kehadapan Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat untukS@lUrUNNY 5 292 22 one nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn n eenBahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tidak didasarkan datayang yang falid karena pelaksanaan Asas Kontradiktur Dilimatis dalampemasangan tanda batas tanah Objek Perkara a quo yang berbatasandengan Objek milik Para Penggugat dalam berita acara penetapan batas(daftar isian 201) tidak ada tanda tangan/kesepakatan Para Penggugat,penentuan

tanda batas tanah harus ada persetujuan dengan pemilik tanahyang berbatasan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang pendaftaran tanah Pasal 18, terkutip sebagai berikut;"(1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hakyang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada suratukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidaksesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh PanitiaAjudikasi dalam pendaftaran tanah secara

ASas Kepastian Hukum, karena mekanisme penerbitan Obyek Sengketaa quo tidak sesuai prosedur, penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugattidak didasarkan data yang falid karena pelaksanaan Asas KontradikturDilimatis dalam pemasangan tanda batas tanah Objek Perkara a quoyang berbatasan dengan Objek milik Para Penggugat dalam berita acarapenetapan batas (daftar isian 201) tidak ada tanda tangan/kesepakatanPara Penggugat, penentuan tanda batas tanah harus ada persetujuandengan pemilik tanah yang berbatasan

Halaman 19 alinea 10 : "Menimbang, bahwa surat bukti P2 (Sesuai dengansurat bukti T1) tersebut adalah perjanjian/pernyataan bersama antaraTergugat (Karimuda Manurung) dengan Nelson manurung (anak dariPenggugat/Pemohon PK) tentang penentuan tanda batas tanah sibunibuni(tanah perkara) milik keluarga Penggugat danTergugat dengan caramenanam pisang sebagai tanda batasnya, baik oleh Penggugat danTergugat mengakui substansi surat bukti tersebut, membuktikan diantaraPenggugat dan Tergugat ada membuat kesepakatan

sengketa sebagian besar adalah PasarTradisional Deli Tua dan masyarakat sangat ramai disana;Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 346K/TUN/201619.Bahwa akan tetapi, Tergugat menyatakan sebidang tanah yang akanditerbitkan objek sengketa adalah sebidang tanah kosong dengan luas 6.755M2 (enam ribu tujuh ratus lima puluh lima meter persegi), padahal faktayang sebenarnya di atas sebidang tanah tersebut berdiri rumah ParaPenggugat dan kioskios tempat berdagang pedagang Pasar TradisionalDeli Tua;20.Bahwa penentuan

tanda batas tanah yang diterbitkan dalam objeksengketa, hanya mengacu data administrasi berdasarkan prosudural sematadan tidak didasari pada data fisik keadaan sebenarnya yaitu: hanyamengacu pada patok besi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 yangsebenarnya adalah Tergugat sendiri, padahal apabila penentuan tandabatas benarbenar dilaksanakan maka akan dihasilkan data fisikberupa: Sebelah Utara xx meter berbatas dengan Sebelah Selatan

PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997, Pasal 86 ayat (3);13.Bahwa penerbitan Objek Sengketa II oleh Tergugat tidak didasarkan datayang falid karena pelaksanaan Asas Kontradiktur Dilimatis dalampemasangan tanda batas tanah Objek Perkara a quo yang berbatasandengan Objek milik Para Penggugat dalam berita acara penetapan batas(daftar isian 201) tidak ada tanda tangan/kesepakatan Para Penggugat,berdasarkan Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, penentuan

tanda batas tanah harusada persetujuan dengan pemilik tanah yang berbatasan;14.Bahwa berdasarkan uraianuraian diatas, maka Tergugat telah melanggarPeraturan Perundangundangan yang berlaku dalam menerbitkan ObyekSengketa 1 dan Obyek Sengketa 2 a quo sebagai berikut :a.

Bahwa penerbitan Objek Sengketa dan Objek engketa IIoleh Tergugat tidak didasarkan data yang falid karenapelaksanaan Asas Kontradiktur Dilimatis dalam pemasangantanda batas tanah Objek Perkara a quo yang berbatasan denganObjek milik Para Penggugat dalam berita acara penetapan batas(daftar isian 201) tidak ada tanda tangan/kesepakatan ParaPenggugat, berdasarkan Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah,penentuan tanda batas tanah harus ada persetujuan