Ditemukan 2030 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : soedargo soeparto soewarto soekarno soekamto
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-07-2011 — Putus : 08-12-2011 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 3/PID.SUS/2011/PN.MTR
Tanggal 8 Desember 2011 — Pidana : TJATUR TOTO HARDJANTO
104 — 70
  • contrario maka dapat diartikan bahwaperbuatan melawan hukum formil adalah kebalikan dari arti perbuatan melawan hukum materil tersebut.Menimbang, bahwa secara doktrin ada beberapa pendapat yang berkaitan dengan arti / makna dariperbuatan melawan hukum formil antara lain dikemukan oleh Bambang Poernomo, melawan hukum formiladalah apabila perbuatannya dilihat sematamata sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undangundang,sesuai dengan rumusan delik dan pengecualianya ( 1994 : 115), sedangkan menurut Soedarto
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 11-05-2018 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 19-07-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 1/PID.TPK/2018/PT PLK
Tanggal 26 Juni 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum II : ABDUL RAHMAN, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ZAINI M.Pd.I. Bin H. KADERA Diwakili Oleh : RAHMADI G. LENTAM, SH.,MH
122 — 48
  • Soedarto, SH ; Hukumdan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142).
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-09-2015 — Putus : 19-01-2016 — Upload : 05-02-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 19 Januari 2016 — MARDJUKI, MS, BE
158 — 119
  • Sedangkan kedudukan menurut Soedarto disamping dapat dipangku oleh pegawainegeri sebagaipelakutindakpidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelakutindak pidanakorupsiyang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta, senada dengan hal ini R.Wiyono menjelaskan bahwa kata kedudukan dalam rumusanpasal 3dipergunakan untuk pelakutindak pidana korupsi yaitu bagi pegawainegeriyang tidak memangku suatujabatan tertentuatauperseorangan swasta yangmempunyai fungsi dalam suatu korporasi;Menyalahgunakan kesempatan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 30-09-2020 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 21 Januari 2021 — Penuntut Umum:
ROMEL TARIGAN, S.H.
Terdakwa:
MARTEN Anak dari ASAY
115 — 26
  • Soedarto, SH ; Hukumdan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142).
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-04-2014 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 12-11-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pbr
Tanggal 23 Juli 2014 — BASIRUN, S.Sos
93 — 18
  • Soedarto, SH dalam bukunya Hukum Dan HakimPidana, penerbit Alumni, Bandung 1977, halaman 142); Halaman 221 dari 243 Putusan No : 25/Pid.SusTPK/2014/PN.Pbr Menimbang, bahwa walaupun merupakan unsur subyektif (bathin), kesalahandapat dinilai secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yangterjadi yang menyertai perobuatan Terdakwa, serta dihubungkan dengan perilakuTerdakwa.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 02-04-2013 — Upload : 21-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 97/Pid.Sus/2012/PN.SBY
Tanggal 2 April 2013 —
47 — 15
  • Kedua, Bayu282Media Publishing, Malang, April 2005) dan unsur ini merupakan unsur batin yangmenentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya.Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikansegala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka (Soedarto, Hukum danHukum Pidana, PT.
Pengadilan PN WONOGIRI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 26-07-2011 — Putus : 21-10-2010 — Upload : 26-07-2011
Putusan PN WONOGIRI Nomor 70/PID.B/2010/PN.WNG
Tanggal 21 Oktober 2010 — MARJUKI dkk
68 — 101
  • 17 ayat (1) Undang undang Nomor 43 4Tahun = 1999disebutkan jika yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukanyang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hakseseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi negaraMenimbang, bahwa dengan demikian kata jabatan tersebuthanya dipergunakan untuk Pegawai Negeri Sipil sebagai pelakutindak pidana korupsi yang memangku' suatu' jabatan, baikjabatan struktural maupun fungsional =;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kedudukan menurutpendapat Soedarto
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-10-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 3 Februari 2015 — Ir. BONAPARTEI Bin SIUS
80 — 23
  • SOEDARTO, dalam Bukunya Hukum dan HukumPidana, Penerbit Alumni, Bandung, tahun 1977, halaman 142 yang dikutip oleh R.Halaman 221 dari....... Putusan Nomor 56/Pid.SusTPK/2014/PN PlkWIYONO, SH, mengatakan bahwa tujuan (Mens rea) menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu Korporasi adalah merupakan unsur bathin yang menentukan arahdari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 23-07-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 11 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.Agus Khairudi, sh.,mh
3.RABANI. HALAWA, SH.,MH
4.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
5.SUSTINE PRIDAWATI, SH.
6.YANTI KRISTINA, SH.
7.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
8.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
9.INDRA A H SARAGIH, SH
Terdakwa:
FELIX ERWIN SIMANJUNTAK
143 — 46
  • Soedarto, SH ;Hukum dan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142).
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-02-2016 — Putus : 20-06-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 08/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 20 Juni 2016 — Pidana Korupsi - Drh. AGUS INDRAJAYA
76 — 33
  • Jkt.Pst.Serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan ataukedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yangdiperlukan, agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik ;Menimbang, bahwa menurut Soedarto (vide Hukum dan Hukumpidana, Bandung hal 42) memberikan pendapat bahwa mengenai kedudukandapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsidapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan PegawaiNegeri atau perorangan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 19-11-2012 — Putus : 02-04-2013 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 104/PID.SUS/TPK/2012/PN.SBY
Tanggal 2 April 2013 — Jaksa Penuntut:
Doyo, SH
Terdakwa:
Yenny Prijastuti, SH
158 — 38
  • Kedua, Bayu MediaPublishing, Malang, April 2005) dan unsur ini merupakan unsur batin yangmenentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya.Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikansegala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka (Soedarto, Hukum danHukum Pidana, PT.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-04-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
ASTIN REPELITA, SH
Terdakwa:
DR. ZULFIKAR DJAUHARI
251 — 557
  • Soedarto, SH dalam bukunya Hukum Dan HakimPidana, penerbit Alumni, Bandung 1977, halaman 142, berpendapat bahwa tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakanunsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakankewenangan dan sebagainya. Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukansecara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertaiperbuatan Terdakwa.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-06-2013 — Upload : 01-02-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 19/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 18 Juni 2013 — MASKUR, S.Pd, M.Pd Bin AMIR
76 — 25
  • Soedarto, SH dalam bukunya Hukum Dan HakimPidana, penerbit Alumni, Bandung 1977, halaman 142, berpendapat bahwa tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakanunsur bathin yang menentukan arah dari perobuatan menyalahgunakan kewenangandan sebagainya.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 30-09-2020 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 21 Januari 2021 — Penuntut Umum:
ROMEL TARIGAN, S.H.
Terdakwa:
1.TUMIN Anak dari SALIDUNG
2.SUNDAK Anak dari LAMBUT
82 — 20
  • Soedarto, SH ; HukumHalaman 220 dari 313 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2020/PN Smrdan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142).
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-08-2017 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 1 Desember 2016 — RICHARD NAINGGOLAN ,S.SOS Als RICARD BIN J. NAINGGOLAN
86 — 49
  • Soedarto, SH dalam bukunya Hukum Dan HakimPidana, penerbit Alumni, Bandung 1977, halaman 142, berpendapat bahwa tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakanunsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakankewenangan dan sebagainya. Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukansecara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertaiperbuatan Terdakwa.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Drh. NOORLENAWATI Binti Alm. H. MUHAMMAD NOOR
93 — 31
  • Soedarto, SH ; Hukum dan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm142). Demikian juga dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni1989 Nomor 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya antara lainHalaman 293 dari 361 Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2018/PN Smrdinyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu badan, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkandengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinyakarena jabatan atau kedudukannya.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 18-02-2021 — Putus : 09-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk
Tanggal 9 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
2.SUSTINE PRIDAWATI, SH
3.BANGUN DWI SUGIARTONO, SH.,MH
4.M. ZAINUR ROCHMAN, SH.,MH
5.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
6.STIRMAN EKA PRIYA SAMUDRA, SH
7.TIGOR UNTUNG MARJUKI, S.H.
8.WIDYA PURNA NUGRAHA, SH.,MH
9.SUPRITSON ,SH
Terdakwa:
WIDODO, SE Bin CIPTO
151 — 104
  • kualifikasi sebagai Setiap Orang yang dimaksud dalamPasal 3 UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, maka persoalan hukumnya ditentukan apakah padasaat terjadinya Tindak Pidana korupsi dalam perkara ini Terdakwa adalahseorang yang memangku Jabatan atau Kedudukan, dimana orang lainyang dikatakan sebagai unsur Setiap Orang tidak akan dapat berbuatseperti Terdakwa apabila tidak mempunyai kewenangan berdasarkanJabatan atau Kedudukan tersebut ;Bahwa Pendapat SOEDARTO
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 10-03-2017 — Putus : 26-07-2017 — Upload : 05-12-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr
Tanggal 26 Juli 2017 — YUSMAN, SE
283 — 86
  • Soedarto, SH., mengatakan bahwatujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiadalah merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatanmenyalahgunakan kewenangan dan sebagainya.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-08-2013 — Putus : 10-01-2014 — Upload : 10-11-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 40/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PBR
Tanggal 10 Januari 2014 — -SYAFRUDDIN SAYUTI
112 — 37
  • tujuan adalah suatu kehendakyang ada dalam alam pikiran atau alam batin si pelaku yang ditujukan untukmemperoleh keuntungan, memang teramat sulit untuk membuktikan suatu keadaanyang ada dalam alam pikiran orang lain (si pelaku), namun hukum hanya mengaturbagaimana melihat suatu tujuan dalam suasana batin seseorang adalah dari perbuatanperbuatannya yang nampak sehingga dari perbuatan itulah kemudian disimpulkanoleh Hakim tentang ada atau tidaknya tujuan dalam batin si pelaku ;Menimbang, bahwa Prof: Soedarto
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Tahun 2006
2230 — 649
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • Atas dasar pertimbangan tersebut, maka perkembanganPembentukan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dengan seluruhmateri muatan di dalamnya yang merupakan undangundang pidana khusus(Soedarto, "Hukum dan Hukum Pidana"; Alumni; 1960) di luar KUHP, selain telah183memenuhi asas legalitas yang diperkuat dengan asas /ex speciali derogat legigenerali dan.asas lex prior derogat lex posteri juga telah memenuhi aspek sosiologidan teleologi dari pembentukan suatu perundangundangan.Jika diteliti selurun