Bahwa Penggugat merasa kaget dan merasa shok karena setelah hubungankerjasama antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir, tibatiba pada tanggal17 Juni 2008 dengan suratnya No. 20/Dirkom/Eks/PPI/VI/2008 Tergugatmenginformasikan adanya tagihan yang harus dibayarkan oleh Penggugat kepadaTergugat yakni tagihan Surat Perintah Kekurangan Pembayaran Bea Masuk(SPKPBM).

No. 1624 K/Pdt/20129.Menghukum Tergugat untuk membatalkan dan menarik kembali suratsurattagihan: Nomor: 20/Dirkom/Eks/PPI/V1/2008 tanggal 17 Juni 2008; Nomor: 32/Dir.Eks/PPI/V1/2008 tanggal 18 Juni 2008; Nomor: 43/Dir.Keu.Eks/PPI/V1/2008 tanggal 24 Juni 2008; Nomor: 359/Dir.Keu.Eks/PPI/VII/2008 tanggal 6 Agustus 2008; Nomor: 405/Dir.Keu.Eks/PPI/VII/2008 tanggal 26 Agustus 2008; Nomor: 634/Dir.Keu.Eks/PPI/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008;Menghukum Tergugat untuk meminta maaf secara tertulis kepada

No. 1624 K/Pdt/2012menaikkan bargaining terhadap kewajibannya membayar SKPBM sebesarRp42.486.636.669, (empat puluh dua miliar empat ratus delapan puluh enam jutaenam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah), sesuaisurat tagihan yang sesungguhnya berasal dari pihak ketiga (Bea dan Cukai Jakarta,Batam dan Pekanbaru) yaitu suratsurat tagihan:Nomor: 20/Dirkom/Eks/PPI/V1/2008 tanggal 17 Juni 2008;Nomor: 32/Dir.Eks/PPI/V1/2008 tanggal 18 Juni 2008;Nomor: 43/Dir.Keu.Eks/PPI/V1/2008

seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.2Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti P5.1 sampai dengan bukti P5.41berupa pembayaran PIB yang membebaskan Penggugat dari kewajibannya terhadapTergugat atas Perjanjian Kerjasama No. 40/KNT/F & B/LC/PPI/II/2006 tanggal 20Februari 2006;Menghukum Tergugat untuk membatalkan dan menarik kembali suratsurat tagihandari Tergugat kepada Penggugat, karena surat tersebut dinyatakan tidak sah yakniberupa suratsurat: Nomor: 20/Dirkom

Surat No. 20/Dirkom/Eks/PPI/V1/2008 tanggal 17 Juni 2008;Surat No. 32/Dirkom/Eks/PPI/V1/2008 tanggal 18 Juni 2008;Surat No. 43/Dirkom/Eks/PPI/V1I/2008 tanggal 24 Juni 2008;Surat No. 359/Dirkom/Eks/PPI/VIII/2008 tanggal 6 Agustus 2008;Surat No. 405/Dirkom/Eks/PPIA/VII/2008 tanggal 26 Agustus 2008;Surat No. 634/Dirkom/Eks/PPI/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008;a vy FP PP ls15Yang dinyatakan ditarik dan dibatalkan oleh Majelis Hakim TingkatPertama harus ditolak, dan karena petitum utama gugatan Termohon

Menetapkan permohonan tuntutan ganti rugi atau klaim yang diajukanPenggugat telah benar dan sah secara hukum sesuai dengan PerjanjianKerjasama di bawah Nomor PKS.030/AJI/2011 dan Nomor 095/PKS/DIRKOM/2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Pertanggungan Asuransi KreditModal Kerja Transaksional dan polis Asuransi Kredit Asli Nomor513.865.300.12.00001 tanggal 12 Januari 2012 juncto endorsement PolisAsuransi Kredit Asli Nomor 513.865.300.12,00001 tanggal 21 Februari2012;4.

Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan cidera janji (wanprestasi)terhadap hakhak Penggugat sebagaimana diatur dalam PerjanjianKerjasama di bawah Nomor PKS.030/AJI/2011 dan Nomor 095/PKS/DIRKOM/2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Pertanggungan Asuransi KreditModal Kerja Transaksional dan Polis Asuransi Kredit Asli Nomor513.865.300.12.00001 tanggal 12 Januari 2012 juncto endorsement PolisAsuransi Kredit Asli Nomor 513.865.300.12.00001 tanggal 21 Februari2012;5.

Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Kerjasama dibawah Nomor PKS. 030/AJI/2011 dan Nomor 095/PKS/DIRKOM/2011tanggal 18 Oktober 2011 tentang Pertanggungan Asuransi Kredit ModalHalaman 15 dari 32 hal. Put.

