• KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS Yang Diterbitkan Atas Dasar PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi Keputusan Tata Usaha Negara berupapemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diterbitkanatas dasar ... [Selengkapnya]

• DALAM PENUNDAAN :- Menolak Permohonan Penundaan Tindak Lanjut pelaksanaan obyek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Sidogemah Nomor : 141/15 tahun 2017 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Mustakim Dari Jabatannya Sebagai Bekel/Kadus Badong Desa Sidogemah Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tertanggal 7 Agustus 2017.-------------------------------------------------------------------II. DALAM POKOK PERKARA :1.

  Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Sidogemah Nomor : 141/15 tahun 2017 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Mustakim Dari Jabatannya Sebagai Bekel/Kadus Badong Desa Sidogemah Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tertanggal 7 Agustus 2017.----------3.

  MemerintahkanTergugat untuk MencabutKeputusan Kepala Desa Sidogemah Nomor : 141/15 tahun 2017 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Mustakim Dari Jabatannya Sebagai Bekel/Kadus Badong Desa Sidogemah Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tertanggal 7 Agustus 2017.---------------------------------------------------------4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.----------------------------5.

• MENGADILI

  DALAM PENUNDAAN

  1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tentang Penundaan;
  2. Mewajibkan kepadaTergugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan Kepala Desa Bercak Nomor : 10 Tahun 2016, tanggal 02 Pebruari 2016, tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Kepala Dusun Krajan III Desa Bercak, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso atas nama Jasmoto, sampai ada puutusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali ada putusan lain dikemudian

  hari;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Bercak Nomor : 10 tahun 2016, tanggal 02 Pebruari 2016, tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Kepala Dusun Krajan III Desa Bercak, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso atas nama Jasmoto;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Bercak Nomor : 10 tahun 2016, tanggal 02 Pebruari 2016, tentang Pemberhentian

   Dengan Tidak Hormat Kepala Dusun Krajan III Desa Bercak, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso atas nama Jasmoto;

4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan segala hak dan kewajiban Penggugat dalam kedudukan dan jabatannya seperti semula atau setara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 215.000,- (Dua ratus lima belas ribu rupiah);

• MENGADILIDALAM PENUNDAAN : ------------------------------------------------------------------------------ Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Makassar Nomor : 863/UIM/Skep/ll/ 2016 tanggal 17 Februari 2016, tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Mahasiswa Fakultas Teknik UIM sepanjang atas nama : a. Bakrisal Rospa, NIM. 12023014026;b.

  Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Makassar Nomor : 863/UIM/Skep/ll/2016 tanggal 17 Februari 2016, tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Mahasiswa Fakultas Teknik UIM sepanjang atas nama : a. Bakrisal Rospa, NIM. 12023014026;b. Henry Foord J, NIM. 13022014002;3.

  Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Makassar Nomor : 863/UIM/Skep/ll/2016 tanggal 17 Februari 2016, tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Mahasiswa Fakultas Teknik UIM sepanjang atas nama : a. Bakrisal Rospa, NIM. 12023014026;b. Henry Foord J, NIM. 13022014002;4. Mengembalikan Para Penggugat pada kedudukan semula sebagai mahasiswa Universitas Islam Makassar; 5.

  Objek GugatanAdapun yang menjadi Objek Gugatan yaitu Surat Keputusan RektorUniversitas Islam Makassar Nomor : 863/UIM/Skep/II/2016 tanggal 17 Februari2016, tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Mahasiswa FakultasTeknik UIM sepanjang atas nama : a. Bakrizal Rospa, NIM 12023014026.b. Henry Foord J, NIM 13022014002.Il. Tenggang WaktuObjek Gugatan diterbitkan pada tangal 17 Februari 2016, namun baru kamiterima pada tanggal 29 Februari 2016 diserahkan langsung oleh DekanFakultas Teknik UIM.

  Tergugat adalah Rektor Universitas Islam Makassar, sedangkan yangmenjadi dasar Gugatan adalah Surat Keputusan (SK) Rektor UniversitasIslam Makassar Nomor : 863/UIM/Skep/II/2016 tanggal 17 Februari 2016,Perkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 5 dari 92 Haltentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Mahasiswa Fakultas TeknikUIM sepanjang atas nama : 222022 2 none noea. Bakrisal Rospa, NIM 12023014026.b.

