Ditemukan 9490 data
131 — 100
69 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
189 — 182 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengajukan sita revindicatoir terhadap obyek sengketa gugatanberupa sertifikat, girik dan surat tanah yang saat itu ada dalampenguasaan Terdakwa HADI TJONDRO PURNOMO selanjutnyaPengadilan Negeri Pekalongan mengabulkan permohonan HARTOYOSUGENG dengan menerbitkan Penetapan Nomor : 02/RB.Pdt.G/2001/PN.PklI tanggal 17 April 2001 dan Berita Acara Sita RevindicatoirNomor : 02/RB.Pdt.G/PN.PkI tanggal 24 April 2001 ;Dalam Berita Acara Sita Revindicatoir tersebut menyatakan sebagaipenyimpan barangbarang sitaan
Siti Aminah (Cirebon) ;Sedang diketahuinya bahwa barang itu dilepaskan dari sitaan atausimpanan, perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagaiberikut :Berawal dari adanya gugatan perkara perdata antara PenggugatTerdakwa HADI TJONDRO PURNOMO dengan Tergugat HARTOYOSUGENG yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri PekalonganNomor : 02/Pdt.G/2001/PN.PkI tanggal 15 Januari 2001 dan atas gugatantersebut Tergugat HARTOYO SUGENG mengajukan gugatan balikdengan mengajukan sita revindicatoir
terhadap obyek sengketa gugatanberupa sertifikat, girik dan surat tanah yang saat itu ada dalampenguasaan Terdakwa HADI TJONDRO PURNOMO selanjutnyaPengadilan Negeri Pekalongan mengabulkan permohonan HARTOYOSUGENG dengan menerbitkan Penetapan Nomor02/RB.Pdt.G/2001/PN.PkI tanggal 17 April 2001 dan Berita Acara SitaRevindicatoir Nomor : 02/RB.Pdt.G/PN.PkI tanggal 24 April 2001 ;Dalam Berita Acara Sita Revindicatoir tersebut menyatakan sebagaipenyimpan barangbarang sitaan telah ditunjuk Penggugat Konpensi
Menyatakan terdakwa HADI TJONDRO PURNOMO bin TJAN WIE HIENtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMENYEMBUNYIKAN BARANG BUKTI SITAAN ;2. Menghukum terdakwa HADI TJONDRO PURNOMO bin TJAN WIE HIENtersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; 3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatunkan kepadanya ;4.
82 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
uang yang dibayar sebanyak Rp. 32.155.772,00, yang berartisisa hutang hanya sebesar Rp. 11.915.472,70 ;Bahwa akan tetapi pada tanggal 6 September 2001, tanah milik Penggugatyang menjadi barang jaminan hutang tersebut telah dilelang, hal ini sesuaidengan Risalah Lelang Nomor : 268/2001, tertanggal 06 September 2001yang ditanda tangani oleh Tergugat II ;Bahwa sesuai dengan uraian yang tercantum dalam Risalah Lelang tersebut,dilaksanakannya lelang didasari dengan adanya Surat Perintah PenjualanBarang Sitaan
Kantor Lelang mempunyai beberapa keuntungan atau kebaikan antaralain : Karena adanya persaingan/kompetesi penawaran harga, maka lelangdapat mewujudkan harga yang wajar, yang menguntungkan penjual ; Bahwa dengan demikian, pelaksanaan lelang tersebut sama sekali tidakmempertimbangkan kepentingan Penggugat, hal ini sesuai dengan alasangugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat(2) huruf c UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 ; Bahwa oleh karena Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan
Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) tidaklah merupakansuatu Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) karena tidakmemenuhi unsurunsur dari ketentuan Pasal 1 butir 3, tetapi memenuhiketentuan Pasal 2 butir a UU No. 5 tahun 1986 karena : SPPBS, obyek gugatan ke1 Tergugat , adalah merupakan tindakanlanjut dari pada rentetan tindakan pengurusan piutang negara yangtelah dilakukan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Medan ic.Tergugat ; SPPBS belum bersifat final karena masih memerlukan tindak
No. : SPPBS183/PUPNW.1I/1997 tanggal 08 Juli 1997 yang dikeluarkan Tergugat ;Menyatakan batal Risalah Lelang No. : 268/2001 tanggal 06 September 2001yang dikeluarkan Tergugat II ;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Perintah PenjualanBarang Sitaan No. : SPPBS183/PUPNW.I/1997 tanggal 08 Juli 1997 ;Mewajibkan kepada Tergugat II untuk mencabut Risalah Lelang No. :268/2001 tanggal 06 September 2001 ;Menghukum Tergugat dan Tergugat Il secara tanggung renteng untukmembayar biaya perkara ini
Bahwa Pengadilan Tinggi TUN Medan telah salah dalam menerapkanHukum, karena hanya mengikuti argumentasi dari Termohon Kasasi(Terbanding), yakni mengacu kepada Yurisprudensi, sedangkanYurisprudensi MARI No. 47/K/TUN/1987, tanggal 26 Januari 1998 hanyasebatas RISALAH LELANG ; Pemohon Kasasi mengajukan gugatan dengan obyek Surat PerintahPenjualan Barang Sitaan (SPPBS), yang tercantum dalam risalah lelang,oleh karena SPPBS cacat yuridis, maka konsekwensinya batal demihukum ; Akibat SPPBS batal demi hukum
45 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Jika dalam perkara tindak pidana korupsi barang yang disita bukan atas nama terdakwa tetapi atas nama isteri atau anaknya maka untuk dapat mengambil atau mengeksekusi harta tersebut Jaksa Penuntut umum harus mengajukan gugatan ke Pengadilan .
Hakim yang menetapkan semacam itu dapatdikategorikan sebagai telan melakukan unprofesional conduct, karenatelan melampaui batas kewenangannya.Permohonan perdata pihak ke tiga terhadap barang sitaan dalam tindakpidana korupsi adalah modus operandi baru yang dilakukan olehpemohon (terdakwa atau keluarganya) guna menyelamatkan asetasethasil korupsi melalui cara cara yang tidak sesuai dengan UndangUndang.
- Permohonan perdata pihak ke tiga terhadap barang sitaan dalam tindak pidana korupsi adalah modus operandi baru yang dilakukan oleh pemohon (terdakwa atau keluarganya) guna menyelamatkan aset-aset hasil korupsi melalui cara cara yang tidak sesuai ... [Selengkapnya]
Hakim yang menetapkan semacam itu dapatdikategorikan sebagai telan melakukan unprofesional conduct, karenatelan melampaui batas kewenangannya.Permohonan perdata pihak ke tiga terhadap barang sitaan dalam tindakpidana korupsi adalah modus operandi baru yang dilakukan olehpemohon (terdakwa atau keluarganya) guna menyelamatkan asetasethasil korupsi melalui cara cara yang tidak sesuai dengan UndangUndang.
Permohonan perdata pihak ke tiga terhadap barang sitaan dalam tindak pidana korupsi adalah modus operandi baru yang dilakukan oleh pemohon (terdakwa atau keluarganya) guna menyelamatkan aset-aset hasil korupsi melalui cara cara yang tidak sesuai dengan Undang Undang.
113 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan batal Surat Paksa No.SP237/PUPNW/VIII/1996 tanggal 23Oktober 1996/Pemberitahuan Surat Paksa tanggal 28 Januari 1997dan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan No. SPPBS131/PUPN.VIII /1998 tanggal 1 Juli 1998 ;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera mencabut Surat Paksadan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan tersebut ;4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbuldalam pemeriksaan perkara ini ;Hal. 5 dari 12 hal. Put.
V/VIII/1996 diterbitkantanggal 23 Oktober tahun 1996 dan diberitahukan berdasarkanPemberitahuan Surat Paksa tanggal 28 Januari 1997 ; Bahwa Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor 131/PUPN.
Mks. tentang gugatan terhadap SuratPaksa Nomor SP237/PUPN.V/VIII/1996 tanggal 23 Oktober 1996dengan Pemberitahuan Surat Paksa tanggal 28 Januari 1997 danSurat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor 131/PUPN.VIII/1998tanggal 1 Juli 1998 ;3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;4.
SP.237/PUPN /VIII/1996 tanggal23 Oktober 1996 ;Pemberitahuan Surat Paksa tanggal 28 Januari 1997 dan SuratPerintah Penjualan Barang Sitaan No.
No.SPPBS131/PUPN.VIII/1998 tanggal 1 Juli 1998 ; Mewajibkan Tergugat/Terbanding mencabut Surat Paksa danSurat Perintah Penjualan Barang Sitaan ; Menghukum Tergugat /Terbanding membayar biaya perkara dikeduatingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp.250.000, ( Dua ratus lima puluhribu rupiah) ;2.
216 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 893 K/Pid/2006menyembunyikan barang itu, sedang diketahuinya, bahwa barang itu dilepaskandari sitaan atau simpanan itu, perbuatan tersebut, dilakukan oleh Terdakwadengan cara sebagai berikut :Terdakwa sebagai Direktur PT. Hidayah Cahya Budi Utomo yang bergerakdibidang usaha angkutan BBM (bahan bakar minyak) pada waktu dantempat sebagaimana tersebut di atas telah menjual sesuatu barang berupa 1(satu) unit truk tangki merek Mitsubishi Fuso warna merah tahun 1994No.Pol.
Menyatakan barang bukti : 1 (satu) unit truk Mitsubishi Fuso No.Pol.L3057DR (No.Pol. baru L7973T) dikembalikan kepada PengadilanNegeri Surabaya sebagai sitaan ;4.
41 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadapputusan Mahkamah Agung No. 438 K/TUN/2001, tanggal 2 Februari 2005yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi / Tergugat / Terbanding;dengan posita perkara sebagai berikut ;Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah SuratKeputusan Tergugat yakni Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan
Menyatakan batal atau tidak sah : Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No.SPPBS193/PUPNC.20/2000 tanggal 18 September 2000 yang dikeluarkan olehTergugat ;Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 36 PK/TUN/20063. Memerintahkan kepada : Tergugat untuk mencabut Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan(SPPBS) No.SPPBS193/PUPNC.20/2000 tanggal 18 September 2000;4.
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :Bahwa Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No.SPPBS193/PUPNC.20/2000 tanggal 18 September 2000 yang diterbitkan olehTergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor :5 Tahun 1986, karena Surat Keputusan tersebut tidak ditujukan kepadaPenggugat dan belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.
No. 36 PK/TUN/2006DAN MENGADILI SENDIRI : Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya ; Menyatakan batal Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) NomorSPPBS193/PUPNC.20/2000 tanggal 18 September 2000 yang dikeluarkanoleh Tergugat / Terbanding ; Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding supaya mencabut SuratKeputusan SPPBS tersebut diatas; Mempertahankan tetap berlaku Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya Nomor : 123 K/PEN.TUN/2000/PTUN.SBY tanggal 16Januari 2001
maka sudah sangat jelas sekalibahwa pertimbangan hukum dalam putusan kasasi No.438 K/TUN/2001,tanggal 2 Februari 2005 tersebut telah melanggar hukum karena telahternyata adanya kekhilafan Hakim;Karena itu, pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan No.438K/TUN/2001 tanggal 2 Februari 2995 adalah merupakan pengingkaran/kekhilafan oleh Majelis Hakim terhadap fakta hukum yang sebenarnya,sehingga Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukumnya.Dengan kata lain, bahwa Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan
62 — 0
Memerintahkan agar barang bukti berupa :- Berita Acara Pemusnahan benda sitaan/barang bukti 9 (sembilan) poket shabu-shabu dengan berat bersih 0,66 (nol koma enam enam) gram (shabu-shabu dengan berat bersih 0,62 (nol koma enam dua) gram dimusnahkan oleh penyidik pada tanggal 30 Juni 2015 dan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk uji laboratorium forensik dan sisa dari Lab 0,028 (nol koma nol dua delapan) gram;Tetap terlampir dalam berkas perkara.- 1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry