lain;Halaman 32 dari 146 halaman Putusan Nomor 575/Pid.B/2021/PN BtmMengingat ini adalah lelang non eksekusi sukarela, maka berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang :Pasal 10 Ayat 2 Penyelenggaraan Lelang dilakukan berdasarkanpermohonan yang diajukan Penjual;Pasal 11 Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonanlelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelangtelah lengkap; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor213

bangunan tersebut tidak dalam sengketadan/atau penguasaan pihak lain;Mengingat ini adalah lelang non eksekusi sukarela, maka berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang :Pasal 10 Ayat 2 Penyelenggaraan Lelang dilakukan berdasarkanpermohonan yang diajukan Penjual;Pasal 11 Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonanlelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelangtelah lengkap; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor213

./ sertadianggap melekat pada jabatan atau kedudukan Pejabat di MahkamahAgung yang berwenang menjawab permohonan Fatwa yang diajukan olehLembaga Negara dengan mendengar pertimbangan Ketua Kamar terkait,sebagaimana diatur dalam Bab V Poin 3 Permohonan Fatwa huruf (a)Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor213/KMA/SK/XII/2014 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar PadaMahkamah Agung Republik Indonesia.Perbuatan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA diatur dan diancam pidanadalam Pasal 15 Jo

Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sertamengajukan permohonan fatwa Mahkamah Agung sesuai Pasal 30 ayat (1)huruf b Undangundang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan R./ sertadianggap melekat pada jabatan atau kedudukan Pejabat di MahkamahAgung yang berwenang menjawab permohonan Fatwa yang diajukan olehLembaga Negara dengan mendengar pertimbangan Ketua Kamar terkait,sebagaimana diatur dalam Bab V Poin 3 Permohonan Fatwa huruf (a)Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor213

Pengadilanyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta mengajukanpermohonan fatwa Mahkamah Agung sesuai Pasal 30 ayat (1) huruf bUndangundang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I sertadianggap melekat pada jabatan atau kedudukan Pejabat di MahkamahAgung yang berwenang menjawab permohonan Fatwa yang diajukan olehLembaga Negara dengan mendengar pertimbangan Ketua Kamar terkait,sebagaimana diatur dalam Bab V Poin 3 Permohonan Fatwa huruf (a)Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor213

Tanah Pekarangan tersebut dalam buku Leter C Nomor 690, persil nomor213, kelas d.l, luas 320 M2. (membujur dari timur ke barat) atas nama :PEWARIS, dengan batasbatas : Utara : Tanah Welly dan B. Pa; Timur : Sungai / Jl. Raya Bromo; Selatan : Tanah almh. B. Siti; Barat : Tanah B. Pa;2. Tanah Pekarangan tersebut dalam buku Leter C Nomor 690, persil nomor135, kelas d.l, luas : 410 M2 (Membujur dari Timur ke Barat), atas namaPEWARIS, dengan batasbatas : Utara : Tanah almh. B.

Bahwa terhadap laporan tindak pidana No.STTLP/B/770/X/2017/SPKT/RESTABES SBY tertanggal 20 Oktober 2017 atas Pengerusakansecara bersamasama telah mendapatkan Putusan Nomor213/Pid.B/2018 /PN Sby dari Pengadilan Negeri Surabaya dengan amarPutusan pada pokoknya menyatakan Terdakwa Seneki, Dkk telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanapengerusakan yang dilakukan secara bersamasama dan menghukum paraTerdakwa dengan pidana penjara masingmasing selama 3 (tiga) bulan dan15 (

Pra.penunjuk bekas Tanah Negara, dan pemilik sertapemegang tanah adalah tergolong sebagai orang yangmempunyai iktikat yang baik sebagaiaman yang telahdianjurkan oleh pemerintah untuk melanjutkan AlasHaknya melalui penerbitan sertifikat dan tanah tersebuttelah memiliki sertifikat dengan sertifikat hak milik Nomor213 atas nama Pemegang Hak Gabungan alias H.

(Dilegalisir)7 (tujuh) lembar asli perjanjian kerja waktu tertentu. nomor213/SDM/BOSSPLB/I2014 tanggal 01 Januari 2014 beserta 3 (tiga)lembar lampirannya.1 (satu) lembar asli Surat penempatan nomor : 213/SDM/BOSSPLB/I2014 tanggal 01 Januari 2014 atas nama TONI CANDRA.

Bahwa Turut Tergugat dalam fungsi seperti tersebut di atas menanganisoal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) barusejak diserahkannya PBBP2 menjadi Pajak Daerah berdasarkan PeraturanBersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan PersiapanPengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaiPajak Daerah sebagai pelaksanakan Undangundang Nomor 28 tahun 2009Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;Dalam

Maswi Hadji, Nomor213, Tanggal 04022012;78. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Kasmad Maleng,Nomor 214, Tanggal 04022012;79. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Zainudin Djamhar,Nomor 215, Tanggal 04022012;80. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Being Tulimau,Nomor 216, Tanggal 04022012;81. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ibrahim Hedung,Nomor 217, Tanggal 04022012;82. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Jafar Maleng, Nomor218, Tanggal 04022012;83.

Maswi Hadji, Nomor213, Tanggal 04022012;78. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Kasmad Maleng,Nomor 214, Tanggal 04022012;79. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Zainudin Djamhar,Nomor 215, Tanggal 04022012;80. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Being Tulimau,Nomor 216, Tanggal 04022012;81. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ibrahim Hedung,Nomor 217, Tanggal 04022012;82. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Jafar Maleng, Nomor218, Tanggal 04022012;83.

Sertipikat Hak Milik Nomor213/Leuwinutug diterbitkan tanggal 17 Pebruari1988, Gambar Situasi No. 7448/1987 tanggal 21 Juli 1987, seluas 1.220M2, atas nama lewan Harto, terletak di Desa Leuwinutug, KecamatanCiteureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.14.

Bukti Surat.Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan TermohonNomor 29/DN/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020 atas Atas Akta Nikah Nomor213/76/II/2012, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, KotaMakassar, bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dantelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P1;2. Bukti Saksi.Hal. 35 dari 86 Hal.

Bukti T.IL1+4Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Sesuai dengan aslinya) ;Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor81/G/2015/PTUNJKT, tanggal 10 September 2015(Fotokopi unduhan) ;Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor213/G/2014/PTUNJKT, tanggal 8 Maret 2015 (Fotokopisesuai Salinan Resmi) ;Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor :AHU.AH.03.042 Perihal Tanggapan atas Tindak LanjutPermohonan Pembatalan Keputusan Nomor : AHU2.AH.01.102014, Tertanggal 6 Maret 2014 dan KeputusanNomor

Sertipikat Hak Milik Nomor213/Leuwinutug diterbitkan tanggal 17 Pebruari1988, Gambar Situasi No. 7448/1987 tanggal 21 Juli 1987, seluas 1.220M2, atas nama lewan Harto, terletak di Desa Leuwinutug, KecamatanCiteureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.14.

bukti T.I135;36.Foto copy Slip Penarikan Lestari Jumbo tertanggal 13 Oktober 2016,diberi tanda bukti T.I136;37.Foto copy Slip Penarikan Lestari Jumbo tertanggal 2 November 2018,diberi tanda bukti T.1137;38.Foto copy Slip Penarikan Lestari Jumbo tertanggal 21 November 2018,diberi tanda bukti T.I138;39.Foto copy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor27/PMK.06/2016 tentang penunjukan pelaksanan Lelang, diberi tandabukti T.I139;40.Foto copy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor213

berdasarkan Putusan PKNomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga JokoSoegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalanipidana tersebut bertentangan dengan :a) Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No 16 tahun 2004 tentangKejaksaan R.I, bahwa di bidang pidana, Kejaksaan mempunyaitugas dan wewenang melaksanakan Penetapan Hakim danPutusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap;b) Bab V Poin 3 Permohonan Fatwa huruf (a) KeputusanKetua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor213

Bab V Poin 3 Permohonan Fatwa huruf (a) KeputusanKetua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor213/KMA/SK/XII/2014 tentang Pedoman Penerapan Sistem KamarPada Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa KetuaMahkamah Agung menjawab permohonan Fatwa yang diajukanoleh Lembaga Negara dengan mendengar pertimbangan KetuaKamar terkait.Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalamPasal 15 jo.

untuk dimintakanpendapatnya mengenai sesuatu hal pada perkara yang sedang diperiksa.Keterangan ahli sering digunakan hakim dalam prakteknya untukmemperkuat pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan.Bahwa ahli dihadirkan dalam suatu persidangan untuk memberikanketerangan sesuai kompetensinya yang fungsinya adalah untuk meneguhkandalil salah satu pihak tersebut dalam persidangan, yang disampaikan secaralisan maupun tertulis (affidavit).Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor213

Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor: SKGR dikeluarkanoleh Kepala Desa Sumber Jaya pada tanggal 23 NOVEMBER 2010 atasNama KUSEN, (Anggota KELOMPOK TANI SIDO DADI), diberi tanda buktiP 77;77.Fotocopy Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang Nomor213/SKTG/SJ/V1I/2010 dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya padatanggal 20 NOVEMBER 2010 atas Nama SAKUWAN, NIK.Halaman 50 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN TIk1409081006720002 (Anggota KELOMPOK TANI SIDO DADI), diberi

Eddy Wirawan, S.H ;diBandung ;Memperhatikan surat saudara tanggal 24 Maret 2010 Nomor217/BPNShm/10 dan surat tanggal 19 Agustus 2009 Nomor213/BPNShm/09 serta surat tanggal 6 Juli 2009 Nomor 212/BPN48/09 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat diatas,bersama ini dapat kami sampaikan halhal sebagai berikut :Bahwa, permohonan penerbitan sertipikat hak milik atas namaSaudara terletak di Jalan Pasteur, Kelurahan Sukagalih, KecamatanSukajadi, Kota Bandung dengan mengacu pada Pasal 31 PeraturanPemerintah

Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negar4 Jakarta tanggal 20 September 2017 Nomor213/B/2017/PT.TUN.JKT dan Putusan Mahkamah Agung RepublikHalaman 68 dari 87 halaman Putusan Nomor 81/PDT/2021/PT DKIIndonesia tanggal 27 Maiet 2018 Nomor 125 K/TUN/2018, yang amarputusannya antara lain thenolak gugatan Penggugat.d.

Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 693, Desa Pulau Sari,Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Surat Ukur Nomor213/1997, pemegang hak tercatat atas nama Ardiansyah, tertanggal 27Agustus 1997, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagaiDUktI 222222 o ono nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen P27;40. Fotokopi peta bidang tanah, yang selanjutnya diberi tanda dan akandisebut sebagai bukti 02020200220= P28;41. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah (Sporadik) atasnama H.