Menetapkan permohonan tuntutan ganti rugi atau klaim yang diajukanPenggugat telah benar dan sah secara hukum sesuai dengan PerjanjianKerjasama di bawah Nomor PKS 030/AJI/2011 dan Nomor 095/PKS/DIRKOM/2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Pertanggungan Asuransi KreditModal kerja Transaksional dan Polis Asuransi Kredit Asli Nomor513.865.300.12.00001 tanggal 12 Januari 2012 juncto endorsement PolisAsuransi Kredit Asli Nomor 513.865.300.12.00001 tanggal 21 Februari2012;4.

Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan cidera janji (wanprestasi)terhadap hakhak Penggugat sebagaimana diatur dalam PerjanjianKerjasama di bawah Nomor PKS 030/AJI/2011 dan Nomor 095/PKS/DIRKOM/2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Pertanggungan Asuransi KreditModal kerja Transaksional dan Polis Asuransi Kredit Asli Nomor513.865.300.12.00001 tanggal 12 Januari 2012 juncto endorsement PolisAsuransi Kredit Asli Nomor 513.865.300.12.00001 tanggal 21 Februari2012;5.

Menghukum Tergugat untuk membatalkan dan menarik kembali suratsurattagihan :e Nomor : 20/Dirkom/Eks/PPI/V1/2008 tanggal 17 Juni 2008;e Nomor : 32/Dir.Eks/PPI/V1/2008 tanggal 18 Juni 2008;e Nomor : 43/Dir.Keu.Eks/PPI/V1/2008 tanggal 24 Juni 2008;e Nomor : 359/Dir.Keu.Eks/PPI/VIII/2008 tanggal 06 Agustus 2008;e Nomor : 405/Dir.keu.Eks/PPI/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008;e Nomor : 634/Dir.Keu.Eks/PPI/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008.7.

Dengan kata lain Penggugat hanyamengajukan gugatannya untuk menaikkan bargaining terhadap kewajibannyamembayar SKPBM sebesar Rp. 42.486.636.669, (Enam puluh dua miliar empatratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus enampuluh sembilan rupiah), sesuai surat tagihan yang sesungguhnya berasal daripihak ketiga (Bea dan Cukai Jakarta, Batam dan Pekanbaru) yaitu suratsurattagihan : Nomor : 20/Dirkom/Eks/PPI/VI/2008 tanggal 17 Juni 2008; Nomor : 32/Dir.Eks/PPI/VI/2008 tanggal

Menyatakan sah dan berharga terhadap Surat : Nomor : 20/Dirkom/Eks/PPI/VI/2008 tanggal 17 Juni 2008;Putusan, Nomor: 315/PDT.G/2009/PN.Jkt.Pst, Halaman 19 dari Nomor : 32/Dir.Eks/PPI/VI/2008 tanggal 18 Juni 2008; Nomor : 43/Dir.Keu.Eks/PPI/V1/2008 tanggal 24 Juni 2008; Nomor : 359/Dir.Keu.Eks/PPI/VIII/2008 tanggal 06 Agustus 2008; Nomor : 405/Dir.Keu.Eks/PPI/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008; Nomor : 634/Dir.Keu.Eks/PPI/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008.2.

Perusahaan Perdagangan Indonesia (TERGUGAT) kepada PT.INDOVINOS (PENGGUGAT) tertanggal 17 Juni 2008 Nomor: 20/Dirkom/Eks/PPI/V1/2008 perihal Pembebanan SPKPBM.Bata da@ Direktur PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (TERGUGAT) kepada PT.INDOVINOS (PENGGUGAT) tertanggal 18 Juni 2008 Nomor: 32/Dir.Eks/PPI/V1/2008perihal Pemberitahuan.BaitaP das Direktur PT.

Menghukum Tergugat untuk membatalkan dan menarik kembali suratsurat taginandari Tergugat kepada Penggugat, karena surat tersebut dinyatakan tidak sah yakniberupa suratsurat :Nomor : 20/Dirkom/Eks/PPI/VI/2008 tanggal 17 Juni 2008;e Nomor : 32/Dir.Eks/PPI/VI/2008 tanggal 18 Juni 2008;e Nomor : 43/Dir.Keu.Eks/PPI/V1/2008 tanggal 24 Juni 2008; Nomor : 359/Dir.Keu.Eks/PPI/VIII/2008 tanggal 06 Agustus 2008;e Nomor : 405/Dir.keu.Eks/PPI/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008;e Nomor : 634/Dir.Keu.Eks/PPI/XII