  Dalam Peraturan Kemahasiswaan Dan Kode Etik Mahasiswa UIM yangditerbitkan pada tanggal 12 Oktober 2011 tidak dimuat dan tidak diaturtentang Sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat; 19. Dalam Objek Gugatan, Diktum Mengingat point 1 sampai point 11, tidakada yang bisa menjadi dasar hukum terbitnya Objek Gugatan tersebut; 20. Dalam Objek Gugatan, Diktum Mengingat point 8 sampai point 11, samasekali tidak pernah disosialisasikan kepada Mahasiswa UIM; 21.

• Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Dari Jabatan Notaris, tanggal 10 Oktober 2023;

• Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU.56.AH.02.04. Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Dari Jabatan Notaris, tanggal 10 Oktober 2023;
• Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 342.000,- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

• M E N G A D I L I :

  Dalam Penundaan:

  1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 34/P.Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020;

  2. Memerintahkan atau Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 34/P.Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum

  Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020 selama proses pemeriksaan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

  Eksepsi:

  - Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

  Pokok Perkara:

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

  2. Menyatakan batal Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P.Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota

  Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020;

  3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P.Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020;

  4.

  Pemberhentian dengan tidak hormat menjadikanHalaman 131 dari 269 halaman Putusan Nomor 82/G/2020/PTUNJKTPemohon kehilangan kehormatan, integritas, profesionalisme, idealismedan kebanggaan sebagai korps Penyelenggara Pemilu, yang sudahPemohon bangun dan jaga melalui pengabdian selama 17 (tujuh belas)tahun menyelenggarakan empat Pemilihan Umum di Negara KesatuanRepublik Indonesia, padahal Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimanadalildalil Pemohon telah diuraikan sebelumnya dalam Gugatan bagian 5.Alasan

  Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Presiden Nomor 34/PTahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota KomisiPemilinan Umum Masa Jabatan 20172022 tanggal 23 Maret 2020;3: Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan PresidenNomor: 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak HormatAnggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 20172022 tanggal 23Maret 2020;4.

  Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi PemilihanUmum Masa Jabatan Tahun 20172022, atas nama Dra.

  Keputusan Presiden 34 tidak terdapat alasan hukumapapun keluarnya, dalam konteks ini pasti ada peristiwa hukumnya jadiada hubungan hukumnya, Presiden mengeluarkan Keppres 34 terhadapsubjek hukum tertentu yaitu berupa pemberhentian dengan tidak hormat,Keputusan Presiden ini keluar karena ada putusan dari DKPP yangdiktumnya memberhentikan dengan tidak hormat jadi ini kaitannya inihubungan hukumnya jadi bukan berarti ini lahir sendirisendiri inihubungan hukum yang terjadi antar dua keputusan itu.

  dengan tidak hormat atas nama Dra.

• Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor : 539/128/KEP/2008 tanggal 5 Maret 2008 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Sdr. Sutardjo, S.E. dari Jabatannya selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen;------------------------------------------3.

  Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 539/128/KEP/2008 tanggal 5 Maret 2008 tentang pemberhentian pemberhentian dengan tidak hormat Sdr. Sutardjo, S.E. dari Jabatannya selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen;---------------4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat kepada kedudukan semula;----------------------5.

• M E N G A D I L I Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; Menyatakan Batal Keputusan Kepala Desa Sungai Ular Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Perangkat Desa, Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang atas nama Badarudin dan Munah S.Pd.I tanggal 5 Mei 2017; Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Sungai Ular Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Perangkat Desa, Desa Sungai

  Bahwa sejak diangkat menjadi perangkat Desa para penggugat melaksanakantugas nya dan bertanggung jawab atas tugasnya sebagai mana mestinya.namun secara tibatiba dan tidak jelas alasan TERGUGAT menerbitkan suratkeputusan pemberhentian dengan tidak hormat.3.

  Dengan Tidak Hormat Perangkat Desa Sungai UlarKec.

