Yanto Bin Karnoto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang

Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Terdakwa belum pernah dihukum, Selama jalannya pemeriksaan persidangan terdakwa berlaku terus terang Terdakwa mengakui, menyesali, serta berjanji tidak akan mengulangi lagiperbuatannya; Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun2004 Tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atasUU RI Nomor 31 Tahun 2004

Yanto Bin Karnoto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang

Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

bersalah melakukan tindak pidana melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang

Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pembudidayaan,pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran ikan benih lobstertersebut, tidak ada hubungannya dengan kepentingan IlmuPengetahuan dan tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan dari DinasKementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia atau InstansiPemerintah RI lainnya yang berwenang mengeluarkan perijinan untukhal tersebut.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurutketentuan Pasal 92 UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

jo UU RI No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan jo Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan RI No. 56 Tahun 2016 jo. 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIR :Bahwa Terdakwa SOPYAN Alias IYAN Alias UJANG Bin AMARsecara bersamasama dengan saksi DAVID HAVITDIN Alias ABANG BinZAENAL ABIDIN (Alm) dan saksi DINDIN ZULYADEN Alias ALI Bin M.YUSUF (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11November 2017 sekira jam 19.30 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam bulan November 2017 bertempat di Jalan

Bahwa perbuatan terdakwa yang ikut membantu bertujuan akanmemperjualbelikan benih lobster tersebut, tidak ada hubungannya dengankepentingan Ilmu Pengetahuan dan tidak memiliki Surat Ijin UsahaPerikanan dari Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan RepublikIndonesia atau Instansi Pemerintah RI lainnya yang berwenangmengeluarkan perijinan untuk hal tersebut.Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurutketentuan Pasal 88 UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo UU RI No.45 Tahun 2009 tentang

dalamwilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep dengan sengaja di wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikandengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara dan ataubangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan danatau lingkungannya, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara carasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 84 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun2004 tentang

Perikanan jo UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;Menimbang, bahwa oleh karena saksisaksi tidak hadir dipersidangan maka keteranganyang diberikan dihadapan penyidik dibacakan yang isi dari keterangan tersebut sebagai berikut :I.

/PN.Liwdisingkat dengan WPPNRI, khususnya WPPNRI 572 yang meliputiperairan Samudera Hindia sebelah barat, Sumatera dan Selat Sunda;Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 JoPasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;ATAUKEDUA :Bahwa terdakwa HENRI GUNAWAN bertindak baik secara sendirisendiri ataupun bersamasama dengan sdr AMIR (belum tertangkap

melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31tahun 2004 tentang

Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahanatas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan menentukan mengenaiadanya pidana yang sifatnya limitative yaitu ancaman pidana maksimal 6(enam) tahun penjara, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana dendadengan ancaman maksimal Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus jutarupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya komulatif imperatif sehingga wajibuntuk dijatuhkan bersamasama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, denganketentuan apabila

maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa merugikan negara disektor perikanan;Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun2004 tentang

Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atasUU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPdan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat danmemperbaiki putusan hakim tingkat pertama dalam hal apabila terdakwa tidakmembayar denda yang dijatunkan Hakim Tingkat Pertama adalah denganpertimbangan beikut dibawah ini;Menimbang, bahwa sebagaimana uraian kejadian perkara dalam suratdakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa melakukan tindakpidana perikanan dimaksud adalah di laut Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia;Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasal 102 UU RI No. 31 Tahun2004 tentang

Perikanan jo UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndang Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dinyatakan bahwaketentuan pidana penjara didalam Undang Undang ini tidak berlaku bagi tindakpidana dibidang perikanan yang terjadi diwilayah pengolahan Perikanan RepiblikIndonesia sebagaimana dimaksud palas 5 ayat (1) huruf b (ZEEI), kecuali telahada perjanjian antara Pemerintah Republik Indondesia dengan Negara yangbersangkutan;Hal 15 dari 16 hal.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat danmemperbaiki putusan hakim tingkat pertama dalam hal apabila terdakwa tidakmembayar denda yang dijatuhnkan Hakim Tingkat Pertama adalah denganpertimbangan beikut dibawah ini;Menimbang, bahwa sebagaimana uraian kejadian perkara dalam suratdakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa melakukan tindakpidana perikanan dimaksud adalah di laut Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia;Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasal 102 UU RI No. 31 Tahun2004 tentang

Perikanan jo UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndang Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dinyatakan bahwaketentuan pidana penjara didalam Undang Undang ini tidak berlaku bagi tindakpidana dibidang perikanan yang terjadi diwilayah pengolahan PerikananHal 12 dari 16 hal.

2020/PTJMBMenimbang, karena selama proses terdakwa berada dalam masapenangkapan dan penahanan, maka lamanya masa penangkapan danpenahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah makaharus pula dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalamkedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana akandisebutkan dibawah ini ;Memperhatikan, Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun2004 Tentang

Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atasUU RI Nomor 31 Tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutanMENGADILI: Menerima permintaan banding dari Pembanding/ Terdakwatersebut ; Memperbaiki putusan Negeri Jambi Nomor : 403/Pid.Sus/2020/PNJmb tanggal 23 Juli 2020 , yang diminta banding tersebut sekedarmengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa,sehingga selengkapnya

Menyatakan terdakwa SULAIMAN BIN SOYONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan Usaha Perikanandibidang Penangkapan, Pembudidayaan , Pengangkutan , Pengolahan dan pemasaran ikan yasang tidak memilikiSIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal92 UURI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan,

Menimbang, karena selama proses terdakwaterdakwa berada dalammasa penangkapan dan penahanan, maka lamanya masa penangkapan danpenahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalahmaka harus pula dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimanaakan disebutkan dibawah ini ;Memperhatikan, Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun2004 Tentang

Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atasUU RI Nomor 31 Tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutanMENGADILI: Menerima permintaan banding dari Pembanding/ para Terdakwatersebut ; Memperbaiki putusan Negeri Jambi Nomor : 404/Pid.Sus/2020/PNJmb tanggal 23 Juli 2020 , yang diminta banding tersebut sekedarmengenai lamanya pidana yang dijatunkan kepada para terdakwa,sehingga

Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pembudidayaan,pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran ikan benih lobstertersebut, tidak ada hubungannya dengan kepentingan = IlmuPengetahuan dan tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan dari DinasKementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia atau InstansiPemerintah RI lainnya yang berwenang mengeluarkan perijinan untukhal tersebut.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurutketentuan Pasal 92 UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

jo UU RI No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan jo Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan RI No. 56 Tahun 2016 jo. 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIR :Bahwa Terdakwa DINDIN ZULYADEN Alias ALI Bin M.

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun2004 tentang

Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atasUU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan menentukan mengenai adanyapidana yang sifatnya limitative yaitu ancaman pidana maksimal 6 (enam) tahunpenjara, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda denganancaman maksimal Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah),yang kedua pidana tersebut sifatnya komulatif imperatif sehingga wajib untukdijatunkan bersamasama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, denganketentuan apabila

makaperlu dipertimbangkan terlebin dahulu kKeadaan yang memberatkan dan yangmeringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa merugikan negara disektor perikanan;Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun2004 tentang

Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atasUU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun2004 tentang

Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atasUU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan menentukan mengenai adanyapidana yang sifatnya limitative yaitu ancaman pidana maksimal 6 (enam) tahunpenjara, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda denganancaman maksimal Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah),yang kedua pidana tersebut sifatnya komulatif imperatif sehingga wajib untukdijatunkan bersamasama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, denganketentuan apabila

makaperlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan dan yangmeringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa merugikan negara disektor perikanan;Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun2004 tentang

Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atasUU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

/PN.LiwMenimbang, bahwa Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahanatas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan menentukan mengenaiadanya pidana yang sifatnya limitative yaitu ancaman pidana maksimal 6(enam) tahun penjara, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana dendadengan ancaman maksimal Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus jutarupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya komulatif imperatif sehingga wajibuntuk

/PN.LiwKeadaan yang memberatkan: Perbuatan Para Terdakwa merugikan negara disektor perikanan;Keadaan yang meringankan: Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan; Para Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun2004 tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atasUU

Pasal 88 Jo UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.ATAUHalaman 9 dari 65 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018.

Pasal 88 Jo UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danatau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukankeberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

Pasal 88 Jo UU RI Nomor 31tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahanatas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

ratus), telahdilepasliarkankan diperairan laut sekitar pulau ujung pariaman PropinsiSumbar sebanyak 168.400 (Sseratus enam puluh delapan empat ratus) ekor,dan sebanyak 400 (empat ratus) ekor dijadikan sebagai barang bukti untukpembuktian dipersidangan.Bahwa kerugian Negara yang berhasil diselamatkan dari perbuatan paraterdakwa adalah senilai Rp.25.000.000.000, (Dua puluh lima milyarrupiah);Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 JoPasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang

Perikanan Jo UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut :1.

Terdakwa merugikan negara dalam hal sumber daya ikan yangberakibat berkurangnya populasi;Keadaan yang meringankan : Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; Terdakwa menyesali perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum;Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN.Jmb Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun2004 tentang

Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atasUU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPdan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Bahwa kerugian Negara yang berhasil diselamatkan dari perbuatan paraterdakwa adalah senilai Rp.25.000.000.000, (Dua puluh lima milyar Rupiah).Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 JoPasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut :1.

meringankan Terdakwa;Keadaaan yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa merugikan negara dalam hal sumber daya ikan yangberakibat berkurangnya populasi;Keadaan yang meringankan : Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; Terdakwa menyesali perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun2004 tentang

Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atasUU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPdan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2019/PN.JmbOTMenyatakan Terdakwa Jonny anak Sajuti, tersebut diatas terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut sertamemelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaanikan