adalah sebagaibawahan saya sewaktu saya menjabat sebagai Ka UPP Bintuni dan tersangkasebagai Bendahara Penerimaan di kantor UPP Bintuni;Bahwa saksi bekerja di Kementerian Perhubungan Dirjen HubLa jabatan saksisekarang ini selaku Kepala Seksi Sertifikasi dan Status hukum Kapal KSOPjayapura dan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ka UPP Kelas III Bintuniadalah

Negara 50.778.140.450,08 Bahwa Menurut pendapat ahli yang harus bertanggung jawab terhadapadanya ketidak sesuaian antara Dana PNBP yang di pungut / di terimadengan yang di setorkan ke Kas Negara adalah Kepala Kantor UnitPelaksana Pelabuhan Kelas Ill Bintuni dan Bendahara;halaman 212 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2015/PN.Mnk Menimbang, bahwa TERDAKWA DJANURISE di persidangan telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa bekerja di Kementrian Perhubungan Dirjen hubla

kantorUPP kelas Ill Bintuni diangkat sebagai PNS tahun 1992 dengan golonganPangkat 1B dan sekarang golongan pangkat Terdakwa adalah Pengatur(2D) dan jabatan sebagai Bendahara Penerima di kantor UPP kelas Illbintuni , diangkat sebagai sebagai bendahara pada tahun 2011 diangkatoleh Kementrian Perhubungan Laut, pertama kali di tempatkan di Sarmidan tahun 1994 saksi ditugaskan di Bintuni sampai dengan sekarang;Bahwa Terdakwa bekerja di kementrian perhubungan Dirjen Hubla kantorUPP kelas Ill Bintuni

dan 2 menyebutkan bahwa :Bendahara penerima pada kantor / UPT di lingkungan dirjenperhubungan Laut dalam melaksanakan tugas wajib menyimpan, membukukanPNBP yang diterima dan segera menyetor langsung ke kas Negara;halaman 304 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2015/PN.MnkDalam hal pada lokasi Kantor /UPT Dirjen Perhubungan laut tidakterdapat bank Persepsi / Kantor Post yang tunjuk, bendahara penerimaselambat lambatnya satu hari kerja wajib menyetorkan kepada bendaharapenerima kantor pusat Dirjen hubla

Mengingat telah jelas diatur dalam undangundangkepabeanan dan Surat Keputusan Dirjen Hubla bahwa jenis angkutankapal dan lokasi dimana kegiatan bongkar muat dilakukan adalahdasar hukum yang kuat untuk membedakan tarif itu untuk petikemasHal. 27 dari 50 hal. Put. Nomor 67 PK/Pdt/2014antar pulau atau ocean going."

Bahwa selanjutnya meskipun Dirjen Hubla melalui Suratnya tanggal 8Juni 2005 Nomor HK.41/1/7/05 yang ditujukan kepada TergugatRekonvensi agar bertanggungjawab atas hilangnya para crewABK TB.Christian dan BG. Flora tersebut akan tetapi hal inipun tetap diabaikanoleh Para Tergugat Rekonvensi;d.

HUBLA perihal Rekomendasi Teknis sebagai KapalPerikanan pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan hasilHalaman 5 dari 53 halaman.

no.0602/S/ILR/MJS/IX/2018, tanggal 12 September 2018 (2 Lembar);

ASIA DIVING, Ataspermohonan tersebut kemudian saksi menerbitkan rekomendasi salvageBARLIAN 3311 Eks TOLL 3311 ke Direktur KPLP Ditjen HUBLA padatanggal 11 Mei 2018 sebagai syarat pemberian izin kegiatan salvage TKBARLIAN 3311 Eks TOLL 3311.Bahwa pada tanggal 11 Juni 2018 sdr. HENDRI datang kembali ke UPPPALOH dengan membawa Surat Keputusan Direktur JenderalPerhubungan Laut Nomor : KL/301/3/17/DN18 tentang pemberian izinkegiatan salvage TK BARLIAN 3311 Eks TOLL 3311 kepada PT. ASIADIVING.

KARYA ABADI dalam mengikuti lelang ulang, denganmenambahkan persyaratan lelang yang diskriminatif, diantaranya persyaratan SertifikatBadan Usaha yang memang tidak dimiliki oleh PT PANCA DUTA KARYA ABADI agartidak bisa mengikuti proses lelang ulang tersebut.Perbuatan menambahkan persyaratan yang diskriminatif untuk menggagalkan pesertatertentu tersebut bertentangan dengan Pasal 56 ayat (10) Perpres 54 Tahun 2010.Bahwa setelah dibentuk panitia pengadaan melalui Keputusan Kuasa Pengguna AnggaraPPSDM Hubla

KARYA ABADI dalammengikuti lelang ulang, dengan menambahkan persyaratan lelang yang diskriminatif,diantaranya persyaratan Sertifikat Badan Usaha yang memang tidak dimiliki oleh PTPANCA DUTA KARYA ABADI agar tidak bisa mengikuti proses lelang ulang tersebut.Perbuatan menambahkan persyaratan yang diskriminatif untuk menggagalkan pesertatertentu tersebut bertentangan dengan Pasal 56 ayat (10) Perpres 54 Tahun 2010.Bahwa setelah dibentuk panitia pengadaan melalui Keputusan Kuasa Pengguna AnggaranPPSDM Hubla