/PN.BDG. padapokoknya telah mengemukakan halhal sebagai berikut :1Bahwa PENGGUGAT adalah perseroan berbentuk Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang bergerak dalam usahaperbankan BUKTI P1 s.d P13.Bahwa dalam menjalankan salah satu usahanya PENGGUGAT telah melakukankerjasama dengan TERGUGAT terkait dengan pertanggungan asuransi kredit modalkerja transaksional, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama di bawahNomor: PKS.030/AJI/2011 dan Nomor: 095/PKS/DIRKOM

Endorsement POLIS Asuransi Kredit Asli Nomor 513.865.300.12.00001tanggal 21 Februari 2012;Menyatakan TERGUGAT telah melakukan tindakan cidera janji (wanprestasi)terhadap hakhak PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasamadibawah Nomor: PKS.030/AJI/2011 dan Nomor: 095/PKS/DIRKOM/2011 tertanggalHalaman 17518 Oktober 2011 tentang Pertanggungan Asuransi Kredit Modal Kerja Transaksionaldan POLIS Asuransi Kredit Asli Nomor 513.865.300.12.00001 tanggal 12 Januari2012 jo.

(Bukti T3)Bahwa selanjutnya PENGGUGAT dan TERGUGAT membuat PerjanjianKerjasama Antara PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dengan PT BankPembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk tentang PertanggunganAsuransi Kredit Modal Kerja Transaksional, Nomor: PKS.030/AJI/X/2011 atauNomor: 095/PKS/DIRKOM/2011 tertanggal 18 Oktober 2011 (PKS).

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk olehKementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;PKS.030/AJI/2011 dan 095/PKS/DIRKOM/2011 tanggal 18 Oktober 2011Perjanjian kerjasama antara PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) denganBank BJB tentang pertanggungan asuransi kredit modal kerja transaksional;378/KOMSBY/2011 tanggal 21 Oktober 2011 Surat dari Bank BJB CabangSurabaya kepada PT.

BANKPEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT TBK DAN BANTEN;NOMOR : PKS.030/AJI/X/2011 NOMOR : 095/PKS/DIRKOM/2011Tanggal 18102011 PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT.ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO) DENGAN PT BANKPEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.TENTANG PERTANGGUNGAN ASURANSI KREDIT MODALTanggal 18 Agustus 2011 Nomor : 263/SBYKOM/2011 Lampiran : SuratBank BJB kepada PT Cipta Inti Parmindo. Perihal : Surat PemberitahuanPersetujuan Pemberian Kredit a.n PT.

Asuransi HimalayaPelindung (Tergugat) sebagaimana PKS Nomor Bank BJB : 053/PKS/DIRKOM/2012; Nomor Asuransi Himalaya : 059/ DIR.AHP/IV/2012 tanggal 23 April 2012;2. Bahwa ruang lingkup kerjasama tersebut adalah Tergugat akanmemberikan pertanggungan/asuransi atas agunan dari fasilitas kredityang diberikan oleh Penggugat II kepada debiturnya. (vide Poin 1halaman 2 PKS dan Pasal 2 PKS);3. Bahwa PKS Pasal 2 Ruang Lingkup menyatakan:2.1.

Asuransi HimalayaPelindung (Tergugat) sebagaimana PKS Nomor Bank BJB : 053/PKS/DIRKOM/2012; Nomor Asuransi Himalaya : 059/DIR.AHP/IV/2012 tanggal 23 April 2012;.

Asuransi Himalaya Pelindung(Tergugat) sebagaimana PKS Nomor Bank BJB : 053/PKS/DIRKOM/2012; Nomor Asuransi Himalaya : 059/DIR.AHP/IV/2012tanggal 23 April 2012;2) Bahwa ruang lingkup kerjasama tersebut adalah Tergugat akanmemberikan pertanggungan/asuransi atas agunan dari fasilitaskredit yang diberikan oleh penggugat II kepada debiturnya.

Mengenai eksepsi kompetensi absolut;Perjanjian Kerjasama Nomor (BJB)053/PKS/DIRKOM/2012 atau Nomor(HIMALAYA) 059/DIR.AHP/IV/2012 adalah perjanjian kerjasama tentangagunan kredit/jaminan kebendaan, bukan merupakan perjanjian kerjasamatentang asuransi jiwa;Para Penggugat mengajukan gugatan tidak didasarkan pada perjanjiankerjasama tersebut, melainkan Para Penggugat menggugat Tergugat atasdasar perbuatan melawan hukum;2.

Oleh karena itu berlakuketentuan Pasal 17.3 Perjanjian Kerjasama Nomor Bank BJB : 53/PKS/DIRKOM/2012Nomor Himalaya : 059/DIR.AHP/IV/2012 tanggal 23 April 2012, yangmenyatakan segala perselisihnan akan diselesaikan dan diputus denganarbitrase.

Faktanya Direktur Ritel tetap memberikanPersetujuan Khusus pemberian kredit kepada KBUdengan menggunakan alas hukum Surat Edaran (SE)Direksi No.093/SE/DIRKOM/2011 tanggal 12 Desember2011 perihal Persetujuan Khusus Terhadap PengajuanKredit Exception. Namun SE Direksi No.093/SE/DIRKOM/2011 tsb tidak mencakup materi pengecualian bagiKoperasi mandiri atau dengan kata lain Koperasi mandiritidak bisa disamakan dengan Kopkar.

, BUMN,dan BUMD yang pembayaran gaji anggotanya tidakdilakukan melalui Bank BJB (Kategori 2);c) Koperasi di lingkungan Perusahaan swasta (Kategori3), Surat Edaran No. 093/SE/DIRKOM/2011 tanggal12 Desember 2011 tidak mengatur mengenaiKoperasi mandiri.Secara Hierarkis kedudukan Surat Edaran No. 093/SE/DIRKOM/2011 lebih rendah dari Surat Keputusan Direksi No.152/SK/DIRPKD/2008 tanggal 12 Maret 2008 tentangHal.44 dari 88 Hal.

BPD Jabar dan BantenNo. 145 tgl 6 Maret 2012.Fc sesuai asli SOP Kredit Mikro Utama.Fc sesuai asli Surat No.65/SEKRK/2012 prhltingkat suku bunga.Fc sesuai asli Surat No : 023/SE/DIRMK/2011,Tanggal 12 April 2011 ttg SE penegasan Ketentuankredit kod Kopkar.Fc sesuai asli Surat Edaran No. 093/SE/DIRKOM/2011, tanggal 12 Desember 2011 tentangpersetujuaan khusus terhadap Pengajuan kreditException.Hal.47 dari 88 Hal.

/2011 tanggal 12 Desember 2011perihal persetujuan khusus terhadap pengajuan kreditException.Namun SE Dir No.093/SE/DIRKOM/2011Hal.55 dari 88 Hal.

Tanggal 4 Januari 2016 dan 12 Januari2016.SK Direksi 1627/SK/DIRKOM/2010 tanggal 22 Desember2010 tentang wewenang memutus kredit.SK Direksi 1364/SK/DIRKRK/2010 tanggal 22 Juli 2010tentang kredit Kopkar.Surat Edaran Nomor 093/SE/DIRKOM/2011 tanggal 12Desember 2011pengajuan kredit exception.perihal persetujuan khusus terhadapHal.73 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel57. Bukti T57 =: Laporan Hasil Investigasi PT.

Amrullah Pase) baik sebagai Direk,Dirkom dan Direktur Utama PT. IKI (Persero) masa bakti periode tahun 1991s/d 2006 masing masing berdasarkan:1Keputusan Menteri Keuangan No.581/KMK.013/1991, tanggal 21Juni 1991, dan No. 141/KMK.016/1993, tanggal 21 Juni 1993.Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Direksi PerusahaanPerseroan (Persero) PT.

Amrullah Pase) sebagai Direk, Dirkom danDirektur Utama PT. IKI (Persero) pada periode tahun 1991 s/d tahun 2006adalah merupakan organ perusahaan yang kedudukan hukumnya SAMAdengan Pengusaha sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal ayat 6 (b)UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialJo Pasal 1 ayat 5 (b) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanmenggariskan: Pengusaha adalah (b).

PN.BDG. pada pokoknya telah mengemukakan halhalsebagai berikut :1.Bahwa PENGGUGAT adalah perseroan berbentuk Badan Usaha MilikDaerah ("BUMD") yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yangbergerak dalam usaha perbankan BUKTI P1 s.d P13.Bahwa dalam menjalankan salah satu usahanya PENGGUGAT telahmelakukan kerjasama dengan TERGUGAT terkait dengan pertanggunganasuransi kredit modal kerja transaksional, sebagaimana tertuang dalamPerjanjian Kerjasama di bawah Nomor: PKS.030/AJI/2011 dan Nomor: 095/PKS/DIRKOM

tanggal 14 Januari 2010.b. 1 (satu) bendel copy Polis Asuransi Modal Kerja Transaksionalmerupakan lampiran dan bagian tak terpisahkan dari : PerjanjianKerjasama Asuransi Kredit antara PT Asuransi Ekspor Indonesia(Persero) dengan PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten(PT Bank Jabar Banten), Nomor Pihak Pertama25/002/VPERJ.DIR/ASEI dan Nomor Pihak Kedua : 06/DirKkorp/2010 tanggal 14 Januari 2010.1 (satu) bendel copy berkas SK Direksi PT Bank PembangunanDaerah Jawa Barat dan Banten, Tok No. 1627/SK/DIRKOM

