Bahwa dailildalil gugatan Para Penggugat yang berhubungan denganTergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dan yang harus dibuktikankebenarannya adalah mengenai penerbitan :2A.Sertipikat Hak Milik No. 31/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23 02 1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 204/1982 Luas : 801 M2atas nama sekarang SUSIYATI berasal dari permohonanpendaftaran tanah (Konversi sesuai dengan PeraturanPemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah Pasal18 ayat 1, yaitu pemohon SUSWATI berdasarkan

Didalamcatatan Perobahannya Pada tanggal 4 3 1993 sertipikat inidiganti nama menjadi SUSIYATI Berdasarkan Surat KeteranganKepala Desa Slopeng Tanggal 1 3 1993 Nomor 05/105 / Ill /1993 yang diketahui oleh Camat Dasuk ;Sertipikat Hak Milik No. 32/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23 02 1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 205/1982 Luas : 476M2 atas nama sekarang IKAWATI berasal dari permohonanpendaftaran tanah (Konversi sesuai dengan PeraturanPemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah Pasal18

Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta melalui sentrakredit kecil di Pamekasan ; Sertipikat Hak Milik No. 35/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23 02 1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 208/1982 Luas : 541M2 atas nama sekarang RATNA berasal dari permohonanpendaftaran tanah Konversi sesuai dengan PeraturanPemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah Pasal18 ayat 1, yaitu pemohon RATNA berdasarkan suratsurat buktihak yaitu Tanah Bekas Hak Milik Adat Kohir Nomor 1004 PersilNo. 5 Kelas I/d

Didalamcatatan Perobahannya Pada tanggal 4 3 1993 sertipikat inidiganti nama menjadi SUSIYATI Berdasarkan Surat KeteranganKepala Desa Slopeng Tanggal 1 3 1993 Nomor 05/105 / Ill /1993 yang diketahui oleh Camat Dasuk ;Sertipikat Hak Milik No. 37/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23 02 1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 210/1982 Luas : 752 M2atas nama sekarang SUSIYATI berasal dari permohonanpendaftaran tanah (Konversi sesuai dengan PeraturanPemerintah ...............2.8.28Pemerintah No. 10 Tahun 1961

Didalamcatatan Perobahannya Pada tanggal 4 3 1993 sertipikat inidiganti nama menjadi SUSIYATI Berdasarkan Surat KeteranganKepala Desa Slopeng Tanggal 1 3 1993 Nomor 05/105 / Ill /1993 yang diketahui oleh Camat Dasuk ;Sertipikat Hak Milik No. 35/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23 02 1982 Surat Ukur Sementara Nomor : 211/1982 Luas : 996M2 atas nama sekarang DAHNAN berasal dari permohonanpendaftaran tanah (Konversi sesuai dengan PeraturanPemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah Pasal18

Konversi).3.

Konversi, karena sebelumnya telah adaPemiliknya atau bukan Tanah Negara milik Pemerintah.4.

Bahwa secara fakta berdasarkan dengan bukti Surat yang diajukan olehPenggugat (Vide Bukti P1), membuktikan bahwa Tanah Sengketa asalmulanya adalah Tanah Adat (Tanah Konversi) yang dikuasai secara turuntemurun dari Pemiliknya sebelum menjual kepada Orangtua Penggugatpada tahun 1977..

Bahwa secara fakta Tanah Objek Sengketa telah dikuasai oleh Pemiliksebelumnya jauh waktunya sebelum berlakunya Udang undang pokokagraria tahun 1960, artinya Penguasaan tanah Objek Sengketa sebelumtahun 1960 secara turun temurun (Tanah Konversi) berdasarkan denganbukti Buku Rincik Persil No. 28. D.II, Kohir No. 496 C.1 (vide bukti P1)..

Sementara Saksi Fakta yang dihadirkanPenggugat/Pembanding di persidangan sebanyak 2 (dua) orang itu, tidakmengetahui riwayat tanah sengketa tersebut karena Saksi tidak dapatmenjelaskan dan menguraikan secara jelas bahwa asal mula tanah tersebutadalah Tanah Adat (Tanah Konversi) yang dikuasai secara turun temurun dariPemiliknya sebelum menjual kepada Orang Tua Penggugat pada tahun 1977.

Bahwa setelah kelompok tani Barakka tersebut terbentuk sebagaimanapoin 1 di atas, kelompok tani tersebut melalui ketuanya Muhiddin RunaAlmarhum mengajukan Permohonan kepada Bapak Bupati Kepala DaerahTingkat Il Mamuju agar Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Mamujumemberikan tanah/konversi yang terletak di Desa Lumu, KecamatanBudongbudong, Kabupaten Mamuju untuk dikelola menjadi tanahperkebunan, dan atas permohonan Ketua Kelompok Tani Barakka tersebut,Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Mamuju

mengabulkannya,sebagaimana surat izin membuka tanah/konversi penggunaan tanah seluaskurang lebih 350 Ha (tiga ratus lima puluh hektar are) bertanggal 26 Juli1991 Nomor 460/3/53/14/1991/BPN, tanah perkebunan tersebut dahuluterletak di Desa Lumu, Kecamatan Budongbudong Kabupaten Mamuju,Provinsi Sulawesi Selatan dan kemudian terjadi pemekaran, sehingga tanahtersebut terletak di Desa Polo Lereng, Kecamatan Pangale, KabupatenMamuju, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kecamatan Pangale, KabupatenMamuju, Provinsi

Nomor 1353 K/Pdt/2016Tengah, Kecamatan Pangale, Desa Polo Lereng, Provinsi Sulawesi Barat,dan karenanya surat izin membuka tanah/konversi tersebut adalah sahmenurut hukum;3. Bahwa setelah kelompok Tani Barakka membuka izin tanah/konversisebagaimana poin 2 di atas maka pada bulan Oktober 1993 Ketua KelompokTani Barakka menghubungi Penggugat (Muh.

Natzir Laungku, S.H.) denganmaksud untuk melakukan kerja sama membuka/mengelola tanahsebagaimana poin 2 di atas, dan atas maksud Ketua Kelompok Tani Barakkatersebut Penggugat menyetujuinya, sehingga pada tanggal 5 November1993 Penggugat bersama Ketua Kelompok Tani Barakka (Muhidin Runa)membuat Perjanjian dan Kuasa di hadapan Notaris Albert Simon Dumanauw,Sarjana Hukum untuk membuka/mengelola tanah pertanian sebagaimanayang telah disebutkan pada surat izin membuka tanah/konversi bertanggal26 Juli

Bahwa berdasarkan surat perjanjian tanggal 28 Juli 2003 tersebutTergugat telah membuka/mengelola dan menanami pohon kelapa sawit dantanaman lainnya atas sebagian tanah yang disebutkan dalam surat izinmembuka tanah konversi dari Bapak Bupati Mamuju tanggal 26 Juli 1991Nomor 460/3/5314/1991/BPN, yaitu seluas kurang lebih 180.000 m7?

Ke tiga pembelian tanah konversi seluas + 1.200 M2 dari luas asalseluas + 2.294 M2, SPPT No. 51.04.030.014.0040232.0, Kelas 081,terletak di Br.

Fotokopy Kwitansi, Nomor 4609, tertanggal 17 Nopember 2014sebesar Rp. 30.000.000, ( tiga puluh juta rupiah ), untuk pembayaran DPKe empat, pembelian tanah konversi seluas 1.200 M2 dari luas asalseluas + 2.294 M2, SPPT No. 51.04.030.014.0040232.0, Kelas 081,terletak di Br. Pegesangan, Desa Temesi, Kecamatan Gianyar, KabupatenGianyar, tercatat atas nama Wayan Antarsana, diberi tanda P4;5.

Fotokopy Kwitansi, Nomor 4621, tertanggal 11 Desember 2014sebesar Rp. 25.000.000, ( dua puluh lima juta rupiah ), untuk pembayarantambahan DP Ke4, pembelian tanah konversi seluas + 1.200 M2 dari luasasal seluas + 2.294 M2, SPPT No. 51.04.030.014.0040232.0, Kelas 081,terletak di Br. Pegesangan, Desa Temesi, Kecamatan Gianyar, KabupatenGianyar, tercatat atas nama Wayan Antarsana, diberi tanda P5;6.

Fotokopy Kwitansi, Nomor 2623, tertanggal 24 Desember 2014sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaranTambahan DP Ke5, pembelian tanah konversi seluas + 1.200 M2 dariluas asal seluas + 2.294 M2, SPPT No. 51.04.030.014.0040232.0, Kelas081, terletak di Br. Pegesangan, Desa Temesi, Kecamatan Gianyar,Kabupaten Gianyar, tercatat atas nama Wayan Antarsana, diberi tandaP6;7.

Fotokopy Kwitansi, Nomor 2629, tertanggal 21 Januari 2015sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaranTambahan DP Ke7, pembelian tanah konversi seluas + 1.200 M2 dariluas asal seluas + 2.294 M2, SPPT No. 51.04.030.014.0040232.0, Kelas081, terletak di Br. Pegesangan, Desa Temesi, Kecamatan Gianyar,Kabupaten Gianyar, tercatat atas nama Wayan Antarsana, diberi tandaP8;9.

, asal usul tanah konversi dari bekas gogolanpetok D Nomor 975, persil Gis, atas nama Terdakwa (SHOLIKIN);b.

, asal usul tanah konversi dari bekas gogolan petok D Nomor 975,persil Gis, atas nama Terdakwa yang tidak pernah berubah dan tidakpernah dipecah oleh Terdakwa (sebagaimana bukti surat dari Terdakwayang ditandai dengan TDW1), dan juga Surat keterangan pendaftarantanah (SKPT) Nomor 465/2015 yang diterbitkan oleh Kepala BadanPertanahan Nasional Kabupaten Mojokerto tertanggal 10 Agustus 2015,yang isinya menerangkan bahwa berdasarkan dokumen pendaftaran tanahyang ada pada kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto

, asal usul tanah konversi dari bekas gogolan petok DNomor 975, persil Gis, atas nama Terdakwa yang tidak pernah berubahdan tidak pernah dipecah oleh Terdakwa (sebagaimana bukti surat dariTerdakwa yang ditandai dengan TDW1), dan juga Surat Keteranganpendaftaran tanah (SKPT) Nomor 465/2015 yang diterbitkan oleh KepalaBadan Pertanahan Nasional Kabupaten Mojokerto tertanggal 10 Agustus2015, yang isinya menerangkan bahwa berdasarkan dokumen pendaftarantanah yang ada pada kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto

objek sengketa riwayat asalmulanya adalah Tanah Negara, bukan tanah konversi..

riwayat asal mulanya adalah Tanah Negara, dengandemikian maka jelaslah bahwa keterangan Para Saksi Penggugattersebut, secara fakta telah membantah dalil dari Penggugatsendiri yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalahmulanya adalah tanah konversi milik Orang tua Penggugatbukan Tanah Negara..

membenarkan danmendukung dalil Penggugat bahwa Tanah Objek Sengketariwayat asal mulanya adalah Tanah Konversi milik OrangtuaPenggugat..

Bahwa kebenaran dalil bantahan Tergugat yang menyatakanbahwa tanah objek sengketa riwayat asal mulanya adalah TanahNegara, bukan Tanah Konversi milik orang tua Penggugattersebut, adalah benar dan fakta serta didukung oleh BuktibuktiSurat dan Keterangan Saksisaksi yang diajukan oleh Tergugatdalam perkara ini, bahkan kebenaran Tanah Objek Sengketa asalmulanya adalah Tanah Negara bukan Tanah Konversi tersebut,juga diakui dan dibenarkan sendiri oleh Saksi P.1 s/d Saksi P.4yang diajukan oleh Penggugat

Bahwa Bukti Surat T.1 s/d Bukti Surat T.3, telah dengan jelasmenerangkan dan membuktikan bahwa Tanah Objek Sengketaasal mulanya adalah Tanah Negara bukan Tanah Konversi milikOrangtua Penggugat, hal ini juga dibenarkan oleh KeteranganSaksi T.1 dan Saksi T.2 yang diajukan oleh Tergugat dalamperkara ini.c.

konversi sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) bidang dari 61Halaman 34 dari 204 Putusan Nomor : 03/Pid.SusTPK/2015/PN.

Yyk.e Bahwa program Larasita diperuntukkan bagi tanah konversi (hak miliksudah atas nama yang bersangkutan akan tetapi belum bersertifikat)dan tanah warisan.e Bahwa persyaratan untuk pengajuan sertifikasi tersebut adalahdengan melampirkan foto copy KTP, C1 dan NPWP/ NJOP,sedangkan untuk tanah warisan ditambah dengan fotocopi KTP danC1 ahli waris dan akta kematian pewaris.

tanah pertanian (Rt.05)e Bu Jumilah tanah konversi 1 bidang tanah pekarangan dan 4 bidangtanah pertanian (amat kotamadya tanahnya di Rt.05)e Bu Sukinem tanah konversi 1 bidang tanah pertanian (warga Putontapi lokasi tanahnya di Ponggok lI)Bahwa saksi hanya mendampingi bu Sukinem yang mendaftar.Bahwa setahu saksi yang membayar ke bendahara hanya bu Sukinem,sisanya kepada Terdakwa.Bahwa saksi tidak menanyakan ke warga yang membayar kepadaTerdakwa, mereka ditarik berapa .Bahwa saksi pernah menerima

konversi 2 bidang (Rt.07)e Arif Suyadi tanah konversi 2 bidang (Rt.07)e Sugeng Dahlan tanah konversi 2 bidang (Rt.06)e Muj / Parijem tanah konversi 1 bidang (Rt.07)e Mujiman tanah konversi 2 bidang (Rt.02)e Sumaryati tanah konversi 2 bidang (Rt.07)e Mukiyem tanah konversi 3 bidang (Rt.07)e Mursilah tanah konversi 2 bidang (Rt.07)e Wakingah tanah konversi 2 bidang (Rt.07)e Jariyah tanah konversi 2 bidang (Rt.07)e Muryani tanah konversi 2 bidang (Rt.07)e Sarjilan tanah konversi 2 bidang (Rt.07)e Harjopawiro

