Jalan Sawo V Nomor 64 RT. 02 RW. 02,Kelurahan Cibodasari, KecamatanCibodas, Tangerang;Agama : Islam;Pekerjaan : Dosen;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(Rutan) sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriSurabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal16 juncto Pasal 4 b angka 2 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40Tahun 2008 tentang Penghapusan

Diskriminasi Ras dan Etnis;ATAUDakwaan Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal156 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriTanjung Perak tanggal 27 November 2017 sebagai berikut:Hal. 1 dari 9 hal.

sudah tepat dan benar dalampertimbangan dan putusannya a quo;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut danternyata pula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasiPenuntut Umum dan Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, makaTerdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 16 juncto Pasal 4 b angka 2 UndangUndangNomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan

Diskriminasi Ras dan Etnis,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Pemohon Kasasi

Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yangmenjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatifdan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknyaberkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan.BABII...4BAB IIASAS DAN TUJUANPasal 2(1) Penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilaksanakanberdasarkan asas persamaan, kebebasan, keadilan, dannilainilai kemanusiaan yang universal.(2) Asas persamaan, kebebasan, keadilan dannilainilaikemanusiaan yang universal

pengamalan Pancasila dan pelaksanaan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia padadasarnya telah menetapkan peraturan perundangundangan yangmengandung ketentuan tentang penghapusan segala bentukdiskriminasi ras dan etnis, tetapi masih belum memadai untukmencegah, mengatasi, dan menghilangkan praktik diskriminasi ras danetnis dalam suatu undangundang.Berdasarkan ...= BxBerdasarkan pandangan dan pertimbangan di atas, dalam UndangUndang ini diatur mengenai:1.2.3.asas dan tujuan penghapusan

diskriminasi ras dan etnis;tindakan yang memenuhi unsur diskriminatif;pemberian perlindungan kepada warga negara yang mengalamitindakan diskriminasi ras dan etnis;penyelenggaraan perlindungan terhadap warga negara dari segalabentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis yang diselenggarakanoleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta seluruhwarga negara;. pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusandiskriminasi ras dan etnis oleh Komnas HAM;. hak warga negara untuk memperoleh perlakuan

Menyatakan terdakwa ANDI SANDI RAJENDRA AP telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersamasama sengajamenunjukan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkandiskriminasi ras dan etnis" sebagaimana sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf b angka 2 UU RI No 40 Tahun 2008Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1KUHP dalam surat dakwaan;2.

Diskriminasi Ras dan Etnis Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1KUHP;Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat Dakwaannya, PenuntutUmum telah mengajukan saksisaksi, yang memberikan keterangan dibawahSumpah sesuai dengan agama masingmasing, yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2018/PN Mks.1 Saksi Muhammad AswinBahwa benar saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidikkepolisian;Bahwa sebelum BAP ditandatangani dibaca lebih dahulu, keterangantersebut benar

Diskriminasi Ras dan Etnis JoPasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;1.2.3.Setiap orang ;Dengan sengaja;Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkandiskriminasi ras dan etnis;Berpidato mengungkap atau melontarkan katakata tertentu ditempat umumatau tempat lain yang dapat didengar orang lain;Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2018/PN Mks.5.

Diskriminasi Ras dan Etnis Jo Pasal55 Ayat (1) ke 1;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,dan dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diriTerdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan

Sesuai Pasal 222 KUHAP;Mengingat Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf b angka 2 UU RI No 40 Tahun 2008Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1KUHP, UU Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundangundanganlain yang berkaitan ;MENGADILI:BE.

Ras dan Etnis dalam dakwaanpertama kami;2.

Diskriminasi Ras dan Etnis menyatakan:Angka 1: Diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan,pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan padaras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan ataupengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hakasasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraanHalaman 17 dari 26 Putusan Nomor 298/Pid.B/2020/PN Sgldi bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya;Angka 2: Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciriciri fisik dangaris

Diskriminasi Ras dan Etnis yang menyatakan bahwayang dimaksud dengan tempat umum adalah tempat yang, antara lain,disinggahi atau dikunjungi atau menjadi tempat berkumpul orang orang, sepertitoko, tempat bekerja, taman, tempat parkir, transportasi unum, media massa;Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa katakata tersebut dapat membuat orang lain menjadi terhina, dengan demikiandapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengansengaja;Menimbang, bahwa berdasarkan

