Ditemukan 1626697 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Ct
Tidak berwenang
Perdata
Tanah
Tidak berwenang.
Verstek
Melawan hukum
Penambangan tanpa ijin yang berwenang
Upaya administratif
Pejabat tidak berwenang
Cerai gugat pa tidak berwenang
Berwenang mengadili
Tingkat pertama
Pusaka tinggi/ rendah
Novasi
Basyarnas
Pengadilan agama tidak berwenang
Register : 08-08-2011 — Putus : 04-10-2011 — Upload : 16-04-2012
Putusan PA JAMBI Nomor 547/Pdt.P/2011/PA.Jb Tanggal 4 Oktober 2011 — Pemohon vs Termohon
151 — 64
151 — 64
Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Jambi tidak berwenang untuk mengadili perkara ini ;4.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).
pulamengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk persidangan tersebut ,meskipun ia menurut Berita Acara Panggilan Nomor : 0547/Pdt.G/2011/PA.Jb,tanggal 6 dan 21 September 2011 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggildengan sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkansesuatu alasan yang sah;Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak datang menghadap kepersidangan, tetapi Termohon mengajukan eksepsi secara tertulis yang menyatakanPengadilan Agama Jambi tidak berwenang
Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Jambi tidak berwenang untukmengadili perkara ini ;4.
Register : 19-09-2011 — Putus : 11-10-2011 — Upload : 14-02-2012
Putusan PA JAMBI Nomor 635/Pdt.G/2011/PA.Jb Tanggal 11 Oktober 2011 — Pemohon vs Termohon
67 — 22
67 — 22
Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Jambi tidak berwenang untuk mengadili perkara ini ;4.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).
wakiltersebut , ia menurut0635/Pdt.G/2011/PA.Jb,meskipunNomoryang dibacakan dipersidangantidak datang menghadap danBeritatanggaltelah dipanggiltidak pula mengutusatau kuasanya untuk persidanganAcara04 OktoberPanggilan2011dengan sahdan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnyaitu. disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak datangmenghadap' ke persidangan, tetapi Termohon mengajukaneksepsi secara tertulis yang menyatakan PengadilanAgama Jambi tidak berwenang
Pengadilan Agama Sungai Penuh, karena Termohonsendiri telah mengajukan perkara tersebut diPengadilan Agama Sungai Penuh dengan Nomor0463/Pdt.G/2011/PA.Spn dan akan disidangkan pada3pada tanggal 26 Oktober 2011;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebutdi atas telah nyata dan benar Termohon berdomisili dalamwilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Penuh dan bukandalam = wilayah hukum Pengadilan Agama Jambi, makaberdasarkan hal tersebut eksepsi Termohon yangmenyatakan Pengadilan Agama Jambi tidak berwenang
Register : 28-05-2012 — Putus : 24-10-2012 — Upload : 29-09-2014
Putusan PN KOTOBARU Nomor 16/PDT.G/2012/PN.KBR Tanggal 24 Oktober 2012 — AYUS, Dkk. Vs. ROS
200 — 90
200 — 90
MENGADILI- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;- Menyatakan Pengadilan Negeri Koto Baru Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini ;- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 591.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;
KBR karena kewenangan adapada Pengadilan Agama, sedangkan Para Penggugat berpendapat bahwa PengadilanNegeri Koto Baru Kabupaten Solok berwenang untuk mengadili perkara ini ;19Menimbang, bahwa oleh karena diantara Eksepsi yang diajukan oleh KuasaHukum Tergugat terdapat Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut maka berdasarkanketentuan Pasal 162 Rbg dan kebiasaan di dunia peradilan, Eksepsi tersebut harusdiputus segera sebelum mempertimbangkan pokok perkara, sedangkan eksepsieksepsi lainnya akan Majelis
dunia, yang mana harta pusaka rendah darikedua orang tua Para Penggugat dan Tergugat tersebut sekarangdikuasai oleh Tergugat sebagai anak pertama ;c Bahwa Para Penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Koto Baruuntuk membagi harta pusaka rendah yang berasal dari pencahariankedua orang tuanya tersebut dengan Hukum Islam ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 UndangUndang No. 3 Tahun 2006Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang
Register : 28-11-2013 — Putus : 26-06-2014 — Upload : 30-09-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 677/PDT.G/2013/PN.MDN Tanggal 26 Juni 2014 — JHONY SIBUEA, SH, Pekerjaan Advokat, berkedudukan di Jln. Elang No. 2E Kel. Sei Sikambing B, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, sebagai PENGGUGAT ;
M e l a w a n
MARULAK SIRINGO-RINGO, Pekerjaan Asisten Teknik Perkebunan Tanah Putih PTPN V Bagan Batu, Desa Bandar Sinembah, alamat di Komplek Permahan Asisten Teknik PTPN V Bandar Sinembah Kebun tanah Putih, Kab. Rokan Hilir, Riau, sebagai TERGUGAT ;
132 — 46
132 — 46
kewenangan Pengadilan berhubung Tergugat bertempat tinggal di Kota Dumai,Riau, demikian pula Objek sengketa mengenai barang tetap berupa tanah jugaterletak di Kota Dumai, Riau dan juga adanya tempat kedudukan yang dipilih,maka gugatan harus diajukan pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri dimanaTergugat bertempat tinggal atau pada Wilayah hukum Pengadilan Negeri dimanaterletak barang tetap atau tempat kedudukan hukum yang dipilih yaitu PengadilanNegeri Dumai, sehingga Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang
oleh karena objek sengketa mengenai barang tetap berupa tanahberada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai, Riau, maka seharusnyagugatan Penggugat diajukan pada Pengadilan Negeri Dumai, Riau ;e Bahwa sesuai Surat Perjanjian No. 4650/W/AS/VII/2013 Warmarkingtanggal 23 Juli 2013, Pasal 2 Ayat (2) : Apabila ada ketentuan yangdilanggar, maka kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum(domisili) yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengandilan Negeri Dumai,Riau ;e Bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang
Bahwa objek sengketa mengenai barang tetap berupa hak atas tanahterletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai ;e Bahwa sesuai Surat Perjanjian No. 4650/W/AS/VII/2013 tanggal 23 Juli2013, Pasal 2 menyatakan : Apabila ada ketentuan yang dilanggar makakedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetapdi Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai ;e Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat seharusnya diajukan padaPengadilan Negeri Dumai ;e Bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang
memeriksadan mengadili perkara antara Penggugat dengan Tergugat dan Pengadilan NegeriMedan harus menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadiliperkara a quo ;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Medan menyatakandirinya tidak berwenang mengadili perkara gugatan Penggugat sehingga putusanini bersifat mengakhiri pemeriksaan perkara ini pada pemeriksaan tingkat pertamadan dengan demikian maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biayaperkara yang besarnya akan ditetapkan dalam
amar putusan nanti ;Mengingat ketentuan Pasal 159 RBg./133 HIR dan peraturanperaturan lainyang bersangkutan ;MENGADILI:e Mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut ;e Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadiliperkara a quo ;e Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.656.000, (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :SENIN, tanggal 23 Juni 2014, oleh kami : DWI DAYANTO, SH, MH., selaku HakimKetua
Register : 26-06-2014 — Putus : 11-09-2014 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 395/Pid.Sus/2014/PN Gpr Tanggal 11 September 2014 — BRAMIONO bin HARIAJI
38 — 6
38 — 6
Register : 11-10-2010 — Putus : 22-03-2001 — Upload : 23-06-2011
Putusan PA MALANG Nomor 1437/Pdt.G/2010/PA.Mlg Tanggal 22 Maret 2001 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
64 — 36
64 — 36
Menimbang, bahwa oleh karena adanya keberatan yangdiajukan oleh Tergugat (eksepsi) yang menyangkut kewenanganmengadili secara relatif, maka pengadilan akan memeriksaapakah Pengadilan Agama Malang berwenang untuk memeriksaperkaratersebut; Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalilkeberatannya tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti buktiSurat sebagaiberikut: 1.