Yyk.e Mursidi tanah warisan 13 bidang (Rt.02)e Amat Samsuri tanah warisan 2 bidang (Rt.07)e Amat Yahyo tanah konversi 1 bidang (Rt.05)e Joyo Utomo tanah konversi 2 bidang (Rt.08)e Sutikno tanah warisan 1 bidang (Rt.09)e Ngadino/Prapto tanah warisan 1 bidang (Rt.09)e Adi Kirwanto tanah konversi 3 bidang (Rt.09)e Paijah tanah konversi 1 bidang (Rt.09)e Adi Rustanto tanah konversi 1 bidang (Rt.09)Bahwa saksi tidak tahu biaya yang dikeluarkan oleh pemohon tersebut.Bahwa saksi tidak tahu, berapa orang

DIII seluas 4.963 meter persegi yangterletak di dukuh Gataksari, Kelurahan Serang, Kecamatan Kejajar,Kabupaten Wonosobo kepada Penggugat I sebagaimana telah terurai padaposita point 02, 03 dan 04 di atas, maka yang paling berhak untukmengajukan pendaftaran tanah/konversi seharusnya adalah ParaPenggugat, namun pada saat itu status Tanah Obyek Sengketa masihdalam masa kontrak/masa sewa dengan Pihak Perhutani KabupatenWonosobo dan masa sewa tersebut saat gugatan ini diajukan sudah selesai,maka dengan

hal.Put.No.522/Pdt/2015/PT SMG10sesuatu yang berkaitan dengan hal tersebut adalah cacat hukum makamengakibatkan produk sertifikat tersebut adalah BATAL DEMI HUKUM,karena menurut hukum seharusnya dan yang sebenarnya hanya paraPenggugatlah yang menjadi pemilik sah dari tanah tersebut hal iniberdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Tuan SABARPAWIRO SEMEDI dan Nyonya KHOLIYAH pada tanggal 21 September1977, maka para Penggugatlah yang seharusnya mengajukan permohonanpendaftaran tanah/konversi

sebagaimana telah terurai pada posita butir 01,02, 03, 04 dan 05 di atas, dan bukannya Tuan Sudarman (Tergugat I), danTuan Sudarman sendiri dahulu hanyalah pembantu dari Tuan SABARPAWIRO SEMEDI;Bahwa sangat janggal juga dan naif apabila TERGUGAT I yangpekerjaannya pada saat itu hanya karyawan kecil sebagai pembantumampu membeli / MENGADAKANJUAL BELI TANAH OBYEKSENGKETA dengan almarhum Ignatius Sukirno orang tua dari TergugatII, sebagai dasar mengajukan Pendaftaran tanah/konversi kepada TurutTergugat

/ konversi tidak teliti dan seksama dalammelakukan pengecekan kelengkapan, kebenaran serta legalitas dokumendokumen seolah olah dokumen pendaftran tanah / konversi yang diajukanoleh Tergugat I adalah benar, padahal dokumendokumen tersebut satudengan yang lainya saling berlawanan, sebagaimana telah terurai padaposita posita di atas, maka sangat layak dan pantas apabila Turut TergugatV dihukum untuk membatalkan sertifikat ;Bahwa setelah TANAH OBYEK SENGKETA sebagaimana telah teruraipada posita butir

Woto Harsoyo),yang tentunya Penggugat II dalam kapasitasnya sebagai lurah merupakan bagiandari pemerintah desa.Bahwa kemudian dalil Para Penggugat yang dinyatakan" ...... dengan caraTergugat I dan Tergugat II bekerja sama dengan pemerintah desa (TurutTergugat IV) untuk memproses pendaftaran tanah/konversi, pendaftaran/konversi "TANAH OBYEK SENGKETA" tersebut melalui Turut TergugatV,....." maka dalil Para Penggugat pada dasarnya merupakan suatu pengakuanyang tak dapat dipungkiri lagi bahwa obyek sengketa

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Konversi, Luas tanah 395 m2, berlokasi di Kel.

konversi 2 bidang (Rt.07)Arif Suyadi tanah konversi 2 bidang (Rt.07)e Sugeng Dahlan tanah konversi 2 bidang (Rt.06)e Muji/ Parijem tanah konversi 1 bidang (Rt.07)e Mujiman tanah konversi 2 bidang (Rt.02)e Sumaryati tanah konversi 2 bidang (Rt.07)e Mukiyemtanah konversi 3 bidang (Rt.07)e Mursilah tanah konversi 2 bidang (Rt.07)Halaman 118 dari 297 Putusan Nomor : 06/Pid.Sus/2014.

Yk.e Wakingah tanah konversi 2 bidang (Rt.07)e Jariyah tanah konversi 2 bidang (Rt.07)e Muryanitanah konversi 2 bidang (Rt.07)e Sarjilah tanah konversi 2 bidang (Rt.07)e Harjopawiro tanah warisan 2 bidang (Rt.02)e Mursidi tanah warisan 13 bidang (Rt.02)e Amat Samsuritanah warisan 2 bidang (Rt.07)e Amat Yahyo tanah konversi 1 bidang (Rt.05)e Joyo Utomo tanah konversi 2 bidang (Rt.08)e Sutiknotanah warisan 1 bidang (Rt.09)e Ngadino/Prapto tanah warisan 1 bidang (Rt.09)e Adi Kirwanto tanah konversi

Telan Rt.01) mendaftar tanah konversi 3bidang, membayar ke H. Sagiyo HS.e Ny. Ponijah (Dsn. Telan Rt.01) mendaftar tanah konversi 1 bidangyang mengurus saya dan saya membayar ke bendahara sebesarRp. 300.000,00 sedangkan Rp. 275.000,00 dibayarkan oleh Yarkonisendiri di mobil Larasita.e Ny. Painah (Dsn. Denokan Rt. 03) mendaftar tanah konversi 2bidang, membayar ke H. Sagiyo HS.e Ponidi (Dsn. Telan Rt.02) mendaftar tanah konversi 4 bidang,membayar ke H. Sagiyo HS.e Narto Wiyono (Dsn.

Telan Rt.02) mendaftar tanah konversi 1 bidang,membayar ke H. Sagiyo HS.e Murdi Wiyono (Dsn. Telan Rt.02) mendaftar tanah konversi 2 bidangmembayar ke H. Sagiyo HS.e Sodiryo (Dsn. Denokan Rt.03) mendaftar tanah warisan 11 bidangyang mendaftar anaknya yang bernama Ponidi, membayar ke H.Sagiyo HS.e Wijoyo Sumarto/ Sokiran (Dsn. Telan Rt.06) mendaftar tanahkonversi 2 bidang membayar ke H. Sagiyo HS.e Jumadiyono (Dsn.

Telan Rt.06) mendaftar tanah konversi 1bidang membayar ke H. Sagiyo HS.e Ny.Sugeng Siswodiharjo (Dsn. Denokan Rt.04) mendaftar tanahkonversi 1 bidang membayar ke H. Sagiyo HS.e Pawiro Utomo (Dsn.

Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI perkara Peninjauan Kembali (PK) Perdata Nomor : 380/PK/PDT/2007, yang telah dilegalisir;- 1 (Satu) rangkap Foto copy Berita Acara Eksekusi dan penyerahan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 05/Pdt.G/2002/PN.Mu yang telah dilegalisir;- 1 (Satu) rangkap copy berita acara penyelesaian sengketa / tanah antara kelompok tani siaptuo dengan kelompok tani pengalloang di Ds.Budong-budong Kec.Budong-budong tanggal 28 Agustus 1997;- 1 (Satu) rangkap asli surat izin membuka tanah

/ konversi penggunaan tanah nomor: 460 /7/53-14/92 tanggal 15 September 1992;Dikembalikan kepada saksi M.RAMLI bin ABD.

rangkap Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI perkara PeninjauanKembali (PK) Perdata Nomor : 380/PK/PDT/2007, yang telah dilegalisir; 1 (Satu) rangkap Foto copy Berita Acara Eksekusi dan penyerahan PengadilanNegeri Mamuju Nomor : 05/Pdt.G/2002/PN.Mu yang telah dilegalisir; 1 (Satu) rangkap copy berita acara penyelesaian sengketa / tanah antara kelompoktani siaptuo dengan kelompok tani pengalloang di Ds.Budongbudong Kec.Budongbudong tanggal 28 Agustus 1997; 1 (Satu) rangkap asli surat izin membuka tanah

/ konversi penggunaan tanah nomor:460 /7/5314/92 tanggal 15 September 1992;Dikembalikan kepada M.RAMLI4.

Masi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa: 1 (satu) rangkap copy beritaacara penyelesaian sengketa / tanah antara kelompok tani sipatuo dengan kelompok tanipangalloang di Ds.Budongbudong Kec.Budongbudong tanggal 28 Agustus 1997 dan 120(satu) rangkap asli surat izin membuka tanah / konversi penggunaan tanah nomor: 460/7/5314/92 tanggal 15 September 1992 serta 1 (satu) rangkap Foto copy Putusan MahkamahAgung RI perkara Peninjauan Kembali (PK) Perdata Nomor : 380/PK/PDT/2007, yang telahdilegalisir

/ konversi penggunaan tanah nomor:460/7/5314/92 tanggal 15 September 1992Oleh karena tidak diperlukan lagi dalam perkara ini serta barang bukti tersebut disita darisaksi M.

/ konversi penggunaan tanahnomor: 460 /7/5314/92 tanggal 15 September 1992;Dikembalikan kepada saksi M.RAMLI bin ABD.

No. 2284 K/Pid.Sus/2014dengan total penerimaan sebesar Rp. 126.400.000, (seratus dua puluhenam juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :e Tanah warisan sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat) bidang dari45 (empat puluh lima) pemohon dengan penerimaan uang sebesar 254x Rp. 350.000, = Rp. 88.900.000, (delapan puluh delapan jutasembilan ratus ribu rupiah).e Tanah konversi sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) bidang dari 61(enam puluh satu) pemohon dengan penerimaan uang sebesar

MUJONO bin HARJOSUMARTO (Alm) selaku Kepala Desa atau Lurah Desa Trimulyo maupunselaku penanggungjawab kegiatan, pendapatan desa tersebut hanyadisetorkan ke kas desa sebesar Rp. 43.950.000, (empat puluh tiga jutasembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh saksi Rianingsihselaku Kabag Keuangan Desa Trimulyo sekaligus selaku Bendahara Ilkegiatan LARASITA sebagai pembayaran yang diperoleh dari pemohonuntuk biaya per bidang tanah konversi sebesar Rp. 50.000, (lima puluh riburupiah), biaya

No. 2284 K/Pid.Sus/2014untuk biaya per bidang tanah konversi sebesar Rp. 50.000, (lima puluh riburupiah), biaya per ahli waris untuk tanah waris sebesar Rp. 50.000, (limapuluh ribu rupiah) dan biaya per orang untuk legalisasi sebesar Rp. 25.000,(dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :1. Tanggal 28 Desember 2012 : Rp 29.500.0002. Tanggal 31 Desember 2012 : Rp 1.200.0003. Tanggal 22 Januari 2013 : Rp 5.875.0004. Tanggal 22 Januari 2013 : Rp 1.750.0005.

Tanah konversi sebanyak 125 (seratus dua puluh lima)bidang dari 61 (enam puluh satu pemohon dengan penerimaan uangsebesar 125 x Rp. 300.000, = Rp. 37.500.000, (tiga puluh tujuh juta limaratus ribu rupiah) ;Benar pungutan tersebut masih ditambah biayabiaya lain yang dipungutlangsung oleh saksi H.

No. 2284 K/Pid.Sus/2014LARASITA sebagai pembayaran yang diperoleh dari pemohon untukbiaya per bidang tanah konversi sebesar Rp. 50.000, (lima puluh riburupiah), biaya per ahli waris untuk tanah waris sebesar Rp. 50.000. (limapuluh ribu rupiah) dan biaya per orang untuk legalisasi sebesar Rp.25.000, (dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :1. Tanggal 28 Desember 2012 : Rp 29.500.0002. Tanggal 31 Desember 2012 : Rp 1.200.0003. Tanggal 22 Januari 2013 : Rp 5.875.0004.

Bukti T13 : Foto copy sesuaiaslinya Hasil Pemeriksaan Tanah Konversi menjadi HakMilik Menurut Pasal 20 UU Nomor.5/1960;14. Bukti T14 : Foto copy sesuaiaslinya Surat Pengumuman Nomor : 94/Konv/1977,tanggal 27 Juni 1977 dari Kepala Sub Direktorat AgrariaKepala Seksi Pendaftaran Tanah ;15.

konversi sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) bidang dari 61 (enampulih satu) pemohon dengan penerimaan uang sebesar 125 x Rp. 300.000, = Rp.37.500.000, (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)Bahwa selain pungutan tersebut masih ditambah biayabiaya lain yang dipungutlangsung oleh saksi H.

MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) selaku KepalaDesa atau Lurah Desa Trimulyo maupun selaku penanggungjawab kegiatan,pendapatan desa tersebut hanya disetorkan ke kas desa sebesar Rp. 43.950.000,(empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima olehsaksi Rianingsih selaku Kabag Keuangan Desa Trimulyo sekaligus selakuBendahara II kegiatan LARASITA sebagai pembayaran yang diperoleh daripemohon untuk biaya per bidang tanah konversi sebesar Rp. 50.000,(lima puluhribu rupiah), biaya

konversi sebesar Rp. 50.000,(ima puluh ribu rupiah), biaya per ahliwaris untuk tanah waris sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan biayaper orang untuk legalisasi sebesar Rp. 25.000, (dua puluh lima ribu rupiah)dengan perincian sebagai berikut:1.Tgl 28 Desember 2012 Rp 29.500.0002.Tgl 31 Desember 2012 Rp 1.200.0003.

konversi sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) bidang dari 61 (enampuluh satu pemohon dengan penerimaan uang sebesar 125 x Rp. 300.000, =Rp. 37.500.000, (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)Bahwa selain pungutan tersebut masih ditambah biayabiaya lain yang dipungutlangsung oleh saksi H.

konversi sebesar Rp. 50.000,(lima puluh ribu rupiah),Hal 31 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2014/PT YYKbiaya per ahli waris untuk tanah waris sebesar Rp. 50.000, (lima puluh riburupiah) dan biaya per orang untuk legalisasi sebesar Rp. 25.000, (dua puluh limaribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:1.

