Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No. 376/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., demi hukum berakhir;4. Menetapkan Biaya pengurusan PKPU dan fee/imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian;5. Menghukum Debitor/ PT. BUANA PACIFIK INTERNATIONAL (Termohon PKPU) untuk membayar biaya permohonan PKPU ini sebesar Rp. 11.190.000,- (sebelas juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah);

376/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mtr., tanggal 20 Januari 2021, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan Penggugat sebagai pekerja tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak adanya hubungan kerja;3.

1023 K/Pdt.Sus-PHI/2021

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) tersebut;- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 29/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Blk., tanggal 18 November 2019 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:1. Menolak Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan;2. Menguatkan Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-I/2018 tanggal 23 September 2019;3.

406 K/Pdt.Sus-KPPU/2020

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi CV CAHAYA SURYA tersebut Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mks, tanggal 16 Februari 2021, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

727 K/Pdt.Sus-PHI/2021

696 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Nomor 696 K/Pdt.SusPHI/201669.70.Para Penggugat memohon kepada majelis agar tuntutan hakkompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di atas agardilaksanakan/dibayar oleh Tergugat terlebin dahulu walaupun adaupaya hukum dari Tergugat (u/tvoorbaar bij voraaq);Bahwa perkara sebagaimana dalam gugatan a quo juga telah pernahterjadi pada Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta dan KedutaanBesar Brazil di Jakarta, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 673 K/Pdt.Sus/2012 dan Putusan

Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 376 K/Pdt.SusPHI/2013;Bahwa dalam Putusan Nomor 673 K/Pdt.Sus/2012, perkara antaraIndra Taufik Djafar melawan Pimpinan Konsulat Amerika Serikat diMedan dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta yang padaamarnya berbunyi:MENGADILI1.

pada akhirnya atas tindakan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang salah menerapkan atau melanggarhukum yang berlaku ternyata Putusan Judex Facti Pengadilan HubunganIndustrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga salah menerapkanhukum Pasal 20 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (AB);Putusan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat mengambil pertimbangan hukum berdasarkan perkara376 K/Pdt.SusPHI/2013 dan 673 K/PDT.SUS

kepada Termohon Kasasidengan cara surat menyurat, namun tibatiba di PHK dituduhmenyebarkan informasi tidak benar;Bahwa jika dikutip pertimbangan Majelis Hakim halaman 59berbunyi sebagai berikut:Menimbang, bahwa dengan memperhatikan realitas hubungankerja antara Penggugat dengan Para Tergugat yang sudah tidakharmonis lagi dan dengan mempertimbagkan umumnya, sertamerujuk pada kepentingan para pekerja pada Penjelasan UmumAlinea Ill UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 jo putusanMahkamah Agung Nomor 299 K/Pdt.Sus

/2012 tertanggal 18 Juli2012 jo putusan Nomor 700 K/Pdt.Sus/2011 tertanggal 12 Maret2012 jo Pasal 10 Konvensi ILO Nomor 158 Tahun 1982, menurutMajelis Hakim penyelesaian yang adil, tepat dan realistis dalamperkara ini adalah dengan menyatakan putus hubungan kerjaantara Penggugat dengan Para Tergugat terhitung sejak putusan inidiucapkan, dengan mewajibkan kepada Penggugat untukmembayar uang kompensasi PHK kepada masingmasingTergugat = uang pesangon sebesar 3 (tiga) kali ketentuan Pasal156 ayat (2)

1275 K/Pdt.Sus-KPPU/2020

Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogottersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Pemohon Keberatan padatanggal 29 Oktober 2019, terhadap putusan tersebut, Para PemohonKeberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16September 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan PermohonanKasasi Nomor 18/Pdt.Sus

pemenksaan sengketa.Berdasarkan ketentuan di atas, maka terlihat secara jelas dan tegas, hanya3 (tiga) alasan yang diatur secara limitatif tersebut di atas lah yang dapatdigunakan untuk mengajukan permohonan Pembatalan atas Putusan BANI.Selanjutnya 3 (tiga) alasan yang diatur secara limitatif dalam pasal 70 UUNo. 30 tahun 1999 tersebut, telah dikuatkan dengan beberapa YurisprudensiMahkamah Agung RI, yang telah menjadi Stare decisis, yaitu sebagai berikut :1) Putusan Mahkamah Agung RI No. 729 K/PDT.SUS

Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salahsatu Pihak dalam pemeriksaan sengketa.Putusan Mahkamah Agung RI No. 268 K/Pdt.Sus/2012 (Bukti T 3) padahalaman 38 yang menyatakan :Bahve telah benar bahve suatu putusan Arbitrase hanya dapatdibatalkan apabila terpenuhi unsurunsur sebagaimana dimaksuddalam ketentuan pasal 70 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase.Putusan Mahkamah Agung RI No. 146 K/Pdt.Sus/2012 (Bukti T 4) padahalaman 34 yang menyatakan :Bahve alasanalasan banding tersebut

Bahwa untuk membatalkan putusan arbitrase (UndangUndangNomor : 30 tahun 1999 pasal 70) telah menentukan secara limitatif,sedangkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan putusanarbitrase BANI berdasarkan alasanalasan di luar ketentuan pasal70 tersebut....dstPutusan Mahkamah Agung RI No. 641 = K/Pdt.Sus/2011 tanggal21 Desember 2011 (Bukti T 5) dengan susunan Majelis Prof. Dr. MiekeKomar, SH., MCL., Prof. Rehngena Purba, SH., MS., dan H.

G/2016/PN.Ptk5)Sengketa, dimana di dalam Penjelasannya dengan tegas disebutkanbahvea alasanharus dikuatkan dengan adanya Putusan Pengadilan.Putusan Mahkamah Agung No. 250 K/PDT.SUS/2009 tanggal 19 Mei 2009(Bukti T 6) dengan susunan Majelis Prof. Dr. H.

Fotocopy putusan Mahkamah Agung RI No. 729 K/PDT.SUS/2008tanggal 30 Maret 2009;T3. Fotocopy putusan Mahkamah Agung RI No. 268 K/Pdt.Sus/2012;T4. Fotocopy putusan Mahkamah Agung RI No. 146 K/Pdt.Sus/2012;T5. Fotocopy putusan Mahkamah Agung RI No. 641 K/Pdt.Sus/2011tanggal 21 Desember 2011;T6. Fotocopy putusan Mahkamah Agung No. 250 K/PDT.SUS/2009 tanggal19 Mei 2009;T7. Fotocopy permohonan Arbitrase pada Perkara BANI No. 718/VVARBBANI/2015 tertanggal 9 Juni 2015;T8.

468 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Sengketa Konsumen(BPSK) terdekat;d) Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrasedi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tanggal 27April 2016;e) Dalam Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase,Keputusan mencantumkan lIrahlrah Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan yang Maha Esa sehingga Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menanganiperkara ini;Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan NegeriPadangsidimpuan telah memberikan putusan Nomor 36/Pdt.Sus

sengketa;Bahwa putusan arbitrase BPSK telah memenuhi syarat putusan arbitraseberdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2006, Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 70Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan AlternatifPenyelesaian Sengketa dan tidak ada satupun yang bisa membatalkanPermohonan Keberatan Termohon Kasasi sesuai dengan dalil dalil kKeberatannyamaka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan MenolakPermohonan Keberatan Termohon Kasasi yang terdaftar dalam Register PerkaraNomor 36/Pdt.Sus

kKewenangan peradilan umum incasu Pengadilan Negeri dan BPSK terkait perkara a quo tidak memilikikewenangan untuk memeriksa dan mengadilinya;Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwaputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi tersebut patut ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyatabahwa Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor36/Pdt.Sus

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT KB FINANSIA MULTI FINANCE (KREDIT PLUS) tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Ptk tanggal 20 Mei 2021, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak 1 Oktober 2020;3.

1059 K/Pdt.Sus-PHI/2021

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT MALINDO KARYA LESTARI tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pbr., tanggal 22 Agustus 2017, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: I. Dalam Eksepsi- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;II. Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