MargorejoKabupaten Pati Jawa Tengah;19Menimbang, bahwa oleh karena terungkap ' fakta bahwaSurat bukti T2 telah dipergunakan oleh Penggugat sebagaibukti di Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah, maka penolakanPenggugat terhadap surat bukti T2 tersebut tidakberalasan; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat bukti (T5) yangberupa Salinan Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor:685/Pdt.G/2010/PA.Pt, maka perkara ini sudah menjadikewenangan Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah, sehinggaPengadilan Agama Malang tidak berwenang
Kata Kunci : Upaya administratif, pejabat tidak berwenang
TATA USAHA NEGARA/1.B/SEMA 5 2021 1192 — 0
- Dalamhal penggugat salah mengajukan upaya administratif kepada Pejabat yang tidakberwenang, maka rentang waktu yang dilalui selama proses itu tidak dihitungapabila akan diajukan upaya administratif kepada Pejabat yang berwenang
Dalamhal penggugat salah mengajukan upaya administratif kepada Pejabat yang tidakberwenang, maka rentang waktu yang dilalui selama proses itu tidak dihitungapabila akan diajukan upaya administratif kepada Pejabat yang berwenang
Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Acara TUN Kompetensi Pengadilan Tinggi TUN dan Upaya Administratif
Kata Kunci : Upaya administratif, berwenang mengadili, tingkat pertama
TATA USAHA NEGARA/2.B/SEMA 2 2019 1618 — 0
- Revisi terhadap Hasil Pleno Kamar Tahun 2017 angka 3 tentangupaya administrasi 1. Dalam mengadili sengketa Tata Usaha Negara,pengadilan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif. Dalamhal peraturan dasarnya tidak ... [Selengkapnya]
Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah MenempuhUpaya Administratif, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tetap berwenangmengadili sebagai pengadilan tingkat pertama dalam hal:
a.
Peraturan dasar telah menetapkan secaraeksplisit Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili
3. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadilidalam hal:
a.
Register : 07-03-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PA MAGELANG Nomor 0054/Pdt.G/2015/PA.Mgl Tanggal 1 Juni 2016 — WAHYU AGUNG WIBOWO dan NY. SRI WAHYUNINGSIH/NY. WAHYU AGUNG WIBOWO
Melawan
1. PT BRI Syariah Magelang
2.KEMENTERIAN KEUANGAN RI, di Jakarta cg. DIRJEN KPKNL PUSAT di Jakarta c.q. KPKNL Wilayah Jateng dan DIY
3. PIMPINAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN RI (OJK)
1026 — 576
1026 — 576
Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang;3. Menyatakan tidak dapat diterima eksepsi selebihnya;II. DALAM POKOK PERKARA1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;III. DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA1. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.771.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
Namun penunjukan dan pembentukan arbriter atau MajelisArbritase dilakukan oleh Ketua BASYARNAS.3 Bahwa pilihan hukum untuk penyelesaian perselisihan yang telah disepakatidiatur dalam ketentuan peruandnagundangan yan berlaku yang mana dengantegas apabila para pihak telah menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikansengketa ke arbritase, maka Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaraaquo sebagai berikut:UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KehakimanPasal 591 Arbritase merupakan cara
Menyatakan Pengadilan Agama Magelang tidak berwenang mengadili perkaraaquo;DALAM POKOK PERKARA :1.
Oleh karenanya penyelesaian terhadap halhal yangberkaitan dengan hubungan hukum tersebut telah disepakati bersama melaluiBadan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sehingga Pengadilan AgamaMagelang tidak berwenang mengadill perkara a quo.f.
Negeri berwenang atau tidak untuk memeriksaperkara dalam putusan sela sebagaimana dimaksud oleh Retnowulan Sutantio,SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, PenerbitMandar Maju, 1995, Bandung, cetakan VII, halaman 40.