Diskriminasi Ras dan Etnis sebagaimana telah diurakandiatas maka dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa yang melontarkankatakata "Cina Kampang, Cina Bangsat" kepada saksi YANTO als ACUN yangmerupakan warga negara Indonesia keturunan tionghoa telah menunjukkanHalaman 23 dari 26 Putusan Nomor 298/Pid.B/2020/PN Sglkebencian atau rasa benci kepada orang lain yaitu saksi YANTO als ACUNkarena perbedaan ras dan etnis;Menimbang, bahwa dengan demikian pembelaan Penasihat HukumTerdakwa tersebut merupakan

Diskriminasi Ras dan Etnis dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

ANDI BIN ANDIPURNAIRAWAN terbukti Ssecara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana DiskriminasiRasdanEtnissebagaimana diatur dan diancamHalaman 5 Dari 11 Putusan No.8/PID/2020/PT KDIpidana dalam Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf b angka 1 UU No. 40 Tahun 2008Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, DakwaanJaksaPenuntut Umum.2. Menjatuhkan pidana terhadap TerdakwaANDI PRATAMAAIs.

PID/2020/PT KDIMenimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim PengadilanTinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap di tahan;Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahananpatutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biayaperkara dalam tingkat banding;Mengingat, pasal 16 Jo pasal 4 huruf b angka 1 UndangundangNomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan

Diskriminasi Ras dan Etnis danUndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta PeraturanPerundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI :1.

Menyatakan Terdakwa SINDI FATIKA SARI Als MAMA IMA Als MAMAALDIt telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana Dengan sengaja menunjukkan rasa kebencian atau bencikepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis yangberupa perbuatan melontarkan katakata tertentu di tempat umumatau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain ,melanggarPasal 16 Jo pasal 4 huruf b angka ke 2 UU RI Nomor 40 Tahun 2008Tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis sebagaimana dakwaanpenuntut

Setiap orangMenimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 UndangUndang RINomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis telahditentukan yang dimaksud setiap orang adalah perseorangan atau korporasi,baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa unsur ini menunjukan terhadap suatu perbuatanuntuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, haruslah dilakukaaknoleh orang yang sehat akal pikirannya;Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada pelaku

kepada saksi Adolfina di depanrumah kost milik saksi yang ditinggali oleh saksi Lori Wandikbo, dan pada saatkejadian tersebut dilihat oleh penghuni dan warga yang berada di dekat rumahkontrakan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsurmelontarkan kata kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yangdapat didengar orang lain telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 16 Jo Pasal 4huruf b angka 2 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008tentang penghapusan

diskriminasi ras dan etnis telah terpenuhi, maka TerdakwaHalaman 13 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Timharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang,

Bahwa sebagaimana juga telah diumumkan di dalam Lembaran NegaraRepublik Indonesia UndangUndang Nomor 40 Tahun 2008 mengaturtentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, bukan tentang Jalanseperti yang tertulis di gugatan Penggugat;27. Bahwa dengan salahnya penulisan UndangUndang dalam gugatan aquo maka jelas sekali dasar hukum yang dipakai oleh Penggugat dalamgugatan a quo adalah tidak jelas dan kabur (obscuur libel);28.

kepada Gubernur DKI Jakarta, diberitanda P4;Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalamPenyelenggaraan Negara, diberi tanda P5;Print Out UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, diberi tanda P6;Print Out UndangUndang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004tentang Jalan, diberi tanda P7;Print Out Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008tentang Penghapusan

Diskriminasi Ras dan Etnis, diberi tanda P8;Print Out Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi, diberitanda P9;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, KuasaTergugat telah mengajukan bukti surat yang masingmasing berupa :1.Print Out Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, diberi tanda T1;Print Out Undang Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004tentang

TergugatHalaman 22 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.dalam rangka menjalankan tugas pemerintah telah melakukan kebijakanuntuk menutup salah satu jalan di Pasar Tanah Abang dan menjadikanjalan trotoar untuk masyarakat berdagang (berjualan) sehingga didugamelanggar Undang Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Jalan danUndangUndang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah ; Bahwa sebagaimana juga telah diumumkan di dalam Lembaran NegaraRepublik Indonesia UndangUndang Nomor 40 Tahun 2008 mengaturtentang Penghapusan

Diskriminasi Ras dan Etnis, bukan tentang Jalanseperti yang tertulis di gugatan Penggugat ; Bahwa dengan salahnya penulisan UndangUndang dalam gugatan a quomaka jelas sekali dasar hukum yang dipakai oleh Penggugat dalamgugatan a quo adalah tidak jelas dan kabur (obscuur libel); Bahwa oleh karena gugatan disusun dengan kabur dan tidak jelas makasudah selayaknya dibatalkan atau setidaktidaknya tidak dapat diterimaoleh Majelis Hakim (Niet Onvankelijke Verklaard) ;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim

Putusan Nomor 244 K/PID.SUS/2019Dakwaan Ketiga : Diatur dan diancam dalam Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf(b) angka (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2008tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSukoharjo tanggal 26 Juli 2018 sebagai berikut :1.

Pasal 7 huruf (d) Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis :Untuk penyelenggaraan perlindungan terhadap warga negarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemerintah dan pemerintahdaerah wajib :d. melakukan tindakan yang efektif guna memperbarui, mengubah,mencabut, atau membatalkan peraturan perundangundanganyang mengandung diskriminasi ras dan etnis;Letak Pertentangannya :Bahwa sebagaimana telah dijelaskan saat membahas letakpertentangan Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975dengan Pasal

Pasal9 Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis :Setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama untukmendapatkan hakhak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan, tanpa pembedaanras dan etnis;Penjelasan Pasal 9 :Yang dimaksud dengan hakhak sipil, antara lain hak untuk:e. memiliki harta milik atas nama sendiri maupun bersama denganorang lain;Yang dimaksud dengan hakhak ekonomi, antara lain hak untuk:f. memiliki perumahan;Letak Pertentangannya

) angka (iii) Konvensi Internasional tentang Penghapusan SegalaBentuk Diskriminasi Rasial 1965 yang telah disahkan berdasar UndangUndang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan /nternationalConvention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination1965 (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala BentukDiskriminasi Rasial 1965); Pasal 2 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2006 tentangKewarganegaraan; Pasal 4 huruf (a), Pasal 7 huruf (d), dan Pasal 9 UndangUndang Nomor40 Tahun 2008 tentang Penghapusan

Diskriminasi Ras Dan Etnis;oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.Memerintahkan Termohon untuk membatalkan dan mencabut InstruksiWakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada SeorangWNI Non Pribumi;Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI mencantumkan petikanputusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara;Menyatakan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan padaTermohon

ANDI BIN ANDIPURNAIRAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukantindak pidana DiskriminasiRasdanEtnissebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf b angka 1 UU No. 40 Tahun 2008Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, DakwaanJaksa PenuntutUmum.. Menjatuhkan pidana terhadap TerdakwaANDI PRATAMAAIs.

telah meresahkan masyarakat khususnya masyarakatTolaki; Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan perpecahan antar Ras dan Etnis Terdakwa tidak mengakui perbuatannya Terdakwa pernah dihukumKeadaan yang meringankan: Terdakwa masih muda dan tulang punggung keluarga Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal16 jo pasal 4 huruf b angka 1 UndangundangNomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan

diskriminasi Ras dan Etnis danUndangundang Nomors Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

tanggal 2 Juni 2018;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri JakartaSelatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat(2) juncto Pasal 28 Ayat (2) UndangUndang Nomor 19 Tahun2016 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);ATAUKEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 16 junctoPasal 4 huruf b angka 1 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2008tentang Penghapusan

Diskriminasi Ras dan Etnis;ATAUKETIGA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Hal. 1 dari 10 hal.

Pra/2019/PN.Sby.sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksuddalam Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45a Ayat (2) Undangundang No. 19Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undangundang No. 11 Tahun2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan / atau Pasal 14Ayat (1) dan Pasal 15 Undangundang No. 1 Tahun 1946 dan/atauPasal 160 KUHP dan/atau Pasal 16 Undangundang Nomor 40 Tahun2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis atas namaTersangka Syamsul Arifin (Suami Pemohon), mengingat

Pra/2019/PN.Sby.rakyat, dan atau dengan sengaja menunjukkan kebencian ataurasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi rasatau etnis , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 A (2) JoPasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentangperubahan UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi elektronik (ITE) dan atau Pasal 160 KUHP dan atauPasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 UU No.1 Tahun 1946 ttgPeraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 16 UU No. 40 Tahun2008 ttg Penghapusan Diskriminasi Ras dan

Etnis telahdilengkapi dengan administrasi penyidikan sebagai berikut;1) Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/1051/VIII/RES.2.5./2019/Ditreskrimsus tanggal 23 Agustus 2019;2) Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Dik/276/VIII/RES.2.5./2019/Ditreskrimsus tanggal 23 Agustus 2019;3) Membuat Surat Nomor : B/181.A/VIII/RES.2.5./2019/Ditreskrimsus, tanggal 29 Agustus 2019 ke KejaksaanTinggi Jawa Timur, Perihal Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan; 4) Termohon melakukan pemanggilan dan pemeriksaanterhadap para

,M.Hum. pada tanggal 26 Agustus 2019;Menerangkan bahwa : faktafakta yang disampaikanoleh penyidik telah terpenuhi unsur obyektif dansubyektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UUNo. 40 Tahun 2008 ttg Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;b) Ahli pidana Sdr. DR LUKI ENDRAWATI, S.H.,M.H.CLA. pada tanggal 28 Agustus 2019;Menerangkan bahwa : faktafakta yang disampaikanHal 29 Putusan No. 38/Pid.