Bahwa plafond kredit yang menjadi wewenang Bank BJB CabangSemarang diatur dalam SK Direksi Nomor : 1627/SK/ DirKOM/2010tanggal 22 Desember 2010 tentang Wewenang Memutus Kredit, Negosiasidan Garansi Bank, dimana dalam Lampiran Il dalam SK tersebutdisebutkan : Komite Kredit Kantor Cabang Kelas Il, Pemimpin CabangKelas ll sebagai Ketua Komite Kredit mempunyai kewenangan memutuskredit sampai dengan Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

SK Direksi Bank BJB Nomor : 1627/SK/ DirKOM/2010 tanggal22 Desember 2010 tentang Wewenang Memutus Kredit,Negosiasi dan Garansi Bank, dimana pada Lampiran Il SKdimaksud maka Kantor Bank BJB Cabang Semarang hanyaberwenang memutus kredit sebagai berikut :Komite Kredit Kantor Cabang Kelas ll, Pemimpin CabangKelas ll sebagai Ketua Komite Kredit mempunyai kewenanganmemutus kredit sampai dengan Rp. 2.000.000.000,00.Khusus untuk Kredit Koperasi Karyawan Pemimpin CabangKelas Il sebagai Ketua Komite Kredit

Surat Keputusan Direksi Bank BJB Nomor : 1627/SK/ DirKOM/2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang WewenangMemutus Kredit, Negosiasi dan Garansi Bank; Bahwa jenisjenis kredit yang merupakan produk Bank Jabar Banten(BJB) Cabang Semarang meliputi :> KMK/REKUK27> KMK/RENon KUK> Kredit Konstruksi/Pengadaan Sumber Dana APBD/N> Kredit Konstruksi/Pengadaan Sumber Dana Milik Swasta> Kredit langsung TransaksionalBahwa permohonan fasilitas kredit dari debitur kepada Bank BJB CabangSemarang dapat terealisasikan

HMmenginstruksikan untuk segera dicairkan oleh bagianadministrasi kredit. pernah ada calon debitur kredit yangdatang padahal dokumen kredit belum disiapkan oleh bagianadministrasi kredit.Bahwa proses pemberian kredit tersebut menyimpang dariketentuan intern Bank yaitu:a) SK Direksi No.1627/SK/DIRKOM/2010 tentang WewenangMemutus Kredit.

Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat danBanten, Tbk Nomor 1627/Sk/DIRKOM/2010 tentang Wewenang MemutusKredit, Negosiasi Wesel dan Garansi Bank.95. 1 (satu) bundel fotokopi surat permintaan dokumen dari PT Bank BJB CabangSukabumi kepada KOHIPPI.96. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus KoperasiHimpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (KOHIPPI) Cabang Sukabumi yangdibuat oleh Divisi Audit Internal Bank BJB Kantor Pusat Bandung tanggal 15Juli 2014.97. 1 (satu

Tergugatlah yang tahu, mohon Bapak Hakim menilainya;11.Bahwa dengan menyatakan masih ada stock KCL berdasarkan BERITAACARA RAPAT tanggal 07/121999 sebanyak 1.379.200 kg, makaTergugat langsung, mengetok 'palu", didalam surat Dirkom. Tergugat(P.22).

Memutuskan sepihak dan tidak memberitahukan, yakni menghentikanpembertan kerja kepada Penggugat; Meminta Penggugat untuk memberikan tambahan jaminan baru untukhutang ciptaan sewenangwenang Tergugat; Tindakan Tergugat yang " tidak manusiawi" ini memaksa Penggugatmeminjam dana dari bank dan koperasi untuk menangguiangiperongkosanperongkosan yang harus ditanggulang:Bahwa jelasilan dan nyata tindakan Tergugat ialah untukmembangkrutkan dan menghancurkan usaha Penggugat:;12.Bahwa walaupun dalam surat jawaban Dirkom

Bahwa dengan menyatakan masih ada stock KCL berdasarkan BERITAACARA RAPAT tanggal 07/121999 sebanyak 1.379.200 kg, makaTermohon PK langsung, mengetok palu, didalam surat Dirkom.

