Ditemukan 1901 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : proses promes protes prodeo proyek process procces proles prokes proges
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2013 — Putus : 22-01-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 51/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 22 Januari 2014 — Pidana Korupsi - H. AMAT SUKUR, S.Sos
59 — 17
  • Pasal 64 ayat (1) KitabUndangundang Hukum Pidana;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaansubsidaritas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana atau proces ordeyang berlaku, pertamatama Majelis akan mempertimbangkan dan memberikanpenilaian hukum atas dakwaan primer, apabila dakwaan primer terbukti, makadakwaan subsider tidak perlu lagi dipertimbangkan, sebaliknya apabila dakwaanprimer tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dan memberikanpenilaian hukum atas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 10-06-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 10 Juni 2016 — Drs. RUSLI SIBUA, M.Si VS KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA (KPK-RI)
320 — 176 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., M.H. yang pada intinya menyatakan bahwa:Harus dianggap belum dapat dianggap pelimpahan, dikarenakan tidakterpenuhinya prosedur yang harus dilalui sebelumnya;Dari segi Tata Negara kaitannya dengan Due Proces of Law, tidakdapat seseorang dibebani tanggung jawab atau dimintai tanggungjawab yang dia sendiri tidak tahu, jadi tidak bisa seseorang ditetapkansebagai Tersangka dengan atau tanpa pemeriksaan terlebih dahulu;Dalam Magna Charta orang yang disangkakan suatu tindakan hukumyang bertentangan dengan
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 12-11-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 12-04-2019
Putusan PTUN SERANG Nomor 31/G/2018/PTUN.SRG
Tanggal 11 April 2019 — Penggugat:
WONG IVONNE EMMY
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN
Intervensi:
1.Hj. AMINAH
2.MOH. GUNTUR SUAIB
3.Hj. SURYATI
4.ABDURRAHMAN NASUTION
5.SULAMAH SUSILAWATI, S.E., M.M.
6.DEDEN SETIAWAN
7.IVON SUSANTI
8.YULIA ZULFA DEWI
9.HARY CHANDRA HAMZAH
10.AHMAD ZAKI HAMZAH
11.RR. HYACINTHA WIT AJATDINI
181 — 76
  • Selain daripada itu, pengertiankepentingan (belang) dalam terminologi Hukum Acara Administrasi menunjukkepada de waarde die beschremd moeten warden en inzet vormt van het proces(nilai yang harus dilindungi dan membentuk isi proses/kepentingan yang harusdilindungi oleh hukum);Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan kepentinganPenggugat mengajukan Gugatan dalam sengketa a quo, dikarenakan Penggugatdirugikan atas terbitnya objekobjek sengketa.
Pengadilan PN PROBOLINGGO Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 15-11-2011 — Upload : 29-07-2013
Putusan PN PROBOLINGGO Nomor 172/Pid.B/2011/PN.Prob
Tanggal 15 Nopember 2011 — MIARTO Bin PAIMIN
97 — 31
  • didakwamelakukan tindak pidana sebagai berikut :KesatuPrimair : Melanggar pasal 340 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.Subsidiair : Melanggar paSal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.AtauKeduaMelanggar pasal 365 ayat 4 KUHP.AtauKetigaPrimair : Melanggar pasal 355 ayat (2) Jo pasal 56 ayat (1) KUHP.Subsisiair : Melanggar pasal 354 ayat (2) Jo pasal 55 ayat(1) ke1KUHP220Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara alternative dengan ditandai kata atau , maka sesuai tertibhukum acara pidana (proces
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-11-2014 — Putus : 25-03-2015 — Upload : 08-05-2015
Putusan PN PADANG Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pdg
Tanggal 25 Maret 2015 — Drs.FIRDAUS ILYAS,MM
92 — 28
  • Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b,ayat (2) dan ayat (3) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam suratdakwaan a quo disusun dalam bentuk Subsidairitas, maka sesuai dengan tertibHalaman 67 dari 122 Putusan Nomor :46/Pid.SusTPK/2014/PN.Pdghukum acara pidana atau proces orde yang berlaku, pertamatama Majelis
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 04-02-2021 — Putus : 16-08-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 16 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
IWAN ARTO KOESOEMO, S.H,M.H
Terdakwa:
ABDUL ROHMAN
208 — 63
  • Strafprocesrecht, 6e herziene druk, halainan 95, yaitu : Terwille van het onderzoek naarmaterieele waarheid geldtbij ons het beginsel, dat het gehele proces, zoals hetmoet leiden tot het vonnis, rechtstreeks voor de rechter gevoerd moet wordenen dat verdachte in staat moet zijn om het gehele proces te volgeen en datvoorts gestreefd moet worden naar het baste bewijs.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-01-2013 — Putus : 10-04-2013 — Upload : 30-06-2014
Putusan PN PADANG Nomor 4/PID.B/TPK/2013/PN.PDG
Tanggal 10 April 2013 — JABIRUDDIN, CS
39 — 21
  • 167Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana akan diuraikantersebut di bawah ini, disamping ditujukan guna menanggapi dakwaan dan tuntutan sertaReplik Jaksa Penuntut Umum, juga adalah dimaksudkan sekaligus untuk menanggapiPembelaan/Pleidooi dan Duplik dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa I (Jabiruddin) danterdakwa II (Yessi Wiramayeni) ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaana quo disusun dalam bentuk subsidaritas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidanaatau. proces
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-11-2013 — Upload : 18-03-2014
Putusan PN PONTIANAK Nomor 18/PID.SUS/TP.KORUPSI/2013/PN.PTK.
