Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum, tanggal 11 Juni 2020 (fotokopi sesuai denganaslinya);Ketetapan DKPP RI No. 274PKEDKPP/VIII/2019,tanggal 22 Januari 2020 (fotokopi sesuai denganaslinya) diunduh dari laman: www.dkpp.go.id;Ketetapan DKPP RI No. 215/DKPPPKEVIII/2019,tanggal 18 Desember 2019 (fotokopi sesuai denganaslinya) diunduh dari laman: www.dkpp.go.id;Ketetapan DKPP RI No. 268PKEDKPP/VIII/2019,tanggal 6 November 2019 (fotokopi sesuai denganaslinya) diunduh dari laman: www.dkpp.go. id;Ketetapan DKPP

Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.; dan Dr.Fernando Manullang, M, S.H., M.H., dan menghadirkan 1 (satu) orang saksiyang bernama Arief Budiman SS, SIP., MBA., yang memberikan pendapatnyadan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:1. Pendapat Ahli Dr.

perjalanan berikutnya yang dilantik adalahCok Hendri Ramapon, karena ada tiga keputusan KPU KalimantanBarat yang pertama menetapkan Cok Hendri Ramapon yang keduakarena menindaklanjuti putusan Bawaslu menetapkan Hendri Makaluascdan yang ketiga kembali kepada putusan awal;Bahwa memang ada keputusan untuk DPRA Kota Banda Aceh yang jugadirujuk oleh Pengadu Hendri Makaluasc tetapi memang dari sisi amarsaja Mahkamah sudah berbeda dan ternyata Ahli mengkonfirmasimengapa amar berbeda dari tulisan Bapak Gede Palguna

Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.;Bahwa Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 mengatakan bahwa MK mengadilipada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.Pertama itu adalah perintah dari konstitusi, perintah dari konstitusi inibersifat rationae materiae jadi wajib konstitusional sehingga bersifat finaldan mengikat.

., IdaBagus Putu Raka Palguna, S.H., Wayan Sutita, S.H.,Nikita Kesumadewy, S.H., dan Nurul Indah Fajarini,S.H., M.H., para Advokat dari kantor Austrindo LawOffice yang beralamat di Jalan Raya Kuta No. 58 DE,Kuta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi;Melawan:1.

Pemeriksaan setempat ........... : Rp750.000,00;Jumlah : Rp6.566.000,00;( enam juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah );Halaman 137 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 293/Padt.G/2019/PN DpsCATATAN : Dicatat disini, bahwa pada hari : Rabu, tanggal 26 Pebruari 2020, pihakPenggugat melalui kuasa hukumnya Ida Bagus Putu Raka Palguna, SH.

PUTU RAKA PALGUNA, SH.,6. 1G.N.

PUTU RAKA PALGUNA, SH., dan NIKITA KESUMADEWY,SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Austrindo Law OfficeAdvokat & Kurator, yang berkantor di JI. Raya Kuta No. 58 DE, Kuta,80119, Bali, Indonesia; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriDenpasartanggal 11 Januari 2017, Reg. No.52/Daf/2017; Selanjutnyadisebut sebagai: PENGGUGAT.MELAWAN1.

Saksi DORMAN GALTEK SINAGA, dibawah janji menerangkan sebagaiberikut : Bahwa benar semua keterangan saksi di berita acara penyidik;Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 2436/Pid.Sus/2019/PN Mdn.Bahwa pada bulan Januari 2019 Satgas NIC yang terdiri dari Anggotaantara lain saksi, Dewa Made Palguna,SH,SIK, Donny SetiawanHandaka,SIK, Willy Muhammad, Yudho Kristanto, Rio Aditya, SafrulMurdhi,SKM telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa akanadanya transaksi narkotika jenis shabu di Medan dan berlanjut

Pid.Sus/2019/PN Mdn.Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telahmengerti dan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa menyatakan tidakmengajukan keberatan;kMenimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan saksi yang telahmemberikan keterangan sebagai berikut :1.Saksi DOLMAN GALTEK SINAGA, dibawah janji menerangkan sebagaiberikut :Bahwa benar semua keterangan saksi di berita acara penyidik;Bahwa pada bulan Januari 2019 Satgas NIC yang terdiri dari Anggotaantara lain saksi, Dewa Made Palguna

;IDA BAGUS PUTU RAKA PALGUNA, SH..;MILKHAEL KEVIN HUDIYONO, SH. ;DANIAR TRISASONGKO SH., M.Hum.:;JUNAEDI KARIADI, SH., MH., M.Kn.;NURUL INDAH FAJARINI, SH.,MH. ;. DONDA ROULY, SH.;10. TIKA BUANA PRASTIKA, SH.

., MH. dibawah sumpah memberikan pendapatnyasebagai berikut:Untuk mengisi kekosongan hukum terutama kekosongan aturanaturan dalamKUHAP, ahli berpendapat sebagaimana yang telah beberapa kali disampaikantermasuk di hadapan Hakim Mahkamah Konstitusi Gede Palguna, bahwa padaprinsipnya hukum formil (KUHAP) sebisanya tidak diinterpretasikan, akan tetapijika ada kekosongan hukum= akibat perkembangan masyarakat, makadiperbolehkan interpretasi terhadap KUHAP, terutama jika adaunconstitutionalcondition (kondisi

., Para Advokat yang berkantor pada KantorHukum Balissa Law Office, beralamat di Jalan Palguna 101X BanjarAktaLembeng Ketewel Sukawati Gianyar, bertindak baik sendiri maupunbersamasama, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Lawan:1.

dimohonkan Eksekusi tersebut oleh Tergugatberdasarkan surat kuasa yang diberikannya sudah sesuai denganketentuan hukum dan Peraturan hukum yang berlaku dalam perkaraPerdata, bahwa Proses eksekusi tersebut atas penetapan KetuaPengadilan Negeri Manado dan atas Perintah Ketua Pengadilan NegeriManado dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manadomasing masing bernama Janes Kategu, SH dan Arthur Ch D Pelealu, ST,bersama Tim Pengamanan dari Poltabes Manado yang dipimpin olehKOMPOL Dewa Gede Palguna

Saksi PUTU OKA PALGUNA, S.H., pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan di depanPenyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan saat di Kepolisian;Bahwa saksi bekerja sebagai Plt. Manager Human Capital dan General AfairPT. Jasa Marga Bali Tol sejak tanggal 1 Februari 2021 hingga sekarang;Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. WILLIAM KOESWANTO, maupun sar.DIOR ALI tersebut;Bahwa dapat saksi sampaikan bahwa PT.

dimohonkan Eksekusi tersebut oleh Tergugatberdasarkan surat kuasa yang diberikannya sudah sesuai denganketentuan hukum dan Peraturan hukum yang berlaku dalam perkaraPerdata, bahwa Proses eksekusi tersebut atas penetapan KetuaPengadilan Negeri Manado dan atas Perintah Ketua Pengadilan NegeriManado dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manadomasing masing bernama Janes Kategu, SH dan Arthur Ch D Pelealu, ST,bersama Tim Pengamanan dari Poltabes Manado yang dipimpin olehKOMPOL Dewa Gede Palguna

perubahan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak putusan inidiucapkan;291Menyatakan permohonan Pemohon II ditolak untuk selebihnya;Menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;Menyatakan permohonan Pemohon Ill ditolak untuk seluruhnya;Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara RepublikIndonesia sebagaimana mestinya.Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri olehsembilan Hakim Konstitusi, Jimly Asshiddigie selaku Ketua merangkap Anggotadan Dewa Gede Palguna

Abdul Mukthie Fadjar, serta Soedarsono,masingmasing sebagai anggota, pada hari Senin, 18 Desember 2006, dandiucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa, 19Desember 2006, oleh kami Jimly Asshiddiqie selaku Ketua merangkap Anggotadan Dewa Gede Palguna, Maruarar Siahaan, H. Achmad Roestandi, H.M. LaicaMarzuki, H.A.S. Natabaya, Harjono, H.

Abdul Mukthie Fadjar, serta Soedarsono,masingmasing sebagai anggota, dengan dibantu oleh Sunardi sebagai PaniteraPengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon, Pemerintah atau yangmewakili, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau yang mewakili danPihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi;KETUA,Jimly AsshiddiqieANGGOTAANGGOTA, Dewa Gede Palguna Maruarar SiahaanH. Achmad Roestandi H. A. Mukthie Fadjar292Harjono H. M. Laica MarzukiH.A.S.

Sitompul, Dewa Gede Palguna, Aswanto, WahiduddinAdams, Maria Farida Indrati, dan Saldi Isra masingmasing sebagai Anggota, padahari Senin, tanggal delapan belas, bulan September, tahun dua ribu tujuhbelas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terouka untukumum pada hari Rabu, tanggal dua puluh, bulan September, tahun dua ributujuh belas, selesai diucapkan pukul 12.04 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi,yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo,Manahan

Sitompul, Dewa Gede Palguna, Aswanto, Wahiduddin Adams,Maria Farida Indrati, dan Saldi Isra dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagaiPanitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Presiden atau yangmewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pihak Terkait.KETUA,ttd.Arief HidayatANGGOTAANGGOTA, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi K it dan iat Jenderal Ki fitusi RepublikJl.

sebagaiberikut: Tahun anggaran 2007: 22222 nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn Bahwa pada Tahun Anggaran 2007, Biro Perlengkapan dan UmumSetda Sekda Propinsi Sulawesi Tengah terdapat anggaran KegiatanRehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor yang tertuang dalam DPA SKPD Biro Perlum dan Aset Sekda Propinsi Sulawesi Tengah No. 1.20.03 02 42 5 2 tanggal 5 Pebruari 2007 diperuntukkan membiayalpekerjaan Pembangunan Gedung Wanita yang dijadikan Gedung SerbaHalaman 3 dari 100 halamanPutusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2014/PT PALGuna

Negara;Menimbang, bahwa oleh karena adanya pengujian norma Pasal 2 danPasal 3 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahdengan Undangundang No.20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi dalam perkara No. 25/PUUXI/2016 tanggal 5 Desember 2016yang amar putusannya prase kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UUTipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;Menimbang, bahwa sebagaimana dissenting opinion Hakim Konstitusi Dewa Gede Palguna

Negara;Menimbang, bahwa oleh karena adanya pengujian norma Pasal 2 danPasal 3 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah danditambah dengan Undangundang No.20 tahun 2001 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi dalam perkara No. 25/PUUXI/2016 tanggal 5 Desember2016 yang amar putusannya prase kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) danpasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyaikekuatan mengikat;Menimbang, bahwa sebagaimana dissenting opinion Hakim Konstitusi Dewa Gede Palguna

Negara;Menimbang, bahwa oleh karena adanya pengujian norma Pasal 2 danPasal 3 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah danditambah dengan Undangundang No.20 tahun 2001 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi dalam perkara No. 25/PUUXI/2016 tanggal 5 Desember2016 yang amar putusannya prase kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatanmengikat;Menimbang, bahwa sebagaimana dissenting opinion Hakim Konstitusi Dewa Gede Palguna

denganUndangundang No.20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiHalaman 153 dari 193 Putusan Nomor 41/Pid.SusTPK/2018/PN Ptkdalam perkara No. 25/PUUXI/2016 tanggal 5 Desember 2016 yang amar putusannyaprase kata dapat dalam anak kalimat Dapat Merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikorbertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;Menimbang, bahwa namun demikian sebagaimana dissenting opinion HakimKonstitusi I Dewa Gede Palguna

IDABAGUS PUTU RAKA PALGUNA,SH. dan WAYAN ARSANA RAMA PUTRA,SH.AdvokatAdvokat pada Kantor Hukum/Law Office WAYAN SEDANA &PARTNERS yang beralamat di JI.