Surat Jawaban Tergugat atas Keberatan Penggugat yaitu Surat No B0882/1.4.2/LPSK/03/2017 tanggal 13 Maret 2017, PerihalPemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Paripurna;3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut:a. Surat No R5360/I.DIV3.1/LPSK/11/2016 tanggal 23 November 2016,Perihal: Pemberitahuan Keputusan Rapat Paripurna LPSK tentangPembatalan Pemberian Perlindungan kepada dr Fransiscus NangaRoka;b.

Surat Jawaban Tergugat atas Keberatan Penggugat yaitu Surat NoB0882/1.4.2/LPSK/03/2017 tanggal 13 Maret 2017, perihal:Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Paripurna, yang telahditerima Penggugat tanggal 23 Maret 2017;D. Bahwa dasar obyek gugatan tersebut diatas adalah Surat KeputusanRapat Paripurna LPSK yaitu:1.

Surat Jawaban Tergugat atas Keberatan Penggugat yaitu Surat NoB0882/1.4.2/LPSK/03/2017 tanggal 13 Maret 2017, perihal:Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Paripurna, yang telahditerima Penggugat tanggal 23 Maret 2017;yang dalam perkara a quo menjadi obyek sengketa.

B0882/1.4.2/LPSK/03/2017, tanggal 13 Maret 2017, perihal:Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Paripurna, yang telah diterimaPenggugat tanggal 23 Maret 2017;3.

Fransiscus Nanga Roka, (fotokopi sesuai print out);Surat Ketua LPSK Nomor: B0882/1.4.2/LPSK/03/2017tanggal 13 Maret 2017 Perihal Pemberitahuan HasilKeputusan Rapat Paripurna, (foto kopi sesuai print out); 5/9Halaman 65 dari 107 halaman Putusan Nomor 124/G/2017/PTUN Jkt.8. Bukti P79. Bukti P810. Bukti P911. BuktiP10 :12. Bukti P11 :13.

Bahwa Bulik Pemohon yang bernama Lestari disebut jugaSutiarsi alias Sri Lestari mempunyai sebagian tanahyang = menjadi haknya sebagaimana tersebut dalamSertifikat Hak Milik No. 5 terletak di Kelurahan jajarKecamatan Laweyan Surakarta tercatat atas nama: 1.1.1Joko Purwanto , 1.1.2 Endang Sri Mulatsih , 1.1.3 Donylrawan , 1.1.4 Eny Boediasih disebut juga Eni Budiasih, 1.2 Suradi , 1.3 Lestari disebut juga Sutiarsi aliasSri Lestari , 14.1 Herlina Indah Purenti , 1.4.2 DesyIndirasari disebut juga Desi

Joko Purwanto , 1.1.2 Endang Sri Mulatsih ,1.1.3 Dony Irawan , 1.1.4 Eny Boediasih disebutjuga Eni Budiasih , 1.2 Suradi , 1.3 Lestaridisebut juga Sutiarsi alias Sri Lestari , 14.1Herlina Indah Purenti , 1.4.2 Desy Indirasaridisebut juga Desi ,1.43 Heni Ayuandari disebut jugaAyu 1.5 Nyonya Pudjiati , 1.6 Sri Murni , 1.7Nyonya Suhartini , 1.8.1 Prettya Nur Kartikasari ,1.8.2 Bonita Nur Aninditha , 7.3 Anne Nur Rahmadina, 8. Joko Purwanto , 9. Endang Sri Mulatsih , 10.Dony Irawan , 11.

berperilaku boros ; Memberikan ijin kepada Pemohon untukbertindak sebagai Wali Pengampu dariBulik Pemohon yang bernama Lestaridisebut juga Sutiarsi alias SriLestari untuk menjual sebidang tanahSertifikat Hak Milik NO.5 yangterletak di Kelurahan JajarKecamatan Laweyan Surakarta tercatatatas nama : 1.1.1 Joko Purwanto ,1.1.2 Endang Sri Mulatsih , 1.1.3Dony Irawan , 1.1.4 Eny Boediasihdisebut juga Eni Budiasih , 1.2Suradi , 1.3 Lestari disebut jugaSutiarsi alias Sri Lestari , 14.1Herlina Indah Purenti , 1.4.2

Surat Jawaban Terbanding atas Keberatan Pembanding yaitua RSN)Surat No B0882/ 1.4.2/ LPSK/ 03/ 2017tanggal 13 Maret 2017,Perihal Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Paripurna;AF(>1. Mengabuikan gugatan Pembanding untuk solurunnyia,SP cnatoker Batal atau Tidak Sah : Ssa. Surat No R5360/1.DIV3. 1/ LPSK/ 11/2016 tanggal 23November 2016, Perihal: Pemberitahuan Keputusan RapatParipurna LPSK tentang Pembatalan PemberianPerlindungan kepadgtir Fransiscus Nanga Roka;b.

Surat Jawaban*Terbanding atas Keberatan Pembanding:~yaitu Surat No B0882/ 1.4.2/ LPSK/ 03/ 2017 tanggat. 13Maret 20t7, Perihal Pemberitahuan Hasil KeputusanRapatParipuirna: eaef wy3. MewsilibkanTerbanding untuk Mencabut: Seof. Surat No R5360/1.D1V3.1/ LPSK/ 11/3016 tanggal 23eS November 2016, Perihal: Pemberitafuan Keputusan RapatParipurna LPSK tentang Parlpurna. x &er ; e4. MenghukumTerbanding untuk membayar biaya perkara; RodY~ee Hal 6 dari 10 hal. Put. No: S6/BQOBIPT.

Pembayaran Tahap Pertama sejumlah Rp472.000.000,00(empat ratus tujuh puluh dua juta Rupiah), yang dilakukanpada saat penandatanganan Perjanjian Perdamaian inimelalui cek.1.4.2. Pembayaran Tahap Kedua sejumlah Rp178.000.000.00(seratus tujuh puluh delapan juta rupiah), akan dilakukanpada tanggal 28 Februari 2017 atau hari kerja terakhir dibulan Februari 2017 melalui cek, dengan persyaratanpendahuluan sebagai berikut:1.4.2.1.

kasasi atau peninjauan kembali, Para Pihak atas dasar kesepakatandapat menempuh upaya perdamaian;(2) Jika dikehendaki, Para Pihak melalui Ketua Pengadilan mengajukanKesepakatan Perdamaian secara tertulis kepada Hakim PemeriksaPerkara tingkat banding, kasasi, atau Peninjauan kembali untuk diputusdengan Akta Perdamaian sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat(2).Para Pihak setuju untuk membuat, menandatangani dan melaksanakanPerubahan Perjanjian Perdamaian sebagai berikut :PASAL 1Mengubah Pasal 1.4.2

dari Perjanjian Perdamaian menjadi sebagai berikut :1.4.2 Pembayaran Tahap Kedua sejumlah Rp. 178.000.000,00 (seratus tujuhpuluh delapan juta rupiah), telah dilakukan pada tanggal 23 Mei 2017melalui cek dan Pihak Kedua telah menandatangani tanda terimaPembayaran Tahap Kedua tersebut;PASAL 2Menambahkan ketentuan Pasal 4.5 pada Perjanjian Perdamaian, agar sesuaidengan ketentuan Pasal 34 ayat (8) PERMA No. 1/2016, yang menyatakansebagai berikut :Hal 8 Akta Perdamaian Put No 229/PDT /2017/PT.DKI4.5.

Selanjutnya atas putusantersebut Tergugat/Terbanding telah mengajukan banding ke PengadilanTinggi Agama Medan dengan perkara Nomor: 127/Pdt.G/2015/PTA.Mdn.tanggal 14 Januan 2016 sebagaimana bukti P.7 dan bukti 1.4.2.Kemudian atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebutPenggugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum kasasi keMahkamah Agung RI dengan perkara Nomor: 684 K/AG/2016 tanggal 28November 2016 sebagaimana bukti P.8 dan bukti T.4.3.

Selanjutnya putusanPengadilan Tinggi Agama Medan tersebut (bukti P.7 dan bukti 1.4.2)dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI (bukti P.8 dan bukti T.4.3.)

Namun alas hukum Penggugat/Pembanding memintadibebaskan atau dibebani setengahnya adalah sama, yaitu kondisi tidakterbitnya IMB yang oleh Penggugat/Pembanding disebut sebagai keadaanmemaksa atau force majeure;Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut Pengadilan TingkatBanding telah menyatakan dalam putusannya (bukti P.7 dan bukti 1.4.2.)bahwa Tidak terbitnya Surat Ijin Mendirikan Bangunan (SIMB) dalamperkara a quo tidak memenuhi persyaratan sebagai keadaan memaksa(Force Majeure) sebagaimana dirumuskan

pajak masukan "tidak ada" dan belum dijawab tidak dapatdijadikan dasar koreksi sepanjang dapat dibuktikan dengan adanya transaksipembayaran dengan uji arus kas dan uji arus barang;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti pendukung, keterangan yangdisampaikan Terbanding dan Pemohon Banding, dan uji bukti kebenaran materidiuraikan fakta hukum dan pendapat Majelis sebagai berikut:bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP754/PJ/2001tanggal 26 Desember 2001 pada Lampiran Poin 1.4.2

disebutkan :1.4.2 Bagi kantor yang dimintakan konfirmasi klarifikasi:1.4.2.1 Dalam hal Faktur Pajak tidak atau belum dipertanggungjawabkan sebagaiPajak Keluaran oleh PKP Penjual maka segera diterbitkan surat tegoran kepada PKPPenjual agar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal surattegoran PKP segera melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai denganketentuan yang berlaku.Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan pada surat tegoran PKPPenjual tidak mempertanggungjawabkannya

tanggal 30 Januari 2006;Menimbang, bahwa mencermati alatalat bukti yang dijukan paraPenggugat/para Pembanding (P.1P.17), sebagaimana telah dipertimbangkanhakim tingkat pertama bahwa ternyata benar bahwa hanya bukti (P.4 dan P.7)yang ada relevansinya dengan obyek gugatan dalam pokok perkara dan itupunhanya bukti surat dibawah tangan, sedangkan para Tergugat khususnyaTergugat II dan IV/Terbanding II dan IV mengajukan bukti berupa surat aktaotentik diberi kode surat bukti T.2.1T.2.2 dan T.4.1,dan 1.4.2

Perdata;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat (P.117) yang diajukanoleh Penggugat dan II/Pembanding dan II diatas, dibanding dengan alat buktisurat (1.2.1 dan T.2.2) yang diajukan oleh Tergugat II/Terbanding II, serta alatbukti surat (T.4.1 dan 1.4.2) yang diajukan oleh Tergugat IV/Terbanding IVdiatas, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa bukti paraPenggugat/Pembanding tersebut tidak mampu melumpuhkan bukti yangdiajukan para Tergugat/para Terbanding, sehingga dapat disimpulkan bahwagugatan

;1.2. tanah tambak seluas 4 (empat) hektar ;1.3. tanah tambak terkenal dengan sebutan PALEMBUNGAN ;1.4. tanah sawah dengan sebutan :1.4.1. tanah sawah di Pattel 2 petak ;1.4.2. tanah sawah di Medangan 4 petak ;1.4.3. tanah sawah di Coreh 4 petak ;1.4.4. tanah sawah di Dumas 7 Petak ;semuanya atas nama SAMLIYA atau B.

Penetapan Nomor 178/Pdt.G/2018/PA Lbt.1.4.2. Memerintahkan Panitera untuk mencabut pencabutan perkaratersebut dalam register perkara.3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarahingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp 521.000 (lima ratus duapuluh satu ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim PengadilanAgama Limboto pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018 M., bertepatandengan tanggal 7 Ramadhan 1439 H., oleh Padmilah S.HI.

