Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tenggara NomorX.161.74/02/SJ tanggal 9 Januari 2006 sebagai tindak lanjutSurat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor R.247/Fd.1/10/2005 ~=tanggal 13 Oktober 2005 perihal persetujuantertulis tindakan penyidikan terhadap NUR ALAM, SE.

Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tenggara NomorR.013/A/Fd.1/2006 tanggal 26 Januari 2006, ditujukan kepadaMenteri Dalam Negeri dengan surat Nomor X.161.74/55/SJtanggal 12 April 2006 perihal persetujuan untuk melakukantindakan penahanan terhadap Tersangka Nur Alam, SE.ditujukan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia;Bahwa sambil menunggu surat persetujuan tindakanpenahanan terhadap Tersangka Nur Alam, SE. dari MenteriDalam Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggaramelalui Jaksa Agung Republik Indonesia

(Pemimpin Perusahaan PTTama Lakindo Puri Perkasa);Bahwa ternyata meskipun Menteri Dalam Negeri telahmengeluarkan surat Nomor X.161.74/02/SJ tanggal 9 Januari2006 sebagai tindak lanjut surat Jaksa Agung RepublikIndonesia Nomor R.247/Fd.1/10/2005 tanggal 13 Oktober 2005perihal persetujuan tertulis tindakan penyidikan terhadapNur Alam, SE. dan surat Nomor X.161.74/55/SJ tanggal 12Hal. 12 dari 32 hal. Put.

korupsi Proyek Perluasan dan PeningkatanMutu) SLTP (PPMSLTP) DIKNAS Sulawesi Tenggara TahunAnggaran 2002, atas nama Tersangka Nur Alam, SE.ditujukan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia (vide:bukti P20);(12) Asli surat tanda terima laporan dan pengaduanmasyaraakat dari Kejaksaan Agung tanggal 26 Februari2008 (vide: bukti P21);(13) Asli surat tanda terima laporan dan pengaduanmasyaraakat dari Kejaksaan Agung tanggal 27 Februari2008 (vide: bukti P22);(14) Asli surat Menteri Dalam Negeri Nomor X.161.74

/Wakil KetuaDPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, ditujukan kepada JaksaAgung Republik Indonesia (vide: bukti P23).(15) Asli surat Menteri Dalam Negeri Nomor X.161.74/55/SJtanggal 12 April 2006 perihal persetujuan untukmelakukan tindakan penahanan terhadap Tersangka NurAlam, SE.

halaman Perkara No.169/G/2013/PTUNJKTd Bahwa, ada Intruksi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor :133/INT/DPP.PD/VIII/2010, tanggal 12 Agustus 2010, Tentang PenundaanPelaksanaan Usul Penggantian Antar Waktu atas diri Penggugat sampai adakeputusan lebih lanjut dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, yanghingga kini keputusan dimaksud belum4 Bahwa, dengan adanya Gugatan Penggugat ke Pengadilan Negeri Kendaritersebut pada poin 3 diatas, Menteri Dalam Negeri RI (Tergugat) sesuaiSuratnya Nomor : 161.74

Namun demikian.Selanjutnya Menteri Dalam Negeri (Tergugat) melalui Suratnya Nomor :161.74/081/OTDA, tanggal 6 Februari 2012, yang ditujukan kepada GubernurSulawesi Tenggara menyatakan bahwa, proses peresmian Pergantian Antar Waktubelum dapat dilakukan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap terkait dengan Gugatan perselisihan partai politik yangdiajukan oleh Sdr. H. Saharuddin. B, S.H., di Pengadilan Negerif.

B, S.H., sehingga dengandemikian, maka atas Putusan tersebut telah berkekuatan hukum13.14.Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, maka dalil Penggugat sangat tidak tepat dantidak berdasarkan hukum dengan alasan bahwa terkait dengan Gugatan PerkaraNomor : 01/Pdt.G/2011/PN.Kdi, yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telahmengeluarkan Surat Nomor : 161.74/081/OTDA, tanggal 6 Januari 2013, yangditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara yang pada intinya menyatakanbahwa, proses peresmian Pergantian Antar

(fotokopi dari fotokopi) ;Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi SulawesiTenggara Nomor : 160/1013.DPRD, tanggal 15 Desember 2011,Perihal Usul Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Sulawesi Tenggara (sesuai denganaslinya) ;Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 01/Pdt.G/2012/PN.Kdi, tanggal 9 Mei 2012 = (fotokopi sesuailegalisir) ;Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.74/081/OTDA, tanggal6 Januari 2012, Perihal Usul Pergantian Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan

;Bahwa dalam fakta hukum terungkap Turut Tergugat telah mengirimkan suratyang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 161.74/081/OTDAtanggal 6 Januari 2012 perihal usul PAW nggota DPRD Provinsi SulawesiTenggara yang intinya menyatakan :aBerdasarkan penjelasan Pasal 332 ayat 2 huruf h UndangUndang Nomor 27Tahun 2009 antara lain ditegaskan bahwa apabila dalam hal anggota partaipolitik diberhentikan oleh Partai Politiknya dan yang bersangkutanmengajukan keberatan melalui Pengadilan, pemberhentiannya

SultraTahun Anggaran 2019;

40) 1 (satu) eksamplar foto copy Usulan Penambahan Program Kegiatan APBD-Perubahan TA. 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara;

41) 1 (satu) eksamplar foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.74-3759 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 tentang Persemian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara masa JabatanTahun 2014-2019;

42) 1 (satu) eksamplar foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor : 161.74-4314 Tahun 2019 tanggal 20 September 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara masa JabatanTahun 2014-2019;

43) 1 (satu) eksamplar foto copy undangan rapat;

44) 1 (satu) eksamplar foto copy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 60 Tahun 2018 tanggal 04