Diskriminasi Ras dan Etnis ,dan selanjutnya menetapkan Sdr.

yang memberatkan dan meringankanyang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka sesuaidengan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi masihperlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankanlainnya dari kesalahan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;Keadaan yang meringankan: Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;Mengingat Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf b angka 2 Undangundang Nomor 40Tahun 2008 tentang Penghapusan

Diskriminasi Ras Dan Etnis dan Pasal 21,27,87, 193 Jo Pasal 241, 242 Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan danMENGADILI: Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat HukumTerdakwa; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 20 Oktober 2020Nomor 298/Pid.B/2020/PN Sgl, yang dimintakan banding; Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa

menyatukan masyarakat DKI Jakarta, tetapi justru membuatdikotomi dan pengkotakkotakan berdasarakan faktor SARA;22.Bahwa perbuatan TERGUGAT tersebut tidaklah mencerminkan semangatpersatuan dan kesatuan bangsa yang selama ini di usung dan di junjung tinggioleh PARA PENGGUGAT;23.Bahwa perbuatan TERGUGAT telah melanggar hak dari PARA PENGGUGAT,yakni untuk hidup dalam rasa aman dan terhindar ancaman diskriminasi ras danetnis sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 UndangUndang Nomor 40 tahun2008 tentang Penghapusan

Diskriminasi Ras Dan Etnis yang menyebutkanSetiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama untukmendapatkan hakhak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan, tanpa pembedaan ras dan etnis;24.Bahwa dalam perkembangan hukum dan HAM, Indonesia telah mengesahkankonvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi rasial melalui undangundang nomor 29 tahun 1999 dan diberlakukan secara nasional;25.Bahwa secara khsusus Presiden Republik

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 UndangUndang Nomor 40 tahun 2008tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis, PARA PENGGUGAT berhakmengajukan gugatan kepada TERGUGAT melalui Pengadilan Negeri;V. TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUMHal 5 dari 37 hal Putusan No.588/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.A.

mengeluarkanInstruksi Presiden (INPRES) Nomor 26 tahun 1998 tentang laranganmenggunakan kata pribumi oleh pejabat publik, yang mana salah satu darijabatan tersebut saat ini di duduki oleh TERGUGAT;Bahwa dalam UndangUndang Nomor 12 tahun 2006 tentangKewarganegaran Republik Indonesia sama sekali tidak menyebutkan istilahPribumi sebagaimana yang disebutkan oleh TERGUGAT;Hal 12 dari 37 hal Putusan No.588/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.31.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 UndangUndang Nomor 40 tahun2008 tentang Penghapusan

Diskriminasi Ras Dan Etnis, PARA PENGGUGATberhak mengajukan gugatan kepada TERGUGAT melalui Pengadilan Negeri;TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUMA.

Oleh karenanya,demi keadilan dan kepastian hukum,sudah selayaknya hakim pada perkara Praperadilan a quo memerintahkanTermohon untuk melepaskan Pemohon dari Tahanan dan memulihkannama baik serta harkat dan martabat Pemohon;Bahwa selain itu Pemohon ditangkap karena diduga melakukan TindakPidana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf (b) angka 1 Jo. pasal 16UU No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis(Bukti Surat Penangkapan No.SP.Kap/282/ Ix/2017/Dit Reskrimsus,tanggal29 September

DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS,secara tegas telah mengatur mekanisme pengaduan/penyampaian indikasiadanya tindak pidana yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2008, yangdilakukan oleh Perseorangan seperti yang saat ini disangkakan kepadaPemohon,yakni disangka telah melakukan tindak pidana yang diatur dalamPasal 16 Jo.

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan PemohonHalaman 36 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Selpada halaman 22 angka 10, halaman 25 s/d 26 angka 12 s/d 15, halaman29 s/d 30 angka 4 s/d 5 yang mana Pemohon mendalilkan Pemohonditangkap dan ditahan karena melanggar UU RI Nomor 40 Tahun 2008tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, adapun mekanismenyamenentukan pengaduan/penyampaian indikasi terjadi tindak pidanakepada Polri merupakan hak absolute dari KOMNAS HAM

Kalau ada seseorang yang ditersangkakan dengan satu pasal yangdiduga melanggar undangundang yang menghina atau bertentangan denganundangundang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, pada dasarnya PP 56 /2010 itu. tidak memberikan sebuah landasan, misalnya Komnas HAMmendapatkan laporan dari masyarakat tentang kemudian terjadinyapenghapusan diskriminasi maka ia berkoordinasi dengan lembaga penegakhukum supaya gitu ditangani ada juga ketentuan yang menyatakan jika KomnasHAM itu mendapatkan laporan

diskriminasi ras dan etnis kemudian ketika kita melaporkankepada pihak kepolisian itu Saksi menyebut korbannya adalah warga negaraIndonesia.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksuddalam Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf b angka 1 UndangUndang RI Nomor 40Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi RAS dan Etnis jo Pasal 64 ayat(1) KUHP2. Surat tuntutan pidana penuntut umum Nomor Reg.Perkara : PDM134/JKT.PS/02/2018 tanggal 16 Mei 2018 pada Kejaksaan Negeri JakartaPusat terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis HakimPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan:1.

., alias ALFIAN aliasALFIAN TANJUNG terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidanaujaran kebencian sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama : Pasal16 Jo Pasal 4 b angka 2 UndangUndang RI Nomor 40 Tahun 2008tentang Penghapusan Diskriminasi RAS dan Etnis;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. ALFIAN TANJUNG , M.Pd.

menerapkan hukum delik Hate Spech yang idasarkandari tindakan diskriminatif ras dan etnis yang senyatanya merupakan delik materiil; Dalam Hal ini menurut hemat Pengadilan Tinggi setelan mempelajaripertimbangan hukum dalam putusan Majelis tingkat pertama telah didasarifaktafakta baik dari keterangan saksisaksi dan barang bukti yang diperolehdipersidangan, PengadilanTinggi berpendapat pertimbangan tersebut telahmemenuhi unsurunsur Pasal 16 Jo Pasal 4 b angka 2 UndangundangNomor 40 Tahun 2008, tentang Penghapusan

Diskriminasi Ras dan Etnis,yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum terlepas dari teori hukumpidana apakah perbuatan tersebut merupakan delik formil atau delik materiiltidak menjadi alasan penghapusan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;Menimbang, bahwa mengenai keberatan ketiga bahwa Majelis HakimPengadilan Negeri Surabaya telah menggelapkan fakta tentang delik materiil dadakwaan ke dengan mengesampingkan / tidak mencantumkan Keterangan 2 orangSaksi Ahli yang menyatakan dakwaan merupakan delik

Pasal 16 UU RI No.40 Tahun 2008Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan pasal 156KUHPidana yaitu Bunyi unsur Pasal 4 Huruf b angka 2 TindakanDiskriminasi Ras dan Etnis berupa menunjukan kebencian atau rasaHalaman 12 dari 29 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Stbbenci kepada orang perbedaan Ras dan Etnis yang berupa perbuatanberpidato, mengungkapkan,atau melontarkan katakata tertentu di tempatumum atau ditempat lainnya yang dapat didengar orang lain.Dari Bunyi Pasal 4 Huruf b Angka 2 tersebut

Bahwa saksi Ong Tjin Kheng alias Hasan adalah warga Negara Indonesiaketurunan tionghoa;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Alternatif, sebagai berikut:Kesatu : Melanggar Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b angka (2)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2008tentang Penghapusan

Diskriminasi Ras dan Etnis;Atau:Kedua : Melanggar Pasal 156 Kitab UndangUndang HukumHalaman 21 dari 29 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN StbPidana;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifatAlternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yangmenjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatanTerdakwa, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf bangka (2) UU RI Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Rasdan

gambar dantulisan/kata kata/kalimat melalui Akun Facebook , didalam groupSUKOHARJO MAKMUR, jelas merupakan perbuatan membuat tulisan,atau gambar untuk disebarluaskan di tempat umum, atau tempat lainnyayang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain, atau setiap tempat yangmemungkinkan orang lain melihat dan membaca tulisan atau gambartersebut.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 16 Jo Pasal 4 huruf (b) angka (1) UndangUndang Republik Indonesia No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan

Diskriminasi Ras dan Etnis.

Bahaya laten China Komunis, Perbuatan terdakwa Muhamad Tamim Pardedetersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 16 jo.Pasal 4 huruf b angka 1 UndangUndang No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;AtauKetiga:Bahwa ia terdakwa Muhamad Tamim Pardedepada tanggal 25 Februari2017 dan tanggal 06 Juni 2017 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalamtahun 2017, bertempat di Mess Korem Garuda Dempo Di Palembangtepat nyadi jalan Jend Sudirman Km 4, 5 llir Timur Palembang