Ditemukan 5 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : view viii vera veky very piehring plencing perning persing perceng corporasi corpora veli veril veila vail vein percing pihering pencing voil viil
Penelusuran terkait : Corporate criminal liability Vicarious liability Syarat kejahatan korporasi Korupsi Penggelapan dana corporate image pt perhutani Rekayasa lelang Pelaksanaan pekerjaan tidak dikerjakan sebagaimana mestinya Penyalahgunaan wewenang dan jabatan Pembebasan murni
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 27-12-2007 — Upload : 01-02-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11PK/N/2007
Tanggal 27 Desember 2007 — H. Deddy Hanurawan; Hj. Tien Kartini; Yulia Widiawati; Willy Nurochman; Affandi, ISS.; Heru Mujianto, S.SOS; Ahmad Suherman; Rineke Eviyanti; PT. Cita Hidayat Komunikaputra (PT CHK); Ny. Rizka Aristanti; Drs. H. Sardja Suherman, SH; Teguh Sukmantoro; Yohanes Sumarsono, SE; Ida Lasmidara, SH
573 — 439 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 04-09-2012 — Upload : 12-02-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 PK/Pdt/2012
Tanggal 4 September 2012 —
270 — 249 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Termohon PK V dan Termohon PKVIII adalah dewan direksi Termohon PK IV dan Termohon PK VII sehinggaperlu dibuktikan unsur kesalahan maupun perbuatan yang menimbulkankerugian terhadap Termohon PK (Pasal 85 Ayat 2 UU No.1 Tahun 1995).Dalam prinsip Prinsip Piercing Corporate Veil apabila salah satu organdireksi telah terbukti maka pertanggungjawaban tidak dapat dibebankanlagi pada organ lainnya termasuk Komisaris.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata
Register : 01-11-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PT DENPASAR Nomor 182/PDT/2021/PT DPS
Tanggal 21 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat : Ratna Widia Kurniawati Diwakili Oleh : Ester T. P, SH.
Terbanding/Tergugat I : John Carney
Terbanding/Tergugat II : Christopher Rhode
Terbanding/Tergugat III : Doug Ebner
Terbanding/Tergugat IV : PT Bintang Selatan
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Denpasar
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
Terbanding/Turut Tergugat III : Mark Damien Clune
165 — 81
  • Tindakan yang dilakukan oleh Turut TerlawanIl/Tergugat Il adalah tindakan piercing corporate veil sebagaimanadiatur dalam pasal 3 ayat (2) Jo pasal 97 ayat (3) UU PerseroanTerbatas No. 40 Tahun 2007 yang menyebabkan tanggung jawabHal 25 dari 53 halaman, Putusan Nomor 182/PDT/2021/PT DPS3.6.pemegang saham menjadi tidak lagi terbatas pada modal yangdisetorkan kedalam perseroan melainkan menjadi tidak terbatas sampaidengan harta pribadi pemegang saham.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 28-11-2019 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 06-07-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 1200/Pdt.Bth/2019/PN Dps
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat:
Ratna Widia Kurniawati
Tergugat:
1.John Carney
2.Christopher Rhode
3.Doug Ebner
4.PT Bintang Selatan
Turut Tergugat:
1.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Denpasar
2.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
3.Mark Damien Clune
4.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
5.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BADUNG
227 — 151
  • Bintang Selatan/Terlawan IV/Tergugat dan kerekening pribadi milik Mark Damian Clune/Turut Terlawan Ill/Tergugat Il.Tindakan yang dilakukan oleh Turut Terlawan Ill/Tergugat Il adalahtindakan piercing corporate veil sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (2)Jo pasal 97 ayat (3) UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 yangmenyebabkan tanggung jawab pemegang saham menjadi tidak lagiterbatas pada modal yang disetorkan kedalam perseroan melainkanmenjadi tidak terbatas sampai dengan harta pribadi pemegang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
1017 — 720 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adanya kepemilikan saham sajatidak cukup untuk menerobos pemisahan ini (piercing corporate veil).Sebaliknya, Pengadilan Negeri dan Termohon seharusnya mempertimbangkan syaratsyarat Pasal 3 ayat (2) UUPT, sebagaimana berikut :2.1.