Ditemukan 30 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : siahaan satuan simpan silaban siaman sppbk sp.ba sepus sp.b.s spkpbk penjagalan penguatan penjual sihaan siatan sitana sitian sitwan sp.bs sp.bm sppbj sppls sppbb sppbe
Penelusuran terkait : Surat perintah penjualan barang sitaan Surat perintah penjualan barang sitaan (sppbs) Sengketa surat paksa perintah penjualan barang sitaan Hutang Surat keputusan tergugat i tentang surat perintah penjualan barang sitaan Barang sitaan Surat perintah Surat perintah penjualan barang sitaan (sppbs) no.sppbs-193/ pupnc.20/2000 tanggal 18 september 2000 Menjual barang sitaan Mengambil barang sitaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-12-2006 — Upload : 04-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42PK/TUN/2005
Tanggal 6 Desember 2006 — IRENE DEVIANI ; KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG 20 (PUPNC) SURABAYA ; KEPALA KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA (KP3N) SURABAYA, dkk.
70 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-03-2008 — Upload : 02-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 451K/TUN/2001
Tanggal 4 Maret 2008 — KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG UJUNG PANDANG ; vs. HAJI SIBA IDRIS ; KEPALA KANTOR LELANG NEGARA MAKASSAR
42 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-01-2007 — Upload : 15-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36PK/TUN/2006
Tanggal 9 Januari 2007 — PT. LANGGENG MARGATAMA ; vs. KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG 20 SURABAYA (PUPNC. 20)
50 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS)No.193/ PUPNC.20/2000 tanggal 18 September 2000;Bahwa Surat Keputusan tersebut telah diterima Penggugat pada tanggal21 September 2000 dan gugatan ini daftarkan pada tanggal 18 Desember 2000,Hal. 1 dari 9 hal.
    Menyatakan batal atau tidak sah : Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No.SPPBS193/PUPNC.20/2000 tanggal 18 September 2000 yang dikeluarkan olehTergugat ;Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 36 PK/TUN/20063. Memerintahkan kepada : Tergugat untuk mencabut Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan(SPPBS) No.SPPBS193/PUPNC.20/2000 tanggal 18 September 2000;4.
    Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :Bahwa Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No.SPPBS193/PUPNC.20/2000 tanggal 18 September 2000 yang diterbitkan olehTergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor :5 Tahun 1986, karena Surat Keputusan tersebut tidak ditujukan kepadaPenggugat dan belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.
    No. 36 PK/TUN/2006DAN MENGADILI SENDIRI : Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya ; Menyatakan batal Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) NomorSPPBS193/PUPNC.20/2000 tanggal 18 September 2000 yang dikeluarkanoleh Tergugat / Terbanding ; Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding supaya mencabut SuratKeputusan SPPBS tersebut diatas; Mempertahankan tetap berlaku Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya Nomor : 123 K/PEN.TUN/2000/PTUN.SBY tanggal 16Januari 2001
    Perintah Penjualan Barang Sitaan(SPPBS) No.193/PUPNC.20/2000, tanggal 18 September 2000 tersebutdiatas jelasjelas cacat hukum dan harus dibatalkan, karena SPPBStersebut dibuat tanpa adanya Surat Keterangan Pendaftaran Tanahseperti yang diwajibkan oleh ketetuan Pasal 21 Peraturan PemerintahNomor : 10 Tahun 1961 jo Pasal 41 ayat (2) jo Pasal 43 PeraturanPemerintah Nomor : 24 Tahun 1997;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-05-2008 — Upload : 15-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35K/TUN/2001
Tanggal 19 Mei 2008 — KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG 20 SURABAYA ; KEPALA KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA SURABAYA ; vs. CV. SINDURO
34 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 16-08-2012 — Putus : 21-12-2012 — Upload : 24-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 93 PK/TUN/2012
Tanggal 21 Desember 2012 — DWIYONO, DKK vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG,2. KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG SUMATERA UTARA, 3. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MEDAN, 4. PT. MEGAH ELSURA AGUNG (DALAM HAL INI DIWAKILI OLEH SUHARDI RUSMAN);
58 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SPS44/PUPNC.02.01/2008 tanggal3 Pebruari 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat II;Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No. 11/PUPNC.02.01/2009 tanggal 15 September 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat II;Pengumuman Lelang Kedua No. PENG.08/WKN.02/KNL.01/2009 tanggal20 Nopember 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat III;Gugatan mana adalah sebagai berikut :1.Bahwa, Penggugat adalah Penghuni Tanah/Bangunan milik NV.