ANAK 1.4.2. ANAK 2.4.3. ANAK 3.4.4. ANAK 4.5. Bahwa Pemohon dengan Pemohon Il tidak pernah terdaftarpernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatian ................6.

ANAK 1.4.2. ANAK 2.4.3. ANAK 3.5. Bahwa Pemohon dengan Pemohon Il tidak pernah terdaftarpernikahannya pada Kantor Urusan AgamaKecamatan ..........::ccc6.

ANAK 1.4.2. ANAK 2.4.3. ANAK 3.5. Bahwa Pemohon dengan Pemohon Il tidak pernah terdaftarpernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.6.

. , KabupatenBone, dan telah dikaruniai tiga orang anak4.1 .ANAK 1.4.2 .ANAK 2.4.3 .ANAK 3.5. Bahwa Pemohon dengan Pemohon Il tidak pernah terdaftarpernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ............... ;Kabupaten Bone.6.

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif xRp 3.887.507.450,00 1.4.2)b. Dikurangi :Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan menurut Majelis Rp 3.778.382.437,00e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) Rp 109.125.013,003 Kelebihan Pajak yang sudah :Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 04 PPN yang kurang dibayar Rp 109.125.013,00 Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2225/B/PK/Pjk/2018 Sanksi administrasi :a. Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 0b.

SRI LILIAN NOR (masih hidup) telahdikarunia 1 orang anak bernama SYAIDMUHAMMAD ZEIN WARD Bin ABDULLAH ALHABSYI,1.4.2. MEGALIA (masih hidup) telah dikaruniai 3orang anak, yaitu :e SYARIFAH PUPUT SELVIA Binti ABDULLAH ALHABSYI SYAID MUHAMMAD RIDHO Bin ABDULLAH ALHABSYIPenetapan Nomor 20483/Padt.P/201 7/PA.Bjm. SYAID MUHAMMAD RAFA Bin ABDULLAH ALHABSYI1.5. HUSEIN AL HABSYI Bin ABU BAKAR AL HABSYI(PEMOHON. 1), telah kawin / menikah dengan R. TITIKISTIAWATI Binti R.

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.4.2 atau 1.d.9) 1.472.500b. Dikurangi:4 Jumlah PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c) 1.472.5005 Sanksi administrasia.

ANAK 1.4.2. ANAK 2 (meninggal dunia).4.3. ANAK 3.4.4. ANAK 4.5. Bahwa Pemohon dengan Pemohon Il tidak pernah terdaftarpernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.6.

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarifx 1.4.2) Rp 2.185.946.885b. Dikurangi :Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan menurut Majelis Rp 16.983.655.583e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) Rp (14.797.633.700)3. Kelebihan Pajak yang sudah :Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 14.797.708.7004. PPN yang kurang dibayar Rp 75.0005. Sanksi administrasi :a. Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 0b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 75.000c. Jumlah (a+b) Rp 75.0006.

SEMBIRING (istri dari AlmarhumKamar Tarigan);1.4.2. YEREMIA BASTANTA TARIGAN (anakkandung), masih di bawah umur (15 tahun)oleh karenanya diwakili iou Kandungnya;1.4.3. NINA CHRYSTI br. TARIGAN, = (anakkandung), masih di bawah umur (13 tahun)oleh karenanya diwakili iou Kandungnya;Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Raya HankamJati Rahayu, RT 2 RW 18 Nomor 6, Pondok Melati,Bekasi;2. TAGIH GINTING dan GEGET br.

PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.4.2 atau 1.d.7 atau 370.851.160NIHILb. Dikurangib.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 0b.2. Pajak masukan yang dapat diperhitungkan 12.914.426.450b.3. STP (Pokok kurang bayar) 0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0b.5. Lainlain 0 b.6. Jumlah (0.1+b.2+b.3+b.4+b.5)12.914.426.450 c. Diperhitungkan c.1 SKPLB 0c.2 SKPPKP 0c.3 Jumlah (c.1+.2) 0d.