Ditemukan 539 data
26 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
kecermatanformal artinya semua permasalahanpermasalahan tidak selengkapnya diinventarisirdalam mengambil suatu putusan hal ini teroukti dengan tidak mempertimbangkan paraTerdakwa adalah sesungguhnya memasang ailiran listik tersebut guna menjagalingkungan rumah terhindari dari binatang buas dan lagi pula para Terdakwa tidakmenyulitkan dalam proses pemeriksaan di persidangan ;Selengkapnya alasan semua ini agar menjadi pertimbangan hukum kasasisebab para Terdakwa ungkapkan pada memor kasasi ini Terdakwa secara partal"quod
1.BELMENTO
2.SRIYANI, SH
Terdakwa:
JAMHURI BIN M. DAHLAN
173 — 97
Surat Pernyataan tidak menjadi pengurus partal politik14. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)15. Surat Keterangan Domisili16. Foto ukuran 2 x 3 inci, 3 x 4 inci, 4 x 6 inci Sebanyak 3 lembar.Bahwa sekira bulan Juni 2019 s/d Agustus 2019 dilakukanpendaftaran dan verifikasi berkas masing masing Calon Kepala Desa yangdilakukan oleh Panitia Pilkades dan dinyatakan memenuhi syarat administrasiadalah sebanyak 3 Calon Kepala Desa diantaranya : Norut 1. SUKIRMAN,Sos, Norut 2.
Surat Pernyataan tidak menjadi pengurus partal politik14. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)15. Surat Keterangan Domisili16. Foto ukuran 2 x 3 inci, 3 x 4 inci, 4 x 6 inci Sebanyak 3 lembar.Bahwa sekira antara bulan Juni 2019 s/d Agustus 2019 mulaidilakukan pendaftaran Calon Kepala Desa dilanjutkan verifikasi berkas masing masing Calon Kepala Desa yang dilakukan oleh Panitia Pilkades, yangdinyatakan memenuhi syarat administrasi adalah sebanyak 3 Calon KepalaDesa diantaranya : 1.
SYAHRULâÃÂÃÂAN SKM
Tergugat:
Bupati Labuhanbatu Selatan
93 — 52
Negara ;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) UndangUndang Nomor5 Tahun 2014 mencantumkan: PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a) Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;b) Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan ;Cc) Menjadi anggota dan/atau pengurus partal
51 — 5
tahun, namun saat ini rumah tangga sudah tidakrukun dan tidak harmonis lagi;Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat padaintinya disebabkan oleh karena di antara Penggugat dan Tergugat seringterjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran di antaraPenggugat dan Tergugat, setahu saksi adalah karena masalah ekonomiyang tidak mencukupi dan Tergugat yang sering cemburu kepadaPenggugat semenjak Penggugat sering ikut kegiatan partal
VONI AMEDIA PUTRI, SH
Terdakwa:
RIFALDI SAPUTRA Pgl PUTRA Als TABUAK Bin AFENDI
53 — 16
menggunakan sepeda motor dengan membawa senjata tajamseperti Samurai Sepanjang 1 meter dengan gagang berwarna merah , golok,Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan No.369/Pid.B/2021/PN.Pdgdan linggis pergi ke Alai Parak Kopi untuk tawuran dengan partai tawuranAlai dan setibanya di lokasi tersebut terdakwa bersama Reza dan temanteman tawuran dengan partai tawuran alai sebanyak 50 orang tetapiterdakwa dan temanteman kalah dan akhirnya melarikan diri dari Alai tetapiterdakwa bersama temanteman dikejar oleh partal
39 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
RoziYasin darl Partal Golkar di Daerah Pemilihan 2 dengan NomorUrut 5 yang telah melakukan politik uang dalam pelaksanaankampanye yang bersangkutan ..."