Siti Saadah) adalah ahli waris/istri dari almarhumMochamad Syafei sebagai pemilik sah atas sebidang tanah berikut bangunanrumah yang terletak dalam:Provinsi Jawa Barat;Kotamadya : Kotamadya Bandung;Kecamatan Lengkong/Wilayah Karees;Kelurahan/Desa Lingkar Selatan;Sebagai tanah konversi/eks tanah Milik Adat Persil 15 DJII Kohir 2205sebagaimana bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 226/Kelurahan LingkarSelatan, Gambar Situasi tanggal 6 September 1996 Nomor 10.524/1996 seluas 70m?

(seratus tujuh puluh enam meter persegi) sebagaimanadisebut dalam point (2) di atas, adalah merupakan tanah konversi/eks tanah MilikAdat Persil 15 D.U Kohir/C Nomor 3625 atas nama orang tua Ny. Nani yaituMemed Saripudin/alias Memed suami Anah Memed (Turut Terbantah X) yangsebagian tanah seluas + 103 m*?

(tujuh puluh meter persegi) yang sebagai tanah konversi/eks tanah Milik Adat Persil 15 D.II Kohir/C Nomor 2205 sebagaimana disebutdalam point (1) di atas, diperoleh/dibeli dari Sayuti Satiah (Turut Terbantah ID)berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal 19 September 1970 Nomor 284/1970 yangdibuat oleh dan dihadapan R.

./1/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang PedomanEkseksi Pada Pengadilan Negeri, pada halaman 25 dengan tegasmenyebutkan:Putusan yang non eksekutabel antara lain tanah yang hendak dieksekusiberubah statusnya menjadi tanah negaraBahwa selain itu pula, apabila lelang eksekusi tetap dilaksanakan, maka hal ituakan menimbulkan permasalahan baru karena bertentangan dengan Pasal 2Keppres 32 Tahun 1979 tentang PokokPokok Kebijaksanaan Dalam RangkaPemberian Hak Baru Atas Tanah Konversi HakHak Barat.

11 Januari 2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri,yang pada halaman 25 menyebutkan "putusan yang noneksekutabel antaralain tanahyang hendakdieksekusi berubah statusnyamenjaditanahnegara".Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi terhadap tanah dan bangunan yang telahberakhir jangka waktu hak guna bangunannya yang statusnya menjadi tanahnegara dapat menimbulkan permasalahan baru, karena menurut Pasal 2Keppres 32 Tahun 1979 tentang Pokokpokok Kebijaksanaan Dalam RangkaPemberian Hak Baru Atas Tanah

Konversi HakHak Barat, Pasal 25 ayat 920PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Bangunan dan Hak PakaiAtas Tanah jo Pasal 42 Permeneg Agraria/ Kepala BPN No.9 Tahun 1999Halaman 10 dari hal.15 Putusan Nomor 273 /Pdt/2020/ PT SMGtentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan HakPengelolaan yang pada prinsipnya menyatakan:"setelah berakhirnya jangka waktu Hak Guna Bangunan berakhir makabekas pemegang hak atas bidang tanah tersebutlah yang memiliki hakprioritas untuk mendapatkan

Permendagri Nomor 3 Tahun 1979tentang KetentuanKetentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian HakBaru Atas Tanah Asal Konversi HakHak Barat.Bahwa berdasarkan Pasal 3 Permendagri Nomor 3 Tahun 1979 tentangKetentuanKetentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak BaruAtas Tanah Asal Konversi HakHak Barat, pemohon hak baru atas HGU,HGB, dan Hak Pakai atas tanah konversi Hak Barat, wajib diajukan dalamtenggang waktu selambatlambatnya pada tanggal 24 September 1980.Bahwa berdasarkan dalil PENGGUGAT dalam

Pasal 1 Permendagri Nomor 3Tahun 1979, menyatakan tanah HGB asal konversi hak barat yangmenurut ketentuan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 berakhirmasa berlakunya pada tanggal 24 September 1980, maka padasaat berakhirnya hak tersebut menjadi tanah yang dikuasailangsung oleh Negara.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) PermendagriNomor 3 Tahun 1979 menyatakan bahwa permohonan hak baruatas HGU, HGB, dan Hak Pakai atas tanah konversi hak baratwajib diajukan dalam tenggang waktu selambatlambatnya

Penggugat menyatakan mendapatkan hibah tanah objek sengketatahun 1976 berdasarkan Akta Hibah No.46/1976 tanggal 21 Oktober1976 yang dibuat oleh Abubakar Jakub sebagai PPAT /Kec.KodyaSukabumi, perlu dijelaskan bahwa berdasarkan pasal 35 ayat 1 (Satu)jo pasal 55 ayat 1 (satu) UUPA jo Pasal 1 Kepres 32 Tahun 1979tentang PokokPokok Kebijakan dalam rangka Pemberian Hak BaruAtas Tanah Konversi HakHak Barat.

