wilayahPenetapan Nomor 0490/Pdt.P/2017/PA.Bjm.hukum Pengadilan Agama Banjarmasin, dengan demikian berdasarkan pasal49 dan pasal 73 ayat (1) Undangundang nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undangundang nomor3 tahun 2006 dan Undangundang nomor 50 tahun 2009, Pengadilan AgamaBanjarmasin berwenang mengadili perkara ini baik berdasarkan kewenanganabsolut maupun kewenangan relatif;Menimbang, bahwa mengenai bukti P3, Majelis Hakim berpendapatbahwa bukti P3 dibuat oleh Pejabat

tidak berwenang, maka dalam hal iniharus dikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, merupakan bukti bahwaPemohon dan Pemohon II adalah suami istri dan Pemohon sebagaikepala Keluarga;Menimbang, bahwa alasan Pemohon dan Pemohon II mengajukanpengesahan nikah adalah karena pernikahan Pemohon dengan Pemohon IIyang dilaksanakan pada tanggal O8 Oktober 2006 di Keluraha KelayanBarat Kecamatan Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin tidak terdaftarkarena Pemohon dengan Pemohon II telah menikah diluar

Putusan Kasasi Nomor : 393 K/Pdt.susPHI/2019, yang padapokoknya Majelis mempertimbangkan jawaban Tergugat dalamperkara dimaksud, menolak pemutusan hubungan kerja karenadilakukan oleh Pejabat yang tidak berwenang (dalam hal ini pejabatyang tidak berwenang dimaksud adalah Tergugat , Terguat Il danTergugat Ill dalam perkara Aquo) namun Majelis mempertimbangkanjawaban Tergugat (dalam perkara Aquo sebagai Penggugat) tidakdapat diterima karena tidak menghadirkan bukti bukti yang terkaitdengan tindakan pejabat

tidak berwenang dimaksud, walaupunprinsipal dalam perkara ini (Penggugat) telah memberikan buktibuktikepada kuasa hukum namun tidak dihadirkan dalam persidangansehingga Hakim mempertimbangkan sebagaimana pertimbanganperkara Nomor :12/Pdt.SusPHI/2018 PN.DPS pada halaman 49(empat puluh sembilan) dari 60 (enam puluh) alinea ke 2 (dua) yangtepada pokoknya sebagai berikut menimbang bahwa berdasarkanbukti T14 berupa jawaban, Tergugat mendalilkan bahwapemberitahuan PHK antara Para Penggugat dengan Tergugatdidasarkan

Putusan Kasasi Nomor : 393 K/Pdt.susPHI/2019, yang padapokoknya Majelis mempertimbangkan jawaban Tergugat dalamperkara dimaksud, menolak pemutusan hubungan kerja karenadilakukan oleh Pejabat yang tidak berwenang (dalam hal ini pejabatyang tidak berwenang dimaksud adalah Tergugat I, Terguat II danTergugat III dalam perkara Aquo) namun Majelis mempertimbangkanjawaban Tergugat (dalam perkara Aquo sebagai Penggugat ) tidakdapat diterima karena tidak menghadirkan bukti bukti yang terkaitdengan tindakan pejabat

tidak berwenang dimaksud, walaupunprinsipal dalam perkara ini (Penggugat) telah memberikan buktibuktikepada kuasa hukum namun tidak dihadirkan dalam persidangansehingga Hakim mempertimbangkan sebagaimanapertimbanganperkara No.:12/Pdt.SusPHI/2018 PN.DPS pada halaman 49 (empatpuluh sembilan) dari 60 (enam puluh) alinea ke 2 (dua) yang padapokoknya sebagai berikut menimbang bahwa berdasarkan bukti T14berupa jawaban, Tergugat mendalilkan bahwa pemberitahuan PHKantara Para Penggugat dengan Tergugat didasarkan

dengan adanya Perda Nomor 7 Tahun 2001, maka KepalaLingkungan dipilih oleh tokoh masyarakat di RW berdasarkanmusyawarah ; eer eeeBahwa dianggap suatu perda tetap eksis, kemudian dipilihkepala lingkungan, selanjutnya kepala lingkungan telahmembuat suatu keputusan, di kemudian hari ada surat edarandari Walikota yang menyatakan Kepala Lingkungan tidak ada,maka Surat edaran Walikota tersebut tidak berlaku surutsehingga keputusan yang telah dibuat oleh Kepala Lingkungantetap berlakuBahwa apabila seorang pejabat

tidak berwenang melakukan suatutindakan, tetapi ia diberi kewenangan oleh atasannya untukmelakukan tindakan, maka Pejabat tersebut dapat melakukankewenangan, tetapi yang bertanggung jawab adalah si pemilikkewenanganBahwa kewenangan mandat ditulis atas nama, kalau tidak ada62kata "atas nama maka itu kesalahan, karena dia bukanpemilik kewenangan tersebutBahwa sesuai ketentuan perundang undangan, masa jabatan RT /RW adalah 4 (empat) tahun, maka dengan sendirinya setiap RT/ RW dipilih oleh rakyat menjalankan

Mengacu pada ketentuanPasal 53 dan Pasal 56 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014, tidak sahdisebabkan karena Pejabat tidak berwenang atau kaitannya dengankewenangan, sedangkan batal karena ada kewajiban yang tidak dilakukan.Jadi kalau objeknya "pembiaran dalam hal tidak melakukan suatu tindakanberupa pemberian sanksi administratif kepada bawahan, menurut Ahidengan melihat pada ruang lingkup Perma Nomor 2 Tahun 2019 itu tidaktermasuk perbuatan melanggar hukum, karena dikenakan atau tidakdikenakan sanksi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan menyatakan Tergugatselaku pejabat tidak berwenang melakukan pemutasian dari SD Benlelang ke SDGMIT Lamalu serta tidak berwenang memberikan hukuman disiplin apapuntermasuk penahanan gaji dan tunjangan karena yang memiliki kewenangan adalahBupati Alor selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah berdasarkan Pasal 73 ayat2 Undangundang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yangmenyebutkan bahwa Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau daerahsebagaimana

Apabila suatuputusan diambil berdasarkan alasanalasan yang kebenarannyabelum dibuktikan secara hukum tidak dapat dibenarkan karena atasdasar yang falid itu pejabat Negara dapat mengambil keputusan yangdapat dipertanggung jawabkan;Bahwa jika pejabat mengambil alih putusan pengadilan danmelaksanakan apa yang bukan menjadi bagian dari kKewenangannyaatau yang lebih parah jika pejabat tidak berwenang tapi dia mengiraitu adalah kewenangannya dan menyatakan suatu pelanggaran tidakberdasarkan data yang valid