Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKLA).5).No. 4/2009; Dalam Pasal 119 UU Nomor 4 Tahun 2009 tersebut, juga dinyatakansebagai berikut: IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, gubernur, ataubupati/walikota sesuai dengan kewenangannya apabila:a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yangditetapbkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundangundangan; b. pemegang JIUP atau IUPK melakukan tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini; atau Cc. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan paillit

Nilai KDsekurangkurangnya sama dengan HPS;5) Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, SertifikatManajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan danKesehatan Kerja;6) Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajibanperpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2019;7) Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahanperusahaan (apabila ada perubahan);8) Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidakmenimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait,tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak paillit,

SunprimaNusantara Pembiayaan (Dalam Paillit) sehingga segala tagihanPenggugat telah diselesaikan dalam proses Kepailitan a quo. Dengandemikian maka unsur ketiga juga tidak terbukti.Unsur keempat, sebab akibat.

meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur;Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undangundang Nomor 37 tahun 2004 tentangKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang, yakni :Yang dimaksud dengan Halhal lain, adalah antara lain, Actio Pauliana,perlawanan, pihak ketiga terhadap penyitaan atau perkara dimana Debitur,Kreditor, Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yangberkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yangmenyebabkan perseroan dinyatakan' paillit

Pemberi atau Penerima Kuasa dinyatakan paillit;Dengan demikian, walaupun telah dibuat Akta KuasaPelunasan dan Pengambilan Sertipikat, namun denganmeninggalnya pemberi kuasa (dhi. Dr. Yadi Purwanto, MM.,MBA), maka kuasa tersebut menjadi berakhir pula;Adapun pihak yang berhak mengambil bukti kepemilikanagunan adalah ahli waris dari debitur Dr. Yadi Purwanto,MM., MBA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Aji Wijaya, S.H. dan Jonson Hutajulu,S.H. yang Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiatanggal 14 September 2000 Nomor 029 K/N/2000 dan putusanPengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 10 Agustus 2000 Nomor48/Paillit/2000/PN Niaga Jkt.Pst.; berbunyi sebagai berikut:bahwameskipun ada PelepasanHakIstimewadari Penanggung/Penjamin (Guarantor) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1832 BW,tetapi tidak berarti kedudukan Penanggung/Penjamin (Guarantor) dapatmenggantikan Debitur, karena ketentuan Pasal

tanggal 11 Juni 2015 tersebut, telah mengangkat dan menunjuk kuratordan pengurus, selaku pihak yang mengurus dan atau membereskanharta pailit Turut Tergugat I, yakni saudara Kristandar Dinata, SH(Tergugat V) dan Mappajanci Ridwan Saleh, SH (Tergugat VI) danmenunjuk saudara Krisworo, SH, MH, hakim niaga pada PengadilanNiaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selaku hakim pengawas yangmengawasi pengurusan dan atau pemberesan kekayaan/harta pailit TurutTergugat tersebut.Bahwa dengan merujuk pada putusan paillit

dari beberapa profesional yang diajukan untukjabatan itu, sehingga sangat kecil melakukan kesalahan yang demikian itu,namun jika terjadi mis interprestasi maka sebaiknya diselesaikan secararekonsiliasi dengan koordinasi yang baik mengingat antara Terbanding semulaPenggugat dengan Para Pembanding semula Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI, VII, VIIIdan IX telah terjalin hubungan baik yang cukup lama sebagai mitra bisnis yangsaling membutuhkan agar tidak terjadi gagal bayar yang berujung kepadapermohonan paillit

suatupersetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diriuntuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi, sesuaidengan Pasal 1820 KUHPerdata, oleh karenanya si penanggung tidak wajibmembayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya danbarang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untukmelunasi utangnya (Vide Pasal 1831 KUHPerdata), dengan demikian tidaklahTergugat dapat dituntut oleh Tergugat II apabila Tergugat III belum lalaiataupun paillit

Tetapi konteks tersebut tetap diproses di Pengadilanpidana dan bahkan sudah mencapai mendapat putusanMahkamah Agung tahun 2018.Halaman 57 dari 108 Halaman Putusan Nomor : 103/Pid.Pra/2021/PN Jmb Bahwa Kepailitan, Kepailitan salah satu syarat kepailitan dalamundang undang paillit adalah ada 2 debitur yang sudahwanprestasi.

(Dalam Pailit), terhadap objeksengketa yang merupakan bagian dari Harta Pailit, berupa pemenuhanpenyerahan hak atas tanah dan pembayaran ganti kerugian yangselurunhnya bersumber dari Harta Pailit yang menjadi objek sengketa,maka apabila merujuk ketentuan Pasal 29 UndangUndang RI No. 37tahun 2004, Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang, dengan demikian demi hukum pekara No.434/Pdt.G/2018/PN.JKT.BAR, pada tanggal 6 Juli 2018, demi hukumgugur sejak diucapkan putusan pernyataan paillit

Bahwa pada perkara a quo Tergugat VI merupakan debitor pailit padaperkara No. 76/Pdt.SusPKPU/2019/PN.Niaga.Sby dan juga sedangkangugatan Penggugat pada perkara a quo memuat mengenai tuntutanPenggugat terhadap harta paillit pada No. 76/Pdt.SusPKPU/2019/PN.Niaga.Sby, oleh karenanya terhadap tuntutan Penggugattersebut sesuai dengan hukumnya haruslah diajukan pada PengadilanNiaga dalam lingkup domisili debitor pailit dalam hal ini adalahPengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya;9.

80.000.000.000,00 (delapan puluhmilyar)Halaman 52 dari 116 Halaman, Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PNCkr Bahwa ketika melakukan take over PT ARM CIPTA MULIA, Terdakwatidak pernah menjelaskan bahwa ada proyek perumahan di wilayah cikarang,Saksi baru mengetahui ketika ada konsumen Cordova Green Living yangmenelepon dan komplain ke customer care; Bahwa saksi tidak pernah membuat permohonan pailit ataupundilibatkan untuk membuat PT ARM CIPTA MULIA pailit; Bahwa saksi baru mengetahui bahwa PT ARM CIPTA MULIA itu paillit

BUKIT BAJAANUGRAH (dalam paillit) Perkara No. 017/Pdt.Sus.Pailit/2018/PN.Niaga.Sby, tgl 14 November 2018 cap stampel Kurator PT.

suatupersetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diriuntuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi, sesuaidengan Pasal 1820 KUHPerdata, oleh karenanya si penanggung tidak wajibmembayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya danbarang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebin dahulu untukmelunasi utangnya (Vide Pasal 1831 KUHPerdata), dengan demikian tidaklahTergugat dapat dituntut oleh Tergugat Il apabila Tergugat III belum lalaiataupun paillit

DAJK Paillit,akibat musibah terbakarnya (force majeur) pabrik tersebut, dan saham DAJKmilik Dapen PKT saat ini berada di Kustodian Bank Mandiri;. Bahwa walaupun saham DAJK sudah delisting/idak dapat diperdagangkanlagi, akan tetapi menurut pendapat Ahli DR.H. Eko Sembodo, SE.,MM.

13022/Hk.02.2/11/2016 tanggal 9 November 2016 perihal Pemberitahuan Penyerahan Salinan Putusan;6(enam) lembar fotocopy Surat Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Hubungan industrial/Tipikor Surabaya Nomor: W14UI/10968/Hk.02.2/10/2016 tanggal 4 Oktober 2016 perihal Relaas PanggilanKepailitan Perk No : 24 Kepailitan/2016/PN.Niaga Sby;1(satu) lembar fotocopy Surat Pengadilan Negeri Surabaya Kelas A Khusus Nomor: W14.U1.4338/HK.02.2/IV/2017 tanggal 18 April2017 perihal Pengiriman Berkas' Perkara Kasasi Nomor24/Paillit

(satu) lembar fotocopy Surat Dapen PKT No. 497/DPKJ/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 perihal Surat Pernyataan;1 (satu) lembar fotocopy Surat PT Bukit Inn Resort No.347/BIR/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 perihal Permohonan 385 47.48.49.50.51.52.53.34.55.56.37.58.59.60.Surat Pernyataan;1 (satu) lembar fotocopy Surat Internal Memo 01/Intern.J/I/2017Tanggal 2 Januari 2017 perihal Verifikasi Data;1 (satu) lembar fotocopy Surat Dapen PKT No. 001a/DPKJ/I/2017tanggal 3 Januari 2017 perihal Putusan Paillit

Ali TjandraSoetjipto (Dalam Paillit), ...... eee ettieeeeeees DErtanda : P18 ;19.Photo copy Surat tertanggal 7 April 2016 No.: 053 /TKATS/Pailit/M/2016 dariTim Kurator yang ditujukan kepada Para ahli waris Alm.

Bahwa oleh karena terhadap ipetitum penggugat agartergugat mengembalikan harta bawaannya adalah mengadangadadan cenderung terlihat memaksakan diri, hal mana terhadap hartabawaan yang dimohonkan oleh penggugat adalah sama sekali tidakpernah digunakan oleh tergugat melainkan digunakan sendiri olehpenggugat untuk menjankan usahanya (hal ini bisa di lihat dalam daligugatan penggugat Halaman 3 poin 2 paragraf ke 2), lalu setelahusaha yang jalankannya secara mandiri menemulpermasalahan/kebangkrutan (paillit

., tertanggal 05 Desember 2017; Bahwa dengan demikian perkara pailit a quo adalah merupakanperkara PKPU YANG BERUJUNG DENGAN PAILLIT, sehinggaPENGGUGAT juga harus memahami terlebih dahulu situasiserta kondisi ini serta memahami secara hukum apakahyang dimaksud dengan PKPU, apakah yang dimaksuddengan PAILIT dan apakah yang dimaksud dengan PKPUBERUJUNG PAILIT; Bahwa TERGUGAT II melakukan seluruh tugas, kewajiban sertatanggung jawabnya terhitung sejak ditunjuk dan diangkatoleh Pengadilan Niaga (terhitung

PT.Cipaganti Parahyangan Perkasa (dalam paillit).halaman 191 dari 409 halaman, Putusan No. 187/Pid.Sus/2019/PT.BDG.8.10.11.12.13.14.1 (satu) lembar foto copy tanda terima pembagian kepada PT.Bank Bukopin, Tbk Cab.

DAJK Tbk.dinyatakan paillit;Bahwa berdasarkan pengumuman BEI No. PengDEL00002/BEI.PP3/052018 tanggal 17 Mei 2018, BEI mengumumkanpenghapusan pencatatan saham PT.