Ditemukan 43324 data
44 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
392 K/Pdt.Sus-PHI/2019
Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Denpasar Nomor 10/Pdt.sus/PHI/2018/PN.Dps:.;Mengadili sendiri:Halaman 4 dari 8 hal. Put.
728 — 407 — Berkekuatan Hukum Tetap
881 K/Pdt.Sus-HKI/2021
SusHKI/2021Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterimatanggal 16 Februari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:1.2.Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secarakeseluruhannya;Membatalkan butir 1 (satu) dan 5 (lima) Putusan Pengadilan NiagaNomor 42/Pdt.Sus Merek/2020/PN Jkt.Pst, tanggal 25 Januari 2021:Menguatkan butir 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) Putusan PengadilanNiaga Nomor
74 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
684 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 02/Pdt.Sus/2016/PNPSP., tanggal 1 Maret 2016 antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.,(Pemohon) melawan Nurroma Br. Sormin (Termohon);b. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 23/Pdt.Sus.BPSK/2016/PNKis., tanggal 16 Mei 2016 antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.,(Pemohon) melawan Suardi (Termohon);c.
Putusan Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013, tanggal 17 April 2013 antara Syafrilmelawan Dr. Drs. Filani Zikri, M.M., Pimpinan Kantor Wilayah 02 Padang,PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;c. Putusan Nomor 94 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2 Mei 2012, antara WahyudiPrasetio melawan PT Bank Century dan PT Bank Mutiara;d. Putusan Nomor 208 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Desember 2011, antaraKukuhono melawan Bank Capital Indonesia Tbk;e.
undangundanginidiundangkan;Bahwa salah satu tugas dan wewenang BPSK adalah mengawasiadanya pencantuman klausula baku yang dilarang oleh undangundang,sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 huruf (c) Undang UndangPerlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 akan tetapi PelakuUsaha tidak ada memberikan dokumen berupa perjanjianperjanjianatau akta jaminan dan sertifikat jaminan kepada BPSK untuk diperiksaapakah ada atau tidak klausula baku yang dilarang oleh undangundangtersebut;Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 234 K/Pdt.Sus
98 — 44
31/Pdt.Sus/2016/PN Skt
Tahun1999 meskipun terhadapnya tidak dikenakansanksi administratif.Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat tidaksependapat dengan pendapat Majelis Komisidalam Putusannya hal.260261 angka 3.3.3.1 s/dangka 3.3.3.5, karena memberikan penafsiran secaraluas atas pengertian Pihak Lain dengankonsekuensi POKJA harus sebagai pihak Terlapor,karena sesungguhnya POKJA cukup hanya dengandiminta keterangannya saja ;Bahwa berkaitan dengan alasan Termohon Keberatanyang mendasarkan pada Putusan Mahkamah AgungNomor 390 K/Pdt.Sus
Pengadilan Negeri disertaiusulan Pengadilan mana yang akan memeriksa keberatan tersebut;Menimbang, bahwa sesuai surat Komisi Pengawas Persaingan Usaha RINo.49/K/S/IlV2016 tanggal 17 Maret 2016 ditujukan kepada Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia agar berkenan menunjuk 1 (satu) Pengadilan Negeri yang akanmemeriksa seluruh perkara keberatan terhadap putusan KPPU No.04/KPPUL/2015yaitu Pengadilan Negeri Cilacap;Menimbang, bahwa sesuai dengan Penetapan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 3/Pen/Pdt.Sus
adalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan surat Komisi Pengawas Persaingan Usaha RINo.49/K/S/IlV2016 tanggal 17 Maret 2016 ditujukan kepada Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia agar berkenan menunjuk 1 (satu) Pengadilan Negeri yang akanmemeriksa seluruh perkara keberatan terhadap putusan KPPU No.04/KPPUL/2015yaitu Pengadilan Negeri Cilacap, permohonan mana telah dikabulkan oleh MahkamahHalaman 44 dari 48 Putusan Nomor 31/Pdt.G/KPPU/PN SktAgung RI sesuai Penetapan Nomor 3/Pen/Pdt.Sus
Banjarnegarauntuk tunduk terhadap Penetapan ini;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat (8) Peraturan MahkamahAgung Nomor 03 tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum KeberatanTerhadap Putusan KPPU, mengatur tentang dalam waktu 7 (tujuh) hari setelahmenerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri yang tidakditunjuk harus mengirimkan berkas perkara disertai (Sisa) biaya perkara ke PengadilanNegeri yang ditunjuk;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Mahkamah Agung RI Nomor3/Pen/Pdt.Sus
78 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
374 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