2011) yang berasal dari file DATA BASE PROYEK (edit 05 0811).xls1 (satu) lembar print out dokumen berjudul Rencana Agustus yang berasal dari fileRencana Agustus 201 1.xls3 (tiga) lembar print out dokumen Strategi Pemasaran Pencapaian Target SeptDes2011 yang berasal dari file STRATEGI PEMASARAN. ppt1 (satu) lembar copy Berita Acara Audit Fisik Pusat Pengembangan SDM PerhubunganLaut Tahun Anggaran 20111 (satu) bundel copy Telaah Staff tentang Organisasi Pengadaan Barang/JasaPemerintah pada PPSDM Hubla

La Mars Marine 2301ternyata tidak mendapat pengawasan dari instansi terkait yaitu olehKepala Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan / Marine InspektorDirjen Hubla dan Badan Klasifikasi atau Biro Klasifikasi Indonesiamengingat gambar perubahan konstruksi dari dinding tunggal (single hull)menjadi dinding ganda (double hull) belum mendapat pengesahan daripihak terkait;Bahwa mengacu kepada surat dari kepala kantor kesyahbadaran danotoritas pelabuhan kelas Balikpapan menyatakan kapal telahdiserahterimakan

Surattersebut juga ditembuskan kepada Dirjen Hubla dan Adpel TanjungHal. 16 dari 62 Hal. Putusan Nomor 354 PK/Pdt/2014Perak Surabaya. Selanjutnya surat tersebut disebut sebagai novum,menyatakan sebagai berikut:1)Butir 1 dari novum 2 tersebut, menyebutkan tentang datadata kapalsebagai berikut:Nama kapal : KM Kirana Ill;Pemilik : PT.

Untukpenerbitan Surat Laut Sementara pemilik membuat permohonan dengandilampiri Surat Ukur Internasional (1969) Sementara, Bukti kKepemilikanberupa Bill of sale yang dilegalisasi notaris, Protocol of Delivery andacceptance, Builder certificate, Identitas Pemilik berupa aktapendirian/anggaran dasar perusahaan, Gambar Rencana Umum,Fotocopy sertifikat dari negara bendera asal kapal, deletioncertificate/letter of under taking dan Surat petunjuk Pelaksanaanpenggantian bendera dari Dirjen Hubla; Bahwa

2016/PN Pti.membenarkan dan tidak keberatan :Bahwa pemeriksaan fisik KMN BERKAH MINA SEJATI dilakukan 2(dua) kali yaitu pertama pada tanggal 23 Agustus 2015 diajukanpermohonan cek fisik sedangkan Hasil Laporan Pemeriksaan FisikKapal KMN Berkah Mina Sejati tertanggal 25 Agustus 2015 danpemeriksaan kedua pada bulan September 2015 dan November 2015 ;Bahwa pada pemeriksaan fisik dilakukan foto foto fisik kapal ; Bahwa pemeriksaan fisik yang menyangkut keamanan kapal dilakukan oleh Perhubungan Laut (Hubla

Untukpenerbitan Surat Laut Sementara pemilik membuat permohonan dengandilampiri Surat Ukur Internasional (1969) Sementara, Bukti kKepemilikanberupa Bill of sale yang dilegalisasi notaris, Protocol of Delivery andacceptance, Builder certificate, Identitas Pemilik berupa aktapendirian/anggaran dasar perusahaan, Gambar Rencana Umum,Fotocopy sertifikat dari negara bendera asal kapal, deletioncertificate/letter of under taking dan Surat petunjuk Pelaksanaanpenggantian bendera dari Dirjen Hubla; Bahwa

AbdulGafar, S.Sos, MH, Rp50.000.000,00.6). 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor AdministarsiPelabuhan Samarinda Nomor KU.117/1/2/AD.SMD2008, tanggal23 Januari 2008, tentang Pembentukan Tim Peneliti Dan PerumusTarif OPP/OPT Pelabuhan Samarinda tahun 2008.7) (satu) lembar Rekap pemakaian BBM Speed Komura PelabuhanSamarinda (Kapal Gundul), per Desember 2011.8). 3 (tiga) lembar Risalah Rapat pada hari Senin tanggal 12September 2011, Tempat: Rupat Samudera Dit Lantas danAngkutan Laut Ditjen Hubla

yang dimaksud dengan perusahaan, badan,korporasi yang bergerak dibidang penyedia jasa tenaga kerjaABK adalah usaha keagenan awak kapal (ship manningagency) adalah jasa usaha keagenan awak kapal yang berbentukbadan hukum yang bergerak dibidang rekrutmen danpenempatan awak kapal diatas kapal sesuai kualifikasi.e Bahwa Bina Jasa Mina (BJM) tidak memenuhi syarat sebagaiperusahaan yang bergerak dibidang usaha keagenan awak kapalapabila tidak memiliki tenaga ahli kepelautan dan ijin usahadari Dirjen Hubla

Kuda Laut 01 pada Juli 2015 telahsaksi buatkan daftar ukur dan telan mendapatkan Surat ukursementara, namun daftar ukur tersebut tidak diproses dan tidakdiajukan mendapatkan pengesahan dari dirjen Hubla karena masihada persyaratan yang belum lengkap;Bahwa data tempat dan peletakan lunas KM. Kuda Laut 01 diAertembaga pada 20 Juli 2014 yang terdapat dalam Surat UkurDalam Negeri KM. Kuda Laut 01 diperoleh dari data permohonanpengukuran/pendaftaran KM.