Konversi Hakhak Barat jo Permendagri No.3 Tahun 1979tentang Ketentuanketentuan mengenai permohonan dan pemberianhak baru atas tanah Konversi HakHak Barat.

Berdasarkan pasal 3(tiga) Permendagri No.3 Tahun 1979 tentang Ketentuanketentuanmengenai permohonan dan pemberian hak baru atas tanah KonversiHakHak Barat, permohonan hak baru atas tanah HGU, HGB dan HakPakai atas tanah Konversi Hak Barat wajib diajukan dalam tenggangwaktu selambatlambatnya pada tanggal 24 September 1980, akantetapi Penggugat mengajukan perpanjangan HGB pada telahmelampaui batas waktu tersebut, dengan demikian sebagaimanaketentuan Permendagri No.3 Tahun 1979 tentang Ketentuanketentuan

., PNS pada Kantor Pertahanan Kabupaten Karanganyar, yang dibawahsumpah menerangkan bahwa tanah dengan SHM No. 311 Desa Ngemplak, tercatat atasnama Slamet, dengan pendaftaran tanah untuk pertama kali tanggal 19 Oktober 1988yang merupakan tanah konversi dari bekas hak anggaduh turuntemurun;Menimbang, bahwa menurut saksi Erwin Nugroho, S.H., SHM tersebut hinggasaat ini tidak ada catatan sengketa ataupun laporan kehilangan, serta belum adaperubahan ;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti tersebut,

sengketa/perselisihan, demikian juga menurut Pasal 39menyatakan Pejabat yang membuat akta tanpa memperhatikan syaratsyarat yang tercantum dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) dapatdituntut membayar kerugian yang ditimbulkan karena perbuatannya itu,karena penerbitannya tanpa diketahui Ketua Rumah Tangga (RT) danKepala Desa setempat;Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha NegaraObyek Sengketa bertentangan dengan Pasal 5 Keputusan Presiden RI No.32 Tahun 1979 yang memperuntukan tanah

konversi hak barat kepadaPenggugat yang telah mendiami dan menduduki akan diberikan prioritaskepada Penggugat, karena Penggugat menguasai tanah tersebut secaraturun temurun;Bahwa Sertifikat Hak Milik No.45 seluas 7.810 M2, Gambar Situasi No.20 tanggal 15 November 1977 An.

AzasAzas UmumPemerintahan Yang Baik, khususnya azas bertindak sewenangwenang,tidak cermat, tidak teliti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53ayat 2 huruf a dan huruf b UU Nomor 9 Tahun 2004, disebabkan adanyarekayasa kepemilikan dalam penerbitan obyek sengketa tersebut;Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat No. 45 seluas 7.810dengan Gambar Situasi No. 20 tanggal 15 November 1977 atas namaWahidin Wahid bertentangan dengan Pasal 5 Keputusan Presiden RINo. 32 Tahun 1979 yang memperuntukan tanah

konversi hak baratkepada Penggugat yang telah mendiami dan menguasai tanah tersebutsecara turun temurun, dan dalam Sertifikat Hak Milik No. 45 seluas 7.810M2, Gambar Situasi No. 20 tanggal 15 November 1977 An.

Menghukum Tergugat untuk memenuhi dan atau memberikan suratketerangan dan atau persyaratan pendukung yang menjadi persyaratanpendaftaran tanah , konversi dan turun waris obyek sengketa. 7. Menghukum Tergugat Il untuk memproses permohonan pendaftarantanah yang diajukan oleh Penggugat bersama Turut Tergugat s/d VIII. 8. Menghukum Turut Tergugat , Il, Ill, MV, V, VI, Vil, Vill untuk tunduk danmenghormati putusan Inli.9.

22 one nn nnn nnn nnn nee nnn nnn nn nen nee nen en ene nee nee nee ne~Menghukum Tergugat untuk memenuhi dan atau memberikan suratketerangan dan atau persyaratan pendukung yang menjadi persyaratanpendaftaran tanah, konversi dan turun waris obyek sengketa. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA DESA CATURTUNGGAL, KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN sebagaiPembanding/Semula Tergugat sekarang dalam perkara ini menjadiTergugat Il telah menerbitkan :a.