558 K/Pdt.Sus-PHI/2018

M E N E T A P K A N: Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smr; Memerintahkan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut 5/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smr Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI Putus : 24-08-2023 — Upload : 01-11-2023 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 977 K/Pdt.Sus-PHI/2023 Tanggal 24 Agustus 2023 — PT. AGRO RUBBERINDO INDUSTRY VS SALMAN ALFARISI SINAGA 51 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap AGRO RUBBERINDO INDUSTRY tersebut;- Memperbaiki amar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn tanggal 4 Juli 2022 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap;3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 1 Desember 2021;4. 977 K/Pdt.Sus-PHI/2023 Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI Putus : 20-12-2022 — Upload : 20-01-2023 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1827 K/Pdt.Sus-PHI/2022 Tanggal 20 Desember 2022 — CV. AKE ABADI VS MAIKEL MELKI SUMAKUD 66 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap AKE ABADI tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mnd, tanggal 12 April 2022, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;2. Menyatakan antara Para Penggugat dan Tergugat telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);3. 1827 K/Pdt.Sus-PHI/2022 Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus Register : 21-03-2019 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 30-01-2020 Putusan PN SAMARINDA Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr Tanggal 21 Mei 2019 — Penggugat: 1.Bunga Petrus Malino 2.Ambrosius Mutan Tergugat: PT. KALTIM BENUA ETAM site Sangatta 60 — 4 M E N E T A P K A N : Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut Gugatan Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr; Memerintahkan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register yang berlaku untuk itu ; Membebankan 29/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus PHI Putus : 20-08-2014 — Upload : 24-11-2014 Putusan PN SURABAYA Nomor 42/G/2014/PHI.Sby Tanggal 20 Agustus 2014 — LULUK ERNAWATI DKK VS PT. SUKOLILO SURYA INDAH DAN GROUP 79 — 8 Undang Undang No. 13 Tahun2003 yang berbunyi Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segalapembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelahmelampaui jangka waktu 1 (satu) tahun sejak timbulnya hak, sehingggadengan demikian gugatan Penggugat telah melampaui jangka waktu yangdisyaratkan oleh Pasal 82 Undang Undang Tahun 2004 atau gugatanPenggugat telah daluwarsa, oleh karenanya eksepsi Tergugat Nomor harusdinyatakan dapat dikabulkan ; 2 Putusan Mahkamah Agung Nomor : 184 K/Pdt.Sus No. 42/G/2014/PHISby.Undang No. 2 Tahun 2004 telah melewati selama 5 hari, oleh karena itugugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima; 3 Putusan Mahkamah Agung Nomor : 774 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 29Desember 2011, dengan sususnan Majelis Hakim Agung: e =H. Hjafni Djamal, SH,MH sebagai Ketua Majelis; e Dwi Tjahyo Soewarsono, SH,MH dan H. Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI Putus : 17-05-2017 — Upload : 28-12-2017 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 354 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 17 Mei 2017 — RIMA SINTANA UPI VS 1. PT. MEDAN YAOHAN SENTOSA, DK 78 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap 354 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Setentang dengan ini, sebenarnya Pemohon Kasasi/Penggugat telahmengajukan bukti P12 s/d P17, berupa pertimbangan putusan MajelisHakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri MedanNomor:@. 136/G/2011/PHIMdn, Tanggal 16 Februari 2011, halaman 32 s/d 33,diperkuat oleh Mahkamah Agung R.I. melalui Putusan Nomor 647K/PDT.SUS/2012, Tanggal 18 Februari 2013, atas nama ISMAILDALIMUNTHE;@. 123/Pdt/G/2011/PHIMdn, Tanggal 16 Februari 2012, Halaman 26 s/d28, diperkuat oleh Mahkamah Agung R.1I. melalui Putusan Nomor 650K/PDT.SUS/2012, Tanggal 19 Desember 2012, atas namaSYARIFUDDIN;@. 14/G/2012/PHI/PNMdn, tanggal 7 Juni 2012. Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Register : 19-09-2013 — Putus : 10-12-2013 — Upload : 17-07-2014 Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 538/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel Tanggal 10 Desember 2013 — Hj HUZULIA MELAWAN DEWAN PIMPINAN PARTAI INDONESIA SEJAHTERA (DPP-PIS) 31 — 21 2011 tentang Partai Politik dinyatakan bahwa penyelesaianperselisihan internal Partai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukanoleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh PartaiPolitik;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA No.4 Tahun 2003tanggal15 Oktober 2003 jo SEMA No.11 Tahun 2008 tanggal 18 Desember2008, Putusan Mahkamah Agung RI No.350/K/Pdt/2006 antara James OWatung dan kawan kawan melawan Wempi Walituken (Partai Golkar) joPutusan Mahkamah Agung RI No.012/K/Pdt.Sus yang dikalahkan maka berdasarkan asas keadilan dan kepatutandan ketentuan Pasal 181 HIR ia harus membayar biayabiaya yang timbuldalam perkara ini yang hingga kini berjumlah Rp 816.000, (delapan ratus enambelas ribu rupiah) ;Mengingat Pasal 163 HIR jo Pasal 164 HIR jis Pasal 181 HIR, UU NO.2Tahun 2011 tentang Partai Politik, SEMA No.4 Tahun 2003 tanggal15 Oktober2003 jo SEMA No.11 Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008, PutusanMahkamah Agung RI No.350/K/Pdt/2006 jo Putusan Mahkamah Agung RINo.012/K/Pdt.Sus Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum Putus : 26-11-2015 — Upload : 15-09-2016 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2653 K/Pdt./2014 Tanggal 26 Nopember 2015 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL CQ. DIREKTORAT PENYIDIKAN, ; Y. LUCY DARMAWATI WALUYO, dk 42 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap LusyDarmawati Waluyo tersebut ditolak karena permintaan pendaftaran merektersebut terkait dengan perkaraperkara merek GS yang terdahulu dandalam putusan Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali RolNomor 019 PK/Pdt.Sus/2007, dimana merek GS Gold Shine atas nama Ny.Lusy Darmawati Waluyo dinyatakan mempunyai persamaan dengan merekGS atas nama GS Yuasa Corporation, justru yang mendaftarkan merektersebut adalah Komisi Banding Merek (vide Bukti P1 dan Bukti T3),putusan dan pertimbangan Judex Facti atas eksitensi bangsa Indonesa dalam pergaulaninternasional, apalagi mengingat pihak yang dirugikan sehubungan denganadanya penggunaan merek GS Gold Shine + Hybrid + susunan warna hijau,putih, hitam untuk jenis barang aki/accu tersebut adalah pihak asing dimanasecara hukum sudah dinyatakan sebagai pemilik merek GS yang sah dansecara hukum merek GS Gold Shine tersebut mempunyai persamaan padapokoknya dengan merek GS berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dalamtingkat Peninjauan Kembali Rol Nomor 019 PK/Pdt.Sus /2007 dan sebagaipemilik merek GS dan Hybrid + susunan warna hijau, putih, hitam yangsudah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek Direktorat Merek DirektoratJenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia;Bahwa selanjutnya secara hukum apabila Judex Facti cermat di dalammemutus perkara ini, dimana secara hukum apabila dibandingkan putusanMahkamah Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali Rol Nomor 019PK/Pdt.Sus/2007, dimana merek GS Gold Shine atas nama Ny. Pengadilan PN KISARAN Perdata Khusus Perlindungan Konsumen Putus : 10-05-2016 — Upload : 26-05-2016 Putusan PN KISARAN Nomor 19/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Kis Tanggal 10 Mei 2016 — P.T. Bank Sumut lawan Leginem 73 — 33 19/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Kis .200.000.000 (dua ratus juta rupiah).Bahwa Putusan Badan Penyelelesaian Sengketa Konsumen Batu BaraNomor:02/Pts.Arb/BPSKBB/I/2016 tanggal 22 Februari 2016 yangmengabulkan gugatan Termohon Keberatan nyatanyata bukanlahpemenuhan Ganti rugi dan Sanksi administratif berupa penetapan gantirugi sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan yang berlaku dandengan demikian BPSK Batu Bara telah mengeluarkan putusan yangmelebihi kewenangan yang diberikan undangundang: (vide PutusanMahkamah Agung RI No. 336 K/Pdt.Sus Persetujuan MembukaKredit Nomor 014/KC06APK/KRK/2013 tertanggal 16 April 2013 danNomor 034/KC06APK/KAL/2012 tertanggal 29 Mei 2012 (vide PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia No. 94 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2 Mei2012, yang dalam pertimbangannya menyatakan: Bahwa meskipundemikian dalam perkara a quo BPSK tidak berwenang melakukanpemeriksaan atas gugatan Penggugat karena pokok sengketa dalam perkaraa quo adalah mengenai ingkar janji (wanprestasi) perjanjian investasi ataucontractual case sehingga kewenangan dari BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen hal mana sesuai ketentuan Pasal 50 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umumsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8Tahun 2004 dan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009disebutkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkatpertama;Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 27 K/Pdt.Sus