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Dr. Yulianus Paonganan, S.Si, M.Si
Terbanding/Terdakwa : Dr. Yulianus Paonganan, S.Si, M.Si
Terbanding/Penuntut Umum : INNE ELAINE, SH
370 — 314
Status ini telah dibaca /retweets oleh 14 followers;Halaman 3 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2019/PT.DKI Pada tanggal 13 Desember 2015 sekitar Pukul 06.10 WIB, Terdakwatelah menggunakan kembali akun Twitter@ypaongananONGEN#Jalamang kara menuliskan statuswalah#PapaDoyanLonte#PapaDoyanLonte# cc @Partal Sosmedyang di dalamnya dicantumkan 2 (dua) buah gambar Ir. Joko Widodoberdampingan dengan Nikita Mirzani.
Terbanding/Jaksa Penuntut : WAHYU HERI PURNAMA
87 — 28
kehilanganberkas dan buku rekening partai lalu terdakwa kembali menghubungiNURHAYATI Bin CASRUN seiaku wakil Sekretaris dan RAKHMAT BinCASHURI sebagai petugas operasional komputer di kantor partai GerindraKabupaten Pekalongan, kemudian terdakwa menganjurkan agardibuatkan slip penarikan dana di Bank Jateng Kajen, tanpa melalui adanyatanda tangan saudara SLAMET RACHMANTO BIN SACHRONI sebagaisekretaris partai, dimana dalam setiap pencairan dana partai seharusnyaada tanda tangan Ketua partai dan Sekretaris Partal
DPP PARTAI DEMOKRAT
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM
1568 — 3163
AD dan ART;(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partaiatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai politik;(3) Susunan mahkamah partai politik atau sebutan lainnyasebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinanPartai Politik kepada Kementerian;(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enampuluh) hari;(5) Putusan mahkamah partal
Selain itu, merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016,tanggal 9 Desember 2016, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil RapatPleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman PelaksanaanTugas bagi Pengadilan, pada halaman 8, menyatakan:Perselisihan partal politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal33 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atausebutan
Bahwa penyelesaian' perselisihan partai politik sebagaimanadiamanatkan oleh Pasal 32 ayat (1) UU No. 2/2011, dalam AnggaranDasar (AD) Partai Demokrat telah diatur dalam Pasal 97 tentangPenyelesaian Perselisihan Internal Partai, yang menetapkan bahwa:(1) Perselisihan internal Partai adalah perselisihan yang berkenaandengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota;pemecatan tanpa alasan yang jJelas; penyalahgunaankewenangan; pertanggungjawaban kewenangan; dan/ataukeberatan terhadap keputusan partal
politik berada di tangan anggota yang dilaksanakanmenurut AD dan ART.(2) Anggota partal politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakanserta hak memilih dan dipilih.(3) Anggota partai politik wajib mematuhi dan melaksanakan AD dan ARTserta berpartisipasi dalam kegiatan partai politik.34.
Organisasi sayap telah mengikuti dua kali kongres partal demokratHalaman 127 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.sebagai peninjau bukan sebagai peserta artinya belum memiliki haksuara penuh untuk dipilin dan memilih;Bahwa dari ketujuh organisasi Sayap demokrat yang mengikuti KLB DeliSerdang tahun 2021 berjumlah empat, yaitu: Kader Muda Demokrat,Barisan Masa Demokrat, Generasi Muda Demokrat, dan Angkatan MudaDemokrat;Bahwa latar belakang diadakannya KLB Deli Serdang adalah: 1.
66 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sesuai dengan ketentuan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2Tahun 2008 tentang Partal Politik Pasal 16 ayat (1) huruf d berbunyi"Anggota Partai Politik dibernhentikan keanggotaannya dari Partai Politik,apabila melanggar AD dan ART; ayat (2) Tata cara pemberhentiankeanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur didalam AD dan ART; ayat (3) Dalam hal anggota partai politik yangdiberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan
25 — 14
wa) Pemohon kembali menelpon Termohon namun tidak jugadiangkat oleh Termohon, pada akhirnya emosi Pemohon semakinmemuncak dan mengancam Termohon jika tidak diangkat juga telpon dariPemohon maka jatuhlah talak bagi Termohon namun Termohon tetap tidakjuga mengangkat Telpon dari Pemohon dan tidak juga membalas waPemohon, kemudian Pemohon mencoba menghubungi orang tuaTermohon untuk menanyakan keberadaan Termohon dan dijawab olehorang tua Termohon bahwa Termohon sedang keluar karena pamit adaurusan partal
43 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keberatan atas kebijakan atau sanksi yang ditetapkan organisasiPartai telah diatur mekanismenya secara jelas dalam Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi Partai Golkarsebagaimana tersebut di atas, dimana ditentukan anggota yangdiberhentikan sebagai Pengurus Partai memiliki hak untuk mengajukankeberatan untuk diselesaikan melalui lembaga penyelesaian perselisihaninternal Partai yakni musyawarah dan arbitrase partal;Bahwa sebagai yurisprudensi, perkara yang sama dengan perkara
ENY KUSRINI
Tergugat:
1.DEWAN PENGURUS CABANG ( DPC ) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN PROBOLINGGO
2.DEWAN PENGURUS WILAYAH ( DPW ) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA JAWA TIMUR
3.DEWAN PENGURUS PUSAT ( DPP ) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
376 — 139
Disampaikannya suratperingatan tertulis kepada Penggugat adalah bentuk informasikeputusan partal yang transparan, objektif sesuai denganmekanisme ketentuan yang diatur dalam AD/ART Partai. Namun,Penggugat tidak pernah menyatakan keberatan atas setiapterbitnya surat peringatan baik secara lisan maupun tertulis;e.
Probolinggo periode 20212024; Bahwa Saksi mengatakan bahwasanya iuran partai DPC PKB menjadikewajiban anggota, Bahwa saksi mengatakan pernah menjabat sebagai anggota dewan padatahun 2014 sampai 2019 dari partai PKB dan saudari Eny Kusrini jugamenjadi anggota dewan pada periode yang sama; Bahwa saksi mengatakan anggota dewan mempunyai kewajiban yangkepada partai yaitu iuaran partal; Bahwa Saksi mengatakan ada 8 anggota dari partai PKB, dan memulaipenarikan iuran partai dimulai dari bulan februari,
dirumahnya bapak mashudi yakni ketua PAC yang mana terdapatketuaketua PAC sekabupaten Probolinggo yang berkumpul dan ternyataada LSM yang datang yang bernama suhadak, dan saksi mendapatkanlaporan pada waktu itu kemudia saksi menyuruh orang lain untukmegikuti rapat tersebut ternyata menbahas mengenai BANPOL PKBterbukti setlah ada rapat tersebut DPC benarbenar dilaporkan kepadakejaksaan;Bahwa saksi mengatakan yang melaporkan kasus tentang BANPOL yaitubapak suhadak, rohim, dan totok, kemudian sikap dari partal
17 — 5
mungkin Tergugat bisa selingkuh dengan wanita lain,hal ini hanya praduga dari Penggugat saja karena hubungan dalam keluargaantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi menyebabkanPenggugat berpraduga, Tergugat selingkuh; Bahwa dugaan yang dipaparkan Penggugat poin 9 sampai poin 11hanya berupa kecemburuan seorang istri yang mencintai Suaminya, haltersebut adalah wajar, namun Tergugat tidak pernah selingkuh denganwanita yang dicemburui oleh Penggugat, wanita tersebut adalah temansesama satu partal
741 — 572 — Berkekuatan Hukum Tetap
PARTAl PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP), tempatkedudukan di Kantor Sekretariat beralamat di Jalan TebetHalaman 1 dari 63 halaman. Putusan Nomor 514 K/TUN/2017Barat IX, Nomor 17, Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal inidiwakili oleh:1.Ir. H. Muhammad Romahurmuziy, M.T., selaku KetuaUmum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai PersatuanPembangunan (PPP);H.
Judex Facti Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam menerapkanhukum karena telah tidak mempertimbangkan secara cermat atau telahtidak mempertimbangkan secara hatihati dalam pertimbangan hukumnyadengan menilai dan berpendapat bahwa perkara a quo merupakanperselisinan kepengurusan partal;7.1.7.2.Bahwa Majelis Hakim Banding telah keliru dalam menerapkanketentuan hukum pada pertimbangan hukumnya, khususnya padahalaman 10 paragraf kedua yang pada pokoknya menyatakan perkara@ quo merupakan perselisihan
hukumsebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,lagi pula ternyata bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi: PARTAl
62 — 26
Tergugat IV memanggil Penggugat dengan Suratnya Nomor 5432/IN/DPP/IX/2014 tertanggal 15 September 2014, PerihalUndangan, untuk pertemuan pada 17 September 2014 di KantorSekretariat DPP PDIP (Tergugat IV) dengan agenda KonsolidasiInternal Partal. 2022222 202222222 2 (BuktiP8)c.Tergugat IV memanggil Penggugat dengan Suratnya Nomor 5500/IN/DPP/IX/2014 tertanggal 18 September 2014, Perihal SuratPernyataan Pengunduran Diri Calon Anggota DPR Terpilih Tahun2014, karena berdasarkan Rekomendasi Tim PenyelesaianSengketa
DPP PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat ini padaKongres Partal. nn nnn none nnn nnn nnn nc nnnn4. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudianhari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukanperbaikan seperlunya. (Bukti P11)17.Bahwa dalam Surat Keputusan DPP PDIP (Tergugat IV) Nomor 408/KPTS/DPP/IX/2014 tertanggal 21 September 2014 tersebut, pada bagianmengingat sebagai satu kesatuan dengan pertimbangan Keputusantersebut telah disebutkan :1.
LANI SUGEHA
Tergugat:
1.Dewan Pengurus Pusat Partai Golongan Karyaatau DPP GOLKAR c.q. Drs. SETYA NOVANTO, Ak
2.Dewan Pengurus Pusat Partai Golongan Karya atau DPP GOLKAR c.q. IDRUS MARHAM
3.Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya atau DPD Partai Golkar Kalimantan Timur. C.q. RITA WIDYASARI. Ph.D
4.Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya atau DPD Partai Golkar Kalimantan Timur. C.q. ABDUL KADIR. SAg
5.H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S. Sos, MH
6.H. M. SUTAMSIS
88 — 13
Namun Penggugat pada saat ini Penggugat sudahbukan merupakan anggota dari partai politik PARTAI GOLKAR lagi, karenaPenggugat sudah masuk pada partai politik PARTAl BERKARYA danmenduduki jabatan sebagai Bendahara pada PARTAI BERKARYA kotaSamarinda sesuai dengan No.
147 — 100
diberhentikan sementara2)3)4)5)karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagai anggota ataumelakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas, tujuananggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan partai;Keputusan pemberhentian dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat,sedangkan keputusan pemberhentian sementara dapat dilakukanoleh setiap dewan pimpinan partai setingkat diatas dewan pimpinanpartai yang bersangkutan;Keputusan pemberhentian sementara anggota diputuskan melaluirapat pleno dewan pimpinan partal
27 — 10
Putusan No.309/Pdt.G/2020/PA.LK Bahwa penyebab perselisinan tersebut karena Termohon sudah tidakmau untuk tidur bersama dengan Pemohon; Bahwa saksi mengetahui hal tersebut mendengar cerita dari IbuKandung Pemohon, dak saksi mengetahui bahwa Pemohon. telahberpisah dan kembali ke rumah orang tua Pemohon sejak 3 (tiga) bulanyang lalu; Bahwa Pemohon bekerja sebagai petugas partal;Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;DALAM REKONVENSIMenimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas
SYAIFUL RUSDI
Tergugat:
1.PAN
2.DPP PAN
3.DPD PAN Kota Malang
4.FERRY ADHA ADHIANTO
Turut Tergugat:
1.KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
2.GUBERNUR PROPINSI JAWA TIMUR
308 — 117
Diusulkan oleh partal politiknya sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan;f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRDkabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pemilihan umum;Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Migg. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalamUndang Undang ini;h. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan; ataui.