Keluarga, dan SuratKeterangan Waris;e Bahwa terhadap surat Keterangan/Pernyataan Silsilah Keluarga maka semuaanggota keluarga berdasarkan hubungan darah dan juga perkawinan yangdekat hubungannya, seperti anak, isteri/suami, harus disebutkan semua padasurat Keterangan/Pernyataan Silsilah Keluarga;e Bahwa sedangkan pada Surat Keterangan Waris yang disebutkan hanyalahAhli Warisnya saja;e Bahwa yang dimaksud dengan putusan adalah kesluruhan putusan, baikposita putusan maupun amar putusan;e Bahwa dalam putusan

waris biasanya disebutkan Ahli Waris dalam amarputusan;e Bahwa apabila seseorang yang bukan asli Bali menikah dengan orang Balimenurut agama Hindu, maka orang non Bali tersebut tunduk kepada hukumadat Bali;e Bahwa bila terjadi perselisihan mengenai orang non Bali yang kawin denganorang Bali, yang tidak mau tunduk kepada hukum adat Bali, maka kembalikepada Hukum Negara, yaitu diserahkan kepada putusan Hakim;Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Pemohon dan Termohonmasingmasing menyatakan

adalah tidak benar, karena bagaimanamungkin Tergugat bisa merugikan Penggugat, karena Obyek Sengketayang dikuasai oleh Tergugat bersama Almarhum BAIQ MARIANI bukandikuasai secara melawan hukum, karena sudah jelas penguasaanTergugat bersama Almarhum BAIQ MARIANI (sekarang dikuasai olehahli warisnya) didasari atas dasar dan legalitas Putusan Perkara Warisdan Berita Acara Eksekusi, sehingga sangat mustahil kalau kemudianakibat penguasaan Tergugat dan BAIQ MARIANI yang didasari atasadanya legalitas Putusan

Waris dan Berita Acara Eksekusi tersebutdiklaim merugikan Penggugat, sehingga dalil Penggugat tersebut tidakberalasan hukum untuk diterima;10.

G/2016/PA Mks.Pl a pei 2RESPDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telahmenjatuhkan Putusan waris malwaris sebagai berikut dalam perkaraantara:Hj. Kaspiati H.A.R Binti H. Muh. Arief Rewa, Umur 55 Tahun, Agama1.Islam, Pekerjaan Pengurus Panti Asuhan Firdaus Makassar,Pendidikan SMA, Bertempat Tinggal: di Lr.165 A, RT.6.

Tanpa ada putusan waris, danperlu. diketahui bahwa Lagiyem juga sudah dibelikan tanahpekarangan oleh Kromosemito Lagiyo pada 28/3/1961 yaitu C 1004yang pekarangannya telah dijual oleh Samidin.4.2. Bahwa Hakim menyimpulkan bahwa Samidin adalah pemilikseluruh tanah sawah luas 6905 m? dan tanah darat luas 3040m2ini Kapan memilikinya tidak ditulis oleh Hakim, pada sejak tahun20122013 Samidin sudah tidak memiliknya lagi sejak dilakukannyajual beli tanah tersebut kepada Mikem.4.3.

Oleh karena Gugatan Para Penggugat masih harusmenunggu Putusan waris dari Pengadilan yang mempunyai kekuatanhukum tetap. Dengan demikian Gugatan Para Penggugat sudahsepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima ;6.

Bahwa, pada pertimbangan alinea 5 untuk pernyataan adanya Harta pihakke 3 (tiga) yang masuk dalam Penetapan CB No. 02/CB/2017/PN.Sda(tanda bukti T 4 C) dalam hal ini adalah pihak ke 3 adalah Para Pelawan, apabila yang dimaksud harta pihak ke 3 adalah SHM No.28 dan petokD,654 hal ini merupakan wewenang Pengadilan Agama hal inidikarenakan secara fakta sesuai bukti Tanda bukti P18, P19, P20, P21,dan P22, yang menerangkan adanya sengketa waris yang secara faktahukum belum adanya pembagian waris sesuai putusan

waris tersebut danuntuk diketahui pihak Turut Terlawan a quo juga termasuk pihak ahli warisyang bersengketa waris, oleh karenanya pertimbangan Hakim yangmenguraikan dan menyatakan Penetapan CB No. 02/CB/2017/PN.Sdamerupakan bagian harta pihak Para Pelawan adalah pertimbanganHukum yang ngawur, tidak tepat dan tidak berdasar hukum sebab dasarhukum, letak obyek, serta luasan obyek harta Para Pelawan yangdiletakkan sita jaminan adalah berbeda dengan obyek yang diletakkanSita Jaminan dalam penetapan

pewaris merupakan bagian dari fe/telijkegroud (fakta peristiwa yang berkaitan langusng atau terjadi di sekitar hubunganhukum antara para pihak dengan materi atau objek sengketa) yang cukupdijelaskan secara detail dalam posita gugatan;Menimbang, bahwa penetapan mengenai siapa yang menjadi pewarisdan peristiwa meninggalnya pewaris tidak perlu dimintakan dalam petitum dantidak perlu dinyatakan secara deklaratoir dalam amar putusan, dikarenakan haltersebut bukan merupakan unsur pokok dalam ketentuan putusan

waris,melainkan merupakan bagian dari fakta hukum dalam pertimbangan putusanwaris yang selanjutnya yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam mengkonstituir perinal empat unsur yang ditentukan dalam penjelasan Pasal 49 huruf(b) UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai berikut:Halaman 40 Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.GMYang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahliwaris, penentuan mengenai harta

Bahwa sehubungan dengan dalil Turut Terlawan dalam poin 5 diatas,sesungguhnya secara implisit terdapat perselisihan hukum atau sengketahak antara Terlawan dengan Terlawan Il atas obyek perkara a quo,sehingga Terlawan setidaknya harus terlebih dahulu memperoleh fatwawaris atau putusan waris dari pihak Pengadilan Agama atas klaimnya tanahterperkara sebagai harta bawaan mendiang ayahnya dengan Terlawan Il,lalu dari padanya mengajukan gugat perbuatan melawan hukum terhadapbaik Terlawan Il, Ill dan Terlawan

Bahwa dalil tergugat mengenai tidak ditetapbkannya pewarisdalam perkara aquo, kerena hal ini bukan merupakan unsur pokokdalam ketentuan putusan waris,sebagaimana ditegaskan olehKETENTUAN PASAL 49 HURUF B UU Nomor 7 tahun 1989tentang peradilan agama, selanjutnya dalam penjelasan pasal 49b UU Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7tahun 1989 tentang peradilan agama telah dijelaskan secara rigidtentang apa itu perkara waris dan konteks peyelesaiannyasebagai berikut:Yang dimaksud dengan

yang berasal dari satu keturunan yang samamenurut garis ibu (matrilineal) akan tetapi oleh karena hubungankekerabatan tersebut hanya berasal dari Niniek (moyang) yang sama,maka diantara mereka tidak lagi berada dalam satu ranji (Silsilah), dimanaprioritas untuk menerima warisan tergantung dari jauh dekatnya hubungankekeluargaan tersebut yang dikenal dengan istilah nan sajari, nansatampok, nan sejengkal dan nan seharta, sehingga dengan demikian untukwarisan harta pusaka tinggi tidak kenal dengan putusan

waris;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Mejelis kemnakan yangberhak menerima waris dari harta peninggalan mamaknya adalahkemenakan bertali darah dan kemenekan bertali adat, sedangkankemenekan bertali emas tidak berhak menjadai ahli waris apabila mamaknyatersebut telah meninggal dunia, kecuali sebelum meninggal dunia mamanyatersebut secara knusus membuatkan surat wasiat tentang hartanya tersebut;Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut hanya berdasarkanasumsi dan terkesan sangat subjektif

kewenanganPengadilan Agama, kecuali jika harta itu dibagi berdasarkan hukum adat atau hukumselain Islam, maka yang berwenang adalah Pengadilan Negeri.Demikian pula eksepsi yang mengatakan bahwa perkara ini adalah perkarasengketa hak milik adalah eksepsi yang mengadaada. karena hak para Penggugatatas objek perkara adalah hak berdasarkan kewarisan, bukan berdasarkan jualbeli.Adapun didudukkannya pihakpihak yang bukan ahli waris dalam perkara ini adalahbertujuan agar pihakpihak tersebut taat dan tunduk atas putusan

waris dalam perkaraini.

Dalam arti ke empat unsur dalamredaksi tersebut WAJIB ADA DAN TIDAK BOLEH TIDAK.Apabila dalam sebuah amar putusan waris salah satu unsurtersebut tidak ada, dapat dipastikan putusan pengadilan nonexecutable (tidak dapat dilaksanakan eksekusi), atau jikaterdapat gugatan pembagian harta waris yang dalam petitumgugatannya tidak memenuhi ke empat unsur di atas, makagugatan para pihak patut untuk dinyatakan niet ontvankelijkverklaard (tidak dapat diterima).

mendalilkan Penggugat sebagai mamak kepala indudari kaumnya dalam gugatan, Majelis Hakim berpendapat dalil mengenai bahwaPenggugat adalah mamak kepala indu dan tidak terdapat keturunan lakilaki lagidalam kaum Penggugat harus dibuktikan lebih dahulu oleh Penggugat sebelummembuktikan tanah obyek merupakan harta pusaka tinggi kaumnya;Menimbang untuk membuktikan dalilnya bahwa tidak terdapat keturunanlakilaki lagi dalam kaumnya, Penggugat telah mengajukan bukti tulisan P.2yang merupakan keterangan putusan

waris dalam paruik Penggugat yangdibuat oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari Simpang Tanjung Nan IV dengandiketahui oleh ninik mamak ampek jinih Suku Caniago Nagari Simpang TanjungNan IV dalam suku kaum Penggugat yang menerangkan jika Penggugat tidaklagi memiliki ahli waris yang bertali darah dengan Penggugat dan bukti tulisanP.3 yang dibuat oleh Wali Nagari Simpang Tanjung Nan IV yang menerangkanbahwa Penggugat belum menikah atau terikat dalam hubungan perkawinan;Menimbang bahwa karena berdasarkan

haruslah dibuktikan secara hukumapakah fakta diatas adalah benar suatu perbuatan yang melanggarhukum, dan tidaklah hanya berdasarkan pada kelaziman sematasebagaimana disampaikan oleh Penuntut Umum, sebagaimana puladipersidangan Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan buktibuktitentang perbuatan Terdakwa yang melakukan pemalsuan atas keberadaanakta catatan sipil diatas;Menimbang, bahwa selanjutnya tentang bukti putusan nomor :58/Pdt.G/2004/PN Bjm tgl. 13 Desember 2004, dimana menurut PenuntutUmum dalam putusan

Waris tersebut terdapat obyek sebidang tanahperwatasan terletak di Kota Banjarmasin Kec.