Menolak Gugatan Pembaharuan Hutang (Novasi) Para Penggugat seluruhnya3.atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;Menyatakan Pengadilan Agama Magelang tidak berwenang mengadili perkaraaquoDALAM POKOK PERKARA:1.5.Menolak gugatan pembaharuan hutang Para Penggugat untuk seluruhnya atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;. Menyatakan gugatan pembaharuan hutang dan Para Penggugat tidak tepat dantidak beralasan;.
Register : 27-02-2013 — Putus : 04-06-2013 — Upload : 29-09-2014
Putusan PN KOTOBARU Nomor 10/PDT.G/2013/PN.KBR Tanggal 4 Juni 2013 — SARIFUDDIN BAGINDO NAN GADANG, Dkk. Vs. AMIRUDDIN DATUK RAJO ALAM, Dkk.
158 — 21
158 — 21
Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kotobaru tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebanyak Rp. 501.000,- (lima ratus ribu seribu rupiah).
melalui kuasanya di dalam jawabannyadisamping menyangkal dalildalil gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara,telah pula mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut, oleh karena itu sebelummelanjutkan pemeriksaan materi pokok perkara, Majelis Hakim akanmempertimbangkan eksepsi yang berkaitan dengan masalah kompetensi absoluttersebut terlebih dahulu.Menimbang, bahwa adapun mengenai materi eksepsi Para Tergugat yangberkaitan dengan masalah kompetensi absolut, yaitu :Pengadilan Negeri Kotobaru Tidak berwenang
Peradilan Umumtidak dapat mengadili perkara waris, hibah atau wasiat bagi mereka yang beragamaIslam karena hal tersebut merupakan kewenangan dari Peradilan Agama.Menimbang, bahwa selain kewenangan mengadili antara 4 badan peradilan,kewenangan mengadili (kompetensi absolute) juga bisa timbul antara badan peradilanumum dengan badan abritrase dan antara badan peradilan umum dengan lembagaAdat setempat (Kerapatan Adat Nagari) dalam Hukum Adat Minangkabau.Menimbang, bahwa badan peradilan umum tidak berwenang
mengadilisengketa yang didasari oleh perjanjian yang isinya memuat clausula arbitrase, hal inisebagaimana termuat dalam Pasal 11 ayat (2) UU No.30 tahun 1999 yangmenyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihakyang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.
KeputusanKerapatan Adat Nagari Gantung Ciri No. 01/KPSA/KAN/GTCR2012.Menimbang, bahwa meskipun ada pusako berupa tanah yang ikut menjadimateri gugatan Para Penggugat, tetapi masalah pusako tersebut adalah perihal yangselalu mengikut kepada sako (gelar) yang merupakan pokok gugatan Para Penggugat.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka MajelisHakim sependapat dengan eksepsi Para Tergugat yang berkaitan dengan masalahkompetensi absolut yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang
Register : 12-02-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 23-04-2019
Putusan PA NABIRE Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Nbr Tanggal 9 April 2019 — pemohon termohon
40 — 14
40 — 14
Putus : 22-03-2016 — Upload : 19-04-2016
Putusan PN BANGKO Nomor 9/Pdt.G/2015/PN Bko Tanggal 22 Maret 2016 — Hj. RAHMAWATI Lawan KURNIATI Binti MARAH ISMAIL,DKK
784 — 536
784 — 536
Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 5.266.000,- (lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).;
;Bahwa Pengadilan Negeri Bangko tidak berwenang mengadili perkaraini, yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Halini adalah dikarenakan dalam Posita Gugatan Penggugat mendalilkan,bahwa Akta Hibah yang dibuat dihadapan Tergugat VII itu adalah tidakbenar, Penggugat tidak pernah menghadap Tergugat VIl (lihat positaangka 5 dan angka 8).
Gugatan Penggugat Salah Alamat.Bahwa Pengadilan Negeri Bangko Tidak berwenang mengadili perkara ini,yang berwenang Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Hal ini adalah dikarenakan dalam Posita Gugatan mendalilkan, Bahwa Akta Hibah yang dibuat di Hadapan Tergugat VII itu adalah tidak benar, Penggugat tidakpernah menghadap Tergugat VII (lihat posita angka 5 dan angka 8).
Menyatakan kuasa hukum Penggugat tidak berwenang tampil mewakiliPenggugat.;Halaman 46 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2015/PN.Bko4. Menyatakan surat gugatan Penggugat tertanggal 02 Nopember 2015tidak sah.;Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara yang timbul dalamperkara ini.;lil. DALAM POKOK PERKARA:1.
;Bahwa Pengadilan Negeri Bangko tidak berwenang mengadili perkara ini, yangberwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Hal ini adalahdikarenakan dalam Posita Gugatan Penggugat mendalilkan, bahwa AktaHibah yang dibuat dihadapan Tergugat VII itu adalah tidak benar, Penggugattidak pernah menghadap Tergugat VII. (lihat posita angka 5 dan angka 8).
Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang sampai hari iniditetapkan sejumlah Rp. 5.266.000, (lima juta dua ratus enam puluh enamribu rupiah).
Register : 09-09-2015 — Putus : 14-09-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan PN SLEMAN Nomor 157/PDT.G/2015/PN Smn Tanggal 14 September 2016 — Perdata:
- RUDY ARIYANTO PUTRA X 1.PT. Bank Perkreditan Rakyat Nguter Surakarta
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA
3.M.MASKURY,
696 — 340
696 — 340
M E N G A D I L I :DALAM EKSEPSI- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;- Menyatakan Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang mengadili perkara ini;- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.010.000,- (dua juta sepuluh ribu rupiah);
Putus : 25-10-2011 — Upload : 16-09-2013
Putusan PN KEPANJEN Nomor 638/Pid.Sus/2011/PN.Kpj. Tanggal 25 Oktober 2011 — HARIYONO Bin DARMIN
20 — 15
20 — 15
Menyatakan terdakwa HARIYONO Bin DARMIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Memungut hasil hutan tanpa ijin yang berwenang " 2.
Desa Mgantru ,Kecamatan Ngantang, Kab.MalangAgama : IslamPekerjaan : SwastaPendidikan : SD (kelas 3) Terdakwa ditahan sejak tanggal 26 Mei 2011 s/d sekarangPENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;Telah mendengar saksi dan terdakwa ;Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakimmemutuskan : Menyatakan terdakwa HARIYONO bin DARMIN bersalah melakukan tindak pidanamenebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hakatau ijin dari pejabat yang berwenang
sebagaiberikut :Bahwa ia terdakwa HARIYONO BIN DARMIN, pada hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2011sekira pukul 18.00 wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dibulan Pebruari 2011, bertempat diKawasan Hutan Petak 123 N di Desa Ngantru, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang atau setidaktidaknya pada sviatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan NegeriKepanjen, telah menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpamemiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang
Ardiyanto bin Wasito (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya denganberboncengan sepeda motor milik Ardiyanto bin Wasito, terdakwa dan kedua temannya tersebut diatasmendatangi hutan petak 123 N yang berada di Desa Ngantru, Kecamatan Ngantang, KabupatenMalang sambil membawa l(satu) bilah gergaji, dan sekira pukul 18.00 wib terdakwa Hariyono binDarmin tiba didalam hutan petak 123 N dan langsung mencari pohon mahoni, setelah mendapatkanpohon yang dimaksud, kemudian tanpa seijin pihak yang berwenang
motor dan gergaji untuk dijadikan barang bukti,penangkapan terhadap terdakwa Hariyono baru berhasil dilakukan oleh Petugas setelah kurang lebihdua bulan berikutnya yakni saat Petugas mengetahui terdakwa telah kembali kerumahnya setelahmelarikan diri ke Jombang dari pengejaran Petugas, dan ketika Petugas mengintrogsi terdakwa saatpenangkapan tersebut, terdakwa memberi keterangan bahwa penebangan yang dilakukan terdakwabersama temannya tersebut diatas dilakukan terdakwa tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang
Menyatakan terdakwa HARIYONO Bin DARMIN tersebut diatas telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Memungut hasil hutan tanpa ijin yang berwenang "2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HARIYONO Bin DARMIN tersebut diatas dengan pidanapenjara selama : 9 ( sembilan ) Bulan , dan denda sebesar Rp.1.046.000, ( satu juta empat puluhenam ribu rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti denganpidana penjara selama 3 ( tiga ) Bulan .3.
