MENGADILI:

1. Menyatakan TerdakwaDODI KALSEN BIN HERMAN ALItersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan

Terdakwa:
DODI KALSEN BIN HERMAN ALI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat (Jimi Kalsen Bin Asmuni) terhadap Penggugat (Yuliana Binti Jali);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Jika organ korporasi melakukan delik, maka sanksi dikenakan kepada korporasi, bukan kepada anggotanya sebagai individu;Bahwa dengan menyetir pendapat Hans Kalsen tersebut di atas maka dakwaanjaksa terhadap kami saat ini selaku terpidana sebagai personal atau orangperorang anggota Tim tidak di kumulasi perobuatan korporasi adalah cacathukum, karena sudah di pertanggung jawabkan oleh ketua tim kunjungankerja/studi banding DPRD Prov. Sulawesi Tenggara ke Prov.

kurang lebih 5(lima) bulan;Bahwa selanjutnya menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RINo.534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, dimana dalam kaedah dandan pertimbangan hukumnya menyebutkan: bahwa dalam halperceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atausalah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihatadalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapatdipertahankan atau tidak;Bahwa perlu Termohon Majelis Hakim pertimbangkan, seorang PakarHukum Hans Kalsen

Jika organ korporasi melakukan delik, maka sanksi dikenakan kepada korporasi, bukan kepada anggotanya sebagai individu;Bahwa dengan menyetir pendapat Hans Kalsen tersebut di atas makadakwaan Jaksa terhadap kami saat ini selaku terpidana sebagai personalatau orang perorang anggota tim tidak diakumulasi perbuatan korporasiadalah cacat hukum, karena sudah di pertanggungjawabkan oleh ketua timkunjungan kerja/studi banding DPRD Prov. Sultra ke Prov. Jawa Barat olehH.

penyelesaian perselisihan, maka aturan yangbersifat umum sebagaimana yang diatur dalam HIR dan RBg tidak lagiberlaku atau tidak memiliki validitas sebagai hukum ketika telah ada aturanyang bersifat knusus untuk itu dan juga hal tersebut selaras dengan azashukum perjanjian yang dikenal dengan fakta sunservanda (vide Pasal 1338KUHPerdata) bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah berlakusebagai UndangUndang, di samping itu equivalen dengan azas LexSpecialis Systematic sebagaimana dikemukakan Hans Kalsen

Hal yang demikian equivalent dengan azas Lexspecialis systematic sebagaimana yang dikemukakan Hans Kalsen dalamajarannya Stufen Bauw Theory bahwa peraturan yang memiliki karakter danberdimensi sendiri tidak boleh dicampur adukkan antara satu dengan yanglain.

Nomor 1294 K/PID/20152) Tidak tunai memenuhi prestasi.3) Terlambat memenuhi prestasi.4) Keliru memenuhi prestasi.15.Bahwa oleh karena itu sesuai dengan prinsip hukum Stufen Bouw Theorydari Hans Kalsen, dimana hukum tersebut tidak dicampur adukan denganpidana, selaras dengan prinsip hukum lex specialis systematic derogatelex generalis (asas kekhususan yang sistematis).

Sehingga akibat hukum yang timbul atasterlanggarnya hak dan kewajiban didalam perjanjian tersebut merupakandomain hukum privat;Halaman 21 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 15/PID/2019/PT.BJM17.18.Bahwa oleh karena itu, sesuai dengan prinsip hukum Stufen Bouw Theorydari Hans Kalsen, dimana hukum tersebut menegaskan adanya hubungankeperdataan tidak boleh dicampur adukan dengan hukum pidana. Selarasdengan prinsip hukum lex spscialis systematic derogate lex generalis (asaskekhususan yang sistematis).

bagi Penggugatbahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik terhadap proses PembagianHarta bersama, Bahwa Penggugat khawatir jika Tergugatmemindahtangankan, menghilangkan, menjual, dan/ataudijaminkan/digadaikan Harta Bersama tersebut, kemudian dikuatkandalam Petitum berbunyi Menyatakan sah dan berharganya sitajaminan(Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas Harta Bersamayang menjadi Objek Perkara A Quo sebagaimana telah disebutkandalam Posita dan Petitum)Hal ini Sesuai dengan Teori Hukum Murni Hans Kalsen

ataupun suratyang menyatakan tentang kepemilikan tanah tersebut. dan sebaliknyaapa bila ada pihakpihak yang menyatakan sebagai pemilik hak atastanah, sesuai Pasal 163 HIR dan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865KUHPerdata dalam hal membuktikan adanya hak atas tanah adalahdengan memperlihatkan sertifikat aslinya (actorie incumbitprobation).Karena hak kebendaan itu mempunyai zaaksgevolg (hakyang mengikuti kemana saja pemiliknya).Bahwa oleh karena itu sesuai dengan prinsip hukum Stufen Bouw Theorydari Hans Kalsen

Selatersebut diatas, dan dengan tidak mengurangi rasa hormat Penggugat kepadaMajelis Hakim, secara hukum Penggugat keberatan dan tidak sependapat.Karena Majelis Hakim dalam memberikan Putusan Sela telah salahmenerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimanamestinya.Bahwa Majelis Hakim dalam memberikan putusan sela hanya berdasarkanazas Aktor Sequitur Forum Rei dan mengenyampingkan Hukum, dalam halini adalah Hukum Pembuktian dan azas Peradilan Sederhana, Cepat dan BiayaRingan.Menurut Hans Kalsen

Karena hak kebendaan itumempunyai zaaksgevolg (hak yang mengikuti kKemana saja pemiliknya).Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN SgrBahwa oleh karena itu sesuai dengan prinsip hukum Stufen Bouw Theorydari Hans Kalsen, dimana hukum tersebut tidak dicampur adukan denganpidana, selaras dengan prinsip hukum lex spscialis systematic derogatelex generalis (asas kekhususan yang sistematis).

Hukum tidak dipahami secara tekstual normatiftetapi secara kontekstual Hans kalsen memandang ilmu hukumadalah pengalaman logical suatu bahan di dalamnya sendiri adalahlogika (Scholten, 2003:5). llmu hukum adalah sematamata ilmulogika. llmu hukum bersifat Logigal Sistimatikal, historical dansosiologikal. Logika hukum berfungsi sebagai metode hukum untukmeneliti kKebenaran atau ketepatan dari suatu penalaran, sedangkanpenalaran adalah bentuk dari suatu pemikiran.

Maluku konfiraasi itu juga ada tertulis dengan RMS ituNegara yang sah, maka saya terpanggil untuk mempelajati itu soal RMS itusendiri mengenai Indonesia dan Maluku.Bahwa Maksudnya saya mempelajari secara teori kKemudian kombinasidengan praktek jadi disitulah saya berpegang bahwa nanti orang bergerakdan melakukan apa yang disitulah orang berpegang yang melakukan halyang keputusan pada maisngmasing pihak.Bahwa memang ada aneh juga sebenarnya Mena Muria itu kita tahu bahasatanah sebenarnya dalam delik Kalsen

NURI tidaklah dapat dituntut didepan persidangan karenatanggung jawab sepenuhnya berada di pihak kedua yaitui Reza Febriant,karena tindakan reza febriant adala tindakan dan perbuatan wanprestasiserta melawan hukum yang selanjutnya menyeretnyeret Terdakwadalam perkara a quo;Bahwa oleh karena itu sesuai dengan prinsip hukum Stufen Bouw Theorydari Hans Kalsen, dimana hukum tersebut tidak dicampur adukan denganpidana, selaras dengan prinsip hukum lex spscialis systematic derogatelex generalis (asas kekhususan

Maluku konfiraasi itu juga ada tertulisdengan RMS itu Negara yang sah, maka saya terpanggil untukmempelajati itu soal RMS itu sendiri mengenai Indonesia dan Maluku.Bahwa Maksudnya saya mempelajari secara teori kemudian kombinasidengan praktek jadi disitulah saya berpegang bahwa nanti orangbergerak dan melakukan apa yang disitulah orang berpegang yangmelakukan hal yang keputusan pada maisngmasing pihak.Bahwa memang ada aneh juga sebenarnya Mena Muria itu kita tahubahasa tanah sebenarnya dalam delik Kalsen

Oleh karenanya, perludikemukakan pendapat Hans Kalsen sebagaimana dikemukakan olehJimly Asshiddigie, bahwa setiap jabatan yang menjalankan fungsifungsilaw creating function and law applying function adalah Pejabat TataUsaha Negara.

masalah tarif sewa tanah dan bangunan serta fasilitaslainnya di lingkungan PT KAI (Persero) dan penyelesaian dengan para penghuninyayang sepenuhnya kewenangan dari pihak PT KAI (Persero), dan selebihnya peraturanpemanfaatan kekayaan BUMN termasuk didalamnya PT KAI (Persero), yangsebenarnya hanya sebagai data pendukung dalam pemeriksaan perkara ini, akan tetapiselama dasar peraturan yang dibawahnya tidak bertentangan dengan aturan diatasnyasebagaimana teori pertanggaan (stupenbau theory) dari Hans Kalsen

masalah tarif sewa tanah dan bangunan serta fasilitaslainnya di lingkungan PT KAI (Persero) dan penyelesaian dengan para penghuninyayang sepenuhnya kewenangan dari pihak PT KAI (Persero), dan selebihnya peraturanpemanfaatan kekayaan BUMN termasuk didalamnya PT KAI (Persero), yangsebenarnya hanya sebagai data pendukung dalam pemeriksaan perkara ini, akan tetapiselama dasar peraturan yang dibawahnya tidak bertentangan dengan aturan diatasnyasebagaimana teori pertanggaan (stupenbau theory) dari Hans Kalsen