Bahwa walaupun dalam surat jawaban Dirkom (P.22), bahwa pejabat13.Termohon PK PPD PUSRI dan petugas gudang bersekongkol,sesungguhnya SAMA SEKALI tidak ada sangkut pautnya denganPemohon PK, kesalahan pegawai Termohon PK, jika memang ada, adalahurusan Termohon PK semata.

Kartu Identitas atas nama Teddy Sudiono,di beritanda T1.A;Fotokopi sesuai asli berupa akta pendirian Perseroan Terbatas Nomor 100tanggal 17 Nopember 1995 di buat oleh H.Asmawel Amin,S.H di beri tandaT1.B;Fotokopi sesuai asli berupa akta pernyataan keputusan sirkuler parapemegang saham Perseroan Terbatas Tergugat, di beri tanda T1.C;Fotokopi sesuai asli berupa perjanjian kerjasama dan penunjukan generalagent Cargo penjualan dokumen surat muatan angkutan udara PT.SriwijayaAir nomor 04/PKGSA CGD/CGK/DirKom

Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat danBanten, Tok Nomor 1627/Sk/DIRKOM/2010 tentang WewenangMemutus Kredit, Negosiasi Wesel dan Garansi Bank95.1 (satu) bundel fotokopi surat permintaan dokumen dari PT Bank BJBCabang Sukabumi kepada KOHIPPI96.1 (Satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus KoperasiHimpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (KOHIPPI) Cabang Sukabumiyang dibuat oleh Divisi Audit Internal Bank BJB Kantor Pusat Bandungtanggal 15 Juli 201497.1 (Satu) bundel

Himpunan Pengusaha PribumiIndonesia) Sukabumi pada tahun 2012.Bahwa benar saksi selaku Pemimpin Divisi Mikro pada kantorpusat BJB pada tahun 2012 didalam pemberian kredit modalkerja dari BJB Sukabumi kepada (Koperasi HimpunanPengusaha Pribumi Indonesia) Sukabumi pada tahun 2012bertindak sebagai pemutus kredit berdasarkan limit /bataskewenangan nilai pinjaman yang diajukan oleh calon debitur.Bahwa benar dasar hukum wewenang memutus kredit diaturdidalam Surat Keputusan Direksi BJB Nomor : 1627/SK/DIRKOM

Sukabumi pada tahun2012.Bahwa benar saksi selaku Officer Kredit Program Divisi Mikropada kantor pusat BJB pada tahun 2012 didalam pemberianHal 236 dari 508Putusan Perkara Nomor 20/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg.kredit modal kerja dari BJB Sukabumi kepada (KoperasiHimpunan Pengusaha Pribumi Indonesia) Sukabumi pada tahun2012 bertindak sebagai review atas hasil analisa yang diajukanBJB Cabang Sukabumi.Bahwa benar dasar hukum wewenang memutus kredit diaturdidalam Surat Keputusan Direksi BJB Nomor : 1627/SK/DIRKOM

Kredit Program padaKantor Pusat BJB Bandung pada tahun 2012 didalam pemberiankredit modal kerja dari BJB Sukabumi kepada (KoperasiHimpunan Pengusaha Pribumi Indonesia) Sukabumi pada tahun2012 ~=bertindak + sebagai pemeriksa hasil review/analisapermohonan kredit KOHIPPI yang diajukan ke BJB CabangSukabumi yang dilakukan oleh analis, saudara Riski Nurachmansebelum diserahkan kepada Komite Kredit.Bahwa benar dasar hukum wewenang memutus kredit diaturdidalam Surat Keputusan Direksi BJB Nomor : 1627/SK/DIRKOM

Buku II Bab XII Sub Bab CC.perinal Prosedur pemberian kredit dan SK Direksi No.202/SK/DIRMK/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang SOPProses keputusan kreditHal 404 dari 508Putusan Perkara Nomor 20/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg.bahwa tim audit tidak menemukan kesalahan atau kekurangan yangsignifikanAturan yang dijadikan dasar adalah SK Direksi No. 269/SK/DIRPS/2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang Struktur Organisasi danDeskripsi Jabatan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Baratdan Banten dan SK Direksi No. 1627/SK/DIRKOM

tanggal 24 September 2012Halaman 6dari 410Putusan Perkara Nomor : 15/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bdg.91.92.93.94.95.96.Of.98.99.100.101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.Surat dari Notaris & PPAT Vita Vitriana SH Nomor 18/Not/V/2013 tanggal13 Mei 2013 perihal jawaban Surat Nomor 0192/KRDSMI/2013 tanggal 10Mei 2013Surat Keterangan Nomor 140/18/1/2011 tanggal 27 Januari 2011Formulir Berita Acara Taksasi JaminanSurat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat danBanten, Tok Nomor 1627/Sk/DIRKOM

dari BJB CabangSukabumi kepada (Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia)Sukabumi pada tahun 2012.Bahwa selaku Officer Kredit Program Divisi Mikro pada kantor pusat BJBpada tahun 2012 didalam pemberian kredit modal kerja dari BJB Sukabumikepada (Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia) Sukabumi padatahun 2012 bertindak sebagai review atas hasil analisa yang diajukan BJBCabang Sukabumi.Bahwa dasar hukum wewenang memutus kredit diatur didalam SuratKeputusan Direksi BJB Nomor : 1627/SK/DIRKOM

Mikro Divisi Mikro padakantor pusat bjb pada tahun 2012 didalam pemberian kredit modal kerja dariBJB Sukabumi kepada (Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia)Sukabumi pada tahun 2012 bertindak sebagai anggota Komite Kredit untukmembahas Persetujuan Kredit KOHIPPI yang diajukan oleh bjb kantorcabang Sukabumi berdasarkan limit /oatas kewenangan nilai pinjaman yangdi ajukan oleh calon debitur.Bahwa dasar hukum wewenang memutus kredit diatur didalam SuratKeputusan Direksi BJB Nomor : 1627/SK/DIRKOM

Grup Ritel Divisi Mikro kantor pusat bjb pada tahun2012 di dalam pemberian kredit modal kerja dari BJB Sukabumi kepada(Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia) Sukabumi pada tahun2012 bertindak sebagai anggota Komite Kredit untuk membahasPersetujuan Kredit KOHIPPI yang diajukan oleh bjb kantor cabangSukabumi berdasarkan limit / batas kewenangan nilai pinjaman yangdiajukan oleh calon debitur.Bahwa dasar hukum wewenang memutus kredit diatur didalam SuratKeputusan Direksi BJB Nomor : 1627/SK/DIRKOM

Proses keputusan kreditbahwa tim audit tidak menemukan kesalahan ataukekurangan yang signifikanHalaman 381dari 410Putusan Perkara Nomor : 15/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bdg.Aturan yang dijadikan dasar adalah SK Direksi No.269/SK/DIRPS/2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang StrukturOrganisasi dan Deskripsi Jabatan PT Bank PembangunanDaerah Jawa Barat dan Banten dan SK Direksi No.1627/SK/DIRKOM/2010 tanggal 22 Desember 2010tentang Wewenang Memutus Kredit, Negosiasi Wesel danGaransi BankProses pencairan fasilitas

kepada pihak ketiga,RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yanghadir dalam rapat;Halaman 43 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Padt.G/2019/PN BlsPasal 10RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimanadisyaratkan dalam UndangUndang tentang Perseroan Terbatas telahdipenuhi.In casu sehubungan dengan RUPSLB tanggal 28 Februari 2018, Tergugat telah memberitahukan kepada Penggugat secara tertulis pada tanggal 12Februari 2018 berdasarkan surat nomor: 001/PMHBCP/DIRKOM

/FBHI/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 yang ditujukan kepadaTergugat perihal Tanggapan dan Permohonan Penundaan Atas SuratNomor: 001/PMHB/DIRKOM/II/2018, Perihal: Undangan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Buana Cipta Perkasa,berkedudukan di Duri. Semuanya membuktikan bahwa Penggugat telahmenerima undangan RUPSLB tanggal 28 Februari 2018 dari Tergugat dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 9 ayat 3 AnggaranDasar PT.

Surat Dirkom Nomor PL 102/XII/38/KA2011 tanggal 14Desember 2011 perihal: Pengadaan Barang dan Jasa Ulanguntuk Investasi KA Bandara Stasiun MedanKualanamu;c. Nota Dirku Nomor 612/KA/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011perihal: Izin Prinsip Investasi KA Bandara Stasiun MedanKualanamu;B.

Problemnya, jikaada hambatan berupa dirkom sudah tidak aktif, maka harusdiambil jalan untuk menjalankan perusahaan, asalkan dipenuhidiatas 50%. Sepanjang itu tidak merugikan perusahaan, itu tidakmasalah.Tugas pemegang saham pengendali dia bisa mengangkat,memberhentikan, direksi dan komisaris sepanjang ketentuanperaturan dan anggaran dasar, Jika direksi tidak menerima,silahkan dibawa ke pengadilan.