Kata Kunci : pembakuan amar, tindakan faktual, pejabat tidak berwenang
TUN/2/SEMA 1 2022 1175 — 0
- PembakuanAmar Putusan terkait dengan KTUN/Tindakan Faktual yang diterbitkan atau dilakukan oleh Pejabat yang tidak berwenang, sebagai berikut. a.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.b.Menyatakan tidak sah KTUN /Tindakan Faktual objek ... [Selengkapnya]
PembakuanAmar Putusan terkait dengan KTUN/Tindakan Faktual yang diterbitkan atau dilakukan oleh Pejabat yang tidak berwenang, sebagai berikut
Register : 07-12-2015 — Putus : 05-02-2016 — Upload : 11-05-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 663_PDT_SUS_PARPOL_2015_PN_MDN Tanggal 5 Februari 2016 — PARLAUNGAN SIMANGUNSONG, ST, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marthin Simangunsong, S.H., M.Hum., Jinner, S.H., M. Hum., Fernando Z. Tampubolon, S.H., Victor Manurung, S.H., August P. Silaen, S.H., heryanto Lumbantobong, S.H., Paul Rudolf Naibaho, S.H. Rames Sitorus, S.H dan Andreas B. Sinambela, S.H, kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, masing-masing Advokat serta Advokat Magang pada kantor Laboratorium Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen, beralamat di Jl. Sutomo No. 4-A, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2015 , selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan;
Lawan:
Drs. H. AMIRUDDIN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nifzul Revli, S.H.dan Yulhandriza, S.H, Advokat & Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum Dodi â Revli & Rekan, beralamat di Jl. Medan Area Selatan Gg. Kecil No. 6-A, kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2015 selanjutnya disebut sebagai Termohon Keberatan;
392 — 104
392 — 104
AMIRUDDIN, sebagai Pemohon melawan PARLAUNGANSIMANGUNSONG, ST sebagai Termohon.B TENTANG PERMOHONAN KEBERATAN DALAM TENGGANGWAKTUBahwa objek sengketa diterima Pemohon Keberatan pada tanggal 25Nopember 2015 melalui jasa kurir pengiriman TIKI (copy terlampir), dansesuai dengan klasula dalam Surat Pemberitahuan Isi Putusan Perkara PHPUNo. 049/DPPPPHU/2014 yang menyatakan Dalam hal saudara berkeberatanterhadap Putusan ini, Saudara dapat mengajukan upaya hukum kepadaPengadilan Negeri yang berwenang paling
Tetang Landasan Hukum Mahkamah Partai Mengadili Perkara A quo Bahwa Mahkamah Partai dalam putusannya pada halaman 2 berpendapatbahwa Mahkamah bertugas dan berwenang memeriksa perselisahan partai politkdalam lingkup Partai Demokrat berdasarkan :Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor 1 Tahun2014 tentang Pembentukan Tim Mahkamah Partai untuk PenyelesaianPerselisihan Hasil Pemilihan Umum terkait dengan Kode Etik PartaiDemokrat Antar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan AnggotaDewan
Tentang Persidangan Mahkamah Partai Yang Tidak berdasarkanProseduralw Bahwa seandainya Mahkamah Partai berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara a quo, maka sangat terlihat ketidak benaran dalam proseduralpemeriksaan yang dilakukan Mahkamah terhadap Pemohon Keberatan; Bahwa Pengertian daripada Mahkamah dalam kamus besar bahasa Indonesiaadalah Pengadilan, dan disetiap pengadilan yang ada mempunyai kententuanberacara yang hampir sama, hanya saja perbedaan Objek Gugatannya; Bahwa Mahkamah Partai
Jakarta Pusat, maka Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkarakeberatan terhadap putusan Mahkamah Partai tersebut, adalah PengadilanNegeri Jakarta Pusat.Halaman 29 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 663/Pdt.Sus Partai 2015./PN MdnDan hal ini sekaligus mengenyampingkan ketentuan Pasal 118 HIR tentang azasForum Rei Sitae, karena azas ini hanya berlaku untuk perkara perdata umum(perbuatan melawan hukum atau Wanprestasi).
Yang dimaksud dengan Penghadilan Tinggi yang berwenang di sinitentulah Pengadilan Tinggi Medan yang wilayah hukumnya meliputi wilayahhukum Pengadilan Negeri Medan.
Putus : 27-03-2013 — Upload : 25-11-2013
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 21/Pid.Sus/2013/PN.Slw Tanggal 27 Maret 2013 — SUTRISNO alias TARJUKI bin WARYONO
363 — 8
363 — 8
Menyatakan terdakwa SUTRISNO alias TARJUKI bin WARYONO bersalahmelakukan tindak pidana dengan cara bersamasama menebang pohon ataumemanen atau memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabatyang berwenang sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 50 ayat (3)huruf e Jo Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;2.
Tegal atau setidaktidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, dengan sengajamenebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpamemiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang, perbuatan terdakwa lakukandengan cara sebagai berikut: Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Oktober2012 pukul 13.00 WIB terdakwa bersamasama dengan temannya yaitu KARJO,DAMO, dan KIRNO berkumpul di rumah terdakwa menyepakati untukmenebang pohon
jati di dalam hutan, yang kemudian terdakwa bersamasamatemantemannya tersebut berangkat dengan berjalan kaki dengan membawaperalatan masingmasing berupa prekul/kampak dan ketika sampai di dalamhutan RPH Winong petak 69 terdakwa bersamasama temannya tersebutmemilihmilih pohonpohon jati, dan setelah menemukan pohon jati yang cocokkemudian tanpa seijin dari pejabat yang berwenang terdakwa bersamasamatemantemannya tersebut menebang 1 pohon jati setelah roboh kemudiandipotongpotong dengan ukurna panjang
Unsur tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang ;4. Unsur yang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan, yang menyuruhmelakukan atau turut melakukan perbuatan ituAd. 1.
Menyatakan terdakwa SUTRISNO alias TARJUKI bin WARYONO terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana MENEBANGPOHON DI DALAM HUTAN TANPA IJIN YANG BERWENANG ;2.
Register : 27-02-2015 — Putus : 28-04-2015 — Upload : 27-08-2015
Putusan PN RABA BIMA Nomor 73/PID.B/2015/PN.RBI Tanggal 28 April 2015 — FADIL
153 — 78
153 — 78
terdakwa kenal terdakwa dan membawa terdakwauntuk di amankan .Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah ketepel terbuatdari besi cor di tankai kiri kanannya di ikat Penti warna merah dan 5 ( lima ) buahanak panah yang terbuat dari besi cor yang mana pada ujungnya di ikat tali raffiayang di buat halus di ikat denga tali raffia warna hitam tersebut karena Ketapel dananak panah tersebut mink terdakwa yang terdakwa bawa untuk berperangBahwaterdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang
terdakwa kenal terdakwa dan membawa terdakwauntuk di amankan .Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa (satu) buah ketepel terbuatdari besi cor di tankai kiri kanannya di ikat Penti warna merah dan 5 ( lima ) buahanak panah yang terbuat dari besi cor yang mana pada ujungnya di ikat tali raffiayang di buat halus di ikat denga tali raffia warna hitam tersebut karena Ketapel dananak panah tersebut mink terdakwa yang terdakwa bawa untuk berperangBahwaterdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang
terdakwa kenal terdakwa dan membawa terdakwa untukdi amankan .Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa (satu) buah ketepelterbuat dari besi cor di tankai kiri kanannya di ikat Penti warna merah dan 5 ( lima )buah anak panah yang terbuat dari besi cor yang mana pada ujungnya di ikat tali raffiayang di buat halus di ikat denga tali raffia warna hitam tersebut karena Ketapel dan anakpanah tersebut mink terdakwa yang terdakwa bawa untuk berperangBahwa terdakwatidak mempunyai iin dari pihak yang berwenang
akan mempergunakan senjata tajam yaitu berupa ( sate)buah Ketapel yang terbuat dari besi cord an terdapat pentil warna merah yang mana ditengahnya terdapat kawat yag menghubungkan antar kedua pentil dan 5 buah anakpanah yang terbuat dari besi cor yang ujungnya di runcingkan yag mana pada ujungnyadi di tempelkan tali rafia yang bikin bulu tersebut yaitu ingin berjaga diri dari seranganlawan pda saat terjadinya tawuran sedangkan Terdakwa membawa senjata tajamtersebut tanpa ada seijin dari pihak yang berwenang
Putus : 03-05-2017 — Upload : 28-02-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 59/Pid Sus/2017/PT SMG Tanggal 3 Mei 2017 — MUHAMAD ISRAWAN Bin ABDULLAH
59 — 25
59 — 25
(crude oil) Tanpa ijin usaha pengangkutan dari pejabat yang berwenang,adapun uraian kejadian perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagaiberikut :Bahwa, awal mulanya pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016 sekirapukul 08.00 Wib terdakwa LASIRAN Bin NGADI dihubungi oleh Sdr.
PUTUT tidak memilikiijin pengangkutan dari pihak yang berwenang dalam hal ini PT.
Pertamina EPRegion Jawa Field Cepu atau dari instansi yang berwenang memberikan ijin ;Bahwa, sesuai dengan laporan hasil uji Laboratorium dari PT.Pertamina EP ASSET 4 CEPU FIELD Nomor Report : 034/EPFC02/AM/2016tanggal 15 Juni 2016 diperoleh kesimpulan bahwa minyak yang sebanyak5000 liter dalam truck tangki yang diambil sampelnya adalah merupakanminyak mentah (Crude Oil) ;Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalamPasal 53 huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun2001
LASIRAN Bin NGADI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut SertaMelakukan Pengangkutan Minyak Bumi Tanpa Ijin Dari PejabatYang Berwenang;. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. MUHAMAD ISRAWAN BinABDULLAH dan Terdakwa Il.
Putus : 23-01-2014 — Upload : 19-02-2014
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 263/Pid.B/2013/PN.BDW Tanggal 23 Januari 2014 — BUSARI alias PAK FADLI Bin ARMAWI
24 — 3
24 — 3
Menyatakan terdakwa BUSARI alias PAK FADLI Bin ARMAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menebang hasil hutan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.
Busari alias Pak Fadli bin Armawi pada hari Jumat, tanggal 25Oktober 2013 sekira jam 09.00 wib atau pada suatu waktu setidaktidaknya pada bulanOktober 2013, bertempat dikawasan hutan gunung Ringgit petak 24 N masuk desa LeprakKecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaktidaknyamasihdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa setiap orangdilarangmenebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpamemiliki hak atau izin dari Pejabat yang berwenang
Fadli BinArmawi terbukti atau tidak sebagaimana yang dituduhkan dalam surat dakwaan PenuntutUmum, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum bersifat tunggal yakni melanggarPasal 50 ayat 3 huruf e jo Pasal 78 ayat 5 UU No.41 Tahun 1999 yang mengandung unsur : Barangsiapa ; Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan ; Tanpa memiliki hak atau ijin dari Pejabat yang berwenang ;Ad. 1.
Tanpa memiliki hak atau ijin dari pihak yang berwenang ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rinduwanto maupun saksiyang dibacakan yakni saksi Sukarto alias P. Mudi dan saksi Abdul Asis alias P.
Menyatakan terdakwa BUSARI alias PAK FADLI Bin ARMAWTI telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ** Menebang hasil hutantanpa izin dari Pejabat yang berwenang ;2.