M E N G A D I L I

1. Menyatakan TerdakwaFrisko Handi Kurniawanterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kematian,sebagaimana dakwaan alternatif keduaPenuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwatersebut,dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan

Menyatakan Terdakwa Frisko Handi Kurniawan terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraanbermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kematian, sebagaimanadakwaan alternatif kKedua Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut, dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Son3.

clementie) maka kini sampailah kepadaberapa lamanya hukuman (sentencing atau straftoemeting) atau pidanayang dianggap paling cocok , selaras dan tepat yang kirakira sepadan untukdijatunkan kepada terdakwa karena kecelakaan lalu lintas yang terjaditerdapat juga andil korban yang memberikan sepeda motornya dikendaraioleh terdakwa sedangkan terdakwa tidak mempunyai SIM dan korbanbersama terdakwa tidak ada menggunakan helm;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Karena

Kelalaiannya Menyebabkan kematian ,sebagimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan maka terdakwa haruslahdijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan haruslah puladihukum untuk membayar biaya perkara ini ;Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara initerdakwa telah ditahan dengan tahanan kota, maka berdasarkan Pasal 22ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkanseluruhnya dari pidana

dalam perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 KitabUndangUndang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslahdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwayang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Herismanto als Heris bin H.Rusli Nomel tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana karena

kelalaiannya menyebabkan kematian sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana sebagaimana dalamdakwaan kedua, dan membebaskan Terdakwa Herismanto dari semua tuntutanhukum (vrijspraak) atau setidaktidaknya melepaskan Terdakwa Herismanto darisemua tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging), berdasarkan uraianHalaman 16 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Sakpertimbanganpertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur dari pasal yangdidakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa

Menyatakan terdakwa AZUAR Als AYAK Bin MASURI, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPKdan karena kelalaiannya menyebabkan kematian sebagaimanadiatur dan diancam pidana Kesatu Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Dan Kedua Pasal 359KUHP dalam dakwaan Kumulatif.2.

teorihukum yang demikian, karena jika penerapan Pasal 87 ayat (4) hurufb UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan pasal 250 huruf bPeraturan Pemerintah No.11 tahun 2017 tentang Manajemen PNSdilakukan secara an sich, dan dihubungkan dengan kalimat terakhirpada bagian dan/atau pidana umum maka tidak hanya tindakpidana dalam jabatan saja yang dapat diberhentikan dengan tidakhormat, namun pidana umum juga termasuk diantaranya, sepertiyang dapat Penggugat contohkan yaitu apabila seorang PNSdiputus pidana karena

kelalaiannya menyebabkan kematian bagiorang lain, sehingga hakim memutuskan seorang PNS tersebutkarena ketidak sengajaannya atau karena kelalaianya dihukumpidana penjara selama 5 (lima) bulan sehingga contoh tersebut jugatermasuk dalam katagori pidana umum dan juga memenuhi unsurdari Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN danpasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2017 tentangHalaman 16 dari 85 Hal.

teorihukum yang demikian, karena jika penerapan Pasal 87 ayat (4) hurufb UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan pasal 250 huruf bPeraturan Pemerintah No.11 tahun 2017 tentang Manajemen PNSdilakukan secara an sich, dan dihubungkan dengan kalimat terkahirpada bagian dan/atau pidana umum maka tidak hanya tindakpidana dalam jabatan saja yang dapat diberhentikan dengan tidakhormat, namun pidana umum juga termasuk diantaranya, sepertiyang dapat Penggugat contohkan yaitu apabila seorang PNS diputuspidana karena

kelalaiannya menyebabkan kematian bagi orang lain,sehingga hakim memutuskan seorang PNS tersebut karenaketidaksengajaannya atau karena kelalaianya dihukum pidanapenjara selama 5 (lima) bulan sehingga contoh tersebut jugatermasuk dalam kategori pidana umum dan juga memenuhi unsurdari Pasal 87 ayat (4) huruf bb UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN danpasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2017 tentangManajemen PNS khususnya pada bagian dan/atau pidana umum,dengan demikian lalu. apakah juga