Tanggal 14 Nopember 2013 — GUSTI CHUDZAIFAH bin GUSTI L.A.MUHAMMAD MASRIE
114 — 82
  • Pasal 64ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaanalternatifsubsidaritas, maka sesuai dengan tata tertib hukum acara pidana atau proces orde yang berlaku, pertamatama Majelis akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan KesatuPrimairsebagaiamana diuraikan dibawah ini apabila dakwaa KesatuPrimair ini unsurunsur seluruhnya terbuktimaka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan tetapi bila sebaliknya maka dakwaan lainnya harusdibuktikan ;Menimbang
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-04-2014 — Putus : 26-08-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 33/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PL.R
Tanggal 26 Agustus 2014 — DARMAWAN SUSILO,SP Bin NILO SUWARNO
45 — 19
  • Undang Undang Rl Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undang undang RI Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam SuratDakwaan a Quo disusun dalam bentuk Subsidaritas maka sesuai dengan tertibhukum acara pidana atau proces orde yang berlaku, pertamatama Majelis akanmempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan primer yangapabila dakwaan primer terbukti maka dakwaan Subsidair
Pengadilan PN MEMPAWAH Pidana Khusus
Register : 28-05-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mpw
Tanggal 6 Juli 2021 — Pemohon:
PT.FAJAR SAUDARA LESTARI
Termohon:
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN
97 — 23
  • Kaitan yang digunakan dalam kapasitas ini adalah yangsesuai dengan sistem yang ada adalah due proces mode!
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-09-2015 — Upload : 12-11-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 453/Pdt.G/2014/PN.SBY
Tanggal 30 September 2015 — PT. PESEROAN DAGANG L’AUTO NV melawan WALIKOTA PEMERINTAH KOTA SURABAYA dkk
178 — 84
  • Koperasi Pengumuman dalam Berita Negara R.I menurutpasal 38 dari Buku Undangundang Perniagaan PROCES VERBAAL HANDEL MAATSCHAPPIJ LAUTO ;2.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Upload : 21-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 25/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Terdakwa Drs.HERMANTO TULUS WIDODO, MM
35 — 10
  • Pasal 64 ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan dakwaanalternatif pertama atau kedua atau ketiga sebagaimana diuraikan di atas, makaMajelis dapat secara langsung memilin untuk mempertimbangkan dakwaan pertamayang dianggap relevan dengan faktafakta hukum yang terungkap di persidangan;Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama tersebut mengandung dakwaansubsidaritas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana atau proces orde yangberlaku, pertamatama Majelis akan mempertimbangkan
Pengadilan PN DUMAI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-05-2011 — Upload : 19-02-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 547/PID.B/2010/PN.DUM
Tanggal 2 Mei 2011 — H. Mustar Effendy, BA
132 — 35
  • Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1KUH Pidana;ATAUKEDUA : melakukan tindak pidana yang diancam pidana sebagaimana dimaksuddalam pasal 11 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupst;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan aquo disusun dalam bentuk Altermatif subsidaritas, maka sesuai dengan tertib hukum acarapidana atau proces
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-02-2014 — Putus : 02-07-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PL.R
Tanggal 2 Juli 2014 — KAIDIN HAKIM NASUTION,ST,MT Bin H.ABDUL WAHAB NASUTION, SH
65 — 27
  • Pasal 18 ayat (1), (2), (8) Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam SuratDakwaan a Quo disusun dalam bentuk Subsidaritas maka sesuai dengan tertibhukum acara pidana atau proces orde yang berlaku, pertamatama Majelis akanmempertimbangkan dan memberikan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-03-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 27 Juni 2016 — Pidana Korupsi - Ir. H. PAMUDJI bin H. DJEMAKIR
123 — 92
  • Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangundangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001.Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di dakwa dengandakwaan disusun dalam bentuk subsidaritas, maka sesuai dengan tertib hukumacara pidana atau proces orde yang berlaku, pertamatama majelis akanmempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan primair,yang apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu lagidipertimbangkan sebaliknya apabila
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-06-2015 — Putus : 21-01-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 21 Januari 2016 — Pidana - drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si
123 — 83
  • Pasal 55ayat (1) ke1 Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP).Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaansubsidaritas, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara (proces orde) yangberlaku, dakwaan primer yang dipertimbangkan terlebih dahulu, yang apabiladakwaan primer terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkanlagi, sebaliknya jika dakwaan primer tidak terbukti, maka dakwaan subsideryang dibuktikan.Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dan memberi penilaianhukum atas
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 12-02-2014 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 53/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 12 Februari 2014 — ABDUL LATIF, S.E., MBA
126 — 40
  • Pasal 55 ayat (1) ke1 KiitabUndangundang Hukum Pidana (KUHP).Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaansubsidaritas, maka sesuai dengan tertiob hukum acara pidana atau proces ordeyang berlaku, pertamatama Majelis akan mempertimbangkan dan memberikanpenilaian hukum atas dakwaan primer, yang apabila dakwaan primer terbuktimaka dakwaan subsider tidak perlu lagi dipertimbangkan, sebaliknya apabiladakwaan primer tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan danHalaman 135 dari
Pengadilan PN KUTACANE Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 04-06-2018 — Upload : 13-09-2018
Putusan PN KUTACANE Nomor 16/Pid.B/2018/PN Ktn
Tanggal 4 Juni 2018 — Haddin, S.Ag., Als Haddin Bin H. Wade
146 — 48
  • Majelis Hakim akanmempertimbangkanya sebagai berikut :Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan alternatif Pertama Perbuatan Terdakwa sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana atau KeduaPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal338 KUHPidana.Halaman 123 dari 143 Halaman, Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Ktn.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara alternatif, maka sesuai tertib hukum acara pidana (proces
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-07-2014 — Putus : 24-11-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 24 Nopember 2014 — Pidana Korupsi - ADI RACHMANTO
181 — 46
  • Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa didakwadengan dakwaan subsidaritas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidanaatau. proces orde yang berlaku, pertamatama majelis akanmempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan primer,yang apabila dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis akanmempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaansubsidair, selengkapnya sebagaimana diuraikan di bawah ini.Menimbang, bahwa dakwaan primer
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-09-2016 — Putus : 27-01-2017 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN PADANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg
Tanggal 27 Januari 2017 — HASRIZAL Alias HASRIZAL CHAN Pgl. CHAN, Dkk
68 — 18
  • Keputusan kepala dians peternakan provinsi sumatera barat Nomor :050/84/Kpts/ProPet/V/2011 tentang petunjuk pelaksanaan insentif danpenyelamatan sapi / kerbau betina produktif tahun 2011 Bab Il B.3 poin 11hasil penjualan selanjutnya dijadikan modal kembali untuk prosespenyelamatan selanjutnya (never ending proces).c.
    yang telah dibuat.Perbuatan para terdakwa yang telah menjual sapisapi tersebut dan tidak dibelikankembali kepada sapi betina produktif tidak sesuai Petunjuk Pelaksana Kegiatan yangterdapat dalam Keputusan Kepala Dians Peternakan Provinsi Sumatera Barat Nomor050/84/Kpts/ProPet/V/2011 tentang petunjuk pelaksanaan insentif danpenyelamatan sapi / kerbau betina produktif tahun 2011 Bab II B.3 poin 11 hasilpenjualan selanjutnya dijadikan modal kembali untuk proses penyelamatanselanjutnya (Never Ending Proces