  Bahwa atas permohonan Tergugat, Camat Kecamatan Secanggangmenerbitkan Surat Nomor : 141805/SC/V.2017 bertanggal 3 Mei 2017,Tentang Rekomendasi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Penggugatselaku Perangkat Desa dan hal tersebut telah sesuai dengan yangdimaksudkan pada Pasal 5 Ayat (6) Permendagri Nomor 83 Tahun 2015Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 10Ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kab. Langkat Nomor : 05 Tahun 2015Tentang Perangkat Desa;6.

  dengan Tidak Hormat PerangkatDesa, Desa Sungai Ular, Kecamatan Sicanggang ( Bukti P 11) ;Lampiran Keputusan Kepala Desa Sungai Ular, Nomor 10, Tahun 2016,tentang Penghunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa(PTPKD) Desa Sungai Ular Tahun Anggaran 2016 ( Bukti P 12) ;Surat pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Tahun Anggaran 2016,tertanggal 01 November 2016 ( Bukti P 13);Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Ular, Kecamatan Secanggang,Kabupaten Langkat, Nomor : 14118/SK/SU/2013, tentangPengangkatan

  Dengan Tidak Hormat Perangkat Desa, DesaSungai Ular Kecamatan Secanggang atas nama Badarudin dan MunahS.Pd.l tanggal 5 Mei 2017;e Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala DesaSungai Ular Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dengan TidakHalaman 38Putusan No. 102/G/2017/PTUNMDNHormat Perangkat Desa, Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang atasnama Badarudin dan Munah S.Pd.I tanggal 5 Mei 2017;e Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan ParaPenggugat menjadi Aparat

• Menyatakan batal Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.55.AH.02.04 TAHUN 2019 Tanggal 6 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Dari Jabatan Notaris atas nama Muhammad Irsan, S.H., Notaris di Kota Tangerang dan Penunjukan Pemegang Protokol Notaris Kepada Susanty Surjani Raden, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Tangerang;3.

  Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.55.AH.02.04 TAHUN 2019 Tanggal 6 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Dari Jabatan Notaris atas nama Muhammad Irsan, S.H., Notaris di Kota Tangerang dan Penunjukan Pemegang Protokol Notaris Kepada Susanty Surjani Raden, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Tangerang4.

• Dalam Pokok Sengketa;

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 888/02/KEP/BKPSDM-2018 tentang PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL atas nama ERWANSYAH, NIP 196201141986031008, tanggal 04 Mei 2018;
  3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 888/02/KEP/BKPSDM-2018 tentang PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK

  HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL atas nama ERWANSYAH, NIP 196201141986031008, tanggal 04 Mei 2018;

• Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi penjatuhan untuk hukuman kepada Penggugat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
• Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.196.000,- ( Seratus Sembilan puluh enam ribu Rupiah ) ;
• Menolak

• >

  Menolak permohonan penundaan Penggugat;

DALAM EKSEPSI

• Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Berita Acara Pengambilan Keputusan Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah (MPPD) Kabupaten Rokan Hulu, Nomor: 199/BA-14.06.HP.03.04/V/2020, tertanggal 11 Mei 2020 tentang Rekomendasi Pemberhentian

   Dengan Tidak Hormat atas nama Rachmi Nurdjajanti, S.H., M.Kn.

   ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara Pengambilan Keputusan Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah (MPPD) Kabupaten Rokan Hulu, Nomor: 199/BA-14.06.HP.03.04/V/2020, tertanggal 11 Mei 2020 tentang Rekomendasi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Rachmi Nurdjajanti, S.H., M.Kn.

   (Melanggar Pasal3844 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan PengawasanPejabat Pembuat Akta Tanah) justru) memberikanusulan/pemberhentian dengan tidak hormat langsung keHalaman 40 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBRpusat tanpa melakukan pemeriksaan terhadappenggugat sehingga pada tanggal 1 Juli 2020 dengannomor surat HP.03.04/259414/VIII/2020 DirjenHubungan Hukum memerintahkan Kakanwil untukmemeriksa

   ,M.Kn kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah BPN ProvinsiRiau.) melalui surat nomor UP.02.03/40514.06/V/2020tanggal 13 Mei 2020, sesuai dengan ketentuan Pasal 35ayat (2) Dalam hal hasil pemeriksaan berupa rekomendasipemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormatatau pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimanaHalaman 48 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBRdimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf b, Kepala KantorPertanahan menyampaikan usulan kepada Kepala KantorWilayah BPN selaku MPPW.Bahwa

   Penggugat) sebagai orang yangdirekomendasikan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat, dengan demikianPenggugat memiliki kepentingan langsung (kausalitas) dengan ObjekSengketa a quo (vide Bukti P1 = T1);Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkanbahwasanya dengan terbitnya Objek Sengketa telah menyebabkanHalaman 83 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBRkepentingan Penggugat sangat dirugikan karena Penggugat tidak dapatmenjalankan jabatannya sebagai PPAT (status quo) dan Penggugat tidakdapat

   Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berupa Berita AcaraPengambilan Keputusan Majelis Pembina dan Pengawas PejabatPembuat Akta Tanah Daerah (MPPD) Kabupaten Rokan Hulu, Nomor:199/BA14.06.HP.03.04/V/2020, tertanggal 11 Mei 2020 tentangRekomendasi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas namaRachmi Nurdjajanti, S.H., M.Kn.

• Menyatakan batal surat keputusan tata usaha negara yang disengketakan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Nomor : 539/449/KEP/ 2008, tanggal 2 Agustus 2008 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Marhaen Budi Waluyo, S.E., Jabatan Kepala Bagian Kredit pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebagai Karyawan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen;-------------------------------------------3.

  Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor 539/449/KEP/2008, tanggal 2 Agustus 2008 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr.

• Menyatakan batal surat keputusan tata usaha negara yang disengketakan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Nomor 539/448/KEP/2008, tanggal 2 Agustus 2008 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr.

  Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor 539/448/KEP/2008, tanggal 2 Agustus 2008 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr.

• M E N G A D I L I

  1. DALAM PENUNDAAN:

  Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor: 888/06/KEP/BKPSDM-2018 tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama UNGGUL, S.Sos, M.Si, NIP.196906251990101001 tanggal 04 Mei 2018 sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

  1. DALAM EKSEPSI

  • Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

  1. DALAM POKOK SENGKETA

  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
  2. Menyatakan batal Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor: 888/06/KEP/BKPSDM-2018 tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian

  Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama UNGGUL, S.Sos, M.Si, NIP.196906251990101001 tanggal 04 Mei 2018;

• Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor: 888/06/KEP/BKPSDM-2018 tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama UNGGUL, S.Sos, M.Si, NIP.196906251990101001 tanggal 04 Mei 2018;
• Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi

  Dalam perkara aquo berupa SuratKeputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 888/06/KEP/BKPSDM2018tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil A.n UNGGUL, S.Sos, M.Si, NIP. 196906251990101001, tanggal 04Mei 2018;b. Individual.Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum,tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.

  Dengan Tidak Hormat;Menimbang, bahwa apakah memberlakukan surut pemberhentian dengantidak hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Penggugat sejak sejakHalaman 67 dari 85 HalamanPutusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDGtanggal 30 Oktober 2013 telah sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku?

  Dengan Tidak Hormat Sebagai PegawaiHalaman 79 dari 85 HalamanPutusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDGNegeri Sipil Atas Nama UNGGUL, S.Sos, M.Si, NIP.196906251990101001 tanggal04 Mei 2018 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;lil.

  DALAM PENUNDAAN:Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan WalikotaBukittinggi Nomor: 888/06/KEP/BKPSDM2018 tentang MenjatuhkanHukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat SebagaiPegawai Negeri Sipil Atas Nama UNGGUL, S.Sos, MQSi,NIP.196906251990101001 tanggal O04 Mei 2018 sampai ada putusanpengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.Il. DALAM EKSEPSI Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;Hl.

  Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan WalikotaBukittinggi Nomor: 888/06/KEP/BKPSDM2018 tentang MenjatuhkanHukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat SebagaiHalaman 83 dari 85 HalamanPutusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDGPegawai Negeri Sipil Atas Nama UNGGUL, S.Sos, M.Si,NIP.196906251990101001 tanggal 04 Mei 2018;4.

• -10-MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi :Menyatakan eksepsi Tergugat / Terbanding tidak dapat diterima ; --------------------Dalam Pokok Perkara : - Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya ;--------------- Menyatakan Batal Keputusan Tergugat / Terbanding Nomor : 141 / 01 / 404.7.8.6 / 2012 Tanggal 3 Mei 2012 Tentang Pemberhentian dengan tidak hormat Sdr.

  Bambang Santoso dari Jabatan Kepala Dusun Sidogolong, Desa Watugolong, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo ; ----------------------------------- Mewajibkan kepada Tergugat / Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat / Terbanding Nomor : 141 / 01 / 404. 7.8.6 / 2012 Tanggal 3 Mei 2012 Tentang Pemberhentian dengan tidak hormat Sdr.