Bahwa terhadap halhal dimaksud yang telah diuraikan diatas maka, jugatelah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 93 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2 Mei 2012 juncto Putusan Mahkamah Agung RINomor 121 K/PDT.SUS/2012 tanggal 10 Juli 2012 yang pada intinyamengatur, BPSK telah salah dalam menerapkan hukum karenamemeriksa dan memutus perkara ingkar janji (wanprestas/) antara debitordan kreditor berdasarkan perjanjian pembiayaan yang pada hakekatnyaadalah sengketa kontrak (contractual case) bukan sengketa
quo;Pengadilan Negeri Batam Yang Memeriksa Upaya Keberatan Tidak DapatDan Atau Tidak Diperbolehkan Oleh Hukum Untuk Menerima Bukti Baru DiLuar Putusan BPSK Dan Berkas Perkara BPSKBahwa Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia/Perma MARI Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara PengajuanKeberatan Terhadap Putusan BPSK telah jelas dan tegas mengatur bahwapemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan dan berkasperkara;Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA Nomor 94K/Pdt.Sus
52 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
708 K/Pdt.Sus-PHI/2016
menjatuhkan putusan atas halhal yang tidakdiminta atau mengabulkan lebih dari pada yang digugat;Terutama amar putusan strip 4 yang isinya: Menghukum Tergugat membayar Uang Proses secara tunai dansekaligus kepada Penggugat sebesar Rp6.750.000,00 (enam juta tujuhratus lima puluh ribu rupiah);Sama sekali tidak ada atau tidak diuraikan baik dalam posita maupunpetitum gugatan Penggugat;Bahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini,Pemohon Kasasi lampirkan putusan perkara Nomor06/Pdt.Sus
Dalam perkara a quo diperoleh fakta bahwa Termohon Kasasiadalah anak buah motor air Kasman Tarmizi (Penggugat dalam perkaraNomor 06/Pdt.Sus/PHI/2016/PN.Ptk.) sebagai juragannya, TermohonKasasi bekerja berdasarkan perintah dari juragan, menerima Upah darijuragan dan besaran/nilai Upah ditentukan oleh juragan.
25 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 116 PK/Pdt.Sus/2010 antara Nashua Corporation dengan Agustinus Tong yangkesemuanya dimenangkan oleh Agustinus Tong sebagai pemiliksekaligus Komisaris PT. Nashua Nusantara yang bergerak dibidang pitaperekat, selain itu. berdasarkan keterangan saksi Arman yangmenerangkan saksi sebagai pemilik PT. Shalom Rita Abadi kemudiansaksi mengalihkan PT. Shalom Kita Abadi kepada Iwan Bahtiar dan PT.Shalom Kita Abadi memproduksi serta menjual pita perekat dan saksiHal. 9 dari 15 hal. Put.
No. 179 K/Pdt.Sus/2009dengan amar putusan "menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasiyaitu NASHUA Corporation") ;4 Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi didasarkan atas penafsiran yang kelirumengenai tindak pidana yang didakwakan yaitu mengenai penafsiran atas unsur orangyang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan itusebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama, yaitu melanggar Pasal 90 UndangUndang RI No. 15 Tahun 2001 tentang Merk jo.
24 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
379 K/PDT.SUS/2011
PUTUSANNomor : 379 K /Pdt.Sus/ 2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :KOPERASI KEDUNG ARTO Jawa Timur, beralamat di JalanTerusan Borobudur Ruko 61 E Malang, dalam hal ini memberikuasa kepada : 1. Doddy W. Kosasih, SH.,LLM., 2. lvan Wijaya,SH., 3. Wilson Joseph Hambleton, SH., 4. M. Harto Azhar, SH.,5.
No. 379 K /Pdt.Sus/ 2011pada tanggal 17 Maret 2004, dimana dalam Perjanjian Kontrak Kerja tersebutada beberapa pasal yang sangat penting, antara lain:1. Pasal1:Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kontrak kerja diKoperasi Milik Group JMG (nama Koperasi menyusul) di Jalan Letjen S.Parman 11/A Malang yang bergerak dibidang koperasi simpan pinjam. Pihakll (Penggugat) akan bertugas sebagai karyawan Pihak dengan jabatanManager Koperasi ;2.
PT. Istana Kebon Jeruk
Termohon:
1.Teddy Permana
2.Goestafian Syoufi
3.Chondro Dewo Adi Pratomo
40 — 12
BuktiP3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Putusan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta PusatNomor: 201/PDT.SUS PHI/2018/PN.
49 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
232 PK/Pdt.Sus-PHI/2018
2018PHI/2016 tanggal 29 September 2016 telah diberitahukan kepadaPenggugat/Termohon Kasasi pada tanggal 14 Juni 2017, kemudianterhadapnya oleh Penggugat/Termohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2017 diajukanpermohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan PermohonanPeninjauan Kembali Nomor 45/Srt.PK/Pdt.Sus
162 — 83
62/PDT.SUS-MEREK/2013/PN.NIAGA.JKT.PST
Daan Mogot Km. 24,Tangerang 15119, Provinsi Banten, yang selanjutnya disebut TERGUGATIl; TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tanggal 13September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusattanggal 13 September 2013 dengan Register Perkara No. 62/Pdt.Sus /Merek/PN .NIAGA.JKT.PST, yang isinya sebagai berikut :21.