Surat Dirkom Nomor PL 102/XII/38/KA2011 tanggal 14Desember 2011 perihal Pengadaan Barang dan Jasa Ulanguntuk Investasi KA Bandara Stasiun MedanKualanamu;Halaman 10 dari 46 Halaman. Putusan Nomor 66 PK/TUN/2017c. Nota Dirku Nomor 612/KA/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011perihal Ijin Prinsip Investasi KA Bandara Stasiun MedanKualanamu;B.

keputusan kredit di Bank BJB dilakukan di Bank BJB CabangPelabuhan Ratu dan di Bank BJB pusat adalah Divisi Mikro Kantor Pusatdan Direksi yang membidanginya, dengan hasil keputusan plafond kreditsebesar Rp. 17.000.000.000, (tujuh belas milayar rupiah).Bahwa dalam proses pengambilan keputusan sudah melalui mekanismeketentuan yang berlaku, dimana jumlah permohonan dan keputusan kreditmelebihi kewenangan memutus kredit Kantor Cabang Pelabuhan Ratu (Rp.1.000.000.000,) berdasarkan SK Dir No. 1627/SK/ DIRKOM

HAU dilakukanmanual tidak melalui Bank BJB, sehingga dikecualikan dari ketentuanwewenang memutus kredit, negosiasi wesel dan garansi banksebagaimana SK Direksi Bank BJB No. 1627/SK/DIRKOM/2010,tanggal 22 Desember 2010.

No.: 1367/SK/DIRKRK/2010.Bahwa pemberian kredit Koperasi Mandiri/Umum untuk diteruskan kekaryawan perusahan tidak diatur dalam SOP akan tetapi selama adapersetujuan dari Direksi (Persetujuan Khusus) bisa diberikan/dibenarkansesuai dengan Surat Edaran Direksi No. 093/SE/DIRKOM/2011, tanggal 12Desember 2011.Bahwa seseorang yang telah memperoleh fasilitas kredit BJB dapatmengajukan fasilitas kredit baru dari Koperasi yang berbeda, selama kredittersebut dilunasi dengan melampirkan bukti pelunasan yang

perusahaanmengkonfirmasi keaslian data yang disampaikan oleh Cabang PelabuhanRatu.Bahwa setelah dilakukan cehklist oleh Saksi dan ditemui adanyadokumen/berkas yang belum dilengkapi, tindakan yang Saksi lakukanadalah Ceklist tersebut disampaikan kepada Pemimpin Grup Ritel.Bahwa laporan yang Saksi berikan kepada Pimpinan adalah dalam bentukceklist.bahwa yang menjadi dasar Saksi jika ada dokumen/berkas yang belumdipenuhi dapat dilengkapi oleh Cabang sebelum dilakukan pengikatan kreditadalah tertuang dalam SK No.: 093/SK/DirKom

Hal tersebut saksi ketahui dari data di sistem corebanking BJB tertulis kolektibilitas 1.Bahwa mekanisme Pengajuan Kredit pada Bank BJB cabang Buah batuBandung berdasarkan SK Direksi No. 081/SK/DIRKOM/2015 tanggal 16Pebruari 2015 tentang Pedoman Produksi bjo Kredit Modal KerjaKontruksi, Secara umum dapat saksi jelaskan, Pemohon kredit denganmembawa kelengkapan surat permohonan = perusahaan lalu diajukan kebagian analis kredit untuk di verifikasi, selanjutnya analis akanmempelajari kelengkapan lalu

Tini Prihartini selaku Pemimpincabang Buah Batu sebagai pemutus kredit karena tugas saksi hanyamengeluarkan nilai pasar berupa berita acara taksasi jaminan sajaBahwa terhadap nilai taksasi jaminan yang saksi periksa terdapat dibawah nilai plafond yang diajukan tersebut telah diatur di dalam pedomanproduk BjB Kredit Modal Kerja Konstruksi nomor 081/SK/DIRKOM/2015tanggal 16 Februari 2015 yang menjelaskan bahwa dalam ketentuankecukupan agunan.

,MH., di perolehfakta dan keadaan bahwa salah satu produk kredit Bank BJB adalahfasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) Standby Loan denganjaminan jaminan SPK (Surat Perintah Kerja) berdasar, SOP KMKKKontruksi Nomor . 081/SK/DirKom/2015 tanggal 16 Pebruari 2016;Menimbang bahwa, oleh karenanya Terdakwa AGUSSETIAWAN als. KENJI, untuk kepentingan pengurusan menguruspersyaratanpersyaratan Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) padaBank BJB Cabang Buah Batu tersebut, Terdakwa AGUS SETIAWANals.