    SPS44/PUPNC.02.01/2008 tanggal 3Pebruari 2009, yang diterbitkan oleh Tergugat II;Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No. 11/PUPNC.02.01/2009 tanggal 15 September 2009, yang diterbitkan oleh TergugatIl;Pengumuman Lelang Kedua No.
    SPS44/PUPNC.02.01/2008 Tanggal 3Pebruari 2009, yang diterbitkan oleh Tergugat II;Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor. 93 PK/TUN/2012126.7.Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No. 11/PUPNC.02.01/2009 Tanggal 15 September 2009, yang diterbitkan oleh TergugatIl;Pengumuman Lelang Kedua No. PENG.08/WKN.02/KNL.01/ 2009tanggal 20 Nopember 2009, yang diterbitkan oleh Tergugat III;Ill.
    SPS44/PUPNC.02.01/2008 tanggal 3Pebruari 2009, yang diterbitkan oleh Tergugat II;Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No. 11/PUPNC.02.01/2009 Tanggal 15 September 2009, yang diterbitkan oleh TergugatIl;Pengumuman Lelang Kedua No. PENG.08/WKN.02/KNL.01/2009 tanggal20 Nopember 2009, yang diterbitkan oleh Tergugat III;IV.
    Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No.11/ PUPNC.02.01/2009 tanggal 15 September 2009;Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor. 93 PK/TUN/20121616c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 14-09-2011 — Upload : 23-10-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1081 K/Pid/2011
Tanggal 14 September 2011 — SAEAN Bin KARSAN WARI WARSO SENTONO (alm)
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa, Pelapor / korban (Dwi Bijanto) membeli sebidang tanah danbangunan yang terdiri dari 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik melalui kantor lelangberdasarkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) Nomor :PENG025/WPN06/KP.03/1999 tertanggal 09 Februari 1999 No. Urut 22atas nama H. Saean Bin Karsan Wari Warso Sentono yang dilakukan padatanggal 27 Juni 2001 ;2. Bahwa Pelapor / korban (Dwi Bijanto) telah membalik namakan sertifikat No.348, 349, 350, 351, 352, 353, dan 354 atas nama H.
    Bahwa Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) Nomor : PENG025/WPN06/KP..03/1999 tertanggal 09 Februari 1999 No. Urut atas namaH. Saean Bin Karsan Wari Warso Sentono, yang mana surat perintahpenjualan barang sitaan (SPPBS) tersebut telah dibatalkan dengan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 20 /G.TUN/1999/PTUN.Sby,tanggal 01 Juni 1999 (Periksa Bukti T01), Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya No. 93/BTUN/1999/PT.TUN.Sby, tanggal 16Hal. 5 dari 8 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 24-04-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 703 K/Pdt/2019
Tanggal 24 April 2019 — KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG SUMATERA UTARA, dkk VS ASMAN, dk
61 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) Nomor11/PUPNC.02.01/2009 Tanggal 15 September 2009 yang diterbitkanoleh Tergugat III, knusus terhadap persil tanah dan bangunan yangditempati/dihuni oleh Penggugat dan Penggugat II;C. Berita Acara Penyitaan Nomor BA44/BAP/WKN.02/KNL.0100/2009 tanggal 13 Mei 2009 yangditerbitkan oleh Tergugat IV, khusus terhadap persil tanah danbangunan yang ditempati/dihuni oleh PenggugatPenggugat.d.
    Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) Nomor11/PUPNC.02.01/2009 Tanggal 15 September 2009 yang diterbitkanoleh Tergugat III, knusus terhadap persil tanah dan bangunan yangditempati/dihuni oleh Penggugat dan Penggugat II;C. Berita Acara Penyitaan Nomor : BA44/BAP/WKN.02/KNL.0100/2009 tanggal 13 Mei 2009 yangditerbitkan oleh Tergugat IV, khusus terhadap persil tanah danbangunan yang ditempati/dihuni oleh PenggugatPenggugat;Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt/2019d.
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-08-2014 — Upload : 28-10-2015
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 128 /Pdt.G/2013/PN.LP
Tanggal 14 Agustus 2014 — 1. ASMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Wiraswasta, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Lingk. I No. 130 (d/h Jl Utama No. 161) Kel. Galang Kota, Kec. Galang, Kab. Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I. 2. SUANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Wiraswasta, beralamat di Perintis Kemerdekaan (d/h. Jl. Utama) No. 127, Kel. Galang Kota, Kec. Galang, Kab. Deli Serdang. Adalah Ahli Waris / Anak Kandung dari Alm. TAN KUANG HOK, (meninggal dunia hari Jumat, 6 Maret 2011 / Surat Kematian No. 47431543 tanggal 23 Maret 2013 diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Galang Kota), selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II. PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. ADHAN GUSTI, SH.; Hj. SUHARTI, SH.; dan HAIRUL ANWAR, SH. Advokat/Pengacara berkantor di Jln. A. Yani VII No. 25 A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2013, Lawan: 1. PT. MEGAH ELSURA AGUNG, beralamat di Prisai Plaza Lt. VII, Jl. Pemuda No. 7 Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LAJIM BANGUN, SH.; dan TOMMY MUTARI SITEPU, SH. Advokat/Pengacara berkantor di Sriwijaya No. 83, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2014; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I. 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG, beralamat di Jalan Karya Utama Lubuk Pakam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JAILANI, SH.; INDRA IMANUDDIN, SH.; HADJRAL ASWAD BAUTY, SH.;SYARIFUDDIN, A.Ptnh; ANTONIUS PARULIAN SIDABUTAR, BA.; dan JURIAH SIAGIAN, SH; berkantor di Jl. Karya Utama, Lubuk Pakam berdasarkan Surat Kuasa tanggal 06 Januari 2014; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II. 3. KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG SUMATERA UTARA, beralamat di Jalan P. Diponegoro No. 30 A Medan; dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARTIAS SIMANJUNTAK,SE.M.Si; SUMARSONO,SH.; AHMAD RIFAI,SH.; LENY MURTININGRUM,SH.; ROBERT BONAR M.P.,SH.; TONY AGUS WIJAYA,SH.; RAMIDAH; HARMAIN FADLY; AQNI RONIASI HUTAHURUK; KRESNA NURUL FADHILA; M. RIZA AULIA MATONDANG; dan HASINTONGAN PARDEDE; berkantor di Jalan P. Diponegoro No. 30 A Medan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 07 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III. 4. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MEDAN, beralamat di Jl. P. Diponegoro No. 30 A Medan; MARTIAS SIMANJUNTAK,SE.M.Si; SUMARSONO, SH.; AHMAD RIFAI,SH.; LENY MURTININGRUM,SH.; ROBERT BONAR M.P.,SH.; TONY AGUS WIJAYA,SH.; RAMIDAH; HARMAIN FADLY; AQNI RONIASI HUTAHURUK; KRESNA NURUL FADHILA; M. RIZA AULIA MATONDANG; dan HASINTONGAN PARDEDE; berkantor di Jalan P. Diponegoro No. 30 A Medan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 April 2014, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV.
252 — 36
  • Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No. 11/PUPNC.02.01/2009 Tanggal 15 September 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat III, khusus terhadap persil tanah dan bangunan yang ditempati / dihuni oleh Penggugat I dan Penggugat II.c. Berita Acara Penyitaan No : BA-44/BAP/WKN.02/KNL.0100/2009 tanggal 13 Mei 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat IV, khusus terhadap persil tanah dan bangunan yang ditempati / dihuni oleh Penggugat-Penggugat.d. Pengumuman Lelang Kedua No.
    Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No. 11/PUPNC.02.01/2009 Tanggal 15 September 2009 yang diterbitkanoleh Tergugat Ill, Knusus terhadap persil tanah dan bangunan yangditempati / dihuni oleh Penggugat dan Penggugat II.3.
    Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No. 11/PUPNC.02.01/2009 Tanggal 15 September 2009 yang diterbitkanoleh Tergugat Ill, Knusus terhadap persil tanah dan bangunan yangditempati / dihuni oleh Penggugat dan Penggugat II.c. Berita Acara Penyitaan No : BA44/BAP/WKN.02/KNL.0100/2009tanggal 13 Mei 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat IV, khususterhadap persil tanah dan bangunan yang ditempati / dihuni olehPenggugatPenggugat.d. Pengumuman Lelang Kedua No.
    SPS44/PUPNC.02.01/2008tanggal 3 Februari 20092) Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No. 11/PUPNC.02.01/2009 tanggal 15 September 2009,3) Berita Acara Penyitaan No: BA44/BAP/WKN.02/KNL.0100/2009 tanggal 13 Mei 20094) Pengumuman Lelang Kedua No. PENG.08/WKN.02/KNL.01/2009 tanggal 20 Nopember 2009b.
    Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No. 11/PUPNC.02.01/2009 tanggal 15 September 2009 dan telah dibuatPengumuman Lelang Kedua No.
    Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No. 11/PUPNC.02.01/2009 Tanggal 15 September 2009 yang diterbitkanoleh Tergugat Ill, knusus terhadap persil tanah dan bangunan yangditempati / dihuni oleh Penggugat dan Penggugat II.c. Berita Acara Penyitaan No : BA44/BAP/WKN.02/KNL.0100/2009tanggal 13 Mei 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat IV, khususterhadap persil tanah dan bangunan yang ditempati / dihuni olehPenggugatPenggugat.d. Pengumuman Lelang Kedua No.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-03-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2432 K/Pdt/2012
Tanggal 21 Maret 2014 — PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA Cabang DKI JAKARTA, dkk VS PT. PERSADA JATI LANCAR
70 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa penerbitan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS)merupakan kewenangan dari Ketua PUPN berdasarkan UU No. 49 Prp.Thn. 1960, dimana tidak ada (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi),sehingga tidak ada dasar hukum yang membatalkan surat tersebut;. Bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak bisa membuktikandalilnya yang menyatakan kurs rupiah terhadap US$ saat terjadinyaperjanjian kredit dapat dijadikan dasar penentuan jumlah hutang.
    Bahwa penerbitan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS)merupakan kewenangan dari Ketua PUPN berdasarkan UU No. 49 Prop.Thn. 1960, dimana tidak ada ketentuan yang mengharuskan memintapersetujuan debitur (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi), sehinggatidak ada dasar hukum membatalkan surat tersebut;.
    Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti Tingkat Pertamatersebut di atas telah keliru dan salah serta melanggar peraturanperundangundangan oleh karena tindakan Pemohon Kasasi Il dalammenerbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No.
    No.2432 K/Pdt/2012hingga diterbitkan Surat Paksa yang dijalankan dengan Surat PerintahPenyitaan hingga Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS)dikarenakan Termohon Kasasi tetap tidak memenuhi kewajibannyauntuk membayar hutangnya, maka adalah berdasar dan beralasanmenurut hukum apabila Judex Juris mengesampingkan pertimbanganhukum putusan Judex Facti Tingkat Pertama a quo dan selanjutnyamemeriksa, mengadili dan memberikan pertimbangan hukumnya sendiriterhadap perkara permohonan kasasi ini.Bahwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-03-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 75 K/TUN/2012
Tanggal 28 Maret 2012 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN,dk vs FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA (FK UISU),
30 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pada tahun 2001 Penggugat ada mengajukan gugatan kePengadilan Tata Usaha Negara dengan register perkara Nomor26/G/2001/PTUNMDN terhadap Ketua Panitia Urusan PiutangNegara Wilayah Medan, Kepala Kantor Pelayanan PengurusanPiutang Negara Medan, Kepala Kantor Lelang Negara Medandengan objek gugatan yakni Surat Perintah Penyitaan (SPS)tanggal 18 Mei 1995 Nomor SPS2/PUPNW.1/1995,Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) Nomor 65/PUPNW.1I/1995 tanggal 5 Juni 1995, Pengumuman Lelang Keduatanggal
    Bahwa terhadap pekara tersebut telah dimenangkan olehPenggugat sesuai dengan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Nomor 26/G/2001/PTUNMdn juncto Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 27/BDG/2002/PT.TUNMdn juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 504 K/TUN/2002yang amarnya menyatakan batal Surat Perintah Penyitaan (SPS)tanggal 18 Mei 1995 Nomor SPS2/PUPNW.1/1995,menyatakan batal Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan(SPPBS) tanggal 5 Juli 1995, menyatakan batal Risalah Lelangtanggal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-03-2007 — Upload : 03-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2490K/PDT/2000
Tanggal 14 Maret 2007 — SYARIFUDDIN IDRIS; PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Pusat di Jakarta Cq. PT BANK TABUNGAN NEGARA Cabang Samarinda; PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) Pusat Jakarta Cq. PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) Cabang Kalimantan Timur
45 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SPPBS0104/PUPNC.VI.11/1998Tanggal 10 Oktober 1998 ;3. bahwa oleh karena Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS)tersebut adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan olehBadan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum TataUsaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkanakibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata (Pasal 1 butir3 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986) ;bahwa SPPBS tersebut dikeluarkan
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 04-11-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 14-12-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 388/PDT/2015/PT-MDN
Tanggal 14 Desember 2015 — KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA SUMATERA UTARA, DKK LAWAN ASMAN, DK
35 — 14
  • Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No. 11/PUPNC.02.01/2009 Tanggal 15 September 2009 yang diterbitkan olehTergugat Ill, knusus terhadap persil tanah dan bangunan yang ditempati/ dihuni oleh Penggugat dan Penggugat II.3. Berita Acara Penyitaan No : BA44/BAP/WKN.02/KNL.0100/2009tanggal 13 Mei 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat IV, khusus terhadappersil tanah dan bangunan yang ditempati / dihuni oleh Penggugat danPenggugat Il.4. Pengumuman Lelang Kedua No.
    Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No. 11/PUPNC.02.01/2009 Tanggal 15 September 2009 yang diterbitkan olehTergugat Ill, knusus terhadap persil tanah dan bangunan yang ditempati/ dihuni oleh Penggugat dan Penggugat II.c. Berita Acara Penyitaan No : BA44/BAP/WKN.02/KNL.0100/2009tanggal 13 Mei 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat IV, khusus terhadappersil tanah dan bangunan yang ditempati / dihuni oleh PenggugatPenggugat.d. Pengumuman Lelang Kedua No.
    SPS44/PUPNC.02.01/2008tanggal 3 Februari 20092) Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No. 11/PUPNC.02.01/2009 tanggal 15 September 2009,3) Berita Acara Penyitaan No: BA44/BAP/WKN.02/KNL.0100/2009tanggal 13 Mei 20094) Pengumuman Lelang Kedua No. PENG.08/WKN.02/KNL.01/2009tanggal 20 Nopember 2009~ 93b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-11-2006 — Upload : 16-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 495K/TUN/2003
Tanggal 7 Nopember 2006 — KEPALA KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA MANADO ; vs. JU KENG
93 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa unsur kehendak sebagai dasar hukum dari pelaksanaanlelang/risalah lelang obyek sengketa seecara terpisah dan formil terdapatdalam Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) ;Bahwa mengingat buku II MARI halaman 149 memuat asas suatupelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yangberlaku tidak dapat dibatalkan dan terbukti bahwa risalah lelang obyeksengketa telah dibuat sesuai dengan peraturan yang ada atau palingtidak Hakim Judex Factie tidak dapat membuktikan bahwa pelelangantelah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-01-2007 — Upload : 23-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 268K/TUN/2003
Tanggal 23 Januari 2007 — TEMBE MALEM SITEPU ; vs. KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA WILAYAH I MEDAN ; KEPALA KANTOR LELANG NEGARA MEDAN
74 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) tidaklah merupakansuatu Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) karena tidakmemenuhi unsurunsur dari ketentuan Pasal 1 butir 3, tetapi memenuhiketentuan Pasal 2 butir a UU No. 5 tahun 1986 karena : SPPBS, obyek gugatan ke1 Tergugat , adalah merupakan tindakanlanjut dari pada rentetan tindakan pengurusan piutang negara yangtelah dilakukan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Medan ic.Tergugat ; SPPBS belum bersifat final karena masih memerlukan tindak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 04-04-2007 — Upload : 19-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3028K/PDT/2002
Tanggal 4 April 2007 — ERIK GOESETIANTO ; ERIK GOESETIANTO ; vs. PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KANTOR PUSAT DI JAKARTA CQ PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG MERTADINATA MALANG, EPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ KANTOR WILAYAH VI BADAN URUSAN PIUTANG NEGARA DAN LELANG NEGARA MALANG ; Dkk
40 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehinggapenerbitan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) dan SuratPengumuman Lelang Kedua serta pelaksanaan lelang oleh Tergugat III adalahmerupakan perbuatan sewenangwenang dan bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sesuai ketentuan dalam Pasal 53 ayal (2)huruf a dan c UndangUndang No. 5 Tahun 1996 ;Bahwa dalam pelaksanaan lelang tersebut, ternyata pembelinya adalahTergugat sendiri sebagai pemohon lelang.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Tanah
Register : 09-07-2013 — Putus : 23-04-2014 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 328/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst
Tanggal 23 April 2014 — Dr. H. Sukamdani Sahid Gito Sardjojo,cs >< KPKNL Kemenkeu
141 — 49
  • :1) salinan/fotokopi Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN) Nomor322/PUPNC. 10.05/2008 tertanggal 21 April 2008 tentang PenetapanJumlah Piutang Negara (PUPN) atas nama PT Sahid Detolin Textil2) salinan/fotokopi Surat Paksa Nomor SP916/PUPN.10.05/2008tertanggal 06 Mei 2008;3) salinan/fotokopi Surat Perintah Penyitaan (SPS) Nomor: SPS133/PUPNC.10.05/2008 tertanggal 05 Agustus 2008;4) salinan/fotocopi Berita Acara Penyitaan Nomor BAP48/WKN.08/KNL.0304/2010 tanggal 8 Oktober2010;5) salinan/fotokopi Surat
    Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS)Nomor: SPPBS03/PUPNC.10.05/2011 tanggal 11 Januari 2011;6) salinan/fotokopi Perincian Hutang tertanggal 30 Oktober 2012;7) salinan/fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang Kepada PenanggungHutang/ Penjamin Hutang Nomor 2161/WKN.08/KNL.03/2012 tanggal19 Desember 2012 dan Nomor 2411/WKN.07/KNL.05/2012 tanggal 20Desember 2012.8) asli/fotokopi bukti kepemilikan/nak atas barang yang akan dilelangberupa SHM No.451/Desa Tugu, SHM No.452/Desa Tugu, dan SHMNo.453/Desa Tugu.d
    Bukti T 19 Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS)Nomor: SPPBS 03/PUPNC.10.05/2011 tanggal 11Januari 201120. Bukti T 20 SHM No.451/Desa Tugu, luas 6.000 m2, atasnama SUKAMDANI GITTOSARDJONO21. Bukti T 21 SHM No,452/Desa Tugu, luas 8.000 m2, atasnama SUKAMDANI GITTOSARDJONO22. Bukti T 22 SHM No.453/Desa Tugu, luas 6.000 m2, atasnama SUKAMDANI GITTOSARDJONO23. Bukti T 23 Pengumuman Lelang Ulang melalui harian umumRadar Bogor yang terbit pada tanggal 20Desember 201224.
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 29-01-2014 — Putus : 01-10-2014 — Upload : 11-06-2014
Putusan PN MALANG Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Mlg
Tanggal 1 Oktober 2014 — Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia VS PT. BANK Rakyat Indonesia (persero) Tbk, DKK
45 — 9
  • Berdasarkan haltersebut dan sesuai dengan ketentuan hukum, TergugatIl menerbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan(SPPBS) untuk melaksanakan penjualan melalui lelangbarang jaminan dan atau harta kekayaan lain milikPenanggung hutang dan atau penjamin hutang yangtelah disita berdasarkan Berita Acara Penyitaan.Bahwa demi melakukan penyelamatan uang Negaraberdasarkan peraturan perundangundangan dan jugamengingat tidak adanya itikad baik dari Penggugat dalammenyelesaikan kewajibannya, maka Tergugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-12-2013 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2005 K/Pdt/2013
Tanggal 16 Desember 2013 — 1. PT SUBUR LADANG ANDALAN, 2. PT BANGUN MAYA INDAH, 3. PT DUTA SUMBER NABATI, 4. PT ANTAR MUSTIKA SEGARA VS PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk, dahulu PT Bank Pembangunan Indonesia
67 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada tanggal 22 Maret 2006, KPKNL Jakarta telahmenerbitkan BeritaAcara Penyitaan terhadap PT Subur Ladang Andalan, PTBangun Maya Indah dan PT Duta Sumber Nabati;Pada tanggal 23 Maret 2006, KPKNL Jakarta telahmenerbitkan BeritaAcara Penyitaan terhadap PT Antar Mustika Segara;Pada tanggal 17 Juli 2007, KPKNL Jakarta telahmenerbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan(SPPBS) terhadap PT Antar Mustika Segara, PT SuburLadang Andaian, PT Bangun Maya Indah dan PTDuta Sumber Nabati;14.
Pengadilan PN JEMBER Perdata Wanprestasi
Putus : 30-11-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN JEMBER Nomor 66/ Pdt .G / 2010 /PN .Jr
Tanggal 30 Nopember 2011 — HARRY B. PRASETYO,
123 — 54
  • Berita Acara penyitaan dengan Nomor : BAP.97110286/WPN.06/KP.02/1998 tanggal 22 Mei 1998.Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS)dengan Nomor SPPBS091/PUPNW.VI/KP 02/1998tanggal 28 Mei 19985. Bahwa dari keterangan tersebut diatas, telah jelasbahwa tidak ada perbuatan dari Turut' Tergugat yangbertentangan dengan hukum, namun telah sesuai denganketentuan dan Peraturan Perundang undangan yang berlakuyaitu.
Pengadilan PN Labuan Bajo Perdata
Putus : 18-09-2014 — Upload : 08-06-2017
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 16 /PDT.G/2013/PN.LBJ
Tanggal 18 September 2014 — ONISIMUS HEO MELAWAN ERNEST PATTIPEILOHY,dkk
115 — 67
  • ;Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohonm putusan yang seadiladilnya( ex aequo et bono) ;Tergugat IV dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :DALAM EKSEPSI:1.Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak seluruh dalil / alasan Penggugat, kecualiterhadap halhal yang diakui secara tegas kebenarannya ;Bahwa pokok permasalahan yang dikemukakan Penggugat khususnya terhadapTergugat IV dalam gugatannya terkait dengan lelang eksekusi PUPN yangdilaksanakan oleh Tergugat IV berdasarkan Surat
    Perintah Penjualan Barang Sitaan(SPPBS) dari Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Nusa TenggaraTimur Nomor : SPPBS58/PUPNC.22/2005 tanggal 14 Nopember 2005, terhadapbarang / obyek jaminan milik Penggugat berupa tanah seluas 13.608 m2 sesuaidengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 396 tanggal 2 Juni 1992 (SHM 396/1992),berikut segala sesuatu yang ada dan akan ada di atasnya, yang terletak di KelurahanLabuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (dahulu KabupatenManggarai), atas