459 — 375
PUTUSANNomor : 12 / Pdt.Sus Pailit / 2017 / PN Niaga SMGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkarapermohonan pernyataan pailit pada tingkat pertama , telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:SOEPARNO HADI MARTONO , bertempat tinggal di : Ngerjopuro, RT / RW : 001 / 003 , KelurahanSlogohimo , Kecamatan Slogohimo , Kabupaten Wonogiri , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal :22 Mei 2017 , telah memberikan
sebagaiSeeccaesescueseuceecesseacaesesasesesscacasscscessesaesceseucessesaeecasseasee cases cassesaeeneescatecsascescaeaeeceeseeeescatecaeaseeteeseees TERMOHON ;Pengadilan Niaga tersebut ,Setelah membaca berkas perkara ,Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ,TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang , bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal : 21 Agustus 2017 ,dan yang diterima terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang ,tanggal : 22 Agustus 2017 , dibawah register Nomor : 12 / Pdt.Sus
ATAS PERMOHONANNYA SENDIRI MAUPUN ATAS PERMINTAAN SEORANG ATAULEBIH KREDITOR ;Menimbang , bahwa dalam permohonan pernyataan Pailit Nomor : 12 / Pdt.Sus Pailit /2017 / PN Niaga Smg ini, sebagaimana dimaksudkan dalam surat tanggal 21 Agustus 2017 ,Perihal Permohonan Pernyataan Kepailitan , diajukan oleh SEOPARNO HADI MARTONO , yangberdasarkan bukti surat bertanda : P 1 sampai dengan P 9 , terbukti merupakan nasabahnya (Kreditornya ) terhadap Termohon ( Deditor ) ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti
73 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjugpinang Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Tpg., tanggal 7 Juni 2017, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Provisi- Mengabulkan gugatan ProvisiPara Penggugat untuk sebagian;Dalam Eksepsi- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; 2.
196 K/Pdt.Sus-PHI/2019
Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Tanjung Pinang Nomor 2/Pdt.Sus/2017/PN Tpg., tanggal 7 Juni2017 Atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijkeverklaard);Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 196 K/Pat.SusPHI/2019Mengadili Sendiri dengan memutuskan :1. Menolak jawaban Termohon kasasi (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;2. Meyatakan sah Putusan Sela tanggal 29 Maret 2017;3.
28 — 6
untuk membuktikan dalildalil gugatannyaPenggugat mengajukan bukti tertulis P1 dan P2, akan dipertimbangkan olehMajelis Hakim sebagai berikut:Menimbang, bahwa bukti P1 fotokopi Kutipan akta Nikah, yangditerbitkan oleh Pejabat yang berwenang akta tersebut adalah akta otentikdimana dapat dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan membuktikan jikaPenggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah sah menikah ;Menimbang, bahwa bukti P.2 Fotokopi Kutipan Salinan PutusanPengadilan Negeri Nomor 90/Pdt.Sus
49 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
16 PK/Pdt.Sus-PHI/2019
tanggal26 September 2017;Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut dalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung telah diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Januari 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25Juli 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan KembaliNomor 28/Srt.PK/Pdt.Sus
180 — 52
Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor02/Pdt.Sus/2016/PN.PSP tanggal 1 Maret 2016 antara PT. Bank Mandiri(Persero) Tok. (Pemohon) melawan Nurroma Br. Sormin (Termohon).b. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 23/Pdt.Sus.BPSK/2016/PNKistanggal 16 Mei 2016 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tok. (Pemohon)melawan Suardi (Termohon).c.
Putusan No. 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013 antara Syafrilmelawan DR. Drs. Filani Zikri, MM Pimpinan Kantor Wilayah 02 Padang,PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.c. Putusan No. 94 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2 Mei 2012 antara WahyudiPrasetio melawan PT Bank Century dan PT Bank Mutiara :d. Putusan No. 208 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Desember 2011 antaraKukuhono melawan Bank Capital Indonesia Tbk.e.
Bahwa sebagai acuan (Pertimbangan/dasar hukum) dapat dilihat, yaitusebagai berikut :1.Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor02/Pdt.Sus/2016/PN.Sim tanggal 27 April 2016 antara SAPARLImelawan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tok.
50 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
AGRO RUBBERINDO INDUSTRY tersebut;- Memperbaiki amar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn tanggal 4 Juli 2022 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap;3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 1 Desember 2021;4.
977 K/Pdt.Sus-PHI/2023
96 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT KB FINANSIA MULTI FINANCE (KREDIT PLUS) tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Ptk tanggal 20 Mei 2021, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak 1 Oktober 2020;3.
1059 K/Pdt.Sus-PHI/2021
65 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
AKE ABADI tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mnd, tanggal 12 April 2022, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;2. Menyatakan antara Para Penggugat dan Tergugat telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);3.
1827 K/Pdt.Sus-PHI/2022
1.Bunga Petrus Malino
2.Ambrosius Mutan
Tergugat:
PT. KALTIM BENUA ETAM site Sangatta
59 — 4
M E N E T A P K A N :
- Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut Gugatan Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register yang berlaku untuk itu ;
- Membebankan
29/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr